rtpslotgacorhariini

Saya memiliki sistem Daru

kredivo ilegal

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Petani terkuat

situs slot mudah gacor

BMKG: Seluruh wilayah Sulut berpotensi cuaca ekstrem******

Manado (ANTARA) -
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) berpotensi cuaca ekstrem beberapa hari ke depan.

"BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrem hingga 5 Maret 2024," kata Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Meteorologi Sam Ratulangi Manado Ben A Molle di Manado, Sabtu.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4-8 Maret

Dia meminta warga agar mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang.

""Waspadai potensi banjir, tanah longsor, dan pohon tumbang manakala beraktivitas di saat cuaca ekstrem," ujarnya.

Potensi hujan lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang pada tanggal 3 Maret berpeluang terjadi di wilayah Kota Manado, Kota Bitung, Kota Tomohon, Kota Kotamobagu, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Utara.

Baca juga: BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di Banten pada 2-3 Maret

Kemudian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Sementara pada tanggal 4-5 Maret diperkirakan cuaca ekstrem berpotensi di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

BMKG selalu memutakhirkan informasi peringatan dini cuaca ekstrem dan bisa diakses masyarakat maupun pemangku kepentingan.
 

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Orang yang dipilih oleh bumi

erek54

Prajurit TNI AL bersihkan pesisir Hualoy demi angkat potensi wisata******

Jakarta (ANTARA) - Prajurit TNI Angkatan Laut dari Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan (Yonmarhanlan) IX Ambon bergotong royong bersama warga membersihkan pesisir Hualoy, Pulau Seram, Maluku, untuk mengangkat potensi wisata bahari di daerah tersebut.

Komandan Yonmarhanlan IX Ambon Mayor Marinir Tamyasin Hehanussa dalam siaran resminya di Jakarta, Sabtu, menjelaskan aksi bersih-bersih itu bertujuan menjaga wilayah pesisir, termasuk laut, agar ekosistem  tetap lestari.

“Laut yang berada di Negeri Hualoy mempunyai terumbu karang yang indah sehingga akan menjadi potensi ekowisata bahari yang dapat berdampak positif bagi masyarakat apabila dilestarikan,” kata Komandan Yonmarhanlan IX Ambon, yang juga memimpin aksi bersih-bersih di kawasan pantai Hualoy, Jumat (1/3).

Tidak hanya menjaga dan melestarikan ekosistem pesisir, aksi bersih-bersih bersama warga di pesisir Hualoy, menurut Mayor Tamyasin, juga bertujuan untuk menjalin silaturahmi bersama masyarakat Hualoy.

“Banyak terima kasih untuk sambutannya kepada kami. Kiranya tali silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik ke depannya,” katanya.

Dalam siaran tertulis yang sama, pemimpin adat setempat Raja Negeri (Desa) Hualoy Arif Tubaka menyambut baik inisiatif dari prajurit Korps Marinir TNI AL itu.

Dia menilai aksi gotong royong membersihkan pesisir merupakan wujud sinergi dan kolaborasi antara masyarakat dan seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon.

Raja Negeri Hualoy, yang mewakili seluruh warga setempat, pun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh prajurit Batalyon Marinir Pertahanan Pangkalan IX Ambon atas kepedulian mereka terhadap ekosistem pesisir di Hualoy.

Hualoy di Kabupaten Seram Barat, Maluku, merupakan salah satu desa di Pulau Seram yang dikenal dengan wisata alam dan wisata baharinya, termasuk wisata pantai. Desa itu dihuni di antaranya oleh masyarakat adat Negeri Hualoy, yang dipimpin seorang raja/tetua adat. Dalam beberapa sumber sejarah, masyarakat Hualoy kerap ikut dalam perjuangan melawan penjajah kolonial Hindia Belanda, termasuk dalam peperangan yang dipimpin oleh Kapitan Pattimura.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Wanita Pedang Cang Lei

cara pakai limit kredivo

Kriminal sepekan, Tersangka kasus Serpong hingga praperadilan Aiman******

Jakarta (ANTARA) - Peristiwa kriminal dan hukum di DKI Jakarta sepekan ini menjadi sorotan, mulai dari polisi menetapkan empat orang tersangka kasus perundungan di sekolah internasional di kawasan Serpong, hingga praperadilan Aiman Witjaksono terkait penyitaan telepon seluler ditolak hakim PN Jaksel.

Berikut lima pemberitaan kriminal di DKI Jakarta dan sekitarnya selama sepekan yang masih dapat dinikmati para pembaca untuk mengawali pagi hari di akhir pekan ini.

1. Polisi tetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di Serpong

Polres Tangerang Selatan Kota menetapkan sebanyak empat tersangka dalam dugaan kasus perundungan (bullying) yang terjadi di salah satu sekolah internasional di kawasan Serpong, Tangerang Selatan.

"Empat orang saksi ditingkatkan status menjadi tersangka yang diduga melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur,”kata Kasat Reskrim Polres Tangsel, AKP Alvino Cahyadi dalam konferensi pers di Polres Metro Tangerang Selatan, Jumat.

Baca berita selengkapnya di sini


2. Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan

Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor UP berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42).

"Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal.

Berita selengkapnya ada di sini


3. Mantan suami artis lakukan penembakan di Jatinegara

Mantan suami artis DL dan CK berinisial GS diduga melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan senjata api di salah satu perkantoran Jalan Jatinegara Timur, Bali Mester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Korban penembakan Mohamad Andika Mowardi (32) di Jakarta, Selasa, mengaku dirinya nyaris terkena peluru yang terjadi pada Kamis dini hari (8/2) sekitar pukul 02.00 WIB.

Selengkapnya ada di sini


4. Keluarga Brigadir J gugat Ferdy Sambo hingga Presiden Rp7,5 miliar

Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J menggugat secara perdata Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Kapolri, Menteri Keuangan, dan Presiden RI sebanyak Rp7,5 miliar atas terbunuhnya Yosua.

"Dia (Yosua) itu polisi aktif, apabila pensiun sampai usia 53 atau 58 tahun maka dia memiliki masa bakti 30 tahun lagi. Dan itu ada hak 30 tahun lagi mendapatkan gaji dari negara," kata Ketua Kuasa hukum keluarga Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J Kamaruddin Simanjuntak di Jakarta, Selasa.

Selengkapnya di sini


5. PN Jaksel tolak praperadilan Aiman terkait penyitaan telepon seluler

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.

"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa

Baca berita selengkapnya di sini
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

slot terbaik terpercaya

Pengamat: PDIP******

Jakarta (ANTARA) - Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

"Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya," kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balancesuntuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balancesini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu. 

"Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet," tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

"Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran," jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

"Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar," katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

"PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Fenghuang

slot gacor 889

23 tim ilmuwan beradu ide dan gagasan penelitian genomik******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 23 tim ilmuwan dari berbagai kampus dan lembaga riset nasional beradu ide dan gagasan penelitian dalam turnamen Genomics and Science Dojo di Universitas Yarsi, Jakarta.
 Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan ajang itu merupakan pertama kali di dunia yang mengusung konsep presentasi layaknya turnamen seni beladiri. "Turnamen ini menjadi pelajaran dan membangun kepercayaan diri para ilmuwan, sehingga mereka selalu bisa belajar dari kritik orang lain dan juga menyampaikan kritik kepada orang lain dengan konstruktif," kata Faisal di Jakarta, Sabtu. Turnamen Genomik yang memfasilitasi pembelajaran intensif dan eksperimental itu ditujukan untuk mendukung penelitian genomik di Indonesia, sekaligus memberikan dukungan untuk publikasi hasil riset mereka dalam jurnal ilmiah berskala nasional dan internasional. Ajang yang didesain menyerupai seni beladiri itu berada di dalam satu ruangan. Di ruangan itu berhadapan dua tim ilmuwan, setiap satu tim terdiri dari dua anggota. Mereka mempresentasikan penelitian dalam sebuah sesi pertandingan yang disebut sparing. Mereka juga harus mempertahankan ide saat argumentasi diserang oleh tim lawan. Faisal mengatakan turnamen ide dan gagasan penelitian itu sudah pernah diujicobakan di hotel sebulan lalu, namun suasana terkesan kurang akademik. Universitas Yarsi lantas menjadi tuan rumah penyelenggaraan setelah sebelumnya menawarkan konsep yang lebih bagus dengan suasana akademik.

Baca juga: BRIN memfokuskan riset genomik untuk mitigasi pandemi "Ini baru pertama kali di dunia. Jadi, kami beruntung Indonesia terpilih. Ide ini dibumikan di Indonesia pertama kali," kata Faisal.

 Sejak 25 Januari sampai 17 Februari 2024, para peserta turnamen telah menyelesaikan serangkaian sesi mentoring di Jakarta. Mereka dipersiapkan untuk mengikuti turnamen tersebut. Setiap tim dipandu oleh seorang mentor yang dipanggil sensei, dia adalah ilmuwan dan ahli genomik dari berbagai institusi nasional, regional, dan internasional. Adapun para juri adalah ilmuwan yang sudah lama bergelut dan mengerti cara penilaian. Selama rangkaian sesi mentoring tersebut, para peserta telah mengikuti pelatihan berpikir kritis, psikologi positif, dan juga penggunaan Bahasa Inggris ilmiah untuk mempertajam keahlian berpikir dan retorik. Pelatihan dan turnamen Genomics and Science Dojo didesain menggunakan prinsip-prinsip seni beladiri yang mempraktikkan ilmu pengetahuan dengan melatih keahlian utama melalui sparing, yakni memberikan kritik dan pembelaan atas ide riset dalam sebuah perlawanan. Turnamen itu bertujuan untuk mengakomodasi sifat kritis ilmu pengetahuan yang sesuai dengan budaya masyarakat di Asia Tenggara yang cenderung mengedepankan keterlibatan non-konfrontatif ketimbang diskusi kritis terbuka. "Kalau di forum biasa orang segan menyerang. Dia (ilmuwan) juga bisa marah diserang di sana, tetapi kalau di sini, dia menyiapkan diri untuk dikritik setajam mungkin untuk perbaikan," kata Faisal.

Baca juga: FKKMK UGM dorong cakupan pengawasan genomik di Indonesia diperluas Turnamen Genomics and Science Dojo difasilitasi dengan dana dari British Embassy Jakarta dan dilaksanakan dengan kolaborasi dari Summit Institute for Development (SID), Oxford University Clinical Research UNIT (OUCRU) and Genomics Solidaritas Indonesia (GSI).

 Dosen Universitas Yarsi, Ahmad Utomo, yang menjadi peserta dalam turnamen itu mengusung penelitian tentang modifikasi genomik pada garis keturunan penderita stunting akibat malnutrisi kronis. "Ketika orang kurang makan berarti ada modifikasi genom karena ada bahan kimia namanya metil, itu berbeda. Pertanyaannya bisa tidak rekam jejak atau ibunya dulu kurang makan? ini terlihat di anaknya," kata Ahmad. Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa rekam jejak stunting itu penting untuk mengetahui modifikasi genomik yang bisa berdampak ketika dewasa, semisal mudah terkena diabetes dan mudah hipertensi. Apabila terbukti bahwa rekam jejak genomik berbeda antara anak stunting dengan anak normal, maka ilmuwan bisa memprediksi anak-anak yang ada perbedaan signifikan itu dilihat kerentanan terhadap penyakit-penyakit kronis ketika mereka menjadi dewasa. Ahmad menilai turnamen ide dan gagasan penelitian genomik tersebut bagus untuk para peneliti karena mereka bisa saling bertukar ilmu, beradu gagas, saling mengkritik kelemahan dan kekuatan masing-masing. Menurut dia, selama ini Indonesia jarang berdebat mengenai ilmu pengetahuan kecuali politik. "Ini satu ajang pengalaman yang bagus bahwa perdebatan di bidang sains juga penting. Apalagi ini untuk mengkomunikasikan hasilnya ke publik," ujar Ahmad.

Baca juga: BRIN bangun gedung genomik untuk riset sains kehidupan dan lingkungan Setelah menyelesaikan turnamen tersebut sebanyak 15 tim terpilih akan diberangkatkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, pada 6 Maret 2024, untuk menulis jurnal ilmiah dari bahan-bahan yang telah mereka paparkan. Mereka mendapatkan fasilitas untuk mempublikasikan jurnal ilmiah terutama pada tingkat internasional. Jurnal ilmiah itu diharapkan bisa menstimulasi supaya percakapan tentang genomik muncul di Indonesia.

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024