rahasia trik slot

Buatlah revolusi sebagai penyihir

Mudik Gratis Kemenhub 2023: Cara Daftar, Syarat, dan Tujuan******

Program mudik gratis Kemenhub 2023 moda tranportasi bus telah dibuka sejak Senin (13/3). Terdapat 28 kota tujuan mudik yang tersedia, mulai dari Pulau Jawa hingga Sumatra.

Dikutip dari Instagram Kementerian Perhubungan RI @kemenhub151, pendaftaran mudik gratisyang diselenggarakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tersebut berlangsung mulai 13 Maret hingga 14 April 2023.

Mudik gratis ini merupakan salah satu program tahunan Kemenhub yang memfasilitasi masyarakat supaya bisa mudik atau pulang kampung pada momen Idulfitri.

Cara Daftar Mudik Gratis Kemenhub 2023

Cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023 hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat. Lantaran kuotanya dibatasi, ada baiknya Anda segera melakukan pendaftaran.

Anda bisa unduh aplikasi MitraDarat versi 1.0.4 di Google Play Store untuk pengguna Android dan versi 1.02 di App Store untuk pengguna iOS. Berikut cara daftarnya:

1. Login Aplikasi MitraDarat

• Download aplikasi MitraDarat di hp.
• Klik tombol Login.
• Masukkan alamat email/akun Google Anda.
• Masukkan nomor telepon (WhatsApp).
• Masukkan kode OTP.
• Login berhasil dan akan terlihat laman dashboard aplikasi MitraDarat.

2. Cara Pesan Tiket Mudik Gratis

• Di halaman utama klik ikon Mudik Gratis.
• Pilih titik keberangkatan dan tujuan kota mudik.
• Pilih armada mudik yang sesuai.
• Isi identitas data penumpang dengan lengkap dan benar.
• Klik tombol Selesaikan Pesanan.

3. Bukti Tiket Mudik

• Klik ikon Mudik Gratis.
• Klik ikon Tiketku.
• Pilih tiket yang telah dipesan.
• Lalu klik tombol Lihat Kode QR.
• Tampilan Kode QR ini menjadi bukti pemesanan (Tunjukkan Kode QR pada petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket).

Lihat Juga : Kemenkes Belum Putuskan Booster Kedua Jadi Syarat Mudik 2023

Syarat Mudik Gratis Kemenhub 2023

Terdapat sejumlah syarat mudik gratis Kemenhub 2023 yang perlu dipersiapkan, sebagai berikut:

1. Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/SIM/KK).
2. Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan mudik.
3. Bila peserta akan mengikuti mudik-balik/PP, maka pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik (dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik).
4. Peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.
5. Apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur/hangus (kuota akan otomatis bertambah), dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK diblok oleh sistem) agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftar/belum mendapatkan kuota mudik/balik.
6. Peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa kelengkapan surat kendaraan, dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 sebelum tanggal seremonial bus.
7. Peserta wajib dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik.
8. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Lihat Juga : Pemesanan Tiket Kereta Api Tambahan Mudik 2023 Dibuka Mulai 13 Maret

Daftar Kota Tujuan Mudik Gratis Kemenhub 2023

Sementara itu, untuk kota tujuan mudik gratis Kemenhub 2023 ini terbatas. Totalnya hanya ada sekitar 28 kota. Berikut daftar kota tujuannya:

1. Jawa Barat

• Garut
• Tasikmalaya
• Cirebon

2. Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)

• Tegal
• Pekalongan
• Semarang
• Demak
• Jepara
• Pati
• Blora
• Boyolali
• Solo
• Klaten
• Wonogiri
• Purwokerto
• Cilacap
• Wonosobo
• Kebumen
• Magelang
• Wonosari
• Yogyakarta

3. Jawa Timur

• Tuban
• Madiun
• Surabaya
• Malang
• Tulungagung

4. Sumatra

• Lampung
• Palembang

Itulah informasi mengenai program mudik gratis Kemenhub 2023. Pendaftarannya hanya bisa dilakukan secara online melalui aplikasi MitraDarat yang tersedia di App Store atau Google Play Store.

Tuan Gila Abadi

JK Bicara soal Tumbang Startup dan Ketidakpercayaan AI Gantikan Orang******

Wakil Presiden (Wapres) RI ke-10 dan 12 Jusuf Kalla (JK) buka suara soal fenomena banyak startup gulung tikar.

Ia mengatakan fenomena itu muncul karena saat ini banyak pengusaha kembali ke industri nyata dan memberikan nilai tambah. 

"Seperti yang kita ketahui sekarang perusahaan-perusahaan teknologi, karyawannya di-PHK, karena pengusaha kembali ke real industri, pertanian yang maju dengan teknologi yang mempunyai nilai tambah. Bukan lagi bisnis yang orang bilang bakar uang," kata JK seperti dikutip dari Antara, Kamis (16/3).

Meskipun demikian, ia sendiri mengakui bahwa teknologi informasi atau komputer tetap diperlukan dalam menunjang pekerjaan.

[Gambas:Video CNN]

"Bahwa tetap diperlukan teknologi IT atau komputer yang baik, tapi tujuannya untuk memberi nilai tambah bukan lagi IT untuk IT atau artificial intelegence," lanjut JK.

Jusuf Kalla meyakini teknologi Artificial Intelligence (AI)tidak akan bisa menggantikan manusia seperti yang didengungkan oleh banyak pihak.

"AI tidak seperti kata orang bahwa mesin akan menggantikan manusia. Manusia tidak akan tergantikan dan ekonomi akan tumbuh dari nilai tambah dari efisiensi dan inovasi," ujarnya pula.

Peri dan Setan Daqin

Ahok soal Bos BUMN Tak Digaji Dobel: di Pertamina Sejak 2020******

Komisaris Utama PT Pertamina(Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok buka suara soal langkah Menteri BUMNErick Thohir memangkas peluang bagi bos BUMN rangkap jabatan untuk mendapatkan gaji dobel.

Ia menilai langkah tersebut merupakan terobosan yang baik. 

"Jadi intinya ini terobosan sangat baik dan Pertamina adalah mungkin BUMN yang pertama lakukan," katanya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

"Ketika direktur merangkap komisaris itu nggak boleh terima apapun. Itu hanya bagian kerjaan tambahan. Itu sudah dilakukan Pertamina sejak 2020," ujarnya.

Erick memangkas peluang direksi BUMN yang merangkap jabatan sebagai komisaris BUMN lainnya untuk menerima lebih dari satu remunerasi alias gaji dobel lagi. Pemangkasan peluang itu ia tuangkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor 03 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.

Deputi Bidang Sumber Daya Manusia BUMN, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata mengatakan beleid tersebut merupakan salah satu omnibus law BUMN.

"Jabatan rangkap komisaris (BUMN) ke bawah nantinya tidak akan mendapatkan tambahan remunerasi. Remunerasi hanya sebagai direksi di atas," ujarnya seperti dikutip dari detik.com, Senin (27/3).

Selain mengatur soal gaji dobel, Erick Thohir katanya, melalui aturan itu juga mengatur direksi perusahaan pelat merah tidak boleh lagi menjabat sebagai komisaris utama BUMN lain.

[Gambas:Video CNN]

Persyaratan untuk mendapat tantiem pun diubah. Semula, syarat untuk mendapat tantiem ialah jika perusahaan mendapat opini dari auditor wajar dengan pengecualian (WDP). Kini, syaratnya diubah menjadi wajar tanpa pengecualian (WTP).

"Yang eligible terhadap tantiem itu yang WTP, dan menurut kami di kementerian, semua sudah sepakat arahan Pak Menteri sudah jelas ke depan WTP saja yang mendapatkan eligibilitas mendapatkan tantiem," terangnya.

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Saat gelombang setan meningkat

Teten Sebut 1 Juta Pekerja UMKM Terancam Impor Pakaian Bekas******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan praktik impor pakaian bekasbisa menghancurkan industri pakaian dan alas kaki nasional. Tak hanya itu, ia menghitung satu juta tenaga kerja juga bisa kehilangan pekerjaan akibat masalah itu.

Menurutnya, itu bisa terjadi karena impor ilegal pakaian bekas bisa membuat banyak UMKM gulung tikar sehingga pekerjanya ikut terdampak.

"Jika sektor (industri tekstil) ini terganggu, akan ada banyak orang kehilangan pekerjaan. Karena pada 2022, proporsi tenaga kerja yang bekerja di industri TPT dan alas kaki pada industri besar dan sedang (IBS) menyumbang 3,45 persen dari total angkatan kerja. Pelaku UMKM yang menjalankan bisnis pakaian mencapai 591.390 dan menyerap 1,09 juta tenaga kerja," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (20/3).

Tak hanya di Batam, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Entikong juga telah melakukan 82 penindakan, KPPBC Tanjung Priok 78 penindakan, KPPBC Sintete 58 penindakan, dan KPPBC Tanjung Pinang 52 penindakan kasus impor pakaian bekas.

Kemudian, KPPBC Teluk Nibung juga melakukan 33 penindakan, KPPBC Tanjung Balai Karimun 32 penindakan, KPPBC Ngurah Rai 25 penindakan, serta KPPBC Atambua 23 penindakan.

Teten menambahkan jika tak segera ditangani, maka impor pakaian bekas bisa membunuh keberlangsungan bisnis banyak UMKM. Sebab, berdasarkan data BPS industri pengolahan kulit dan alas kaki ini didominasi oleh sektor mikro dan kecil.

Proporsinya mencapai 99,64 persen.

Teten menyebutkan maraknya aktivitas impor ilegal pakaian bekas di Indonesia juga bisa mengganggu pendapatan negara. Menurut Statistik BPS pada 2022, sektor industri pengolahan menyumbang 18,34 persen dari produk domestik bruto (PDB) menurut lapangan usaha harga berlaku.

[Gambas:Video CNN]

Dari kontribusi itu, industri pengolahan TPT berkontribusi Rp201,46 triliun atau 5,61 persen PDB. Menurut Teten, kontribusi itu cukup besar.

Sementara, sektor industri pengolahan dan industri pengolahan barang dari kulit dan alas kaki berkontribusi Rp48,125 triliun atau 1,34 persen terhadap PDB industri pengolahan.

Budidaya Keabadian Staf

Pengusaha Sebut Pakaian Impor Bekas Rugikan Negara Rp19 T di 2022******

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan pakaian impor bekastak hanya memukul industri tekstiltapi juga merugikan negara. Potensi kehilangan pendapatan negara bahkan mencapai Rp19 triliun sepanjang 2022.

Menurut Redma, potensi Rp19 triliun tersebut berdasarkan impor pakaian bekas yang tak tercatat sebanyak 320 ribu ton. Sebab, impor tersebut tak kena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen, Bea Masuk (BM) 20 persen, dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 25 persen.

"Pelaku usahanya juga tak bisa dipungut PPh (pajak penghasilan). Jadi pemerintah kehilangan pendapatan sampai Rp19 triliun di 2022 dari impor ilegal pakaian bekas ini," ujarnya dalam Konferensi Pers terkait Importasi Tekstil Ilegal di Indonesia, Jumat (31/3).

Padahal jika diproduksi di dalam negeri, industri tekstil tetap tumbuh, penerimaan negara bertambah dan tenaga kerja bisa terserap lebih banyak lagi. Sehingga, dengan larangan pemerintah ini diharapkan industri tekstil yang saat ini sakit bisa bangkit.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menjelaskan pemerintah tak akan ragu-ragu membasmi impor ilegal pakaian bekas. Menurutnya, ini harus dilakukan untuk melindungi industri tekstil menengah ke bawah.

Ia menilai pakaian produk lokal sebenarnya tak kalah saing dengan baju bekas impor. Kualitas dari sisi kesehatan juga lebih terjamin.

"Kalau nanti ditutup sama sekali nggak ada pakaian bekas selundupan dan dikhawatirkan ganggu rezeki pedagang pakaian bekas, tidak usah khawatir karena produsen lokal siap isi pakaian bekas ilegal tersebut," pungkas Teten.

[Gambas:Video CNN]