rajabola99

situs gacor malam 442Jutaan kata 599392Orang-orang telah membaca serialisasi

《rajabola99》

Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM******

Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.465,14 ton beras dari program bantuan pangan tahap pertama 2024 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu. “Bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah telah disalurkan kepada setiap KPM,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Minggu. Ia menjelaskan distribusi bantuan pangan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, dalam memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi.

Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.

Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.

Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Indonesia perjuangkan kepentingan nasional pada UNEA ke******

Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia yang terdiri atas Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Duta Besar RI di Nairobi Mohamad Hery Saripudin, serta pejabat dari Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan KBRI Nairobi sukses berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya.

“Indonesia telah meningkatkan kualitas lingkungan (tanah, air, udara), melalui langkah-langkah komprehensif, inovatif, terpadu untuk mengendalikan polusi melalui optimalisasi pengelolaan sampah (hulu-hilir) dan ekonomi sirkular dalam kerangka Zero Waste, Zero Emission 2030," kata Alue yang memimpin delegasi tersebut dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Alue, Indonesia juga telah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga pengelolaan bakau berkelanjutan melalui inisiatif bakau berketahanan iklim dan mendirikan World Mangrove Center.

Indonesia juga menggarisbawahi keberhasilan pada pengelolaan air yang akan menjadi showcase pada The 10th World Water Forum pada Mei di Bali, serta mengundang partisipasi seluruh pihak pada pertemuan tersebut.

Indonesia mengajak sejumlah negara lain melakukan konservasi, restorasi dan pengelolaan bakau secara berkelanjutan, mencegah dan mengatasi polusi yang merusak hutan mangrove, mencegah konversi hutan mangrove, meningkatkan R&D dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, serta memobilisasi sumber daya untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan mangrove berkelanjutan.

UNEA yang beranggotakan 193 Negara Anggota PBB merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk menetapkan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan global seperti isu ekonomi sirkular; tindakan multilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan iklim; modifikasi radiasi matahari; pengelolaan bahan kimia dan limbah yang baik, serta badai pasir dan debu.

Lebih dari 5.000 delegasi dari 139 Negara Anggota PBB serta sekitar 60 menteri dan 50 pejabat setingkat wakil menteri/direktur jenderal hadir pada UNEA Ke-6 yang berlangsung pada 26 Februari–1 Maret.

Dubes Hery mengatakan UNEA Ke-6 merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan.

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
“Sebagai pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memberikan teladan yang baik dan’ Lead by Example’, yang menjadi kontribusi penting dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang saling terkait (interlinkages)”, kata Hery.

Lebih lanjut, Hery mengatakan Indonesia senantiasa mendorong sinergi antara proses dan inisiatif global pada berbagai platform multilateral, dengan pelibatan inklusif seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih hijau.

UNEA Ke-6 menghasilkan Ministerial Declarationberisi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim, mendukung implementasi The United Nations Decade on Ecosystem Restorationdan The United Nations Convention to Combat Desertification, memerangi degradasi lahan/penggurunan dan deforestasi, transisi produksi pertanian/perikanan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mewujudkan just and sustainable energy transition, pengelolaan mineral/logam ramah lingkungan, aktif konstruktif pada negosiasi pembentukan instrumen internasional terkait polusi plastik, meningkatkan kerja sama mengatasi polusi serta pengelolaan bahan kimia/limbah yang lebih baik.


UNEA Ke-6 juga mengadopsi 1 laporan dan 2 putusan, serta 15 resolusi mengenai sirkularitas agroindustri tebu rendah karbon; peningkatan peran forum regional para menteri/kantor regional program lingkungan hidup PBB dalam kerja sama multilateral; pemajuan kerja sama-kolaborasi-sinergi implementasi Multilateral Environment Agreements (MEAs) dan instrumen lingkungan hidup terkait; aspek lingkungan mineral dan logam; peningkatan kerja sama UNEA-UNEP-MEAs; memerangi badai pasir dan debu; pemajuan gaya hidup berkelanjutan; pengelolaan bahan kimia/limbah yang baik; memajukan kerja sama regional mengatasi polusi udara global; penanganan pestisida yang sangat berbahaya; bantuan pemulihan lingkungan hidup di wilayah konflik bersenjata; solusi efektif/inklusif untuk memperkuat kebijakan air; memperkuat upaya internasional memerangi/memulihkan degradasi lahan/penggurunan, serta ketahanan terhadap kekeringan dan amandemen instrumen pembentukan Global Environment Facilitiy.

Pada kesempatan itu Indonesia juga mengadakan side event bertajuk "World Mangrove Center - Leading by Example" yang menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara pemenang dalam isu mangrove dan menekankan perlunya "will to connect", termasuk melalui pendirian World Mangrove Center.

Baca juga: BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024

DLH Cianjur paparkan upaya atasi sampah menumpuk di perkotaan******

Sampah menumpuk di setiap sudut kota karena TPSA baru Mekarsari baru beroperasi, ditambah armada truk sampah yang dimiliki hanya beberapa yang bisa membuang sampah ke Mekarsari, sehingga pengangkutan sampah terlambat

Cianjur (ANTARA) - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, memastikan seluruh sampah yang menumpuk di wilayah perkotaan hingga pinggiran Kota Cianjur, diangkut secara bertahap ke TPSA Mekarsari yang sudah beroperasi sejak dua hari terakhir.

Kepala DLH Cianjur Ahmad Rifai saat dihubungi pada Minggu mengatakan menumpuknya sampah di sepanjang jalan protokol hingga jalan provinsi sejak beberapa pekan terakhir akibat belum berfungsinya TPSA baru di Kecamatan Cikalongkulon, ditambah armada truk sampah yang sudah berusia tua.

"Sampah menumpuk di setiap sudut kota karena TPSA baru Mekarsari baru beroperasi, ditambah armada truk sampah yang dimiliki hanya beberapa yang bisa membuang sampah ke Mekarsari, sehingga pengangkutan sampah terlambat," katanya.

Namun pihaknya menargetkan dalam beberapa hari ke depan sampah yang menumpuk di sejumlah wilayah itu akan diangkut dan dibuang ke TPSA Mekarsari. Untuk menunjang kecepatan pengangkutan pihaknya sudah mengajukan penambahan armada truk baru ke pemkab dan pemerintah pusat.

Baca juga: Ketiga kalinya, Pemkab Cianjur perpanjang status darurat sampah

Rifai menjelaskan armada yang dimiliki pemerintah kondisinya tidak 100 persen mampu untuk mengantarkan sampah ke TPSA Mekarsari karena jarak yang cukup jauh, ditambah medan jalan yang dilalui menanjak dan menurun sehingga cukup menyulitkan.

“Kondisi armada yang sudah tua ditambah jarak dan medan yang dilalui cukup berat, membuat waktu tempuh menjadi lama. Harapan kami secepatnya tumpukan sampah di wilayah perkotaan dan jalan provinsi dapat diangkut secepatnya," kata Rifai.

Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Cianjur Meidy Prasetyadi menambahkan jarak dari kantor DLH di Kecamatan Cilaku ke TPSA Mekarsari sekitar 35 kilometer, sehingga satu armada truk bermuatan sampah membutuhkan waktu empat jam pulang pergi.

Pihaknya mencatat saat ini DLH Cianjur memiliki 24 dump truckdan dua truck arm roll untuk armada pengangkut sampah dengan kapasitas enam ton, namun hanya 16 unit dump truckdapat mengantar sampah ke TPSA Mekarsari.

Baca juga: Kementerian PUPR ubah TPSA di Cianjur jadi tempat wisata

“Hanya belasan yang bisa membawa sampah ke TPSA Mekarsari, bahkan beberapa diantaranya sempat mogok, karena tidak kuat saat memasuki jalan menanjak. Sehingga banyak sampah yang masih menumpuk belum bisa terangkut di wilayah kota dan sejumlah wilayah lainnya,” kata Meidy.

Pihaknya berupaya mengajukan pinjaman armada pengangkut sampah ke Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) di Jakarta, diarahkan untuk meminjam ke Balai Pelaksana Penyedia Perumahan (BP2P) Jawa II.

“(BP2P) Jabar sudah memberi kabar akan meminjamkan tiga dump truck, namun belum tahu pasti kapan dapat diambil. Kami juga masih berupaya meminjam ke pusat dan provinsi dengan harapan truk dengan kapasitas banyak," katanya.

Baca juga: Pemkab tetapkan Cianjur darurat sampah selama 14 hari

Pewarta: Ahmad Fikri
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：skywind slot、cari slot gacor、link judi slot terbaru

Terkait：ligasloto、levis4d、slotgembira、situs judi slot online terpercaya、slot gampang menang 2022、situs slot mudah jp、onlineqq、sensa88、pinjaman online permata bank、cara keluar dari pinjol

---

---

bab terbaru：situs aman slot（2024-06-29）

Perbarui waktu：2024-06-29