slot gacor maxwin hari ini 2022

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Bapanas Patok Harga Pembelian Gula di Tingkat Petani Rp12.500 per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembeliangula di tingkat petani menjadi minimal Rp12.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp11.500 per kg.

Penetapan harga itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih Di Tingkat Petani, berlaku mulai 3 Juli 2023.

"Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp1.000 per Kg, dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya, Minggu (2/7).

"Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung," kata dia.

Selain itu, kebijakan ini juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan. Dengan pendapatan yang baik ia mengharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebunya semakin tinggi.

"Sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bea Cukai Tahu Eksportir Penyelundup 5 Juta Ton Ore Nikel ke China

Bapanas telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawalan implementasi harga di lapangan untuk memastikan agar berlakunya kebijakan terbaru ini berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani ini tidak lepas dari adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi.

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah terjadi kenaikan BPP sebesar 9,08 persen dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650 ribu per ton tebu.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden," pungkas Arief.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat menjadi dewa

Jasa Marga Catat 182 Ribu Kendaraan Keluar Jabotabek H******

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 182.279 kendaraan keluar Jabotabek pada H-2 libur Hari Raya Iduladha 2023 atau naik 43,24 persen dibandingkan lalu lintas normal.

Corporate Communication and Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana menjelaskan sngka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (dari empat Gerbang Tol (GT) Utama, yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung). 

"Untuk distribusi lalu lintas keluar Jabotabek yang menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 91.205 kendaraan atau 50,04 persen menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 52.889 kendaraan atau 29,02 persen menuju arah Barat (Merak), dan 38.185 kendaraan atau 20,95 persen menuju arah Selatan (Puncak)," kata Lisye dalam keterangan resmi, Rabu (28/6).

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas," ucapnya.

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

1. Arah Timur (Trans Jawa dan Bandung)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 50.082 kendaraan, naik sebesar 98,28 persen dari kondisi normal.

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang, dengan jumlah 41.123 kendaraan, naik sebesar 57,79 persen dari kondisi normal.

Total lalin keluar Jabotabek yang menuju arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 91.205 kendaraan, naik sebesar 77,72 persen dari lalin normal.

2. Arah Barat (Merak)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebanyak 52.889 kendaraan, naik 15,13 persen dari kondisi normal.

3. Arah Selatan (Puncak)

- Lalin keluar Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi adalah sebanyak 38.185 kendaraan, naik 27,32 persen dari kondisi normal.

[Gambas:Video CNN]

Saya melakukan hiburan di dunia lain

Eksportir Nikel Ilegal ke China Terancam Bui 20 Tahun******

Eksportir penyelundup 5 juta ton bijihnikel ke China terancam hukuman penjara 20 tahun hingga denda Rp100 miliar.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto menegaskan sudah mengantongi nama-nama eksportir ilegal tersebut. Bahkan, potensi sanksi sudah disiapkan mengacu UU Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang sudah diubah dengan UU Nomor 17 Tahun 2006.

"Dan memang ada beberapa eksportir yang tidak bisa saya utarakan di sini, nanti akan kami sampaikan ke penegak hukum dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ungkapnya, dikutip dari CNBCIndonesia, Senin (3/7).

Mengutip pasal 102 UU Kepabeanan dijelaskan sanksi yang diberikan atas tindakan penyelundupan impor adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun. Selain itu, pelaku diancam denda antara Rp50 juta hingga Rp5 miliar.

Namun, dalam revisi beleid tersebut disisipkan pasal 102 A, B, C, dan D.

Rinciannya, pasal 102 A mengatur 5 batasan utama tindakan pelaku penyelundupan ekspor, antara lain sebagai berikut:

a. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean;
b. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor dalam pemberitahuan pabean secara salah mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara di bidang ekspor;
c. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
d. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kepala kantor pabean;
e. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yang sah sesuai dengan pemberitahuan pabean.

Lima tindakan penyelundupan ekspor tersebut bakal dijerat hukuman sama seperti tindakan impor ilegal, yakni penjara 1 tahun hingga 10 tahun serta denda Rp50 juta sampai Rp5 miliar. Bahkan, hukuman lebih berat dijatuhkan jika tindakan ilegal tersebut merusak perekonomian negara.

"Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A yang mengakibatkan terganggunya sendi- sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp100 miliar," tulis pasal 102 B beleid tersebut.

Tak sampai di sana, pasal 102 C merinci hukuman lebih berat jika pelaku adalah pejabat dan aparat penegak hukum. Pidana yang dijatuhkan sesuai ancaman pidana dalam beleid tersebut, ditambah satu pertiga.

Sementara itu, di pasal 102 D disebutkan bagi pihak yang tidak mengangkut barang sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak bisa membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya, dipidana penjara paling singkat 1 tahun hingga 5 tahun. Ada juga pidana denda Rp10 juta hingga Rp1 miliar.

Lalu, pasal 103 mengatur tentang 4 tindakan yang berpotensi dijatuhi hukuman. Pertama,menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan.

Kedua,membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku atau catatan. Ketiga,memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean.

Keempat,menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

"Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 8 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp5 miliar," tulis sanksi di pasal 103.

Ada juga satu pasal sisipan di antara pasal 103 dan 104, yakni 103 A. Dalam pasal ini mengatur hukuman untuk setiap orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang berkaitan dengan pelayanan dan/atau pengawasan di bidang kepabeanan.

Sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara 1 tahun-5 tahun dan/atau denda Rp50 juta hingga Rp1 miliar. Bahkan, perbuatan tersebut yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara disanksi pidana penjara 2 tahun-10 tahun dan/atau denda Rp1 miliar hingga Rp5 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Ada hantu di hatiku

Bapanas Patok Harga Pembelian Gula di Tingkat Petani Rp12.500 per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga pembeliangula di tingkat petani menjadi minimal Rp12.500 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp11.500 per kg.

Penetapan harga itu diatur dalam Surat Edaran (SE) Badan Pangan Nasional Nomor 159/TS.02.02/K/6/2023 tentang Harga Pembelian Gula Kristal Putih Di Tingkat Petani, berlaku mulai 3 Juli 2023.

"Harga pembelian di tingkat petani atau produsen naik sebesar Rp1.000 per Kg, dari Rp11.500 per kg menjadi Rp12.500 per kg," ujar Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi melalui keterangannya, Minggu (2/7).

"Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan petani tebu khususnya di tengah musim giling yang sedang berlangsung," kata dia.

Selain itu, kebijakan ini juga langkah strategis untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional secara berkelanjutan. Dengan pendapatan yang baik ia mengharapkan minat masyarakat atau petani tebu untuk menanam dan meningkatkan produksi tebunya semakin tinggi.

"Sehingga dapat mendorong peningkatan ketersediaan bahan baku tebu yang berdampak pada peningkatan produksi gula nasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bea Cukai Tahu Eksportir Penyelundup 5 Juta Ton Ore Nikel ke China

Bapanas telah berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri terkait langkah-langkah sosialisasi serta pengawalan implementasi harga di lapangan untuk memastikan agar berlakunya kebijakan terbaru ini berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan kenaikan harga pembelian gula konsumsi di tingkat petani ini tidak lepas dari adanya kenaikan biaya produksi (biaya sewa, tenaga kerja, benih, pupuk, dan pestisida), serta biaya distribusi.

Berdasarkan survei Biaya Pokok Produksi (BPP) Tebu 2023 yang dilakukan Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan, telah terjadi kenaikan BPP sebesar 9,08 persen dari Rp589.229 per ton tebu menjadi Rp650 ribu per ton tebu.

"Untuk itu, diperlukan penyesuaian agar keseimbangan dan kewajaran harga di tingkat petani, penggilingan, pedagang, dan konsumen, terjaga sesuai harga keekonomian saat ini, sebagaimana arahan Bapak Presiden," pungkas Arief.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Bahlil Soal Permintaan IMF: Sampai Langit Runtuh Tetap Hilirisasi******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah tidak mau menuruti rekomendasi Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) untuk mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Bahlil membantah keterangan IMF yang menyebut hilirisasi dalam larangan ekspor bahan mentah menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan berdampak negatif terhadap negara lain.

"Sampai langit runtuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kyai Ma'ruf Amin," ucap Bahlil dalam konferensi pers, Jumat (30/6).

Bahlil merinci larangan ekspor berdampak pada meningkatnya realisasi investasi di sektor industri logam dasar. Pada 2019 investasi di industri tersebut hanya mencapai Rp61,6 triliun.

Setelah pemerintah menggalakkan hilirisasi, investasi di industri logam dasar meningkat menjadi Rp171,2 triliun pada 2022. Lalu, hilirisasi juga berdampak pada membaiknya neraca perdagangan RI.

Ia mencatat, neraca dagang Indonesia defisit US,6 miliar pada 2019 atau sebelum ada larangan ekspor dan hilirisasi. Setelah itu, neraca dagang pun terus surplus. Pada 2022, neraca dagang RI surplus US,5 miliar.

"Dengan hasil hilirisasi ini surplus neraca perdagangan kita sudah sampai dengan 25 bulan sekarang ini dan neraca pembayaran kita juga mengalami perbaikan dan bahkan terjadi ini akibat apa? Hilirisasi," ucap Bahlil.

Lihat Juga : Bank Dunia Beri Pinjaman Rp22,5 T ke Ukraina untuk Hadapi Rusia

Tak hanya itu, ia juga menuturkan hilirisasi mendorong pertumbuhan penciptaan tenaga kerja pada sektor pertambangan dan industri logam dasar.

Menurut Bahlil, sejak berlakunya kebijakan hilirisasi, pertumbuhan penciptaan tenaga kerja rata-rata pada sektor tersebut mencapai 26,9 persen dalam empat tahun terakhir.

"Jadi sangatlah tidak rasional bahkan saya mempertanyakan data IMF ini untuk kemudian mengatakan bahwa mengurangi pendapatan negara," imbuh Bahlil.

Sebelumnya, IMF meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempertimbangkan pelonggaran pembatasan ekspor nikel dan komoditas lainnya.

Permintaan mereka sampaikan dalam IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia yang dikeluarkan Minggu (25/6) kemarin.

Dalam laporan itu, IMF sebenarnya menyambut baik ambisi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dalam ekspor mineral, termasuk menarik investasi asing dari kebijakan larangan ekspor itu.

Lihat Juga : IMF Minta Jokowi Longgarkan Pembatasan Ekspor Nikel Cs

Selain itu, IMF tersebut juga mendukung langkah Indonesia yang memfasilitasi transfer keterampilan dan teknologi. Namun, mereka mencatat bahwa kebijakan harus didasarkan pada analisis biaya-manfaat yang lebih lanjut, dan dirancang untuk meminimalkan dampak lintas batas.

"Dalam konteks itu, para direktur mengimbau untuk mempertimbangkan penghapusan bertahap pembatasan ekspor dan tidak memperluas pembatasan tersebut ke komoditas lain," tulis laporan tersebut.

Jokowi sudah melarang ekspor nikel sejak Januari 2020 yang memberikan manfaat besar ke ekonomi dalam negeri.

Sebelum larangan ekspor nikel mentah berlaku, Jokowi mengatakan nilai perdagangan yang diraih Indonesia dari penjualan produk tersebut hanya US,1 miliar atau Rp17 triliun.

Setelah larangan ekspor berlaku dan nikel diolah di dalam negeri, nilai ekspor dari bahan mentah itu melonjak 19 kali lipat jadi US,9 miliar atau Rp326 triliun.

Selain nikel, Jokowi juga melarang ekspor bauksit mulai Juni ini. Kebijakan itu dilakukan dengan beberapa pertimbangan.

Pertama,Jokowi ingin meningkatkan nilai tambah bagi ekonomi dalam negeri.

Kedua,meningkatkan penciptaan lapangan kerja baru.

Ketiga,meningkatkan penerimaan devisa.

Keempat,menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Bermain game online di dunia lain

Harga Rumah Subsidi Resmi Naik, Paling Mahal Rp240 Juta******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menetapkan batasan harga jual rumah subsidi tahun 2023-2024. Harga hunian naik, paling mahal dibanderol Rp240 juta per unit.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) PUPR Nomor 689/KPTS/M/2023 tentang Batasan Luas Tanah, Luas Lantai, dan Batasan Harga Jual Rumah Umum Tapak dalam Pelaksanaan Kredit/Pembiayaan Perumahan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan, serta Besaran Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan, yang diteken Basuki pada 23 Juni lalu.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna meminta agar kenaikan harga ini tidak dikenakan pada konsumen yang sudah memesan rumah dan terikat kata sepakat dengan pengembang sebelum aturan ini diundangkan.

Menurutnya, Kepmen PUPR ini merupakan tindak lanjut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2023 tentang Batasan Rumah Umum, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar, serta Rumah Pekerja yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Herry menjelaskan kenaikan harga jual rumah umum tapak telah mempertimbangkan adanya kenaikan harga bahan bangunan dan lahan, serta keterjangkauan masyarakat berpenghasilan rendah.

Dalam peraturan ini, batasan harga jual tertinggi dibagi menjadi lima wilayah. Berikut rinciannya:

- Wilayah Jawa (kecuali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) dan Sumatra (kecuali Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai) untuk 2023 sebesar Rp162 juta dan 2024 sebesar Rp166 juta.

- Wilayah Kalimantan (kecuali Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Mahakam Ulu) pada 2023 sebesar Rp177 juta dan 2024 sebesar Rp182 juta.

-Wilayah Sulawesi, Bangka Belitung, Kepulauan Mentawai, dan Kepulauan Riau (kecuali Kepulauan Anambas) sebesar Rp168 juta di 2023 dan 2024 sebesar Rp173 juta.

- Wilayah Maluku, Maluku Utara, Bali dan Nusa Tenggara, Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi), Kepulauan Anambas, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Mahakam Ulu untuk 2023 sebesar Rp181 juta, serta 2024 sebesar Rp185 juta.

- Wilayah Papua, Papua Barat, Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya dan Papua Selatan untuk tahun 2023 sebesar Rp234 juta dan mulai tahun 2024 sebesar Rp240 juta.

[Gambas:Video CNN]