pansos88

Negara Liliput dunia nyata

slot yang mudah dapat jackpot

Presiden sebut Mahfud Menko Polhukam terlama menjabat di kabinetnya******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebut Mahfud Md merupakan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yang menjabat paling lama di kabinetnya selama dua periode ini.

Hal itu disampaikan Presiden saat menerima Mahfud Md yang menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, sebagaimana diungkapkan Mahfud Md usai pertemuan itu.

Baca juga: Jokowi konfirmasi rencana pertemuan dengan Mahfud pada Kamis sore

“(Dalam pertemuan) Kita tersenyum, gembira, bercerita masa lalu ketika kita mulai bekerja. Bahkan Pak Presiden mengatakan bahwa Pak Mahfud ini adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang pemerintahan Pak Jokowi,” kata Mahfud usai pertemuan dengan Presiden.

Pertemuan Mahfud bersama Jokowi berlangsung tertutup. Mahfud menyampaikan keterangan didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Baca juga: Mahfud temui Presiden di Istana untuk serahkan surat pengunduran diri

Menurut Presiden, kata Mahfud, Menko Polhukam sebelum-sebelumnya yakni Tedjo Edhy Purdijatno menjabat tidak sampai satu tahun.

Menko Polhukam selanjutnya Luhut Binsar Panjaitan hanya menjabat setahun empat bulan, lalu Wiranto menjabat sekitar tiga tahun enam bulan, sedangkan dirinya menjabat selama sekitar empat tahun enam bulan.​​​​​​​

Mahfud menyatakan pengunduran dirinya dari jabatan menteri karena perkembangan politik, yang mengharuskannya fokus kepada tugas lain.

“Karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain, sehingga saya mohon berhenti,” ujar Mahfud.​​​​​​​

Mahfud menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden secara langsung Kamis petang di Istana Merdeka, Jakarta. Menurut dia, surat yang disampaikannya berisi tiga hal.

Pertama, Mahfud menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang telah mengangkatnya sebagai menteri pada 23 Oktober 2019 dengan penuh hormat. Sehingga secara resmi ia juga dengan penuh hormat menyatakan surat untuk mohon mengundurkan diri.

Kedua, mengenai substansi isi surat permohonan berhenti, dan ketiga, Mahfud memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dapat dilaksanakan dengan baik selama menjadi menteri.

Baca juga: Usman Hamid: Keputusan Mahfud mundur sangat patut dihormati
Baca juga: PDIP: Mahfud mundur dari Kabinet Jokowi jadi keputusan bijak
 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Saya yang terkuat dalam sistem perjalanan waktu dalam sejarah

sempurna slot

Bus rombongan Partai Hanura alami kecelakaan di Tol Ngawi******

Ngawi (ANTARA) - Bus pariwisata yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya mengalami kecelakaan di ruas jalan Tol Ngawi-Solo, masuk Desa Pengkol, Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur hingga mengakibatkan tiga orang meninggal dunia dan sejumlah korban lainnya menderita luka-luka.

"Informasinya, ada tiga orang meninggal dunia di lokasi dan beberapa yang luka. Petugas langsung mengevakuasi para korban," ujar Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Ngawi, Ipda Yudhi Irawan kepada wartawan di Ngawi, Minggu.

Baca juga: Polisi usut kasus kecelakaan bus siswa SMAN Sidoarjo di Tol Ngawi

Dia mengatakan, kecelakaan tunggal itu terjadi pada Minggu pagi yang melibatkan bus pariwisata PO Efa Transjaya bernomor polisi W-7401-UO yang mengangkut rombongan anggota Satgas Partai Hanura asal Surabaya. Bus melaju kencang dari Solo menuju Ngawi.

Di lokasi kejadian ruas Tol Ngawi, bus berusaha mendahului truk di depannya, namun tiba-tiba bus oleng hingga menabrak pembatas jalan tol dan terguling.

"Pengemudi diduga hilang kendali saat berusaha mendahului truk di depannya hingga akhirnya banting setir ke kanan dan menabrak median tol lalu terguling dan terseret sampai menghantam guadril," kata dia.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi

Akibat kecelakaan itu, tiga orang meninggal dunia di lokasi kejadian, termasuk sang sopir dan beberapa penumpang lainnya mengalami luka-luka. Para korban lalu dievakuasi ke RSUD Soeroto dan rumah sakit lain.

Saat kejadian, lanjutnya, bus dalam perjalanan pulang usai menghadiri acara kampanye akbar Ganjar-Mahfud Md di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, pada Sabtu kemarin.

Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Sesuai data, berikut nama korban meninggal dunia, dalam peristiwa kecelakaan tersebut. Catur Pancoro (47) warga Tulangan Sidoarjo (Sopir), Hadi Umar F (21) warga Mojo Lebak Mojokerto, dan Aditya (38) warga Cungkup Pucuk Lamongan. Sementara korban luka ada belasan orang

Petugas kepolisian hingga kini masih menyelidiki penyebab kecelakaan tersebut dengan melakukan olah TKP dan memintai keterangan para saksi.

Baca juga: Dua orang meninggal dalam kecelakaan Bus Restu dan truk di Tol Ngawi
Baca juga: Bus rombongan SMA Sidoarjo kecelakaan di ruas Tol Ngawi

Pewarta: Louis Rika Stevani
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

situs slot bet 200

BMKG deteksi titik panas di Kaltim bertambah jadi 121******

Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA

Balikpapan (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Balikpapan mendeteksi 121 titik panas tersebar di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), sehingga pihak terkait diimbau menangani dan masyarakat diajak waspada agar tidak terjadi penambahan titik panas.

"Sebanyak 121 titik panas ini terpantau sepanjang Rabu (31/1) mulai pukul 01.00 hingga 24.00 WITA," ujar Koordinator Bidang Data dan Informasi Stasiun Kelas I Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan BMKG Balikpapan, Diyan Novrida, di Balikpapan, Kamis.

Informasi sebaran titik panas tersebut, lanjutnya, sudah disampaikan ke pihak terkait, termasuk ke Manggala Agni, kemudian ke Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi serta kabupaten/kota  agar dapat dilakukan tindakan lebih lanjut.

Jumlah titik panas sebanyak ini mengalami kenaikan jika dibanding hari sebelumnya (Selasa 30/1) yang terpantau 114 titik, sehingga ia mengimbau semua pihak selalu waspada dan sama-sama mencegah agar tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seperti tidak melakukan pembakaran di hutan maupun lahan.

Diyan menyebut 114 titik panas pada Selasa (30/1) tersebar di lima kabupaten yakni Paser (2), Kutai Barat (2), Kutai Timur (84), Kutai Kartanegara (21), dan Kabupaten Berau (5). 

Baca juga: BMKG deteksi 114 titik panas di Kalimantan Timur

Sedangkan 121 titik yang terpantau kemarin (31/1) tersebar di empat kabupaten yakni Kutai Barat (7), Kutai Timur (94), Kutai Kartanegara (18), dan Kabupaten Berau (2).

Rinciannya adalah tujuh titik di Kutai Barat tersebar pada empat kecamatan yakni Bongan (2), Jempang (1), Muara Lawa (3), dan Kecamatan Siluq Ngurai (1), semuanya memiliki tingkat kepercayaan menengah.

Di Kutai Timur yang terdeteksi 94 titik dengan sebaran di Kecamatan Bengalon (26), Kaubun (8), Kongbeng (20), Muara Ancalong (8), Muara Bengkal (2), Muara Wahau (6), Rantau Pulung (19), dan Kecamatan Telen (5) dengan tingkat kepercayaan menengah dan tinggi.

Kabupaten Kutai Kartanegara yang terpantau 21 titik tersebar di delapan kecamatan yakni Kembang Janggut (3), Kenohan (1), Marangkayu (2), Muara Badak (2), Muara Kaman (7), Sangasanga (1), Sebulu (1), dan Tabang (1), dengan tingkat kepercayaan menengah.

“Sedangkan Kabupaten Berau yang terdeteksi dua titik panas, tersebar di Kecamatan Segah dan Kelay, dengan tingkat kepercayaan menengah," kata Diyan.

Baca juga: BMKG: Masih ada 58 titik panas di Kaltim, ada kawasan tanpa hujan
Baca juga: BMKG: Tetap waspada, masih ada 13 titik panas di Kaltim

Pewarta: M.Ghofar
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Master Kelangsungan Hidup Super

sultanbet89

KPK tegaskan tetap proses perkara dugaan korupsi Eddy Hiariej******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan tetap memproses dugaan korupsi terkait mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej (EOSH) alias Eddy Hiariej usai putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa keputusan tersebut berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam forum bersama pimpinan komisi antirasuah, struktural penindakan, dan tim Biro Hukum KPK.

“Telah diputuskan bahwa KPK tetap melanjutkan penanganan perkara tersebut dengan lebih dahulu melakukan proses dan prosedur administrasi penanganan perkara dimaksud sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ucap Ali dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Kamis.

Ali menjelaskan bahwa perkara peradilan hanya menguji aspek formil, sementara substansi materi dugaan perbuatan Eddy dan tersangka lainnya dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham itu, masih perlu diuji di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

“Substansi materiil dugaan perbuatan para tersangka dalam perkara tersebut tentu hingga kini belum diuji di peradilan Tipikor dan juga sama sekali tidak menjadi materi pertimbangan hakim pra peradilan yang diajukan pemohon EOSH,” tutur Ali.

Terlepas dari itu, KPK menghormati putusan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai bagian kontrol pada proses penyelesaian perkara pidana korupsi.

“Perkembangan akan disampaikan sebagai bentuk keterbukaan KPK pada masyarakat,” ujar Ali.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham.

Selain Eddy, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Keluarga Jun dari Surga Liar dan Alam Abadi

colok slot

Asa "nyoblos" lewat jalur Daftar Pemilih Khusus di Kuala Lumpur******

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Hari pemungutan suara Pemilu 2024 makin dekat. Bagi warga negara Indonesia (WNI) yang berdomisili di luar negeri, sebagian tentu sudah ada yang menyalurkan hak suara melalui metode pos.

Ada pula yang akan menyalurkan hak suara melalui kotak suara keliling (KSK), di mana Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) akan menyambangi lokasi-lokasi yang telah ditentukan, yang terdapat banyak WNI.

Metode selanjutnya tentu dengan melakukan pencoblosan surat suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) sesuai yang telah ditetapkan, layaknya penyaluran suara di Indonesia.

Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Kuala Lumpur melalui rapat pleno telah menetapkan 447.258 orang dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN). Ketua PPLN Kuala Lumpur Umar Faruk menegaskan angka itu sudah final.

Mereka yang masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur adalah WNI yang ada di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Selangor, Perak, Terengganu, dan Kelantan.

Dari jumlah tersebut, PPLN Kuala Lumpur kemudian menetapkan 156.367 orang menyalurkan suara lewat pos, 67.946 orang melalui KSK, dan yang terbanyak yakni 222.945 orang akan mencoblos dengan mendatangi TPSLN.

PPLN Kuala Lumpur juga telah menetapkan hari pemungutan suara untuk Pemilu 2024 di Kuala Lumpur pada Minggu (11/2), yang dilaksanakan sejak pagi hingga petang.

Berbeda dengan pelaksanaan pemilu sebelum-sebelumnya, kali ini PPLN Kuala Lumpur menetapkan lokasi pelaksanaan pemungutan suara terpusat hanya di satu titik, yakni World Trade Center (WTC) Kuala Lumpur yang berada di kawasan Chow Kit, Kuala Lumpur.

Akses menuju lokasi cukup mudah bagi mereka yang tidak menggunakan kendaraan roda empat maupun roda dua karena jarak tempuh berjalan kaki cukup dekat dengan Stasiun Light Rrapit Transit (LRT) PWTC di Jalur Ampang-Sri Petaling.

Sejumlah hotel dan pusat perbelanjaan juga hanya berjarak sekitar 10 menit berjalan kaki dari tempat itu. Dan hanya sekitar 10-20 menit berjalan untuk sampai ke Sekolah Indonesia Kuala Lumpur (SIKL) yang berdekatan dengan Stasiun Komuter Putra (KTM Komuter) yang melayani jalur Seremban-Port Klang.

Menurut anggota PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono, harapannya tingkat partisipasi lebih tinggi karena melihat pelaksanaan Pemilu 2014 maupun 2019, jumlah WNI yang "mencoblos" di Kuala Lumpur memang kurang dari 50 persen dari yang ada dalam DPTLN.

Meski demikian, antisipasi tetap harus dilakukan guna memastikan proses penyaluran hak suara pada Pemilu 2024 berjalan lancar dan damai.

Oleh karena itu pula Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Malaysia Hermono meminta PPLN melakukan simulasi pelaksanaan pemilu di WTC, guna memastikan puluhan hingga ratusan ribu WNI yang hendak menyalurkan suaranya dapat terakomodasi dengan baik dan berjalan lancar.

Ada 223 TPSLN yang akan menjadi tempat menyalurkan hak suara WNI di WTC. TPSLN tersebut tentu tidak hanya akan mengakomodasi mereka yang ada dalam DPTLN, karena masih ada mereka yang masuk dalam Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri (DPTbLN) dan Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Para pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pesta demokrasi kali ini tentu juga harus sudah memperhitungkan betul risiko ketika ratusan ribu orang berkumpul di satu lokasi, dan memiliki rencana cadangan untuk menghadapi kondisi tak terduga.

Antisipasi tentunya tidak hanya pada teknis proses penyaluran suara di TPSPLN yang akan dilakukan para WNI, tetapi juga aspek keamanan dan ketertiban dari semua pihak termasuk perwakilan partai politik yang memiliki kepentingan memperoleh suara harus dijaga.


Pindah memilih

Sejumlah keluhan datang dari WNI yang ada di Malaysia karena ternyata tidak masuk dalam DPTLN Kuala Lumpur. Namun angka 447.258 itu sudah angka final yang diputuskan dalam rapat pleno yang juga dihadiri perwakilan partai politik hingga Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) Kuala Lumpur.

PPLN dan Panwaslu LN Kuala Lumpur memang telah mengimbau masyarakat yang tidak masuk dalam DPTLN untuk mengecek lagi secara daring di situs cekdptonline.kpu.go.id dengan memasukkan nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor atau nomor paspor lama jika memang sudah ada pergantian.

Bagi mereka yang ternyata tercantum dalam DPT di Indonesia namun tidak bisa pulang melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di tempat asal sesuai KTP-el, bisa mengajukan pindah memilih di TPS lain, termasuk ke TPSLN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengaturnya dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

Alasan pindah memilih karena memang bertugas di tempat lain saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap atau mendampingi pasien rawat inap, tertimpa bencana, menjadi tahanan rutan, menjalani rehabilitasi narkoba, tugas belajar atau menempuh pendidikan, pindah domisili, bekerja di luar domisilinya dan atau menghadapi keadaan tertentu di luar ketentuan di atas.

KPU masih membuka kesempatan bagi mereka yang masuk dalam DPT namun hendak pindah lokasi menyalurkan suara paling lambat tujuh hari sebelum hari pemungutan suara, pukul 23.59 waktu setempat. Pemilih yang hendak pindah lokasi “nyoblos” di Kuala Lumpur perlu mendatangi PPLN dengan membawa KTP-el dan atau paspor dan atau Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

Atau bisa pula dengan mendaftar melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tamah-pemilih_pindah paling lambat 4 Februari 2024, kata Juru Bicara PPLN Kuala Lumpur Puji Sumarsono.

Saat mendatangi TPSLN nanti, mereka yang masuk dalam DPTbLN juga perlu membawa KTP-el dan atau paspor dan atau SPLP, bila perlu surat keterangan yang menguatkan alasan untuk pindah lokasi memilih.

Mereka yang sudah mendaftar untuk pindah lokasi memilih di Kuala Lumpur, menurut Puji, sudah akan dapat melihat pembaruan datanya pada awal Februari melalui situs cekdptonline.kpu.go.id.


“Nyoblos” jalur DPKLN

Bagi mereka yang sama sekali tidak masuk dalam DPTLN atau di DPTbLN tetap dapat menyalurkan suara dengan masuk dalam DPKLN.

Puji mengatakan PPLN membuka Pojok Pemilu PPLN Kuala Lumpur di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur sehingga mereka masih bisa mendaftar di sana untuk masuk dalam DPKLN.

Namun ternyata ada juga WNI yang terkejut karena saat mendatangi Pojok Pemilu di KBRI ternyata belum ada petugas di tempat itu.

PPLN Kuala Lumpur memberikan alternatif lain dengan membuka pendaftaran untuk DPKLN secara daring melalui tautan pplnkl.id/Cekdpt/tambah-pemilih.

KPPSLN nanti akan mencatat DPKLN dalam daftar hadir di TPSLN pada hari pemungutan suara dan dilaporkan kepada PPLN. Tentu saja mereka harus membawa KTP-el, paspor, atau SPLP asli dengan alamat tempat tinggal luar negeri.

Puji mengatakan mereka yang tidak ada dalam DPT, DPTLN, atau DPTbLN juga dapat datang langsung ke WTC dengan membawa KTP-el, paspor, atau SPLP. “Yang belum ter-cover, insya-Allah bisa masuk DPK."

Terkait dengan ketersediaan surat suara untuk mereka yang masuk dalam DPKLN, ia mengatakan dapat menggunakan dua persen surat suara cadangan yang ada.

DPKLN inilah yang menjadi harapan WNI di Kuala Lumpur yang tidak masuk dalam DPTLN dan DPTbLN untuk tetap dapat menyalurkan hak suaranya dalam Pemilu 2024 nanti, mengingat daftar pemilih tetap sudah final.









 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

pencuri ganda

qqemas link daftar judi slot gacor online 2022 gampang maxwin

Rupiah meningkat dipengaruhi data ADP AS lebih lemah dari ekspektasi******

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada akhir perdagangan Kamis meningkat dipengaruhi data tenaga kerja Automatic Data Processing (ADP) Amerika Serikat (AS) yang lebih lemah dari ekspektasi. Rupiah ditutup menguat 18 poin atau 0,11 persen menjadi Rp15.765 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.783 per dolar AS. "ADP semalam menunjukkan penambahan pekerjaan yang lebih rendah, ekspektasi pasar ini juga bisa mempengaruhi NFP (Non-Farm Payroll) besok," analis mata uang Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Kamis. Data ADP menunjukkan adanya 107 ribu pekerjaan, jauh di bawah perkiraan yang sebesar 145 ribu pekerjaan. Investor juga menantikan data manufaktur AS malam ini. Selain itu, dari hasil Federal Open Market Committee (FOMC) AS tidak ada kejutan dari bank sentral AS atau The Fed yang seperti diperkirakan mensinyalkan tidak akan menurunkan suku bunga pada Maret 2024. Sementara dalam negeri, kekhawatiran investor utamanya terhadap pemilihan presiden (pilpres) 2024 dan isu pengunduran diri menteri. Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Kamis naik ke level Rp15.775 per dolar AS dari sebelumnya Rp15.803 per dolar AS. Baca juga: Rupiah awal pekan meningkat saat pasar nantikan rilis inflasi domestik

Baca juga: Rupiah meningkat di tengah sinyal penurunan suku bunga BI-Rate

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024