pangkalantogel

Pedang dan Lan

PPN Beli Mobil Listrik Jadi 1 Persen Berlaku hingga Desember 2023******

Pemerintah resmi menggelontorkan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) terhadap pembelian mobil listrikdan bus. Hal itu mendukung akselerasi adopsi kendaraan listrik.

Keputusan tersebut ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023 (PMK PPN DTP Kendaraan Listrik).

Dalam beleid itu, insentif pembelian mobil listrik baru diberikan lewat diskon Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen menjadi 1 persen.

"Dalam pelaksanaannya, program ini akan berlangsung secara bertahap dan terukur," ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin (3/4).

Luhut menjelaskan pemberian insentif sejalan dengan peta jalan (roadmap) percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dan mengacu pada Peraturan Presiden nomor 55 Tahun 2019.

Insentif PPN DTP diberikan terhadap mobil listrik dan bus listrik dengan kriteria nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) tertentu.

Kriteria nilai TKDN itu sebagai berikut:

a. KBL Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen);
b. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 40 persen (empat puluh persen)
c. KBL Berbasis Baterai Bus Tertentu dengan nilai TKDN minimum sebesar 20 persen (dua puluh persen) sampai dengan kurang dari 40 persen (empat puluh persen)

Untuk model dan tipe kendaraan yang memenuhi syarat TKDN ditetapkan dengan Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1641 Tahun 2023 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Empat Tertentu dan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Bus Tertentu yang Memenuhi Kriteria Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri yang atas Penyerahannya dapat Memanfaatkan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2023.

[Gambas:Video CNN]

Tur Santo

Harga Pangan Kompak Turun, Cabai******

Mayoritas harga pangankompak menurun pada pekan keduaRamadan 2023. Harga komoditascabai-cabaian 'tak sepedas' pekan lalu.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), rata-rata harga cabai rawit merah di pasar tradisional dari turun dari Rp65.750 per kg menjadi Rp53.000 per kg. Harga cabai merah besar turun dari Rp47.200 per kg ke Rp43.000 per kg.

Penurunan juga terjadi pada cabai merah keriting dari Rp47.700 per kg menjadi Rp41.650 per kg, serta cabai rawit hijau dari Rp46.950 per kg menjadi Rp41.800 per kg.

Harga gula pasir lokal juga turun dari Rp14.550 per kg menjadi Rp14.500 per kg, kemudian gula pasir kualitas premium tetap R15.900 per kg.

Sedangkan bawang merah dibanderol Rp36.550 per kg. lebih murah jika dibandingkan pekan lalu Rp37.450 per kg. Begitu pula bawang putih yang turun dari Rp34.350 per kg menjadi Rp34.150 per kg.

Harga komoditas daging pun berhasil diredam pekan ini. Daging ayam ras segar yang minggu lalu dijual Rp34.750 per kg kini menjadi Rp33.750 per kg. Daging sapi kualitas 1 turun dari Rp138.550 per kg menjadi Rp138.450 per kg, lalu daging sapi kualitas 2 dari Rp129.200 per kg menjadi Rp129.050 per kg.

Harga perberasan juga menurun tipis. Beras kualitas bawah 1 dihargai Rp12.100 per kg dari Rp12.200 per kg, kualitas medium 1 kini Rp13.450 per kg dari Rp13.400 per kg.

Kemudian harga beras kualitas medium 2 tetap Rp13.200 per kg, begitu pun beras kualitas super 1 yang stabil di Rp14.800 per kg dan beras kualitas super 2 Rp14.250 per kg.

Harga telur ayam bertengger di Rp30.00 per kg, turun dibandingkan awal pekan lalu, Rp30.200 per kg.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Pertamina Pantau Kilang di Dumai, Pastikan Warga Sekitar Tak Terdampak******

Manajer Humas Pertamina Refinery Unit (RU) II Dumai Agustiawan menyatakan Pertaminaterus melakukan pemantauan untuk memastikan masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak insiden ledakan dan kebakaran di kilang itu.

"Saat ini tim terus fokus untuk memastikan kondisi aman. Pertamina Kilang Dumai juga terus melakukan pemantauan untuk memastikan agar masyarakat di sekitar kilang tidak terdampak oleh kejadian ini," ujar Agustiawan mengutip Antara, Minggu (2/4).

Agustiawan mengatakan Tim Keadaan Darurat telah berhasil mengatasi kejadian di area gas compressor Kilang Dumai pada Sabtu (1/4) malam. Api dapat dikendalikan sekitar pukul 22.54 WIB.

Saat ini operasional kilang di unit terdampak dihentikan sementara untuk memastikan keamanan di lokasi. Sementara unit lain tetap beroperasi normal.

Penyebab kejadian masih belum diketahui. Terdapat 5 orang yang terdampak di ruang operator dan saat ini telah dibawa ke RS Pertamina Dumai untuk memperoleh perawatan terbaik. Kondisi pekerja terdampak tersebut saat ini stabil.

Lihat Juga : Kebakaran usai Ledakan Kilang Pertamina di Dumai Riau Sudah Padam

Sebelumnya, Manajer Humas Pertamina RU II Dumai Agustiawan memastikan titik ledakan dan kebakaran yang terjadi pada Sabtu (1/4) malam sudah dikuasai dan api berhasil dipadamkan sehingga masyarakat diharap tidak panik dan tetap tenang.

Manajemen Pertamina bersama pemerintah daerah dan aparat sudah turun untuk menenangkan warga dan akan melakukan pendataan.

Puncak Valoran

Bos Bappebti Prediksi Kripto Baru Bangkit 2024******

Plt Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko memperkirakan kripto baru akan bangkit pada 2024.

Didid menyebut nilai rata-rata transaksi kripto Januari-Februari 2023 mencapai Rp25,9 triliun. Angka itu hanya naik tipis dari nilai rata-rata transaksi sepanjang 2022 yang mencapai Rp25,5 triliun.

Ia mengatakan kripto lesu karena masih dalam fase winter. Meski begitu, Didid percaya diri nilai transaksi tahun ini tidak akan turun ketimbang tahun lalu.

Di saat kripto terpuruk, Bappebti terus menggodok dan memperbaiki aturan terkait kripto. Didid menyebut hal itu menjadi bekal bila kripto nantinya bangkit kembali.

Dorong Koin Lokal

Salah satu yang didorong Bappebti adalah eksistensi koin kripto lokal di perdagangan dalam negeri. Pasalnya, saat ini hanya 10 koin lokal dari 383 koin kripto yang diperdagangkan di Indonesia.

"Dalam waktu dekat kami akan terbitkan peraturan Bappebti dengan tambahan sekitar 200-an pendaftar (koin kripto). Sedang dalam proses. Menggembirakan karena lumayan banyak koin lokal," tutur Didid.

Didid mengatakan untuk lolos dari seleksi Bappebti harus melalui 29 indikator penilaian. Ia menyebut masing-masing indikator dinilai lebih dari 1 orang, bahkan ada sekitar 28 penilai.

Agar bisa lolos seleksi Bappebti, koin kripto yang diuji harus mendapatkan nilai minimal 65. Sehingga pemilik nilai 65,0 ke atas bisa diterbitkan dan mendapatkan izin perdagangan koin kripto di Indonesia.

"Kemarin Luna (bermasalah) ... koin baik Bitcoin bagus, tapi kan kita gak tahu ada di mana," kata Didid membandingkan koin lokal dengan koin terkenal luar.

"Kalau artis (lokal) pengembangnya, proyeknya kita tahu. Kalau ada apa-apa saya tahu yang harus saya cekal siapa ... bayangkan Ethereum sudah branded, tapi proyeknya di mana? Kita gak tahu. Apalagi produk koin luar yang branded-nya masih di bawah Bitcoin dan Ethereum," tutup Didid.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengatakan ada 240 koin kripto yang mendaftar untuk bisa berdagang di RI. Bahkan, ia mengungkapkan ada salah satu koin besutan artis lokal.

"240 (pendaftar) koin kripto baru, lokal yang usul ada 13 koin. Ada Asix+ (koin lokal besutan Anang Hermansyah)," kata Tirta kepada CNNIndonesia.com.

Musisi Anang Hermansyah memang menjadi perbincangan ketika ikut meramaikan perdagangan kripto dengan meluncurkan koin Asix+. Sayang, koin besutannya itu gagal lolos dalam penilaian Bappebti tahun lalu.

Kegagalan itu membuat Anang berjanji memperbaiki token besutannya, terutama di sisi keamanan. Bahkan, Anang sempat mematok target bisa lolos penilaian Bappebti dengan nilai 8,0.

[Gambas:Video CNN]

luar biasa mulia

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita

hubungan pasien

Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Iklan Rokok: Kami Industri Legal******

Pengusaha rokok kompak memprotes rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang bakal melarang total iklan rokok. Manuver ini dinilai tidak adil dan bisa membuat rokok ilegal merajalela.

Ketua Pengusaha Rokok Indonesia (Gapero) Sulami Bahar menegaskan pihaknya menolak tegas rencana Jokowi tersebut. Bahkan, Gapero sudah berkirim surat langsung ke orang nomor satu di Indonesia itu soal sikap pengusaha.

"Kami industri yang legal tetapi kenapa seakan-akan kami ini rokok-rokok ilegal? Untuk iklan, promosi, macam-macam itu kok nggak boleh? Itu kan sudah nyata, keliatan banget nggak ada keadilan," ungkapnya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Gapero menilai larangan total iklan rokok tersebut bakal sangat berdampak ke industri. Sulami khawatir jika larangan tersebut diterapkan maka akan membuat rokok ilegal merajalela.

Menurutnya, pemerintah harus bijak dalam membuat regulasi. Kondisi industri rokok saat ini belum sepenuhnya pulih dari dampak dahsyat pandemi covid-19.

Meski begitu, Gapero belum menghitung potensi kerugian bagi produsen rokok jika larangan total iklan rokok ini diberlakukan.

Lihat Juga : Rincian Komponen THR 2023 untuk Guru dan Dosen

"Belum, kami belum menyimpulkan seperti itu (total kerugian akibat larangan total iklan rokok). Masih proses menghitung-hitung. Langkah awal kami masih berkirim surat ke Presiden (Jokowi), bagaimana caranya supaya revisi ini tidak terjadi," tegasnya.

Sulami menyebut sudah dilakukan pertemuan antara pengusaha terkait ini, yang diinisiasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada 22 Februari lalu. Kala itu, hadir sekitar 38 asosiasi terkait, termasuk pihak periklanan.

Hasilnya, mereka sepakat mengirim surat kepada Jokowi untuk menolak revisi PP Nomor 109 Tahun 2012. Surat tersebut juga ditembuskan ke beberapa menteri terkait.

"Belum ada tanggapan, saya nggak tahu. Padahal waktu itu saya serahkan langsung ke Sekretariat Negara (Setneg). Surat itu kami tujukan juga ke beberapa menteri-menteri terkait, di antaranya Menkes, Menko PMK, Menko Perekonomian, Mentan, Menperin, Menaker, termasuk ke kantor staf presiden (KSP)," ungkapnya.

Ia berharap para pejabat tersebut melek dan bisa memberikan masukan secara utuh kepada Jokowi. Sulami khawatir Jokowi sebenarnya tidak paham betul keadaan di lapangan karena mendapat bisikan yang keliru atau tidak utuh.

"Kami khawatir Pak Presiden itu tidak mendapat informasi seutuhnya sehingga membuat regulasi-regulasi kayak begini. Bisa jadi seorang pemimpin tidak mendapat laporan seutuhnya tentang kondisi di lapangan," tuturnya.

"Sementara itu, bukan rahasia umum lagi bagaimana masifnya (kelompok) antitembakau untuk menghancurkan industri rokok," imbuh Sulami.

Senada, Ketua Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo) Benny Wahyudi menyoroti industri rokok dan tembakau yang belum benar-benar pulih dari hantaman pandemi covid-19. Benny menyebut peraturan eksisting sudah sangat komprehensif, tinggal implementasi yang perlu ditingkatkan.

Benny menyinggung pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) pada kuartal IV 2022 yang masih negatif 7,11 persen. Ia menyayangkan hal tersebut karena di saat yang sama, sektor ekonomi dan industri pengolahan sudah tumbuh sekitar 5 persen.

"Setiap peraturan baru yang bertujuan untuk pengendalian produk tembakau hendaknya jangan dilakukan. Jadi, kami bukan hanya tidak setuju terhadap penghapusan atau larangan iklan rokok, kami tidak setuju terhadap perubahan peraturan yang bersifat pengendalian produk tembakau," tegas Benny.

[Gambas:Video CNN]