masterbet188 slot

caturtoto 570Jutaan kata 661043Orang-orang telah membaca serialisasi

《masterbet188 slot》

Deret Saham Berpeluang Moncer Pekan Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) menguat 21,17 poin atau 0,29 persen ke level 7.241 pada perdagangan Jumat (12/1) lalu.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,18 miliar.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat dua kali, sementara tiga hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun melemah 1,49 persen.

Tercatat rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan menguat sebesar 17,20 persen dari Rp8,74 triliun menjadi Rp9,78 triliun. Namun kapitalisasi pasar bursa turun sebesar 3,63 persen dari Rp11,78 triliun menjadi Rp11,35 triliun.

Rata-rata volume transaksi harian saham menguat 3,2 persen dari 16,28 miliar menjadi 16,81 miliar lembar saham.

"Rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 5,23 persen menjadi 1.214.622 kali transaksi dari 1.154.208 kali transaksi pada sepekan lalu," kata Kautsar melalui keterangan resmi, Jumat (12/12).

Adapun investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,12 triliun. Sementara, sepanjang 2024 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp6,07 triliun.

Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?

Lihat Juga : Kunjungan Jokowi ke Brunei Berbuah Komitmen Investasi Rp7 T di IKN

Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memproyeksi IHSG menguat terbatas sepanjang pekan ini. Indeks saham bakal bergerak di rentang support 7.250 dan resistance 7.394.

Menurutnya, pergerakan indeks saham bakal ditopang oleh perekonomian Indonesia yang kuat dan kondisi politik yang kondusif.

Selain itu, pelaku pasar saat ini menantikan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan menurunkan suku bunga di semester II tahun ini mengingat The Fed juga disinyalir akan memangkas suku bunga.

Dari global, Riska melihat indeks akan dipengaruhi oleh rilis data pertumbuhan ekonomi China, penjualan ritel China dan Amerika Serikat (AS), serta tingkat pengangguran AS.

"Sementara optimisme pelaku pasar perihal pemangkasan suku bunga The Fed yang akan menjadi stimulus bagi risk asset termasuk saham," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/1).

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

Ada empat saham yang direkomendasikan jika dilihat dari sisi teknikal. Pertama, PT Astra International Tbk atau ASII yang naik 0,90 persen ke level 5.600 pada pekan lalu.

Kedua, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BBTN yang turun 0,74 persen ke level 1.350 pada pekan lalu.

Ketiga, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk atau INKP yang naik 0,62 persen ke level 8.100 pada pekan lalu. Keempat, PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA yang naik 1,31 persen ke level 9.700 pada pekan lalu.

Sementara itu, Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan IHSG sepekan ke depan akan menguat terbatas dalam rentang support 7.140 dan resistance 7.405.

"Indikator RSI menunjukkan kembali adanya penguatan, meski di sisi lain, indikator MACD masih menunjukkan tren pelemahan. Asing terjadi inflow di seluruh perdangangan sebesar Rp2,08 triliun," katanya.

Indeks, sambungnya, akan dipengaruhi oleh rilis suku bunga BI periode Januari 2024 yang diperkirakan tetap di level 6 persen.

Ia melihat dengan inflasi yang sudah cenderung terkendali dan saat ini fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, BI masih akan menahan suku bunga acuan. Dengan begitu pasar akan merespons positif.

Indeks juga akan dipengaruhi oleh rilis data neraca perdagangan yang diperkirakan surplus sebesar US miliar.

"Kami menilai pasar akan merespon positif dengan menunjukkan ketahanan dagang Indonesia di tengah potensi melambatnya ekonomi global dan normalisasi harga komoditas," katanya.

Ada tiga saham yang direkomendasikan jika dilihat dari sisi teknikal. Pertama, PT ESSA Industries Indonesia Tbk atau ESSA yang naik 7,08 persen ke level 605 pada pekan lalu.

Kedua, PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO yang naik 1,22 persen ke level 2.408 pada pekan lalu. Ketiga, PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS yang naik 3,85 persen ke level 1.755 pada pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pola gacor mahjong hari ini、slot judi terbaru、apk slot terpercaya

Terkait：panen168、link slot gacor kakek zeus、info bo slot gacor、joki188、monas77、sensasi 88、bunga kredivo dan akulaku、pusat slot888、slot gacor wd kecil、cara kredit hp shopee

---

---

bab terbaru：erek erek paku（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08