gigaspin88

Kode Seni Bela Diri Samsara

239 Ribu Orang RI Bekerja di Luar Negeri Sepanjang 2023******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyebut ada 237.992 tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri sepanjang Januari-Oktober 2023.

"Penempatan PMI (pekerja migran Indonesia) sebanyak 237.992 orang dengan karakteristik persentase sektor formal ini Alhamdulillah jumlahnya lebih besar 54,67 persen dan informal sebanyak informal dan 45,3 persen," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (14/11).

Ida merinci penempatan PMI itu terbagi dalam beberapa skema. Tercatat dari skema government to governmentmencapai 9.645 orang. Lalu, skema penempatan melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) mencapai 189.101 orang.

Sementara berdasarkan wilayah penempatannya, di kawasan Asia dan Afrika mencapai 222.230 orang. Kemudian, di Eropa dan Timur Tengah mencapai 14.300 orang.

Adapun di Amerika dan Pasifik mencapai 1.462 orang.

Lebih lanjut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skillseperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinkingkebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinkingkebutuhannya 71,6 persen

-Technological literacykebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learningkebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agilitykebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinkingkebutuhannya 59,9 persen

-AI and big datakebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awarenesskebutuhannya 58,9 persen

- Talent managementkebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Harta Karun Kecil Komik Amerika

Menhub BKS Bertemu Menteri Jepang, Dorong MRT Fase 2A Sesuai Target******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi bertemu dengan State Minister of Land, Infrastructure, Transport, and TourismJapan Kokuba Konosuke untuk membahas kelanjutan sejumlah kerja sama pembangunan infrastruktur transportasi yang dilakukan dengan Jepang, di antaranya MRT Fase 2A (Bundaran HI-Kota).

Dalam pertemuannya di London, Inggris pada Senin (27/11), Budi mendorong agar proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.

"Membangun transportasi massal perkotaan di Jabodetabek menjadi suatu keharusan. Dengan terus dilanjutkannya pembangunan MRT di berbagai koridor, diharapkan semakin memudahkan mobilitas masyarakat, serta dapat mengurangi kemacetan dan polusi udara," kata Budi dalam keterangan resmi.

"Kami berharap dukungan pemerintah Jepang untuk mendorong partisipasi perusahaan asal Jepang untuk mengikuti tender CP205. Kami menargetkan penandatanganan kontrak tersebut sudah selesai dilakukan pada Desember 2023," lanjut Budi.

Pembangunan MRT Fase 2 merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek Fase 2 ini terdiri dari dua tahap yaitu fase 2A dan 2B.

Fase 2A menghubungkan Bundaran HI-Kota sepanjang 5,8 kilometer (km), yang melewati tujuh stasiun bawah tanah yakni Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota. Sementara Fase 2B menghubungkan Kota-Ancol Barat (Depo) yang masih dalam studi kelayakan.

PT MRT Jakarta menargetkan pekerjaan fase 2A yang memiliki beberapa CP ini dapat diselesaikan pada 2028-2029.

Selain membahas proyek MRT, Budi juga membahas kelanjutan proyek pengembangan Pelabuhan Patimban yang saat ini masih dalam proses pengerjaan paket lima dan enam, yang diharapkan dapat selesai sesuai dengan target waktu yang telah disepakati.

Ia mengatakan pemerintah terus mengebut penyelesaian pengembangan Pelabuhan Patimban. Pembangunan fase 1 berupa terminal kendaraan berkapasitas 218 ribu CBU dan terminal peti kemas berkapasitas 250 ribu TEUs telah rampung.

Saat ini, kapasitasnya sudah mendekati optimal. Kini tengah berlangsung tahap konstruksi pembangunan fase 2, yang akan meningkatkan kapasitas terminal kendaraan menjadi 600 ribu CBU dan terminal peti kemas mencapai 3,75 juta TEUs.

[Gambas:Video CNN]

Ayah baptis Stadion

Pemkot Usul UMK Bandung 2024 Naik 17 Persen Jadi Rp4,7 Juta******

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengusulkan upah minimum kota (UMK) 2024 naik 17 persen menjadi Rp4.736.701 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Bandung Andri Darusman mengatakan besaran UMK yang diusulkan merupakan hasil rapat Dewan Pengupahan Kota Bandung.

"Jadi awalnya kami usulkan sesuai PP Nomor 51 itu kan maksimal 4 persen kenaikan, jadi kami usulkan 3,97 persen atau sekitar Rp160 ribu. Tapi kami berdiskusi lagi dan kami usulkan lagi jadi 17 persen," ucap dia di Bandung, Rabu (29/11), melansirAntara.

"Pertimbangannya, UMK itu kan juga diukur dari pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi. Tahun lalu contohnya, gaji PNS dikabarkan naik tapi harga barang sudah naik duluan. Akhirnya daya beli menurun, khawatir ke inflasi juga," lanjut dia.

Nilai upah yang diusulkan tersebut naik Rp688.238 dari nilai UMK tahun sebelumnya, yakni sebesar Rp4.048.462.

Andri menyebut usul ini berdasarkan hasil rapat Dewan Pengupahan bersama pengusaha dan serikat buruh.

Lebih lanjut, Andri mengatakan usulan kenaikan yang mencapai 17 persen ini belum tentu dapat dikabulkan. Namun pihaknya telah menyampaikan usulan ini kepada Pemprov Jabar.

Andri mengatakan penentuan UMK akan diputuskan oleh Pemprov Jabar pada hari ini, Kamis (30/11). Pihaknya yakin bahwa penentuan UMK tersebut dapat menetapkan nilai yang terbaik bagi tiap kota atau kabupaten.

"Soal UMK ini kan pemerintah hanya sebagai wasit, kami di tengah-tengah pekerja dan pengusaha. Kami juga mendengarkan dari pengusaha yang merasa keberatan jika UMK dinaikkan terlalu tinggi, bisa bubar usahanya. Kalau naik banget kan juga yang terdampak bukan hanya buruh," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Daftar Lengkap Kenaikan UMP 2024******

Pemerintah daerah di Indonesia telah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024pada Selasa (21/11).

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan baru 30 gubernur yang telah menetapkan UMP di wilayahnya masing-masing.

"Kami sangat mengapresiasi kerja keras Dewan Pengupahan Provinsi yang telah berembuk secara triparti di masing masing wilayah, sehingga menghasilkan rekomendasi penyesuaian upah minimum untuk tahun depan, dan selanjutnya ditetapkan oleh gubernur," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam pernyataan resminya Selasa malam.

Dalam PP Nomor 51 Tahun 2023, rumus kenaikan upah minimum 2024 mencakup tiga variabel yaitu Inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (disimbolkan dalam bentuk α).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Lihat Juga : UMP Banten 2024 Hanya Naik Rp66 Ribu Jadi Rp2,7 Juta

Berikut daftar UMP 2024 di seluruh provinsi di Indonesia, beserta kenaikannya.

1. Aceh (naik 1,38 persen)
Dari Rp3.413.666 menjadi Rp3.460.672

2. Sumatera Utara (naik 3,67 persen)
Dari Rp2.710.493 menjadi Rp2.809.915

3. Sumatera Barat (naik 2,74 persen)
Dari Rp2.742.476 menjadi Rp2.811.449

4. Kepulauan Riau (naik 3,76 persen)
Dari Rp3.279.194 menjadi Rp 3.402.492

5. Bangka Belitung (naik 4,04 persen)
Dari Rp3.498.479 menjadi Rp3.640.000

6. Riau (naik 3,2 persen)
Dari Rp3.191.662 menjadi Rp3.294.625

7. Bengkulu (naik 3,38 persen)
Dari Rp2.418.280 menjadi Rp2.507.079

8. Sumatera Selatan (naik 1,55 persen)
Dari Rp3.404.177 menjadi Rp3.456.874

9. Jambi (naik 3,2 persen)
Dari Rp2.943.000 menjadi Rp3.037.121

10. Lampung (naik 3,16 persen)
Dari Rp2.633.284 menjadi Rp2.716.497

11. Banten (naik 2,5 persen)
Dari Rp2.661.280 menjadi Rp2.727.812

12. DKI Jakarta (naik 3,8 persen)
Dari Rp4.900.798 menjadi Rp5.067.381

13. Jawa Barat (naik 3,57 persen)
Dari Rp1.986.670 menjadi Rp2.057.495

14. Jawa Tengah (naik 4,02 persen)
Dari Rp1.958.169 menjadi Rp2.036.947

15. Daerah Istimewa Yogyakarta (naik 7,27 persen)
Dari Rp1.981.782 menjadi Rp2.125.897

16. Jawa Timur (naik 6,13 persen)
Dari Rp2.040.244 menjadi Rp2.165.244

17. Bali (naik 3,68 persen)
Dari Rp2.713.672 menjadi Rp2.813.672

18. Nusa Tenggara Barat (naik 3,06 persen)
Dari Rp2.371.407 menjadi Rp2.444.067

19. Nusa Tenggara Timur (naik 2,96 persen)
Dari Rp2.123.994 menjadi Rp2.186.826

20. Kalimantan Barat (naik 3,6 persen)
Dari Rp2.608.601 menjadi Rp2.702.616

21. Kalimantan Tengah Rp3.181.013 (belum menaikkan)

22. Kalimantan Selatan (naik 4,22 persen)
Dari Rp3.149.977 menjadi Rp3.282.812

23. Kalimantan Timur (naik 4,98 persen)
Dari Rp3.201.396 menjadi Rp3.360.858

24. Kalimantan Utara Rp3.251.702 (belum menaikkan)

25. Sulawesi Tengah (naik 5,28 persen)
Dari Rp2.599.546 menjadi Rp2.736.698

26. Sulawesi Tenggara (naik 4,6 persen)
Dari Rp2.758.984 menjadi Rp2.885.964

27. Sulawesi Utara (naik 1,67 persen)
Dari Rp3.485.000 menjadi Rp 3.545.000

28. Sulawesi Selatan (naik 1,45 persen)
Dari Rp3.385.145 menjadi Rp3.434.298

29. Gorontalo (naik 1,19 persen)
Dari Rp2.989.350 menjadi Rp3.025.100

30. Sulawesi Barat (naik 1,5 persen)
Dari Rp2.871.794 menjadi RP2.914.958

31. Maluku Rp2.812.827 (belum menaikkan)

32. Maluku Utara (naik 7,5 persen)
Dari Rp2.976.720 menjadi Rp3.200.000

33. Papua Rp3.864.696 (belum menaikkan)

34. Papua Barat
Dari Rp3.282.000 menjadi Rp3.393.000

35. Papua Tengah (4,13 persen)

dari Rp3.864.700 menjadi Rp4.024.270

36. Papua Pegunungan (belum ada)

37. Papua Barat Daya (belum ada)

38. Papua Selatan (belum ada)

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Erick Blak******

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan alasannya mencopot Budi Waseso sebagai direktur Bulog adalah rotasi yang wajar.

"Enggak ada apa-apa, rotasi seperti biasa," kata Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/12).

Erick mengatakan pihaknya memang ingin menyinergikan Bulog dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) serta Kementerian Pertanian. Itulah yang melandasi rotasi Buwas.

Secara terpisah, Buwas mengaku dirinya dicopot saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh. Kunker ini dalam rangka meninjau ketersediaan beras di gudang penyimpanan Kabupaten Aceh Besar sekaligus mengikuti Musyawarah Nasional Pramuka di Banda Aceh.

Menurutnya, pencopotan dirinya karena masa bakti di Bulog sudah habis dan hal itu juga jadi kewenangan Menteri BUMN Erick Thohir. Setelah itu, Buwas mendapat amanah untuk menjabat sebagai Komisaris Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk alias SIG.

"Itu biasa (kalau diganti). Saya itu sudah 5 tahun, kontrak saya itu sudah selesai di bulan April. Tapi ternyata diperpanjang dan diangkat kembali, itu sifatnya terserah Kementerian BUMN, kalau sekarang saya ditugaskan di tempat baru ya itu biasa," ucap Buwas hari ini selepas menghadiri Munas Pramuka di Gedung Balee Meuseuraya Aceh.

Akan tetapi, Buwas mengaku tak mengetahui jika dirinya tiba-tiba ditunjuk jadi komisaris utama PT Semen Indonesia melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Bahkan, ia tidak tahu menahu soal agenda RUPSLB tersebut karena kewenangan ada di tangan Erick.

[Gambas:Video CNN]

Alkimia Shinto

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.