nusa365

Mati di Siang Hari

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]

sistem generasi dewa laki-laki

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Pencuri besar

Serbu Diskonnya, Transmart Full Day Sale Balik Lagi 26 November******

Kabar gembira buat kamu yang ingin belanja kebutuhan dengan harga murah. Transmart Full Day Sale balik lagi nih pada Minggu (26/11).

Transmart kasih diskon gede-gedean yang bisa menyelamatkan keadaan kantong di tanggal tua.

Lihat Juga : Diskon Besar-Besaran, Warga Serbu Transmart Kokas

Selain diskon 50 persen, pelanggan setia Transmart juga bisa mendapat ekstra diskon sebesar 20 persen.

Caranya cukup dengan melakukan pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega, bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Nah bagi yang belum memiliki Allo Prime cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa ke Transmart besok ya dan bayar belanjaan pakai Bank Mega atau Allo Bank agar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik.

999 kali sistem pelatihan

Zulhas soal Akan Digugat Pengusaha Terkait Utang Migor: Kami Silakan!******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merespons rencana Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) yang bakal menggugat Kementerian perdagangan (Kemendag) ke Bareskrim Polri terkait utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

Zuhas pun memberikan pernyataan singkat bahwa dirinya tak keberatan terhadap gugatan tersebut.

"Kami silakan," ucapnya singkat di Kompleks DPR RI, Senin (27/11).

Sementara Zulhas mengatakan pihaknya masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, siang ini.

Zulhas juga menuturkan pihaknya terus melakukan koordinasi bersama Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk meminta pendapat dan pendampingan hukum.

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut," kata dia.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

[Gambas:Video CNN]

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah nggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Peri dan Setan Daqin

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi pengasuh tingkat dewa

Tarif Tol Semarang******

Tarif Tol Semarang-Solo naik mulai pukul 00.00 WIB, Senin (27/11) hari ini.

PT Trans Marga Jateng, selaku pengelola, mengungkapkan penyesuaian tarif tersebut merupakan hasil evaluasi yang dilakukan setiap dua tahun.

Direktur Utama PT Trans Marga Jateng Prajudi menjelaskan besaran kenaikan tarif untuk jarak terjauh dari Semarang hingga Solo dengan sistem transaksi tertutup bervariasi antara Rp17 ribu untuk kendaraan golongan I hingga Rp34.500 untuk kendaraan golongan IV dan V.

Apabila dihitung secara keseluruhan, untuk perjalanan menerus dari Semarang hingga Surabaya untuk kendaraan golongan I kenaikannya sekitar 23 persen.

Prajudi menyebut penyesuaian tarif tersebut bertujuan untuk memastikan iklim investasi jalan tol yang kondusif, serta menjaga kepercayaan investor dan pelaku pasar.

Pada saat yang sama, perseroan akan terus berupaya meningkatkan kualitas jalan tol melalui pemeliharaan sarana jalan tol hingga pembersihan ruang milik jalan.

Lebih lanjut, pemasangan sarana pengaman hingga penertiban kendaraan yang melebihi muatan dan dimensi, lanjut dia, terbukti mampu menekan angka kecelakaan lalu lintas hingga 23 persen dibanding tahun lalu.

Berikut daftar Tarif Tol Semarang-Solo setelah usai penyesuaian:

- Golongan I: dari Rp75 ribu menjadi Rp92 ribu
- Golongan II-III: dari Rp112.500 menjadi Rp138.500
- Golongan IV-V: dari Rp150 ribu menjadi Rp184.500

[Gambas:Video CNN]