togel62 login

Qiangu Juechen

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Lintasan penguasa dunia komik Amerika

Ahli IPB Curiga Ada Motif Bisnis di Balik Isu Krisis Pangan******

Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB sekaligus Associate Researcher CORE Dwi Andreas Santosa mencurigai adanya motif bisnisdi balik isukrisis panganyang dihembuskan sejumlah kalangan belakangan ini.

Dalam acara Indonesia's Strategic Role in G20, Kamis (27/10), Andreas mengaku tidak datang sebagai perwakilan akademisi atau atas nama IPB. Ia menentang tegas isu krisis pangan demi membela petani Indonesia.

Menurutnya, isu krisis pangan atau global food crisisadalah hal yang bisa terjadi karena satu faktor besar, yakni penurunan produksi serealia dunia. Serealia merupakan sekelompok tumbuhan yang ditanam untuk dipanen biji atau bulirnya yang kemudian digunakan sebagai sumber karbohidrat dan pati.

"Produksi serealia dunia pada 2020 justru mencapai rekor produksi tertingginya. Bagaimana disimpulkan food crisis?" tanya Andreas keheranan, Kamis (27/10).

Ia mengatakan gambaran krisis pangan global sebenarnya bisa dilihat pada 1972 hingga 1974 di mana produksi serealia dunia turun 10 persen.

Lalu pada puncak krisis pangan 2011 yang menghancurkan berbagai rezim di Afrika Utara dan Timur Tengah dan mengakibatkan produksi serealia turun 14 persen.

[Gambas:Video CNN]

Andreas curiga isu krisis pangan dihembuskan untuk kepentingan bisnis berdasar pengamatannya pada 2007 dan 2008 lalu.

"Ketika terjadi global food crisis pada 2007 dan 2008, yang untung adalah pemain-pemain besar di perdagangan dunia. Mereka untung 120 persen," jelasnya.

"Pemain-pemain besar di bidang benih dan pestisida untung 40 persen. Pemain-pemain di industri fertilizer untungnya 60 persen. Jadi Indonesia harus hati-hati terhadap isu global food crisis," tegas Andreas.

Andreas menjelaskan saat ini perdagangan global diatur oleh 5 multinational corporationyang menguasai 90 persen perdagangan dunia.

Produsen pangan dunia saat ini didominasi negara-negara maju. Berbeda ketika sampai tahun 1980-an di mana negara-negara berkembang relatif tidak masalah dengan urusan pangan.

"Tapi sejak 1990-an, sekitar 70 persen negara-negara berkembang bergantung dengan impor pangan dari negara maju. Posisi saat ini perdagangan pangan dunia lebih dari 70 persen diproduksi negara maju," paparnya.

"Kini 90 persen pangan yang diperdagangkan dunia diimpor oleh negara-negara berkembang. Jadi mohon hati-hati terkait isu pangan global. Apakah negara maju atau multinational corporation yang ingin mengambil untung berlebih dengan menelurkan isu krisis pangan global?" pungkas Andreas.

otoritas maksimal

JakLingko Klaim Aduan Saldo Terpotong Dobel di Transjakarta Berkurang******

PT JakLingko Indonesia mengklaim keluhan atau pengaduan penumpangterkait saldo uang elektronik terpotong dobel di Transjakarta berkurang.

"Jumlah keluhan semakin hari sudah semakin berkurang," kata Direktur Utama JakLingko M Kamaluddin kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/10).

Ia mengatakan sudah mengubah sistem dengan algoritma pengecekan saat tap out sejak pekan lalu. Hal ini dilakukan untuk memastikan saldo kartu sudah terpotong di perjalanan Transjakarta sebelumnya.

Meski demikian, Kamaluddin tidak memberikan data lebih rinci terkait berapa keluhan yang masuk. "Kami akan tindaklanjuti semua keluhan yang masuk ke JakLingko Customer Care," tegasnya.

Kamaluddin pun mengimbau pelanggan yang merasa mengalami dua kali pemotongan , dapat menghubungi JakLingko Customer Care (081260001440).

Saat menghubungi JakLingko Customer Care, pengguna perlu menginformasikan nomor kartu transportasi, jenis kartu, nomor HP, tanggal transaksi, dan titik keberangkatan-titik tujuan.

Sebelumnya, di Twitter, seorang penumpang @Dee_iaz menyentil Transjakarta dengan tudingan korupsi. Ia menumpang bus Transjakarta 7E pukul 06.22 WIB.

Ia menyampaikan bahwa saat turun di tempat tujuan dan diminta oleh supir Transjakarta untuk tap out dan ternyata uang elektroniknya terpotong Rp2.000.

Padahal, ia merasa sudah membayar saat tap in sebesar Rp3.500. Ia pun protes dan meminta uang Rp2.000-nya untuk dikembalikan.

Redaksi masih meminta izin penumpang terkait, namun hingga berita ini diturunkan, yang bersangkutan belum membalas pesan yang dikirimkan.

Penumpang lain yang diwawancara juga mengeluhkan hal serupa. Mia (30), misalnya. Ia sudah tiga kali mengalami pemotongan saldo double saat menggunakan Transjakarta.

Mia mendapati uang elektroniknya terpotong Rp3.500 saat berangkat dari halte keberangkatan, kemudian terpotong kembali saat keluar sebesar Rp3.500.

"Sudah tiga kali (saldo kepotong double). Jadi awalnya kan aku nggak sadar, karena kan ya seperti biasa, saat berangkat tap in, lalu pas turun tap out. Itu kan dari dulu gitu jadi nggak pernah ngeh kalau bakal kepotong dua kali. Nah sadar itu pas lihat banyak keluhan di sosial media. Jadi iseng deh cek mutasi transaksi dan ternyata kepotong double," katanya.

Hal serupa dialami oleh Rara (25), pemotongan saldo double yang dialami sebanyak dua kali, yakni 10 dan 12 Oktober 2022. Saat itu ia berangkat dari halte Kebayoran menuju halte Tendean.

Awalnya ia tidak menyadari dan tahu terjadi pemotongan saldo dobel setelah melihat kehebohan di sosial media. "Jadi pas tap-in dipotong saldo, terus pas tap out dipotong juga saldo. Jadi, sekali naik Transjakarta bukan Rp3.500, tapi jadi Rp7.000 dah sekarang," kata Rara.

Sementara itu, Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan Transjakarta Anang Rizkani Noor mengatakan hal tersebut tidak benar. Menurutnya, Transjakarta malah memberikan tarif lebih murah bagi penumpang di jam tertentu.

"Tidak benar. Yang Rp2.000 adalah jam 5-7 pagi. Selebihnya Rp3.500," ujar Anang.

Menurutnya, tarif akan dikenakan saat penumpang selesai menggunakan jasa Transjakarta atau saat turun di lokasi tujuannya. "Sistem sekarang, dipotong ketika tap out," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan pastoral di Amerika

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Serap Panen Petani, Bulog dan ID Food Bakal Dapat Pinjaman Murah******

Bulog dan holding BUMN pangan (ID Food) akan mendapatkan pinjaman murah dari bank pelat merah untuk menyerap hasil panen petani.

Pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengamankan 11 bahan pokok yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah.

Adapun 11 bahan pokok yang wajib dimaksimalkan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurut Arief, pemberian bunga rendah ini dilakukan melalui jaminan pemerintah melalui skema subsidi bunga. Dalam hal ini, subsidi bunga diberikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Jadi Himbara memberikan permodalan dengan bunga rendah, kemudian Kemenkeu sebagai penjamin. Pinjaman dana ini untuk Bulog dan ID Food karena mereka butuh uang untuk menyerap hasil petani," jelasnya.

Sementara, untuk besaran bunga subsidi dan tata cara pemberian jaminan kredit, kata Arief, bakal dituangkan dalam aturan turunan, yakni peraturan menteri keuangan (PMK).

"Menkeu yang menentukan (subsidi bunga nya). Jadi mekanismenya nanti ada semacam subsidi bunga," ujarnya.

Skema subsidi bunga ini tertuang dalam pasal 15 PP 125/2022. "Dalam rangka pelaksanaan pinjaman untuk keperluan penyelenggaraan CPP, Pemerintah dapat memberikan jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan/atau BUMN Pangan," tulis PP tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Era Pentium

RI Masih Bisa Impor Pangan Meski 'Kuasai' 11 Bahan Pokok******

Indonesia masih bisaimpor bahan pangan dari negara lain meski pemerintah telah berkomitmen mengelola dan menguasai 11 bahan pokok(bapok).

Penguasaan bapok tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 24 Oktober.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan impor bisa dilakukan dengan syarat terlebih dahulu mengoptimalkan produksi dari dalam negeri.

Dalam PP 125/2022, 11 jenis bahan pokok yang harus diutamakan dari produksi dalam negeri adalah beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging unggas, telur unggas, daging ruminansia, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

"Jadi nomor satu utamakan produksi dalam negeri. Misalnya kalau kedelai bisa diproduksi dalam negeri tiga juta ton, ya kenapa impor. Jadi gitu, kita utama dari dalam negeri yang kita genjot," imbuhnya.

Arief menjelaskan dalam menyusun neraca pangan, Bapanas akan menghitung berapa kemampuan produksi dalam negeri dan kebutuhan yang diperlukan. Nah dari saat perhitungan tersebut kalau ditemukan ada bahan pangan yang tidak bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri, maka akan diimpor.

"Kalau ketersediaannya kurang ya itu mesti pengadaan dari luar. Tapi kita sudah koordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L) pangan agar optimalkan penyerapan dalam negeri. Impor opsi terakhir," jelasnya.

"Jadi aturan ini tidak serta merta tidak memperbolehkan impor. Tetap bisa, tapi dengan syarat tadi saya sampaikan, optimalkan serap dari dalam negeri dulu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]