tafsir mimpi 1001 macam

Angin sepoi-sepoi membuat sulit untuk tertidur

BRI Umumkan Pembagian Dividen Rp48,10 T usai RUPST 2024******

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2024 di Jakarta menyatakan menyetujui pembagian dividen sebesar Rp48,10 triliun atau per saham sebesar Rp319, setara dividend payout ratio kurang lebih 80,04 persen dari laba atribusi.

Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan, dengan pembayaran Dividen untuk Laba Tahun Buku 2023, CAR Perseroan tetap terjaga pada kisaran 20 persen, atau tetap di atas ketentuan minimum regulator. Dividen tersebut tercatat meningkat 10,59 persen dibandingkan nominal pada tahun 2023 sebesar Rp43,49 triliun.

"Perseroan memiliki struktur modal yang kuat dan likuiditas yang cukup dalam rangka ekspansi bisnis dan antisipasi risiko yang mungkin terjadi dalam pengelolaan bank," kata Sunarso.

Sunarso menyebut, hal itu sekaligus membuktikan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki fungsi agent of development dan value creator seperti BRI dapat menjalankan peran economic dan social value secara bersamaan.

"Melalui pembayaran pajak dan dividen, laba tersebut akan kembali ke negara sebagai pemegang saham mayoritas. Selanjutnya, laba ini digunakan untuk kepentingan rakyat Indonesia melalui berbagai program pemerintah," ujar Sunarso.

Agenda RUPST dan Perubahan Struktur BRI

Pada RUPST 2024, setidaknya ada tujuh agenda, dua di antaranya adalah perubahan jajaran komisaris dan jajaran direksi.

Kelima agenda RUPST lainnya adalah sebagai berikut.

• Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, menyetujui Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris serta mengesahkan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2023, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan oengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023.
• Menetapkan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) untuk Tahun Buku 2024, serta tantiem untuk Tahun Buku 2023, bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
• Menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2024 serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk Tahun 2024.
• Menyetujui laporan Realisasi Penggunaan Dana, yang terkait laporan realisasi penggunaan dana obligasi subordinasi IV BRI tahun 2023 dan obligasi berwawasan lingkungan berkelanjutan I tahap II BRI tahun 2023.
• Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir.

Adapun perubahan struktur jajaran komisaris dan direksi perseroan seperti berikut:

Perseroan memberhentikan dengan hormat dan mengangkat kembali Catur Budi Harto sebagai Wakil Direktur Utama BRI, Agus Noorsanto sebagai Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan dan Agus Sudiarto sebagai Direktur Manajemen Risiko.

RUPST memberhentikan dengan hormat Hendrikus Ivo sebagai Komisaris Independen dan mengangkat Haryo Baskoro Wicaksono sebagai Komisaris Independen BRI.

RUPST lalu memutuskan mengubah nomenklatur jabatan anggota-anggota Direksi Perseroan, di antaranya Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business serta Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Sehingga, RUPST mengalihkan penugasan Amam Sukriyanto semula Direktur Bisnis Kecil dan Menengah menjadi Direktur Commercial, Small, and Medium Business dan Andrijanto semula Direktur Jaringan dan Layanan menjadi Direktur Retail Funding and Distribution.

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Kartika Wirjoatmodjo

Wakil Komisaris Utama / Komisaris Independen
Rofikoh Rokhim

Komisaris
Awan Nurmawan Nuh

Komisaris
Rabin Indrajad Hattari

Komisaris Independen
Dwi Ria Latifa

Komisaris Independen
Heri Sunaryadi

Komisaris Independen
Paripurna Poerwoko Sugarda

Komisaris Independen
Agus Riswanto

Komisaris Independen
Numaria Sarosa

Komisaris Independen
Haryo Baskoro Wicaksono

Anggota Direksi

Direktur Utama
Sunarso

Wakil Direktur Utama
Catur Budi Harto

Direktur Keuangan
Viviana Dyah Ayu R.K

Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan
Agus Noorsanto

Direktur Bisnis Mikro
Supari

Direktur Digital dan Teknologi Informasi
Arga Mahanana Nugraha

Direktur Commercial, Small & Medium Business
Amam Sukriyanto

Direktur Retail Funding & Distribution
Andrijanto

Direktur Human Capital
Agus Winardono

Direktur Manajemen Risiko
Agus Sudiarto

Direktur Bisnis Konsumer
Handayani

Direktur Kepatuhan
Ahmad Solichin Lutfiyanto

Para anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat diwajibkan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebelum melaksanakan tugas dan fungsi jabatan.

Sunarso menambahkan, RUPST 2024 mengokohkan komitmen BRI untuk memperkuat kapabilitas retail banking dan mengoptimalkan kontribusi perusahaan anak.

"Strategi tersebut akan berfokus pada pengelolaan assets & liabilities yang lebih produktif, diversifikasi sumber pertumbuhan, keandalan pendukung operasional serta implementasi prinsip-prinsip ESG agar memberi nilai positif bagi lingkungan, dan BRI mampu men-deliver value beyond profit secara berkelanjutan," katanya.

Berani, 2017

Daftar Tarif Tol yang Naik Jelang Ramadan******

Tarif sejumlah tol naik menjelang Ramadan 2024. Kenaikan tarif tol tersebut berlaku mulai Februari.

Kenaikan tarif diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Berikut daftar tol yang tarifnya naik menjelang Ramadan:

Namun belum diketahui pasti kapan tarif tol tersebut bakal naik.

"Ada informasi terbaru nih untuk kalian pengguna jalan tol khususnya di Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 250/KPTS/M2024 dalam waktu dekat akan diberlakukan penyesuaian tarif Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek dan Jalan Layang Mohamed Bin Zayed," tulis pengumuman tersebut.

Berdasarkan salinan surat keputusan itu, berikut rincian kenaikannya;

-Jakarta IC-Pondok Gede Barat/ Pondok Gede Timur

Golongan I naik dari Rp4.000 menjadi Rp5.500
Golongan II naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan III naik dari Rp6.000 menjadi Rp8.000
Golongan IV naik dari Rp 8.000 menjadi Rp11 ribu
Golongan V naik dari Rp8.000 menjadi Rp11 ribu

-Jakarta IC- Cikunir, Jakarta IC-Bekasi Barat, Jakarta IC-Bekasi Timur, Jakarta IC-Tambun, Jakarta IC-Cibitung, Jakarta IC-Cikarang Barat

Golongan 1 naik dari Rp7.000 menjadi Rp9.500
Golongan II naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan III naik dari Rp10.500 menjadi Rp14 ribu
Golongan IV naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu
Golongan V naik dari Rp14 ribu menjadi Rp19 ribu

- Jakarta IC- Cibatu, Jakarta IC-Cikarang Timur, Jakarta IC-Karawang Barat

Golongan I naik dari Rp12.500 menjadi Rp16.500
Golongan II naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan III naik dari Rp18 ribu menjadi Rp24.500
Golongan IV naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500
Golongan V naik dari Rp24 ribu menjadi Rp32.500

- Jakarta IC-Karawang Timur, Jakarta IC-Dawuan, Jakarta IC- Kalihurip, Jakarta IC-Cikampek

Golongan I naik dari Rp20 ribu menjadi Rp27 ribu
Golongan II naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan III naik dari Rp30 ribu menjadi Rp40.500
Golongan IV naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu
- Golongan V naik dari Rp40 ribu menjadi Rp54 ribu

2. Tol Serpong-Cinere

Tarif Tol Serpong-Cinere naik mulai 21 Februari pukul 00.00 WIB. Keputusan itu sesuai dengan Keputusan Menteri PUPR Nomor: 254/KPTS/M/2024 tanggal 02 Februari 2024 Tentang Penyesuaian Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 1 (Serpong-Pamulang) dan Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Jalan Tol Serpong-Cinere Seksi 2 (Pamulang-Cinere).

Berikut rincian kenaikan tarif Tol Serpong-Cinere:

- Seksi 1 (Serpong - Pamulang)

Golongan I : Rp 12.000, yang semula Rp 11.000
Golongan II : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan III : Rp 18.000, yang semula Rp 16.500
Golongan IV : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000
Golongan V : Rp 24.000, yang semula Rp 22.000

-Seksi 2 (Pamulang - Cinere)

Golongan I : Rp 6.500
Golongan II : Rp 10.000
Golongan III : Rp 10.000
Golongan IV : Rp 13.500
Golongan V : Rp 13.500

-Tarif terjauh (Serpong - Cinere)
Golongan I : Rp 18.500
Golongan II : Rp 28.000
Golongan III : Rp 28.000
Golongan IV : Rp 37.000
Golongan V : Rp 37.000

3. Tol Indralaya-Prabumulih

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai 20 Februari WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Berdasarkan SK tersebut berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

-Indralaya-Prabumulih

Golongan I: Rp85.000
GoIongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

-Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000
Golongan II: Rp127.500
Golongan III: Rp170.000

4. Tol Surabaya-Gresik

PT Margabumi Matraraya (MBMR) selaku operator Tol Surabaya-Gresik mengumumkan tarif tol tersebut naik mulai 4 Februari pukul 00.00 WIB. Pengumuman itu disampaikan lewat akun instagram @margabumimatraraya.

"Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 149/KPTS/M202, mulai tanggal 4 Februari 2024 pukul 00.00 WIB diberlakukan penyesuaian tarif Tol Ruas Surabaya-Gresik," bunyi pengumuman tersebut.

Berikut rincian tarif terbaru Jalan Tol Surabaya-Gresik:

-Asal Gerbang Tol Dupak
Dupak-Tandes

Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

Dupak-Romokalisari
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

Dupak-Kebomas
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

Dupak-Manya
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

-Asal Gerbang Tol Tandes
Tandes-Romokalisari

Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Tandes-Kebomas
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Tandes-Manyar
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000
Golongan IV & V: Rp45.500

Tandes-Dupak
Golongan I: Rp4.500
Golongan II & III: Rp7.000
Golongan IV & V: Rp9.000

-Asal Gerbang Tol Romokalisari
Romokalisari-Kebomas
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000
Golongan IV & V: Rp20.000

Romokalisari-Manyar
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Romokalisari-Tandes
Golongan I: Rp7.000
Golongan II & III: Rp10.500
Golongan IV & V: Rp14.500

Romokalisari-Dupak
Golongan I: Rp12.000
Golongan II & III: Rp17.500
Golongan IV & V: Rp23.500

-Asal Gerbang Tol Kebomas
Kebomas-Manyar
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Gol IV & V: Rp11.500

Kebomas-Romokalisari
Golongan I: Rp10.000
Golongan II & III: Rp15.000;
Golongan IV & V: Rp20.000

Kebomas-Tandes
Golongan I: Rp17.000
Golongan II & III: Rp25.500
Golongan IV & V: Rp34.000

Kebomas-Dupak
Golongan I: Rp21.500
Golongan II & III: Rp32.500
Golongan IV & V: Rp43.500

-Asal Gerbang Tol Manyar
Manyar-Kebomas
Golongan I: Rp5.500
Golongan II & III: Rp8.500
Golongan IV & V: Rp11.500

Manyar-Romokalisari
Golongan I: Rp15.500
Golongan II & III: Rp23.500
Golongan IV & V: Rp31.000

Manyar-Tandes
Golongan I: Rp22.500
Golongan II & III: Rp34.000

Manyar-Dupak
Golongan I: Rp27.500
Golongan II & III: Rp41.000
Golongan IV & V: Rp54.500

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

Profil Capres Prabowo Subianto, Si Gemoy Hobi Ikut Pilpres******

Prabowo memulai kariernya di dunia militer dengan menempuh pendidikan di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah. Setelah lulus, Prabowo yang saat itu berpangkat Letda (Letnan Dua) itu dua tahun setelahnya yakni ditugaskan ke dalam Komando Pasukan Sandi Yudha (Kopassandha), yakni nama lampau dari Komando Pasukan Khusus (Kopassus) hingga 1985.

Di sela-sela tugasnya di detasemen khusus, pria berdarah ningrat itu juga ditugaskan ke Timor-Timur guna memberantas pasukan Fretilin pada 1978.

Beres menelan asam garam dari Timor-Timur, Ketua Umum Gerindra ini pun kembali ke Tanah Air pada 1978. Dan lima tahun sesudahnya dan menikah dengan Titiek Soeharto, anak Presiden Soeharto.

Sepak terjang pria yang kini kerap berjoget itu bisa dibilang cukup sukses di dunia militer. Dia berhasil mencapai pangkat tinggi hingga menjadi Panglima Komando Strategis Cadangan (Pangkostrad) pada 20 Maret 1998.

Namun sayang, di balik karier cemerlang di dunia militer, Prabowo harus menelan pil pahit. Pada 22 Mei 1998, dirinya harus rela dipecat sebagai tentara oleh BJ Habibie yang kala itu menjabat sebagai Presiden RI. Ironisnya lagi, pada waktu yang hampir bersamaan, dia juga mesti berpisah dengan sang pujaan hati.

Tak berhenti sampai di situ, karier kemiliterannya pun resmi tamat selepas Dewan Kehormatan Panglima (DKP) memberhentikannya secara tidak hormat pada 19 Agustus 1998.

Karier Politik

Awal reformasi terasa pahit bagi Prabowo yang kemudian banting setir ke dunia politik. Tahun 2004 menjadi awal bagi Prabowo untuk mencoba peruntungan di dunia politik. Golkar adalah saksi di mana lelaki berusia 72 tahun itu mencoba meniti kembali jalur hidupnya.

Meski waktu itu gagal berkoalisi dengan Megawati, namun ia kembali mencoba peruntungannya dalam politik dengan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada 6 Februari 2008.

Setahun setelahnya, Prabowo yang kini menjadi capres 2024 tercatat pada profilnya mencoba berkontestasi pada Pemilu 2009 bersama Megawati sebagai cawapres. Perjuangan itu pun kandas. Namun, hal itu tidak membuat jiwa prajurit Prabowo Subianto padam.

Dia pun kembali maju dalam pemilu berikutnya dengan armada politik yang lebih besar. Gagal adalah akhir yang selalu ia temui saat mencalonkan diri sebagai kepala negara. Meski demikian, ia pada akhirnya bisa merasakan kursi pemerintahan ketika menjabat sebaga Menteri Pertahanan pada Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Joko Widodo.

Kini, Prabowo kembali mencatatkan tinta emas dalam profilnya ikut berkontestasi dalam Pemilu 2024 sebagai capres bersama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Sederet kisah tragis serta kegagalannya dalam pilpres memang menjadi catatan hitam dalam karier Prabowo. Meski begitu, tetap terdapat catatan cemerlang yang tersedia di biliknya. Di antaranya yaitu:

• Memimpin Operasi Mapenduma, yakni operasi pembebasan sandera oleh gerakan separatis OPM di Papua pada 1996.
• Menjadi nahkoda pendakian tim Indonesia menuju Gunung Everest pada 1997.
• Mendirikan Detasemen khusus anti-teror yakni SAT-81/Gultor
• Pemimpin sejumlah lembaga kemasyarakatan seperti Ikatan Persatuan Silat Indonesia (IPSI) dan sebaginya.
• Sebagai Menhan, ia telah berperan dalam mendirikan Komponen Strategis Cadangan (Komcad)
• Mendirikan Universitas Pertahanan (Unhan) guna menunjang pendidikan.

Beberapa poin tadi hanyalah sedikit dari sebagian prestasi lainnya yang tak kalah membanggakan dari sosok Prabowo. Saat ini mungkin Prabowo terlihat sebagai sosok yang haus kekuasaan. Namun, sejarah mencatat Prabowo juga sosok yang berjasa bagi negara. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Kehidupan Biasa Kematian

Badan Pangan Bongkar Alasan Risma Tak Ada Tiap Jokowi Bagikan Beras******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi membongkar kenapa sosok Menteri Sosial Tri Rismaharinitak ada setiap Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan bansos beras 10 kg.

Arief menjelaskan bansos pangan itu memang tidak disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos). Penyaluran bansos beras 10 kg dikerjakan oleh Bapanas.

Ia menyebut hal itu sesuai ketentuan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Arief menjelaskan Pasal 2 Perpres itu menyebut Badan Pangan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan. 

"Bantuan pangan untuk 22 juta KPM dan tidak terkait politisasi atau apapun karena bantuan sejak 2023 dikerjakan Bapanas," ucapnya.

Sejak awal tahun hingga jelang Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu, Jokowi getol turun tangan membagikan sendiri bansos-bansos pemerintah, termasuk bansos beras 10 kg.

Namun dalam setiap pembagian bansos tersebut, Jokowi tidak pernah tak didampingi Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjelaskan alasan Risma tidak ikut Jokowi saat membagikan bansos beberapa waktu belakangan.

Ari menyebut kementerian/lembaga yang diajak langsung oleh Jokowi dalam pembagian bansos adalah mereka yang terkait dengan program bansos tersebut.

"Karena terkait dengan cadangan pangan ya, ada Bulog dan Badan Pangan. Jadi lebih pada hal itu, termasuk juga mengecek mengenai keberadaan pangan di setiap daerah. Jadi yang diajak tentu berkaitan dengan itu," kata Ari di Kantor Kemensetneg, Jakarta Pusat, Senin (29/1).

Ia membantah anggapan Jokowi tidak mengajak Risma karena berstatus sebagai kader PDIP. Ari menegaskan tidak ada unsur politik dalam pembagian bansos.

"Enggak. Enggak ada (korelasi dengan) status kepartaian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Meta Ogah Bayar Konten Berita yang Diunggah Sukarela di Facebook Dkk******

Perusahaan induk Facebook, Meta Platforms (META) menolak membayar konten berita yang diunggah secara sukarela di platform mereka.

Penolakan ini sejalan dengan undang-undang yang baru saja disahkan di Indonesia.

Berdasarkan Reuters, Selasa (27/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) pekan ini menandatangani undang-undang yang mewajibkan platform digital membayar media yang menyediakan konten kepada mereka. Ini akan mulai berlaku dalam enam bulan.

Undang-undang tersebut menetapkan bahwa platform digital dan penerbit berita harus menjalin kemitraan yang dapat berbentuk lisensi berbayar, pembagian pendapatan, atau pembagian data.

Namun, masih banyak yang belum jelas mengenai bagaimana perjanjian baru ini akan berfungsi dalam praktiknya.

Pemerintah di seluruh dunia memang telah menyusun kebijakan digital karena kekhawatiran ketidakseimbangan kekuatan antara platform digital dan penerbit berita serta konten lainnya.

Australia mulai menerapkan kebijakan pembayaran iklan media berita yang mulai berlaku pada Maret 2021.

Meta dan Google (GOOGL.O), membuka tab baru, telah menandatangani kesepakatan dengan outlet media yang memberikan kompensasi kepada mereka atas konten yang menghasilkan klik dan dana iklan.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres”