kaspoker

Buku Ajaib Aegea

Satgas Disiapkan, Teten Singgung TikTok Medsos dan Shop di China Beda******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut Presiden Jokowi tengah menyiapkan satgas transformasi digital terkait rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Teten mengatakan selama ini pengaruh transformasi digital dalam perekonomian negara itu memang sangat besar dan tak terhindarkan. Sehingga perlu perlindungan untuk pasar domestik. 

Dalam rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR, Teten mengatakan agar Indonesia mencontoh China yang berhasil melakukan akselerasi digital, melahirkan ekonomi baru sekaligus melindungi pasar domestik dengan ketat.

"Di China platform digital tidak boleh monopoli. Media sosial dan dagang dipisah. TikTok sendiri di Tiongkok dipisah antara TikTok medsosnya dan TikTok Shop-nya. Nah, di Indonesia dibolehkan. Yang bodoh siapa?" sambungnya.

Maka itu, Teten menegaskan bahwa pemerintah harus segera mengatur ekonomi digital secepatnya. Jika tidak, transformasi digital bisa menjadi ancaman bagi ekonomi domestik sehingga dapat membunuh ekonomi lama.

"Harus melahirkan ekonomi baru, bukan membunuh investor lama, membunuh warung lama. Karena itu Pak Presiden saat ini sedang menyiapkan satgas transformasi digital," kata dia.

Teten mengatakan akan membahas persoalan ini lebih lanjut dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Investasi pada Kamis (14/9) besok.

Sebelumnya, Teten sudah memanggil pihak TikTok Indonesia untuk melarang para penjual dalam melakukan praktik predatory pricing atau memberikan harga yang tidak masuk akal. Namun hingga kini panggilan tersebut belum berbuah hasil.

"Sebelumnya saya juga memanggil Shopee, karena Shopee pernah melakukan menjual produk dari China dengan harga predatory pricing yang enggak masuk akal. Dan mereka sepakat meng-drop produk-produk pakaian muslim, waktu itu, untuk tidak dijual lagi," lanjut dia.

Teten pun berpendapat jika pemerintah berani memberikan aturan, para pelaku penjual e-commerce seperti di TikTok tentu akan mau berkompromi.

Lihat Juga : TikTok Respons Rencana Pemerintah Larang TikTok Shop di RI

"Menurut saya pengaturannya bukan pengaturan secara elektronik aja, tapi bea masuk juga harus diatur," ucap Teten.

"Jadi ini sedang kita siapkan, Pak Presiden sudah menugaskan, kami juga sedang menyiapkan. Jadi memang kita perlu, Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) enggak cukup, kita perlu ada national policy mengenai digital economy," tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menyatakan hal ini telah menjadi persoalan prioritas dan sedang dalam proses harmonisasi.

"Memang ada harmonisasi terkait dengan Permendag 50 (Tahun 2020). Jadi Permendag 50 itu sedang dibicarakan secara detail dan komprehensif. Terkait detail baik itu dari mulai sisi perizinannya, harganya, barangnya, sampai juga kepada mekanisme membeli dan menjual," kata Jerry.

Sementara itu, TikTok Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang rencana larangan TikTok Shop beroperasi di Indonesia.

Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan menyebut hampir 2 juta bisnis lokal di tanah air tumbuh dan berkembang berkat hadirnya social commerce.

"Memisahkan media sosial dan e-commerce ke dalam platform yang berbeda bukan hanya akan menghambat inovasi, namun juga akan merugikan pedagang dan konsumen di Indonesia," kata Anggini kepada CNNIndonesia.com, Selasa (12/9).

"Kami berharap pemerintah dapat memberikan kesempatan yang sama bagi TikTok," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Pengamat soal Dugaan Predatory Pricing TikTok Shop: Itu Subsidi Harga******

Pengamat Ekonomi Digital Ignatius Untung Surapati menilai salah pernyataan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki terkait dugaan praktik predatory pricing yang dilakukan olehTikTok Shop. 

Menurutnya, predatory pricing adalah praktik pedagang menjual barangnya dengan harga di bawah harga modal. Artinya, mereka melakukan jual rugi dengan tujuan supaya para pesaing tak lebih kuat.

"Semua platform e-commerce, baik e-commerce murni maupun social commerce, itu melakukan subsidi harga, punya voucher dan sebagainya. Tapi apakah itu bisa disebut sebagai predatory pricing? Menurut saya tidak," ujar Untung dalam talkshow'Dampak Social Commerce Pada UMKM di Indonesia' di Jakarta Selatan, Jumat (15/9).

"Pengguna baru langsung dapat voucher 50 ribu, jadi kita tidak bisa bilang bahwa praktik-praktik semacam itu sebuah predatory pricing. Karena pertama jumlahnya terbatas, kedua ditunjukkan untuk sektor terbatas, jadi itu bukan predatory pricing," paparnya lebih lanjut.

Selain itu, Untung juga menentang fenomena di mana penjual online dan offline dipandang berbeda. Menurutnya, semua penjual itu sama-sama memiliki tujuan untuk meraup untung. Beda dari keduanya hanya dari tempat berjualan mereka saja.

"Jadi jangan dibilang bahwa 'toko online ini bikin penjual offline mati tuh', orang sama-sama penjual. Penjual online juga dulunya di toko offline. Jadi tinggal bagaimana caranya yang offline mau enggak belajar," ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (IDEC) Tesar Sandikapura juga menegaskan pemerintah seharusnya harus aktif dalam mengeluarkan regulasi terhadap suatu aturan. Dalam hal ini terkait pemerintah menolak TikTok dalam menjalankan bisnis media sosial dan e-commerce di Indonesia.

"Regulasi di e-commerce ini memang saya lihat kadang kencang kadang lemah. Ini sebenarnya pemerintah itu harus aktif ketika mau melakukan regulasi terhadap suatu aturan tertentu. Coba dipanggil lah semua kelompok yang terkait, baik itu dari sisi pengusaha platformnya dan juga dari praktisi," kata Tesar.

"Tapi prinsipnya regulasi itu harusnya melindungi semua pihak. Jadi dari pihak platform harusnya tidak dirugikan. Kita sebagai konsumen juga tidak boleh dirugikan dan yang paling negara harus tetap bisa berdaulat. Jadi tiga hal ini memang harus diatur dalam bentuk regulasi," ujarnya. 

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Luhut soal Jaminan Utang Kereta Cepat ke China: Enggak Ada Itu APBN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dipakai sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Enggak ada itu (pakai) APBN," tegasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Ia juga memastikan sudah tidak ada lagi perbedaan angka pembengkakan biaya KCJB antara Indonesia dengan China. Kedua negara menyepakati angka US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sebagai cost overrun proyek ini.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," kata Seto kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Ada struktur PII. Mereka (China) ya awalnya belum mengerti saja. Setelah kita jelaskan, gini-gini, oh ya sudah. Kayak orang pacaran saja, kan awalnya belum kenal gitu," sambungnya.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]

dunia cermin tertinggi

Kenapa India yang Berpenduduk 1,4 M Jiwa Bisa Ekspor Beras, RI Impor?******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan heran karena India berpopulasi 1,4 miliar orang, tetapi sanggup surplus 7 juta ton dan menjadi negara pengekspor beras.

Itu berbanding terbalik dengan Indonesia yang berpenduduk 270 juta jiwa tapi masih 'asyik' impor beras.

Karena keheranan itu, ia bertanya langsung pada menteri terkait di India. Pertanyaan ia ajukan saat mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

Perhatian dilakukan India dengan memberi pupuk gratis kepada para petani. Mereka juga menerapkan penggunaan teknologi canggih di persawahan.

Karena langkah itu, ia mengatakan India bisa dua hingga tiga kali panen beras dalam setahun dengan hasil melimpah.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, bukan konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Presiden ke-2 Indonesia Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tuturnya dalam Diseminasi Perizinan Berusaha di Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi pemerintah yang akan datang lah, tidak terkejar kalau sekarang," imbuh pria yang akrab disapa Zulhas itu.

Infografis Data Produksi dan Impor Beras RI 5 Tahun Terakhir. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut swasembada beras India bukanlah hal baru. India memang perkasa dalam memproduksi beras.

Syaiful menyebut keperkasaan India terlihat dari kemampuannya menguasai 40 persen pasar beras global dan mengekspor rata-rata 20 juta ton beras ke 150 negara. Menurutnya, cadangan beras India kini ada 58 juta ton, di mana hasil panen setiap tahunnya menyentuh 160 juta ton.

"Tapi kalau dikatakan India meniru Soeharto sampai swasembada beras, keliru besar. Lagi pula, swasembada zaman Soeharto hanya seumur jagung karena setelah itu Indonesia tetap menjadi negara importir beras," katanya kepada CNNIndonesia.com.

India dan Indonesia pernah menjadi importir beras pada 1960-an. Namun, setelah itu India mereformasi besar-besaran sektor pertaniannya secara lebih terintegrasi dan konsisten ketimbang Indonesia.

Akan tetapi, Syaiful menyebut tidak bisa langsung membandingkan kedua negara yang punya jumlah penduduk dan luas lahan pertanian berbeda. Ia merinci luas lahan pertanian India sekitar 40 juta hektare, sedangkan Indonesia hanya 10,6 juta hektare.

Ia menyebut lahan pertanian India separuhnya kering dengan kemampuan rata-rata memproduksi 4,3 ton gabah kering giling (gkg) per hektare. Lalu, jangka waktu produktivitas tanam-panen India hanya 4 bulan karena mengandalkan musim penghujan.

"Sebenarnya Indonesia jauh lebih beruntung karena meski luas lahan padi hanya 10,6 juta hektare, tetapi bisa panen 2 sampai 3 kali dalam setahun. Tingkat produktivitas panennya rata-rata 6-7 ton gkg per hektare," rinci Syaiful.

Kendati demikian katanya, India konsisten mereformasi pertaniannya. Itulah yang kudu ditiru Indonesia.

Infografis Pergerakan Harga Beras Sepanjang 2023. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Hal yang bisa dicontoh Indonesia dari India

Syaiful menyebut tulang punggung kemajuan pertanian India berada di riset kuat atas benih dan pupuk. Ada juga riset teknologi pascapanen, seperti dryer, penggilingan padi efisien, serta warehouse modern yang sebagian besar dikelola industri kecil dan menengah di pedesaan.

Selain itu, India getol membangun bendungan, kanal air, dan irigasi modern untuk mencegah banjir dan kekeringan sejak 1970-an.

Sedangkan Indonesia tidak ada langkah yang dilakukan seperti India. Menurutnya, riset benih di Indonesia sangat lemah. Teknologi pascapanennya juga masih terbelakang.

"Terbukti dari banyak bangkrutnya penggilingan padi rakyat karena tidak mampu bersaing dan dari dulu tidak pernah ada perbaikan rendemen gabah ke padi. Sehingga bom waktunya sekarang, di mana produktivitas panen semakin turun," tutur Syaiful.

"Terkait pupuk, tidak ada pupuk gratis, baik di India maupun China. Pemerintah mendorong industri-industri pupuk di di daerah sehingga lebih efisien dan harganya terjangkau petani. Sementara, di Indonesia pupuk dimonopoli BUMN. Meski harganya murah, tetapi hanya mampu meng-cover tidak sampai 50 persen jumlah petani yang membutuhkan," sambungnya.

India juga punya sistem cadangan pangan yang tertata dengan baik dan regulasinya jelas. Menurutnya, rata-rata stok cadangan beras India minimal 30 persen dari total kebutuhan konsumsi nasional.

Di lain sisi, cadangan beras pemerintah di Indonesia hanya dipatok 8 persen. Kalau dikonversi dengan kebutuhan nasional, angka itu cuma 480 ribu ton.

Padahal, kebutuhan beras per bulan di tanah air mencapai 2,7 juta ton. Minimnya cadangan beras pada akhirnya menimbulkan krisis.

Infrastruktur Pengairan RI Tak Seperti India dan China

raja ciptaan

Borong Baju Anak di Transmart Full Day Sale, Ada Diskon 50%+20%******

Bunda yang sedang bingung cari baju anak, jangan sampai lewatkan diskon dan ragam promo di Transmart Full Day Sale bertajuk September Ceria.

Transmart kasih diskon gede 50 persen plus tambahan 20 persen buat produk children's apparel, baju anak yang modis dan kekinian.

Lihat Juga : Besok Transmart Full Day Sale! Aneka Kebutuhan Rumah Murah Meriah

• Kid Icon, diskon 50 persen.
• California Kidz, harga mulai Rp50 ribu.
• ODaiba, diskon 50 persen + 40 persen.

Selain produk fesyen anak di atas, ada juga bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, mainan anak, furnitur, sampai sepeda listrik yang didiskon.

Bunda bisa dapatkan tambahan diskon 20 persen pakai Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah supaya bikin hemat kantong.

CaranyadownloadAllo Bank di Google Play Store atau App Store, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime supaya bisa mengajukan Allo Pay Later.

Selain pakai Allo Paylater, Bunda bisa belanja sekarang bayar belakangan dengan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Kapan lagi belanja banyak diskonnya kalau enggak di Transmart Full Day Sale. Mumpung masih ada waktu, segera ke gerai Transmart terdekat!

Rasul Carmen

Pemerintah Tawarkan 35 Proyek BUMN Rp335 T ke Investor******

Pemerintah akan menawarkan 35 proyek BUMN senilai US miliar atau setara dengan Rp335 triliun (asumsi kurs Rp15.270 per dolar AS) kepada para investor dalam business matching ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF), Rabu (6/9/2023) di Hotel Mulia, Jakarta.

Wakil Menteri BUMN Rosan Roeslani mengatakan selain 35 proyek milik BUMN, dalam forum tersebut juga ditawarkan empat proyek di Bappenas.

"Nah kami memperkirakan dari business matching ini akan terjadi potensi kerja sama senilai US miliar, yang terdiri dari BUMN itu sendiri 35 proyek US miliar, kemudian dari Bappenas itu 4 proyek nilainya US miliar, dan dari proyek yang datang dari lima negara yaitu Filipina, Thailand, Malaysia, Myanmar, dan Brunei Darussalam itu nilainya US0 juta dolar," katanya dalam konferensi pers di JCC, dikutip Rabu (6/9).

Berikut rinciannya:

- PT Hotel Indonesia dengan proyek Special Economic Zone Sanur
- PT Bio Farma (Persero) dengan proyek Application and Platform Development Medbiz, Medtrack,Modiverse (Medevo, Medwell) and Q100+ Platform
- PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dengan proyek Strategic Partnership for Bakauheni Harbour City
- PT Angkasa Pura I dengan proyek Strategic Partnership for Airport Management (Yogyakarta)
- PT Angkasa Pura I, Angkasa Pura II dan InJourney dengan proyek Opportunity in Aviation Sector
- PT Jasamarga Balikpapan Samarinda dengan proyek Investment Opportunity in Balikpapan- Samarinda Toll Road
- PT Jasamarga Bali Tol dengan proyek Opportunity in Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa Toll Road
- PT Jasamarga Japek Setatan dengan proyek Investment Opportunity in Jakarta-Cikampek Il Selatan
- PT Jasa Marga (Persero) Tbk dengan proyek Construction and Operating of Yogyakarta-Bawen Toll Road
- PT Krakatau Sarana Infrastruktur dengan proyek Krakatau Urban Valley (KUV)
- PT industri Baterai Indonesia Battery Asset Management System
- PT Pelabuhan Indonesia (Persero) dengan proyek Kijing Terminal Development, Makassar New Port Development, Bali Maritime Tourism Gub, dan Kalibaru Terminal Development
- PT Patra Jasa Patra Surabaya dengan proyek Hotel and Landed House Development dan Patra Banua Balikpapan Hotel
- PT Pertamina Hulu Energi dengan proyek Exploration Joint Study Opportunities dan CCS/CCUS Joint Study or Joint Investment Opportunity
- PT Pertamina International Shipping dengan proyek Jakarta Integrated Green Terminal (HorizonX)
- PT Pertamina Patra Niaga dengan proyek Integrated Terminal Tapanuli Tengah, dan Dumai-Siak Pipeline Project
- PT Pertamina Power Indonesia dengan proyek Green Hydrogen Production, dan Nature based Solution
- PT PLN (Persero) dengan proyek Green Hydrogen Project - PLN-Pupuk Indonesia-ACWA
- PT Danareksa dengan proyek Indonesia Water Fund (IWF)
- PT Pupuk Indonesia (Persero) dengan proyek Blue Ammonia, Methanol, and Amurea Plant Development in Yamdena lsland with INPEX as partner, lalu Blue Ammonia Development in Aceh with Mitsui Partner, kemudian Hybrid Green Ammona in PKG & PKC with ACWA Power and PLN as partner, dan Green Industry Cluster Development in SEZ Arun Lhoksemawe Aceh.
- PT Waskita Toll Road dengan proyek Investment Opportunity in Pemalang-Batang Toll Road

Lihat Juga : Elon Musk Akan Kunjungi Indonesia untuk Bahas Proyek Satelit Starlink

Sementara proyek dari Bappenas adalah:

- Drinking Water Supply System (SPAM) Juanda (Jatiluhur II)
- Demak Tuban Toll Road
- Tuban Gresik Toll Road
- Gedebage-Tasikmalaya-Ciamis Toll Road

[Gambas:Video CNN]