petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara agar bisa kredit di lazada

kredit tokopedia 979Jutaan kata 355095Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara agar bisa kredit di lazada》

KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana******

KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Arsip foto - Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kemenkes.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.

Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.

"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.

Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.

Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Polda NTT bantu alat inovasi air bersih bagi warga terdampak erupsi******

Polda NTT bantu alat inovasi air bersih bagi warga terdampak erupsi
Alat khusus bernama Watergen untuk mengubah udara menjadi air yang dibawa oleh Satuan Brimob Polda NTT bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki yang mengungsi di Desa Konga, Flores Timur, NTT, Senin (8/1/2024). (ANTARA/Fransiska Mariana Nuka)
Konga (ANTARA) - Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur membantu pemenuhan air bersih bagi warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki di Desa Konga, Kecamatan Titihena, Flores Timur lewat inovasi kendaraan khusus yang disebut Watergen.

"Kami dari Polda NTT itu membawa ke sini watergen, alat yang bisa menangkap embun udara yang difilterisasi, kemudian diolah mesin watergenitu menjadi air yang bisa diminum," kata Kapolda NTT Irjen Pol Daniel Tahi Monang Silitonga saat memantau posko pengungsian bencana erupsi di Desa Konga, Flores Timur, Senin. Watergenmerupakan sebuah teknologi alat yang dibawa oleh Satuan Brimob Polda NTT untuk mengubah udara menjadi air bersih melalui proses penguapan atau kondensasi tetesan embun. Air itu melewati proses penyaringan lalu ditampung untuk dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kunjungannya itu, Kapolda Daniel mencoba untuk meminum air yang diolah dengan mesin watergen.

Baca juga: PMII Kupang galang dana untuk bantu korban erupsi gunung Lewotobi Menurut dia, air terasa segar dan bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. "Satu hari bisa sampai 200 liter, jadi bisa untuk membantu anak-anak, ibu-ibu yang membutuhkan air bersih," ucapnya. Ia memberikan apresiasi atas dukungan dan kolaborasi semua sektor dalam penanganan bencana erupsi di Flores Timur. Secara khusus, ia menyampaikan terima kasih atas bantuan dan dukungan dari sesama masyarakat untuk meringankan beban warga terdampak erupsi yang saat ini menginap di beberapa posko. "Saya selaku Kapolda NTT sampaikan apresiasi kepada seluruh masyarakat untuk berbagai bantuan. Kita berdoa agar peristiwa ini cepat selesai dan masyarakat bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala," katanya.

Baca juga: Brimob Polda NTT dirikan dapur umum bagi korban erupsi Gunung Lewotobi
Baca juga: Gunung Lewotobi di Flores Timur kembali erupsi setinggi 1.500 meter

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot gacor 2022 resmi

Perbarui waktu:2024-06-29

Daftar bab terbaru
panenslot77
web judi slot terpercaya
semangat88
gasslot88
fifaslot88
ibospor
sgpslot vip
syarat pinjol kredivo
situs slot gacor terbaru hari ini
Daftar isi semua bab
Bab 1 ciputra88
Bab 2 daftar slot gacor malam ini
Bab 3 erek17
Bab 4 akulaku paylater
Bab 5 kredivo pembayaran
Bab 6 cara pinjam dana di shopee
Bab 7 pola gacor mahjong ways 1 hari ini
Bab 8 airbet88 slot login
Bab 9 purislot
Bab 10 aktivasi shopee pinjam
Bab 11 situs judi slot gacor malam ini
Bab 12 nx303 slot
Bab 13 slot gacor gampang maxwin
Bab 14 freespin123
Bab 15 nama situs togel terpercaya
Bab 16 big777 alternatif
Bab 17 slot bonus 200 to 3x
Bab 18 pion168
Bab 19 buku mimpi 3d bergambar
Bab 20 gacor win
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3982bab
takutBacaan TerkaitMore+

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

masuk slot online
KPK periksa PPK Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Budy Silvana
Arsip foto - Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan keterangan kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat (29/9/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/rwa/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi hari ini memeriksa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri di Kemenkes.

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi PPK Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun 2020 Budy Silvana," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Selain itu, penyidik KPK hari ini juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap Kepala Biro Keuangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Tavip Joko dan advokat Admiral Herdi Pratama sebagai saksi terkait perkara yang sama.

Baca juga: KPK cegah lima orang ke luar negeri terkait penyidikan di Kemenkes

Meski demikian, Ali belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal keterangan yang akan didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, pada Kamis, 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan ini dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2023) malam.

"Pengadaan APD, apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik juga sudah kita tanda tangani," kata Alex.

Baca juga: KPK sebut korupsi APD di Kemenkes rugikan negara ratusan miliar rupiah

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Akan tetapi, Alex belum bisa mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan penyidik lembaga antirasuah sebagai tersangka dalam kasus ini. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk lima juta set APD.

Dugaan sementara kerugian negara dalam kasus ini mencapai ratusan miliar rupiah dan sangat mungkin berkembang.

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Baca juga: Menkes: Terburu-buru belanja APD di awal pandemi picu dugaan korupsi
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD
Baca juga: Kemenkes: Dugaan korupsi APD jadi evaluasi pencegahan KKN

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Qihua Yushu

paito angka togel
Pertemuan Jokowi-Airlangga di tengah rasa nyaman dengan Golkar
Presiden Joko Widodo bersama dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto berjalan menyusuri Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu (6/1/2024). ANTARA/HO-Partai Golkar/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto beserta jajaran, di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu, dilakukan di tengah perasaan nyaman Jokowi dengan Partai Golkar.

Beberapa waktu sebelum pertemuan Jokowi-Airlangga di Kebun Raya Bogor, yang dibalut dengan kegiatan olahraga dan sarapan bersama itu, Jokowi sempat diterpa isu akan bergabung dengan Partai Golkar.

Isu tersebut diawali ketika Presiden terlihat mengenakan dasi berwarna kuning saat akan melakukan kunjungan kerja ke Jepang, pada 16 Desember 2023.

Karena tidak biasa terlihat mengenakan dasi berwarna kuning, saat itu wartawan bertanya kepada Presiden apa makna warna dasi berwarna kuning yang dikenakannya.

Saat itu Presiden menyatakan “masa nggak tahu (maknanya)?”.

Selanjutnya usai Presiden kembali dari Jepang pada 19 Desember 2023, dalam acara peresmian Jembatan Otista di Bogor, wartawan kembali menanyakan kepada Jokowi apakah Presiden nyaman dengan Partai Golkar.

Jokowi pun menyatakan nyaman.

“Nyaman,” jawab Jokowi tanpa menjelaskan lebih jauh tentang rasa nyaman yang dimaksud.

Presiden Joko Widodo melakukan olahraga dan sarapan pagi bersama dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto serta jajaran pengurus partai beringin itu di Kebun Raya Bogor, Jawa Barat, Sabtu pagi.

Berdasarkan foto dan video yang diterima di Jakarta, Sabtu, tampak Presiden mengajak Airlangga berolahraga jalan santai berdua menyusuri Kebun Raya Bogor.

Keduanya juga sarapan bersama dengan sejumlah pengurus Partai Golkar.

Dalam salah satu video tampak pula Presiden dan Airlangga duduk berdiskusi berdua dalam sebuah jamuan teh pagi.

Baca juga: Presiden Jokowi makan malam didampingi Menhan Prabowo Subianto

Baca juga: Grace Natalie sebut Jokowi-Prabowo makan malam sebagai "bestie"

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penyelamatan diri ilahi

rtp ovo777
KPK perpanjang penahanan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
KPK menahan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (duduk) dan para tersangka lain dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (20/12/2023). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang masa penahanan Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) selama 40 hari untuk kepentingan penyidikan dan melengkapi alat bukti.

"Lama penahanan tersebut sampai dengan 16 Februari 2024 di Rutan KPK dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan penyidikan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan perpanjangan masa penahanan tersebut juga dilakukan untuk para tersangka yang ditahan bersama AGK yakni, Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Untuk diketahui, konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghhani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggarannya bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja dari pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang
yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Muhaimin Syarif saksi kasus korupsi AbdulGhani Kasuba
Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK geledah rumah Muhaimin Syarif di Tangerang

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

evolusi pasang surut

link slot gacor
KPU tanggapi penilaian Presiden Jokowi soal debat ketiga
Arsip foto - Ketua KPU Hasyim Asy’ari menyampaikan hasil laporan KPU kepada Presiden RI Joko Widodo dan jajaran dalam Rapat Konsolidasi Nasional di Jakarta, Sabtu (30/12/2023). ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti/aa.
bukan ranah KPU untuk membuat penilaian
Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari menjelaskan setiap penyelenggaraan debat capres-cawapres Pemilu 2024 sudah melewati berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan tim sukses masing-masing pasangan calon maupun televisi penyelenggara.

Hasyim menyampaikan penjelasan tersebut untuk menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 pada Minggu (7/1) tidak bersifat mengedukasi masyarakat pemilih, karena lebih banyak menyerang sisi personal calon presiden (capres) tertentu dibandingkan mengusung visi, misi, maupun program kerja.

"Debat sudah melewati berbagai macam pertimbangan dan pembicaraan kesepakatan dengan semua tim. Jadi, tentang strategi, tentang substansi jawaban, bukan ranah KPU untuk membuat penilaian," kata Hasyim Asy'ari di Jakarta, Selasa.

Dia menambahkan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu hanya menyediakan forum bagi masing-masing pasangan calon untuk berdebat. Sehingga, terkait strategi maupun materi substansi debat, itu sepenuhnya menjadi hak dan wewenang pasangan calon bersama tim suksesnya masing-masing.

Baca juga: Moeldoko: Presiden beri masukan soal debat pilpres untuk hal positif

Selain itu, Hasyim mengingatkan debat capres-cawapres merupakan rangkaian dari tahap kampanye Pemilu 2024 yang difasilitasi KPU.

Oleh karena itu, KPU tidak memiliki kapasitas untuk menilai atau mengomentari terkait debat yang sudah berlangsung, sebab penilaian kualitas kampanye merupakan hak masyarakat sebagai pemilih.

"Yang harap diingat adalah debat ini kampanye, salah satu metode kampanye itu debat. Sehingga, kemudian yang punya hak, kewenangan menilai kualitas debat, dan substansi dari perdebatan adalah rakyat, pemilih," jelas Hasyim.

Debat ialah salah satu metode kampanye pasangan calon untuk meyakinkan masyarakat terkait visi, misi, dan program kerja masing-masing, apakah berkualitas dan sesuai dengan tema yang telah ditetapkan.

Baca juga: Jokowi tak tanggapi penilaian Anies dan Ganjar soal kinerja Kemhan

Sebelumnya, Senin (8/1), Presiden Jokowi menilai substansi visi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Debat Ketiga Capres Pemilu 2024 tidak tampak.

Jokowi menilai yang terlihat adalah justru sikap saling menyerang personal terhadap capres tertentu, yang semestinya hal itu tidak terjadi.

"Yang kelihatan justru saling menyerang, yang sebetulnya nggakapa, asal (menyerang) kebijakan, asal policy, asal visi, nggakapa," kata Jokowi.

Jokowi menekankan jika debat sudah menyerang personal atau pribadi sosok capres tertentu, yang tidak ada hubungan dengan tema debat antara lain hubungan internasional, geopolitik, dan pertahanan selama debat; maka debat justru kurang memberi pendidikan politik kepada masyarakat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: Ganjar tanggapi pernyataan Jokowi soal debat ketiga
Baca juga: Presiden: Buka data pertahanan tidak seperti toko kelontong
  

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Mitos Asing

wabah4d
KPK dalami pengadaan pupuk saat SYL jabat Menteri Pertanian
Arsip - Mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo usai diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (4/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini sedang mendalami soal proyek pengadaan pupuk di Kementerian Pertanian saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) masih menjabat sebagai Menteri Pertanian.

Hal tersebut didalami penyidik lembaga antirasuah dalam pemeriksaan terhadap Direktur PT Dwimitra Tommy Nursamsu Mardisusanto pada Senin (8/1).

"Saksi ini hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan pengetahuannya soal pelaksanaan proyek pengadaan pupuk di Kementan RI pada saat tersangka SYL menjabat sebagai Mentan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

KPK pada Jumat, 13 Oktober 2023, resmi menahan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementerian Pertanian Muhammad Hatta (MH) terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi di kementerian tersebut.

Baca juga: Penyidik KPK panggil enam saksi terkait kasus korupsi SYL

Perkara dugaan korupsi tersebut bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019 sampai 2023. Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian, Kementan Muhammad Hatta (MH) untuk melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, selanjutnya KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I.

Baca juga: Penyidik KPK terus dalami gratifikasi SYL dan dua tersangka lain

Dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL dengan kisaran besaran mulai 4.000 dolar AS sampai dengan 10.000 dolar AS. Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan-nya dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

KPK mengatakan bahwa uang yang dinikmati SYL bersama-sama dengan KS dan MH sebagai bukti permulaan berjumlah sekitar Rp13,9 miliar. Meski demikian, tim penyidik KPK masih terus melakukan penelusuran lebih mendalam terhadap jumlah pastinya.

SYL, KS, dan MH telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan selama 20 hari di rumah tahanan (Rutan) KPK untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka SYL, turut pula disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Baca juga: KPK periksa Stafsus Mentan soal pengumpulan uang dari ASN
Baca juga: KPK sebut SYL dkk gunakan uang korupsi untuk umrah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pidato adalah yang tertinggi

gemilang77
Kebakaran hanguskan rumah kontrakan empat pintu di Jakarta Timur
Petugas Sudin Gulkarmat berupaya memadamkan api yang membakar rumah kontrakan di Kecamatan Jatinegara, Jakarta, Minggu (7/1/2024). ANTARA/Ho-Sudin Gulkarmat Jakarta Timur/am.
Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) Jakarta Timur berhasil memadamkan api yang menghanguskan rumah kontrakan empat pintu dan lima motor di RT/ RW 05/09 Rawa Bunga, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu. "Empat kepala keluarga dengan 12 jiwa yang mendiami lokasi tersebut terselamatkan," kata Kasie Ops Sudin Gulkarmat Jakarta Timur Gatot Sulaeman di Jakarta, Minggu. Gatot menduga peristiwa kebakaran dipicu dari korsleting dari salah satu kamar tidur dan pihaknya mendapat laporan dari warga yang datang pada pukul 06.10 WIB. "Awalnya ada penyalaan dari kamar tidur, lalu makin lama makin membesar," ucapnya. Ia menuturkan pihaknya menerjunkan 50 personil beserta 10 Unit kendaraan pemadam untuk mengatasi kebakaran tersebut. "Operasi pemadaman dimulai pukul 06.14 WIB dan selesai pukul 07.07 WIB," tutur Gatot. Gatot mengungkapkan tidak terdapat korban dari penduduk dalam peristiwa kebakaran tersebut. "Total kerugian mencapai kurang lebih Rp300 juta," ungkap dia. 

Baca juga: Toko bahan bangunan di Kramat Jati ludes terbakar
Baca juga: Gulkarmat Jaktim temukan jasad bocah yang tenggelam di Kali Ciliwung

Baca juga: 13 kios di Kompleks Skuadron Halim terbakar, satu orang terluka

Pewarta: Bayu Pratama Syahputra
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024