situs slot terbaik dan terpercaya

One Piece: Musuh Dunia

Ford Akan PHK 3.800 Karyawan di Seluruh Eropa Imbas Tekanan Ekonomi******

Ford Motor Co. berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 3.800 karyawan perusahaan di seluruh Eropademi menyiasati kondisi ekonomi saat ini yang tengah sulit.

Pemangkasan juga dilakukan seiring rencana industri otomotif itu yang akan mendukung pengembangan kendaraan listrik.

Mengutip CNN.com, pemangkasan itu dilakukan terhadap 2.300 pekerjaan di Jerman, 1.300 di Inggris, dan 200 di seluruh Eropa dalam tiga tahun ke depan. PHK akan dilakukan di divisi pengembangan produk dan administrasi perusahaan.

Dikutip dari keterangan tertulis, rencana PHK itu adalah upaya perusahaan untuk menciptakan struktur biaya yang lebih ramping dan kompetitif untuk Ford di Eropa. Selain itu, pengurangan karyawan juga akan dilakukan melalui redudansi sukarela.

Menurut perusahaan itu, PHK besar-besaran dipicu oleh peralihan ke kendaraan listrik. Untuk itu, Ford berencana mulai memproduksi mobil penumpang listrik buatan Eropa pertama pada akhir tahun ini.

Targetnya pada 2035 mendatang seluruh penjualan Ford di Eropa berasal dari mobil listrik.

"Ini adalah keputusan yang sulit dan tidak dianggap enteng. Kami menyadari ketidakpastian yang kami ciptakan. Namun, saya meyakinkan mereka bahwa kami akan menawarkan dukungan penuh dalam beberapa bulan mendatang," kata Manajer Umum Ford Model e di Eropa Martin Sander dalam pernyataannya.

[Gambas:Video CNN]

Lebih jauh, juru bicara Ford mengungkapkan PHK terjadi karena haluan ekonomi dan geopolitik yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Terlebih, sepanjang 2022 merupakan tahun sulit bagi manufaktur Eropa. Biaya energi yang meroket setelah invasi Rusia ke Ukraina pada Februari tahun lalu, mencapai rekor tertinggi sepanjang masa sebesar €338 (US3 atau Rp5,44 juta) per megawatt jam pada Agustus.

Selain itu, harga bahan baku juga melonjak. Peningkatan biaya ini terus membebani produsen. Akibatnya, terjadi pengurangan produksi, pemindahan sebagian operasi mereka ke luar Eropa, dan memangkas sejumlah staf.

Namun kini, inflasi energi telah melambat dalam beberapa bulan terakhir. Harga gas pun kini kembali ke tingkat yang sama seperti sebelum perang.

Sistem Vampir di Kota Berbeda

Harga Emas Antam Berkilau ke Rp1,029 Juta per Gram******

Harga emasPT Aneka Tambang(Persero) alias Antam bertengger di Rp1,029 juta pada Rabu (15/2) ini. Harga itu naik Rp3.000 dibandingkan Selasa (14/2).

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga naik Rp3.000 ke Rp914 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp564,5 ribu, 2 gram Rp1,99 juta, 3 gram Rp2,97 juta, 5 gram Rp4,92 juta, 10 gram Rp9,78 juta, 25 gram Rp24,33 juta, dan 50 gram Rp48,59 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemh 0,01 persen menjadi US.865,20 per troy ons. Namun, harga emas di perdagangan spot menguat 0,05 persen ke US.855 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong menyebutkan harga emas sebenarnya mendapat tekanan dari rilis data inflasi AS yang lebih tinggi dari perkiraan.

"Pernyataan dari President Fed Richmond Thomas Barkin and President Fed Dallas Lorie Logan yang bernada hawkish dengan mengatakan the Fed perlu lebih fokus menurunkan inflasi juga sebenarnya ikut menekan harga emas," katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang supportUS.840 per troy ons dan resistanceUS.870 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Menperin Klaim RI Sudah Punya 91 Smelter per 1 Februari 2023******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitamengklaim jumlah smelterdi Indonesia secara total mencapai 91 unit per 1 Februari 2023.

Meski begitu jumlah smelter yang telah beroperasi mencapai 48 unit. Jumlah itu mencakup smelter nikel, besi baja, tembaga, dan aluminium.

"Data Kementerian Perindustrian per 1 Februari 2023 terdapat 91 smelter di Indonesia dengan perincian 48 telah beroperasi dan lainnya dalam tahap visibility studyatau konstruksi," ujar Agus dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VII DPR RI, Selasa (14/2).

Sementara sisanya, tersebar di beberapa provinsi di Indonesia seperti Banten, jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, hingga Kalimantan Barat.

Adapun dari 48 smelter yang telah beroperasi berdasarkan komoditinya, secara kumulatif, smelter tersebut memiliki kapasitas investasi dan juga penyerapan tenaga kerja sebagai berikut:

1. Smelter nikel memiliki kapasitas produksi mencapai 262.660 ton per tahun dengan investasi mencapai Rp5,55 triliun. Sementara, tenaga kerja 2.337 orang.

2. Smelter besi baja memiliki kapasitas produksi mencapai 1,6 juta ton per tahun dengan nilai investasi sebesar Rp15,9 triliun. Smelter ini memiliki tenaga kerja mencapai 2.729 orang.

3. Smelter tembaga memiliki kapasitas produksi mencapai 150 ribu ton per tahun dengan nilai investasi Rp266 miliar. Adapun jumlah tenaga kerja smelter ini mencapai 525 orang.

4. Smelter aluminium memiliki kapasitas produksi mencapai 544.563 ton per tahun dengan nilai investasi Rp15,6 triliun. Sementara, jumlah tenaga kerja di smelter aluminium mencapai 1.893 orang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Adakah Celah Hukum Lain Bagi Pembeli Meikarta Agar Uang Bisa Kembali?******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat masih menjadi perbincangan karena unit yang tak kunjung diserahkan kekonsumen.

Konsumen sebenarnya tak tinggal diam. Mereka melakukan demonstrasi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan apartemen itu di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu demi meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta.

Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR. Mereka berharap Sang Wakil Rakyat bisa membantu pembeli mendapatkan haknya kembali.

Komisi VI DPR RI pun memanggil pihak Lippo Group selaku induk usaha PT MSU. Namun, perusahaan ini malah mangkir.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Meski demikian, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

Tak hanya itu, dalam rapat bersama dua 'bos' Meikarta tadi, Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade marah hingga menggebrak meja. Ia marah karena kasus Meikarta tak kunjung selesai di mana para konsumen tidak mendapatkan unitnya. Konsumen bahkan dituntut oleh Meikarta.

"Kalau kita tidak bejek bapak, tidak kita panggil ke DPR, bapak injak itu orang-orang itu. Saya dengar 'oh kita bisa atur polisi, kita bisa atur jaksa, kita bisa atur hakim'. Makanya bapak berani," katanya, Senin (13/2) lalu.

Andre menegaskan bahwa tidak ada yang bisa bertindak sewenang-wenang di Indonesia termasuk Lippo Group.

"Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa mengatur republik ini. Ini penting pak supaya paham itu oligarki. Kita hadapi," kata Andre sambil menggebrak meja.

Usai rapat ini, keesokan harinya rombongan DPR RI meninjau langsung lokasi apartemen Meikarta di Bekasi. Setelah kunjungan itu, DPR yang tadinya garang seolah menciut.

DPR menerima saja ketika manajemen PT Lippo Cikarang Tbk dan PT MSU menyampaikan para konsumen atau pembeli tak bisa meminta uang kembali alias refundatas pembelian apartemen Meikarta yang bermasalah.

Padahal, sudah sejak lama konsumen Meikarta meminta dana mereka kembali alias refundkarena apartemen yang dibeli tak kunjung diterima.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Ia mengatakan saat ini yang bisa dilakukan oleh konsumen hanya sebatas titip jual.

"Jadi keseluruhannya bukan refundtapi dititip jual melalui manajemen. Jadi berapa yang disetor yang itu nanti yang dikembalikan. Cuma memang memerlukan proses karena tiap-tiap unit yang dijual peminatnya," kata Dasco.

Atas masalah itu, ia menyebutkan memberi waktu kepada manajemen untuk segera menyelesaikannya dalam waktu paling lama empat minggu atau sebulan. Supaya batas waktu tak dilanggar, Dasco berjanji DPR akan ikut memantau proses serah terima dan titip jual kepada konsumen itu.

Sementara, Andre Rosiade menyebut DPR akan melibatkan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk memastikan penyelesaian itu berjalan sesuai dengan apa yang dijanjikan dan tidak merugikan konsumen. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat merasakan dampak dari keberadaan BPKN.

"Tentu ada tahapan dalam satu bulan masa reses ini kita akan awasi rencana pembagian unit juga rencana titip jual apakah terealisasi atau tidak. Kami akan awasi dan kami akan memerintahkan Badan Perlindungan Konsumen untuk mengawasi ini," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Pengacara PKPKM Rudi Siahaan mengatakan konsumen tak mempermasalahkan skema yang ditawarkan PT MSU selaku pengembang Meikarta asalkan uang kembali maksimal akhir Februari 2023.

"Ya itu (titip jual) kan teknis dari mereka (Meikarta). Kami kan sebagai korban tidak mau tahu seperti apa. Mau titip jual, titip beli, titip bayar, yang penting hak-hak yang diminta refundharga mati terpenuhi dengan batas waktu yang sudah disepakati," jelas Rudi kepada CNNIndonesia.com.

Selain itu, uang yang telah disetor dikembalikan utuh tanpa ada pinalti atau denda dan pertimbangan inflasi.

Ia menegaskan harapan dari para korban masih tetap ada, meski muncul istilah titip jual demi bisa mendapatkan refund. Rudi juga mengklaim sudah ada pembicaraan dengan pihak Meikarta soal kemungkinan refundtersebut.

Meski tak merinci sudah sejauh mana pembahasan tersebut, Rudi mengapresiasi langkah Meikarta mencabut gugatan perdata Rp56 miliar kepada 18 konsumen yang menuntut haknya. Ia pun meyakini itikad baik itu akan dibarengi upaya refundkepada konsumen.

"Pasti kami akan memikirkan langkah-langkah hukum ke depan (kalau tetap tidak bisa refundmelewati batas kesepakatan), tetapi saya yakin dengan dicabut gugatan itu sudah itikad baik, pasti berbarengan dengan itikad baik pemenuhan hak-hak para konsumen Meikarta ini," jelasnya.

Lantas bagaimana kalau kesepakatan itu dilanggar, bisakah konsumen Meikarta menempuh langkah lain termasuk membawa kasus ini ke penegak hukum? delik apa yang bisa dimanfaatkan pembeli untuk menyeret pengembang ke jalur hukum?

Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Ade Adhari mengatakan konsumen bisa saja mengadukan pengembang secara pidana dengan delik penipuan.

Ia menjelaskan kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian disepakati, barulah dapat dikatakan ada penipuan. Inilah yang harus diperhatikan dalam kasusa quo.

Salah satu kebohongan yang dapat diidentifikasi di awal adalah selama ini pengembang mengklaim telah menjual 100 ribu unit apartemen, tapi ternyata data itu tidak valid.

"Kebohongan inilah yang tentu dalam delik penipuan, menjadi sesuatu yang menggerakkan konsumen untuk membeli," kata Ade.

Ia juga memberikan catatan dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1689 K/PID/2015, maka dapat diketahui bahwa tidak semua perbuatan tidak melaksanakan kewajiban perjanjian tidak dapat dipandang sebagai penipuan.

Apabila perjanjian tersebut dibuat dengan didasari itikad buruk/tidak baik, niat jahat untuk merugikan orang lain, maka perbuatan tersebut bukan merupakan wanprestasi, tetapi tindak pidana penipuan.

Ade mengatakan dalam wanprestasi, para pihak dengan itikad baik menyepakati perjanjian. Namun salah satu pihak tidak melakukan prestasi yang disepakati. Sedangkan, dalam penipuan perjanjian sejak awal dilandasi adanya niat jahat.

Senada, Praktisi Hukum Perumahan Joni Tanamas menyebut para konsumen sebenarnya bisa melakukan gugatan perdata dan pidana. Namun, ia tidak mau menjabarkan secara gamblang delik apa yang bisa diambil.

Sebab, ia tidak memiliki wewenang lebih dan membiarkan kuasa hukum konsumen saja yang bertindak. Joni pun yakin kalau kuasa hukum konsumen memiliki strategi tersendiri.

"Gugat perdata dan LP (laporan polisi) pidana, dua yuridis ya bisa saja. Tapi, biarlah sejawat lawyer konsumen saja yang menjelaskannya, karena saya harus menahan diri dan tak mau masuk terlalu jauh. Pasti lawyernya paham dan punya strategi," ucap Joni.

Lebih lanjut, ia pun mengatakan opsi lain yang bisa digugat oleh konsumen, yakni ihwal kredit pemilikan apartemen (KPA) dengan bank. Joni menjelaskan KPA relasi hukumnya adalah perjanjian kredit dengan jaminan apartemen.

Namun, apartemen tersebut belum ada. Sementara jaminan kalau belum ada dan jika wanprestasi tak bayar cicilan, apa hendak dieksekusi? Hal ini lah yang menjadi hambatan.

"Perlu diluruskan, KPA tetap saja perjanjian dan hemat saya perjanjian terikat dengan klausul perjanjian cq KPA dan KUHPerdata, bahwa perjanjian itu asasnya konsensus," imbuh Joni.

Kasus Meikarta Jadi Dorongan Revisi UU Rumah Susun

Saya tidak terkalahkan

Kemendag Sangkal Ratusan Ton Minyakita di Cilincing Sengaja Ditimbun******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyangkal 500 ton minyak gorengkemasan Minyakita yang ditemukan di gudang milik PT Bina Karya Prima (BKP), Cilincing, Jakarta Utara, sengaja ditimbun.

Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengklaim ratusan ribu literMinyakitadi Gudang PT BKP itu adalah produksi Desember 2022 yang belum terdistribusikan.

"Kemarin ditemukan belum terdistribusi sampai dengan Januari (2023), kita minta segel supaya segera distribusi. Jadi kita bicara pada barang yang masih belum terdistribusi tapi waktunya kelamaan. Kalau sampai dua bulan belum distribusi nanti keburu rusak," kata Syailendra di Pasar Beringharjo, Kota Yogyakarta, Kamis (17/2).

"Artinya barangnya masih ada di situ, wah ini kelamaan. Ya sudah, supaya pasti kamu distribusinya saya segel dulu ya, saya bilang," imbuhnya.

Barang-barang di dalam gudang PT BKP itu, menurut Syailendra, akhirnya didistribusikan ke sejumlah provinsi. Meliputi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY atau wilayah-wilayah dengan jalur distribusi terdekat.

Lebih jauh, Syailendra merinci capaian produksi Minyakita secara nasional berdasarkan data termutakhir. Untuk perbandingannya, dengan mekanisme wajib pemenuhan domestik alias Domestic Market Obligation(DMO), dari total 150 ribu ton pasokan bulanan per Rabu (15/2) sore terhitung sekitar 27 ribu ton yang dialokasikan untuk Minyakita.

Sementara, untuk penyebab kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini, Syailendra menyebut hal itu dipicu beberapa faktor. Pertama,produsen yang lebih banyak menyuplai dalam bentuk curah periode sebelum November 2022 kemarin.

Proporsinya, lanjut Syailendra, dari DMO total 300 ribu ton per bulan sekitar 39-40 persen dipasok dalam bentuk curah. Setelah Desember 2022, angka itu mulai menyusut.

Syailendra menambahkan pemicu lain kelangkaan Minyakita adalah terkendalanya pengiriman bahan baku akibat larangan berlayar di wilayah Jawa Timur selama dua pekan beberapa waktu lalu.

"Bahan baku itu dari Kalimantan, jadi yang ke Jawa nggak ada, jadi pabrik di Jawa Timur. Kalau yang di daerah Jakarta, pabrik-pabrik Jakarta, Karawang itu sumbernya dari Sumatera. Jadi ada gangguan cuaca, tapi nggak lama," terang Syailendra.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan sebelumnya mengungkap ratusan ribu ton Minyakita tertahan di gudang kawasan Cilincing, Jakarta Utara, lantaran PT BKP selaku pemilik belum mendapatkan Domestic Market Obligation (DMO).

DMO adalah kebijakan pemerintah kepada produsen dan distributor untuk pemenuhan kebutuhan domestik sebagai bahan baku minyak goreng sebesar berupa minyak sawit mentah dalam jumlah tertentu untuk kebutuhan dalam negeri.

VP Corporate and Legal PT BKP Tukiyo secara terpisah mengatakan kebijakan DMO itu bermasalah karena pemerintah menugaskan mereka untuk melakukan DMO ke dalam negeri pada Januari lebih banyak dari kuota awal penugasan sebenarnya.

"Pada Januari itu kami sudah melaksanakan 38.000 ton dari penugasan yang sebenarnya hanya 1.500 (ton). Jadi tidak ada pelanggaran apapun terkait kewajiban kepada pemerintah, kami sudah penuhi," kata Tukiyo.

Kedua, kata dia, saat ini perusahaan sedang tidak mengekspor minyak goreng, karena tidak mendapatkan izin memproduksi sendiri CPO. Hal itu, kata Tukiyo, menyebabkan minyak goreng sebanyak setengah juta liter di gudang Cilincing belum disalurkan.

"Kan kalau sudah disalurkan tetapi kami enggak ekspor, di situ ada ruginya," terangnya seperti dikutip dari Antara.

[Gambas:Video CNN]

Mimpi adalah raja

Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp56 M ke Konsumen Meikarta******

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta mengaku telah mencabut gugatan perdataterhadap 18 konsumen Meikarta senilai Rp56 miliar.

Hal tersebut disampaikan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya, selaku pihak yang mengawasi proyek Meikarta.

"Kami sudah cabut (gugatan). Kami memerintahkan MSU untuk mencabut tuntutan tersebut. Tentunya ini sudah kita lakukan di minggu lalu tapi baru efektif hari ini," ujar Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Pada 2023, penyerahan apartemen ditargetkan mencapai 2.200 unit, 3.000 unit pada 2024, 3.000 ribu unit pada 2025, 3.100 unit pada 2026, dan sisanya 1.997 unit pada 2027.

Ketut juga menjelaskan bahwa pemesanan apartemen Meikarta tidak mencapai 100 ribu unit seperti yang selama ini digemborkan. Ia menjelaskan proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium.

Lihat Juga : Profil Filianingsih Hendarta yang Baru Terpilih Deputi Gubernur BI

Saat itu, kata Ketut, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Sebelumnya, PT MSU menggugat belasan pembeli apartemen Meikarta secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) membeberkan semua konsumen apartemen yang protes dan menuntut haknya sebagai pembeli, dijadikan tergugat oleh PT MSU.

Ketua PKPKM Meikarta Aep Mulyana menuturkan ada 18 orang digugat perdata senilai Rp56 miliar.

"Coba bayangkan, yang orasi saja dijadikan tergugat. Kenapa ada tanda kali (silang) di sini (mulut konsumen Meikarta)? Karena ini adalah bukti kami nggak boleh ngomong, dibungkam sama sekali, padahal itu hak kami," kata Aep.

[Gambas:Video CNN]