erek erek janda 2d

Era Sihir Super Abadi

Konsultan Ungkap Alasan Peminat Investasi Apartemen Kian Menurun******

Konsultan propertimenyebut jumlah orang yang berinvestasi apartamen belakangan ini cenderung menurun.

Associate Director Research Colliers International Indonesia Ferry Salanto mengatakan penurunan dipicu kerugian yang dialami masyarakat. Kerugian itu terjadi karena minat sewa apartemen belakangan ini rendah.

"Pemilik apartemen merasa bahwa 'saya rugi beli apartemen karena kosong, susah banget cari penyewa'. Itu memang fenomena yang terjadi di Jakarta dan sekitarnya," kata Ferry dalam media briefing, Kamis (20/7).

"Harga jelas tidak bisa naik. Kalau memang tidak ada sewanya, siapa yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Itu yang buat orang tidak tertarik lagi investasi di apartemen," katanya.

Menurutnya, pada tahun ini jumlah orang yang membeli apartemen saat ini lebih sedikit dibanding yang membelinya untuk dipakai sendiri atau end user.

Ia merinci jumlah investor saat ini sekitar 46 persen, sedangkan end user 54 persen. Padahal sebelumnya jumlah investor mencapai 60 persen sedangkan end user 40 persen.

Ferry menjelaskan penyebabnya karena saat ini pengembang lebih memilih untuk menghabiskan stok apartemen yang siap huni, di mana jenis apartemen itu lebih diminati end user. Sedangkan investor lebih menyukai apartemen yang dalam proses pembangunan (under construction).

"Tujuannya adalah untuk mendapatkan capital gain yang lebih baik tapi sekarang stok under construction enggak terlalu banyak," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Mengintip Tender Alat Deteksi Korban Reruntuhan di Balik OTT Basarnas******

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap delapan orang pejabat Badan SAR Nasional (Basarnas), termasuk Letkol Adm Afri Budi Cahyanto.

Penangkapan yang dilakukan di Cilangkap, Jakarta Timur dan Jatisampurna, Bekasi pada Selasa (25/7) terkait pengadaan barang dan jasa (PBJ) berupa alat pendekteksi korban reruntuhan.

"Tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang jasa di Basarnas berupa alat pendeteksi korban reruntuhan," ujar Ketua KPK Firli Bahuri dalam pesan tertulis, Rabu (26/7).

"Besaran fee sebesar 10 persen dari nilai proyek," kata Firli.

Berdasarkan data Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), proyek tersebut bernama 'Pengadaan Peralatan Pendeteksi Korban Reruntuhan' dengan kode 3284469. KPK sudah mengonfirmasi hal itu.

Tender ini dibuat pertama kali pada 15 Desember 2022 untuk Basarnas alias Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BNPP) dengan nilai pagu paket Rp10 miliar. Sedangkan nilai harga perkiraan sendiri (HPS) paket sebesar Rp9,9 miliar.

Lihat Juga : ANALISISAmankah Pasokan RI meski India Setop Ekspor Beras?

Ada beberapa persyaratan kualifikasi administrasi atau legalitas yang kudu dipenuhi peserta tender, antara lain memiliki surat izin usaha perdagangan (SIUP) untuk perdagangan besar berbagai macam barang KBLI 46900, mempunyai status valid keterangan wajib pajak, punya kantor dengan alamat yang benar, memiliki tanda daftar perusahaan (TDP) atau nomor induk berusaha (NIB), hingga taat pajak dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan (SPT) terakhir.

Namun, tender tersebut berstatus gagal. Padahal, ada sekitar 40 peserta yang mengikuti tender ini.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis alasan pembatalan tender tersebut.

Beberapa nama perusahaan yang mengikuti tender ini, yaitu PT Raksanegara Perkasa Mandiri, PT Bogar Arta Satria, CV Multi Usaha, Vinusa Teknindo Abadi, hingga CV Indotech Global.

Di antara 40 peserta tender tersebut, hanya 3 peserta yang ditampilkan harga penawarannya di situs LPSE.

Pertama,PT Teknindo Jaya Perkasa Prakarsa senilai Rp8,98 miliar.

Kedua,CV Wahana Pembangunan sebesar Rp9,13 miliar.

Ketiga,PT Lab Sistematika Indonesia dengan penawaran Rp9,19 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

KCIC Ingatkan Bahaya Tali Layangan ke Kereta Cepat, Bisa Korsleting******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengingatkan warga untuk tidak bermain layang-layang dekat rel kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) karena bisa mengganggu dan membahayakan operasional. 

General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menjelaskan jalur KCJB dialiri arus listrik sebesar 27,5 KV yang akan menjadi sumber penggerak melalui media pantograf yang terdapat dibagian atas kereta.

Pantograf tersebut akan terhubung dengan jaringan Listrik Aliran Atas (LAA) atau Overhead Catenary System (OCS).

Contoh benda penghantar adalah bahan seperti kertas timah dan tali layang yang mengandung kawat logam.

Benda-benda ini, kata dia, ketika tergantung pada saluran listrik, dengan mudah dapat menyebabkan korsleting dan pemutusan sirkuit.

"Benda isolator seperti kain plastik dan layang-layang, ketika terkena angin kencang, sangat mudah terjerat pada LAA dan menyebabkan kerusakan pada pantograf," jelas Eva melalui keterangan resmi, Sabtu (22/7).

Ia menuturkan pada kasus ringan, jika terjadi gangguan dari benda asing, pantograf dapat rusak dan KCJB berhenti.

Pada kasus yang lebih serius, dapat menyebabkan putusnya kabel LAA dan pemadaman listrik, sehingga bisa mengganggu operasional perjalanan kereta.

Terjadi beberapa insiden

Lebih lanjut, Eva mengatakan sejak dilakukan pengujian KCJB, telah terjadi beberapa kali insiden benda asing tergantung pada LAA. Insiden ini terutama terjadi di area antara Stasiun Padalarang hingga Stasiun Tegalluar, dengan banyak masyarakat bermain layang-layang di dekat jalur KCJB.

Akibatnya, terdapat sejumlah kejadian layang-layang terjebak pada LAA yang mengganggu proses pengujian.

Oleh karena itu, masyarakat diimbau agar tidak melakukan sejumlah hal yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan bersama. Salah satunya imbauan untuk tidak bermain layang-layang bagi warga masyarakat yang tinggal di sekitar jalur.

Pasalnya, benang dan layangannya berpotensi mengganggu kelistrikan jika tersangkut pada bagian jaringan LAA. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tidak masuk ke jalur KCJB dengan melewati pagar pembatas karena sangat berbahaya.

"Sosialisasi dilakukan dalam berbagai cara mulai dari secara langsung mendatangi area pemukiman warga dan memasang materi sosialisasi berupa poster ataupun spanduk terkait sejumlah hal yang dapat membahayakan perjalanan KA cepat serta masyarakat," tutur Eva.

Ia menambahkan melalui koordinasi dengan TNI Polri sosialisasi juga dilakukan untuk mewujudkan keselamatan dan keamanan bersama. Sekitar 500 personil TNI Polri turut membantu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di sejumlah wilayah.

Eva mengatakan KCIC sangat mengapresiasi kolaborasi dari TNI Polri yang telah ikut serta berupaya memberikan pemahaman ke seluruh lapisan masyarakat.

"Melalui sosialisasi yang dilakukan, diharapkan seluruh masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keselamatan dirinya maupun orang lain di sekitar jalur KA Cepat." tutup Eva.

kekuatan sihir

Teten Sentil Zulhas Karena Revisi Aturan Perlindungan UMKM Macet******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyentil Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Sentilan terkait revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang dilaksanakan Kemendag di era M Lutfi yang justru macet sejak era Menteri Zulkifli Hasan.

Padahal, revisi ini penting segera diselesaikan demi melindungi UMKM lokal dari dampak Project S TikTok.

"Maka, ketika saya diprotes oleh teman-teman UMKM, ya saya teriak aja. Saya udah dipanggil oleh Pak Presiden, nanti Pak Presiden lewat Pak Pratikno (Mensesneg) akan segera menyelesaikan masalah ini," sambungnya.

Teten menjelaskan revisi permendag tersebut diperlukan karena tak lagi relevan dengan kondisi kekinian. Dasar dari usulan ini, kata Teten, adalah Project S TikTok Shop mengancam UMKM lokal. Katanya, tak sedikit barang impor yang dijual di marketplace yang membunuh UMKM lokal.

Teten menyebut algoritma TikTok dapat membaca perbincangan atau kebiasaan penggunanya, sehingga dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

Dijelaskan Teten, TikTok merupakan media sosial yang tergabung dengan platform e-commercedi dalamnya, sehingga menjadi platform socio commerce. Sementara Permendag yang sekarang ini hanya mencakup perdagangan die-commerce, bukan socio commerce.

"Ini perlu diantisipasi segera, karena ini ancaman bagi pelaku UMKM. Karena dengan kekuatan algoritma. TikTok itu penggabungan tiga hal, yaitu social media, cross border e-commerce, dan ritel online," ujar Teten.

"TikTok, antara medsos dengan TikTok shop-nya itu satu tempat. Apalagi ritel online-nya langsung mendatangkan produk mereka ke dalam negeri dengan harga murah. Kita ambil kasusnya di Inggris. Inggris kurang apalah produknya, keok sekarang," sambungnya.

[Gambas:Video CNN]

Teten mengusulkan melalui revisi Permendag agar ritel onlinetak lagi diperbolehkan. Pasalnya, situasi sekarang ini hanya menciptakan ketidakadilan bagi UMKM lokal yang harus mengurus izin edar BPOM sertifikasi halal, SNI, membayar pajak, dan sebagainya.

Ia menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Dengan kata lain, barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

"(Usulan) kedua, kita harus ada usulan yang jelas di Permendag itu. Kalau e-commerce,socio commerce,dan lain sebagainya, itu hanya platform, hanya lapak. Nggak boleh mereka jualan produknya sendiri. Kalau mereka jual produk sendiri, brand-nya sendiri, algoritmanya akan mengarahkan ke produk mereka," paparnya.

"Mau UMKM on boardingdi situ, merchant-merchantkita onlinedi e-commerce, kalau algoritmanya mengarahkan ke produknya milik mereka atau perusahaan afiliasinya, nggak mungkin bisa bersaing," lanjut dia.

Ketiga, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Teten mengusulkan pembatasan barang impor yang dijual di e-commerceuntuk yang tidak diproduksi di Indonesia saja dan memiliki nominal minimal US0.

"Itu cara kita mem-protectekonomi kita," pungkas Teten.

CNNIndonesia.com berupaya meminta tanggapan ke Zulkifli Hasan terkait keluhan Teten tersebut. Namun hingga kini, belum ada tanggapan dari Zulkifli Hasan

Bantahan TikTok

TikTok Indonesia sendiri buka suara ihwal tudingan merugikan UMKM lokal lewat Project S. Saat dikonfirmasi, TikTok mengklaim program tersebut tidak ada di Indonesia, meski tak secara eksplisit menyebut Project S.

"Kami ingin mengklarifikasi bahwa Inisiatif e-commercesebagaimana tercantum di dalam artikel di atas tidak tersedia di Indonesia," demikian keterangan resmi TikTok Indonesia kepada CNNIndonesia.com, Jumat (14/7).

Selain itu, perusahaan juga membantah soal bisnis lintas batas (cross-border) di TikTok Shop Indonesia.

"TikTok Indonesia berkomitmen untuk memberdayakan penjual lokal dan UMKM di Indonesia, dan akan terus berinvestasi di Indonesia," tuturnya.

Platform milik ByteDance, China ini mengklaim pemberdayaan dilakukan dengan menjalankan  Program TikTok Jalin Nusantara yang telah diumumkan pada acara TikTok SEA Impact Forum.

CNNIndonesia.com pun menyinggung soal TikTok lewat Project S diduga bisa membaca kebiasaan konsumen RI dan tudingan DPR soal Rp426 triliun yang mengalir ke China.

Namun, TikTok Indonesia enggan mengomentari hal itu.

"Di TikTok Shop Indonesia itu tidak ada bisnis lintas batas. Tapi di sini kita minta tolong kita tidak pernah bilang tidak ada produk lintas batas. Yang kita katakan adalah tidak ada bisnis lintas batas di Tiktok Shop Indonesia," tutur perusahaan.

Mahkota Keheningan

Sekongkol di Proyek TIM, Jakpro******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada Selasa (18/7) menghukum PT Jakarta Propertindo (Perseroda), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama dengan hukuman dendaRp28 miliar.

Denda dijatuhkan karena tiga perusahaan itu mereka nyatakan terbukti bersalah dalam melakukan persekongkolan jahat dalam proyek revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.

Adapun hukuman denda itu dijatuhkan terhadap tiga perusahaan tersebut dengan besaran yang berbeda-beda. Untuk PT Pembangunan Perumahan, denda yang dijatuhkan sebesar Rp16,8 miliar.

Dalam sidang Majelis Komisi yang diketuai Chandra Setiawan dan didampingi oleh anggota majelis komisi M. Afif Hasbullah dan Harry Agustanto, KPPU menyebut  persekongkolan  dilaksanakan Jakarta Propertindo dengan membatalkan tender tanpa didasari oleh justifikasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

KPPU membuktikan pembatalan tender tersebut sengaja dilakukan Jakarta Propertindo untuk memfasilitasi PT Pembangunan Perumahan dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama menjadi pemenang tender. 

"Tindakan terlapor I (Jakarta Propertindo) memberikan kesempatan eksklusif kepada Terlapor II (PT Pembangunan Perumahan) dan Terlapor III (PT PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama) membuktikan adanya bentuk eksklusivitas Terlapor I dalam memfasilitasi Terlapor II dan Terlapor III (KSO) menjadi pemenang tender a quo," kata majelis KPPU seperti dikutip dari keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (18/7).

Merespons putusan itu, PT Pembangunan Perumahan menyatakan  akan menggunakan haknya untuk melakukan upaya hukum keberatan alias banding. 

"Sebagai perusahaan yang taat hukum, PTPP akan menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Kami berharap melalui proses keberatan tersebut dapat mengklarifikasi lebih detail dan komprehensif kasus ini," ujar Corporate Secretary PTPP Bakhtiyar Efendi.

Sementara itu, Direktur Utama Jakpro Iwan Takwin yang dihubungi CNNIndonesia terkait putusan KPPU itu hingga berita diturunkan belum memberikan tanggapannya. 

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Jemaah Haji Makassar Ngaku Diperas Rp550 Juta, Bea Cukai Soetta Bantah******

Jemaah haji asal Makassar, Sulawesi Selatan yang beberapa waktu lalu viral memborong 1 kilogram (Kg) emasdi Jeddah Mirahayati mengaku diperas oknum pegawai Bea CukaiBandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten.

Dugaan pemerasan terjadi saat ia pulang dari menunaikan rukun Islam ke-5 tersebut. Mirahayati bercerita pemerasan bermula saat ia sampai di Bandara Soetta. 

Saat itu, ia membawa emas berupa dua kalung, cincin, anting dengan total berat 1 kg dan oleh-oleh berupa sajadah, Alquran, tasbih. Total nilai emas dan oleh-oleh tersebut ia taksir Rp840 juta.

"Menurut aku nilai tagihan pajak itu tidak wajar, terhitung banyak ratusan juta, orang berpikir saya cuma bayar Rp30 juta-Rp50 juta, tapi yang ditagihkan ke saya Rp550 juta. Saya bilang ini pemerasan, masa harga emas Rp840 juta, pajaknya masuk ke Indonesia Rp500 juta, ini peras masyarakat Indonesia," katanya saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Selasa (18/7).

Karena merasa tagihan terlalu besar, ia pun bernegosiasi dengan petugas tersebut. Akhirnya, ia dan petugas Ditjen Bea Cukai bandara sepakat bahwa bea masuk yang harus dibayar atas barang bawaanya Rp278 juta. 

"Awalnya diminta sekitar Rp550 juta. Bukan separuh, karena uangnya itu kalau rupiahkan hanya sekitar Rp840 juta saja. Setelah nego, kita sepakati hanya Rp278 juta," ungkapnya.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto yang dikonfirmasiCNNIndonesiaterkait pengakuan itu mengatakan tidak ada ruang negosiasi dalam penentuan pungutan bea masuk.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, secara aturan, besaran pungutan bea masuk untuk barang bawaan penumpang pesawat dari luar negeri sudah jelas, ada tiga jenis. Pertama, bea masuk yang besarannya 10 persen. Kedua,PPN impor yang tarifnya 11 persen. Ketiga, PPH Pasal 22 impor yang tarifnya 7,5 persen.

"Sudah jelas cara menghitungnya, bagaimana cara negonya? Tidak ada ruang negosiasi," katanya.

Senada, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Soekarno-Hatta juga membantah tuduhan soal pemerasan terhadap Mirahayati.

"Tidak ada nego apalagi pemerasan," ujar Humas KPU BC Soekarno Hatta Niko Budhi Darma, Kamis (20/7).

Menurutnya, saat Mirahayati tiba di Soetta dengan membawa barang berharga berupa perhiasan emas, pihaknya langsung melakukan pemeriksaan.

Hasilnya, emas yang dibawa dikategorikan sebagai barang pribadi penumpang, maka ditetapkan pungutan negaranya sesuai kategori tersebut. Bea Cukai Soetta juga menimbang manual emas tersebut, dan diketahui beratnya 1.095 gram dengan nilai pabean barang sebesar Rp917 juta.

Dengan dasar perhitungan pungutan negara Bea Masuk 10 persen, PPN 11 persen, serta Pajak Penghasilan (PPh) 7,5 persen, maka jumlah pungutan negara yang harus dibayar Mirahayati adalah sebesar Rp278 juta.

"Pungutan negara ini seluruhnya disetor ke kas negara. Jadi, narasi terjadi nego atau tawar menawar dengan petugas Bea dan Cukai' adalah tidak benar," pungkasnya.