togel rakyat

Tempat Perburuan Gen Super

Sepekan Jelang Ramadan, Harga Bahan Pokok Mulai Melandai******

Rata-rata harga sejumlah bahan pokok turun satu pekan menjelang Ramadan1445 H. Bulan suci sendiri diperkirakan jatuh pada 11 Maret mendatang.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), Selasa (5/3) pagi, rata-rata harga bawang merah ukuran sedang turun 15,66 persen atau Rp5.800 menjadi Rp31.500 per kg dibanding hari sebelumnya.

Kemudian, harga rata-rata bawang putih ukuran sedang turun 5,27 persen atau Rp2.150 menjadi Rp38.650 per kg. Harga beras juga terpantau turun.

Beras kualitas medium I turun Rp450 menjadi Rp15.400 per kg. Sedangkan, beras kualitas medium II turun Rp300 menjadi Rp15.350 per kg.

Sementara itu, harga beras kualitas super I turun Rp750 menjadi Rp16.400 per kg. Beras kualitas super II turun Rp850 menjadi Rp15.750 per kg.

Harga rata-rata aneka ragam cabai juga turun. Lihat saja, harga cabai merah besar turun Rp9.400 menjadi Rp67.600 per kg. Harga rata-rata cabai merah keriting turun Rp7.300 menjadi Rp64.400 per kg.

Selanjutnya, harga cabai rawit hijau turun Rp9.400 menjadi Rp43.100 per kg. Adapun harga rata-rata cabai rawit merah turun Rp6.050 menjadi Rp63 ribu per kg.

Tak ketinggalan, harga daging sapi kualitas I juga turun Rp4.850 menjadi Rp133.350 per kg. Daging sapi kualitas II turun Rp3.850 menjadi Rp125.450 per kg.

Harga gula pasir premium turun Rp400 menjadi Rp17.900 per kg. Harga minyak goreng kemasan bermerek I turun Rp250 menjadi Rp20.500 per kg.

Di sisi lain, rata-rata harga daging ayam ras segar naik Rp250 menjadi Rp37.950 per kg. Selanjutnya, harga telur ayam ras segar juga naik Rp950 menjadi Rp31.850 per kg.

Lalu, harga minyak goreng curah naik Rp300 me menjadi Rp16.500 per kg. Sementara, harga minyak goreng kemasan bermerek II naik Rp200 menjadi Rp19.500 per kg. Sedangkan harga gula pasir lokal stagnan di level Rp17.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan lahir

Luhut Klaim E******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim kehadirane-kataloguntuk pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat mengurangi kasus korupsi.

"E-katalog ini sudah jelas-jelas mengurangi korupsi di dalam negeri," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

Menurut dia, penggunaan belanja produk dalam negeri dengan e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dapat mengurangi potensi korupsi atau penyalahgunaan anggaran negara.

"Kalau kita membangun sistem yang baik, kan tidak ada OTT lagi atau berkurang drastis OTT karena semua belanja ke mesin. Nah, mesinnya kan enggak bisa disogok," ujar dia.

Di sisi lain, proses belanja tersebut juga diawasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), salah satunya memastikan efisiensi dan produk tersebut memang produk dalam negeri.

"Jadi kita harus betul target, jadi UMKM itu harus betul menikmati penggunaan produk dalam negeri yang (mencapai) Rp1.600 triliun. Dan angkanya itu terus berkembang sejalan dengan perkembangan ekonomi kita," imbuhnya.

Selain itu, belanja produk dalam negeri memanfaatkan sistem digital yang merupakan bagian inovasi teknologi pemerintah (government technology) juga memberi ruang lebih besar efisiensi, efektivitas dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi kebocoran.

Misalnya, Luhut menjelaskan dengan teknologi pemerintah tersebut belanja untuk subsidi pupuk hingga alokasi bantuan sosial (bansos) sesuai dengan target sasaran.

"Tapi dengan sekarang kita sedang berjalan ke arah tadi gov tech itu yang sekarang sedang dikerjakan, dan kita harap paling tidak sampai Dukcapil itu bisa selesai bulan Juli ini, itu akan membuat Indonesia lebih maju lagi satu langkah. Jadi orang yang mau korupsi-korupsi ya makin susah," tegasnya.

Adanya transparansi dan digitalisasi belanja produk dalam negeri itu, kata Luhut, juga mulai ditiru negara lain. Misalnya Kenya yang 100 persen menerapkan hal yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Seribu Rumah

Luhut Kejar Potensi Dana Rp172 T dari Inefisiensi Tata Kelola Sawit******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Pandjaitanmengejar potensi dana Rp172 triliun berasal inefisiensi dalam tata kelola kelapasawit untuk ditarik masuk ke kas negara.

"Saya ingin menyampaikan bahwa efisiensi kita itu, kita bicara data dari Pak Ateh (Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP), itu kita banyak masih belum efisien di mana-mana," ujar Luhut dalam acara Business Matching 2024 di Bali, Kamis (7/3).

"Misalnya di kelapa sawit, masih ada inefisien di sana-sini yang kita masih bisa menarik Rp172 triliun potensi untuk ditarik di sana. Sekarang kita mau kejar itu," sambungnya.

"Untuk mengundang kementerian yang terlibat. Kenapa Anda membuat peraturan yang malah menghambat peraturan yang satu? Itu selalu kelemahan kita," tutur Luhut.

"Saya lapor Bapak Presiden (Jokowi), kemarin, misalnya, ada satu kementerian. Peraturan-peraturan dalam kementerian itu satu sama lain ada yang tumpang tindih sehingga tidak bisa jalan," tegasnya.

Ia berharap agar regulasi tersebut diharmonisasi supaya tidak ada aturan yang tumpang tindih dan tidak saling menghambat pembangunan khususnya di sektor kelapa awit.

Selain harmonisasi regulasi, sesuai arahan Jokowi, Luhut mengungkapkan data tata kelola sawit juga perlu diperbaiki sehingga menjadi lebih efisien. Ia meyakini ketidakefisienan itu juga terjadi di sejumlah instansi yang juga akan dilakukan perbaikan dan diaudit lebih lanjut oleh BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan mutlak

Basuki Akhirnya Ungkap Alasan Sering Pakai Topi PUPR******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka-bukaan soal alasannya sering memakai topi berlogo Kementerian PUPR dalam setiap kesempatan, meski kadang terlihat sudah lusuh alias memudar warnanya.

Basuki mengatakan itu ia lakukan karena ingin menjaga kredibilitas logo Kementerian PUPR. 

"Ini logo ini (sambil nunjuk topi), jadi ini harus dijaga betul kredibilitas logo. Logo itu juga jangan hanya dipakai-pakai, itu tanggung jawab dan kredibilitas. Itu lah gunanya logo. Makanya saya selalu pakai topi dengan logo ini," kata Basuki dalam acara 74th btn Anniversary Festival 2024 di Indonesia Arena Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Minggu (3/3) seperti dikutip dari detik.com.

"Saya bilang dengan teman-teman PU nggak anggap saya nggak apa, tapi logo ini yang dijaga, logonya yang dijaga, organisasi," ucapnya.

Basuki memang identik dengan topi PUPR. Kemana pun pergi, ia sering terlihat mengenakan topi tersebut. 

Ia juga sering mengenakan topi itu dengan gaya terbalik. Termasuk saat menjadi fotografer dadakan di KTT G20.

[Gambas:Video CNN]

Jungler hutan super di kota

KAI Alihkan Layanan Naik Turun Penumpang Akibat Banjir Semarang******

PT KAImengalihkan layanan naik dan turun penumpang di Stasiun Semarang Tawangmenyusul banjiryang melanda kawasan itu akibat hujan deras yang melanda Ibu Kota Jawa Tengah sejak Rabu (13/3).

Manajer Humas PT KAI Semarang Farnoto Wibowo di Semarang mengatakan banjir mengakibatkan aktivitas perkeretaapian di Stasiun Tawang terganggu.

Pasalnya, banjir menggenangi kawasan lobi penumpang serta rel di appron tempat naik turun penumpang.

Ia menyampaikan permohonan maaf kepada calon penumpang atas kondisi tersebut.

Sebelumnya, empat perjalanan kereta api yang melintas Daop Semarang dialihkan akibat banjir di Ibu Kota Jawa Tengah tersebut.

Sejumlah titik yang terendam banjir antara lain jalur antara Stasiun Semarang Tawang hingga Stasiun Alas Tuwa, petak antara Stasiun Tawang hingga Stasiun Semarang Poncol, serta petak antara Stasiun Mangkang hingga Stasiun Kaliwungu.

Hujan dengan intensitas sedang hingga tinggi melanda Kota Semarang dan sekitarnya sejak Rabu (13/3) siang hingga malam.

Sejumlah daerah di Kota Semarang tergenang air serta pohon tumbang di berbagai titik akibat hujan yang disertai angin.

[Gambas:Video CNN]

Lari ke dunia lain untuk membuka pabrik

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.