mendaftar togel lewat hp 944Jutaan kata 886189Orang-orang telah membaca serialisasi
《macam macam game slot》
Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat******
Asosiasi Gula Indonesia (AGI) tak masalah dengan rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menaikkan harga gula kisaran Rp14.500 per kg hingga Rp15.500 per kg di tingkat konsumen.
Sekretaris Eksekutif AGI Dwi Purnomo mengatakan rencana kenaikan itu dianggap wajar karena biaya produksi, khususnya dari sisi pupuk, yang meningkat.
"Harga pokok penjualan (HPP) wajar naik karena kenaikan biaya produksi khususnya pupuk. Otomatis, harga acuan penjualan (HAP) juga mengikuti karena ada biaya distribusi dari HPP ke HAP," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/6).
Rencana kenaikan harga gula akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan).
"Diskusi dengan petani angkanya Rp12 ribu sampai Rp12.500 pabrik gula beli (dari petani). Di hilirnya Rp14.500 sampai Rp15.500," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR, Selasa (13/6).
"Begitu rakortas ajukan ke pak presiden. Terus diundangkan," lanjutnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan HPP dan HAP gula diatur kembali karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional. Maka dari itu harga di tingkat nasional juga ikut naik.
[Gambas:Video CNN]
Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Zulkifli Hasan: Saya Deg******
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku deg-degan dengan pergerakan harga barang pokokpada tahun ini.
Pasalnya, harga bahan pokok sudah naik. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) memang sejumlah harga bahan pokok naik.
Kenaikan salah satunya terjadi pada bawang putih. Tercatat harga bawang putih yang pada awal tahun lalu hanya Rp29 ribu per kg, terus merangkak naik hingga pada pertengahan Juni ini harga rata-rata nasional mencapai Rp39.450.
"Tahun ini saya deg-degan ada El Nino dan harga bahan pokok sudah mulai naik, saya khawatir," kata Zulkifli seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (16/6).
Ia berjanji meski saat ini memasuki tahun politik, akan tetap fokus mengemban pekerjaannya sebagai menteri perdagangan dan membantu Presiden dalam mengurusi perdagangan Indonesia, termasuk menjaga agar harga bahan pokok bisa terjangkau oleh masyarakat.
"Tahun ini sudah masuk tahun politik, tentu saya tetap akan fokus menjalankan tugas sebagai Mendag, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Label:otbola、pinjaman kredivo 3 juta、erek66
Terkait:lemacau slot、slot old、erek erek salon、kembarbola、alexabet88 situs slot resmi、taiwam、bonus new member 100 persen、daftar judi slot gacor、macam2 slot、keris123
bab terbaru:ratu188(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Otorita Ibu Kota Negara (OIKN) Nusantara menerima 223 surat yang menyatakan minat berinvestasi atau letter of intent(LOI) dari para pengusaha di dalam maupun luar negeri. Untukinvestasi asing, pengusaha asal Jepangyang terbanyak mengirim LOI.
Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono merinci dari total 223 LOI yang telah diterima, 26 di antaranya berasal dari Jepang.
Lalu ada Singapura sebanyak 22, Malaysia 16, China 15, Amerika Serikat 9, Perancis 4, dan Inggris 3, Korea Selatan 2, dan Uni Emirat Arab (UAE) 2.
Sementara dari dalam negeri, ada 106 pengusaha yang menyampaikan minat investasi di IKN.
Yang terbaru, IKN kedatangan sekitar puluhan pengusaha Perancis kemarin (12/6). Kepala OIKN) Bambang Susantono mengatakan kunjungan ini merupakan yang pertama kali dilakukan oleh para calon investor asal Eropa. Totalnya, ada sekitar 20 pengusaha yang turun ke lapangan.
"Pada pagi hari ini saya menjadi tuan rumah dari rombongan perusahaan-perusahaan, pebisnis dari Prancis. Ini tahap pertama dari engagement ataupun interest dari pebisnis di Prancis (untuk berinvestasi di IKN), sekitar 20-an pengusaha-pengusaha ingin melihat langsung di lapangan," kata Bambang dikutip Detik, Selasa (13/6).
Lihat Juga :![]() |
Ia menegaskan agenda kali ini bukan sekadar kunjungan, tetapi akan direalisasikan ke dalam bentuk investasi. Rombongan Perancis ini berasal dari berbagai sektor industri mulai dari energi, teknologi kota cerdas, material ramah lingkungan, dan lainnya.
"Saya kira mereka dari semua sisi, tidak hanya investasi dalam rangka menjadi investor tetapi juga menjadi pelaku bisnis," ujarnya.
Adapun lokasi yang dikunjungi pada kesempatan tersebut ialah lokasi lahan campuran (mixed-use) untuk perdagangan dan jasa. Lokasi ini nantinya akan dibangun pusat perbelanjaan yang cukup besar di tahun 2024.
Saat kunjungan kemarin, pengusaha Perancis juga menyampaikan LOI. Penyerahan LOI ini menjadi yang keempat yang diserahkan Prancis, dari total 223 LOI yang telah diterima OIKN.
"Tadi saya menerimaletter of intentdari perusahaan energi. Jadi dari total dari 20 perusahaan ini, kita sudah menerima 4letter of intent.Ke depannya kita berharap negara-negara Eropa lain juga berminat," ujar Agung Wicaksono.
Agung mengungkapkan sudah banyak minat dari para pimpinan perusahaan Prancis yang menanyakan terkait berbagai insentif dan kemudahan berinvestasi di IKN.
"Mereka minta informasi dokumen-dokumennya dan dengan itu mereka bisa menyiapkan proposal mereka, setelah itu bergulir terus, mereka akan menghitung angka-angkanya, rencana bisnisnya, studi kelayakannya, setelah itu mudah untuk negosiasi dan kemudian menghasilkan investasi," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/sfr)Indonesiauntuk pertama kalinya mengekspor nikel sulfat.
Ekspor dilakukan dari pabrik pertama dan bahkan terbesar di dunia, PT Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) melalui entitas asosiasinya, PT Halmahera Persada Lygend (PT HPL), selaku produsen nikel sulfat pada Jumat (16/6).
Dalam ekspor ini, PT HPL mengapalkan sebanyak 5.584 ton nikel sulfat yang dikemas dalam 290 kontainer ke salah satu mitra bisnis NCKL di China.
Ia mengatakan nikel sulfat yang diekspor ini merupakan hasil pemurnian di Pulau Obi, Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Ini akan digunakan dalam produksi baterai lithium dengan kandungan nikel yang tinggi.
Ia yakin di masa mendatang penggunaan baterai litium jenis ini akan terus meningkat, terutama dalam industri kendaraan listrik.
Direktur Utama NCKL Roy A. Arfandy menyatakan total pengiriman produk nikel sulfat ditargetkan mencapai 240 ribu ton dalam setahun, sesuai dengan kapasitas produksi pabrik. Perusahaan juga sedang dalam tahap uji coba produksi kobalt sulfat.
"Ke depan, perusahaan akan berusaha mengirimkan kurang lebih sebanyak empat kapal untuk memenuhi target permintaan produksi nikel sulfat tersebut," kata Roy.
Roy pun menyampaikan apresiasi atas pencapaian pengiriman perdana nikel sulfat ini.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau sekaligus memanen bawang merah di kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional, Kabupaten Solok, Sumatra Barat.
"Saya gembira dan menyambut baik tanam dan panen raya bawang merah di Kabupaten Solok ini sebagai perwujudan keberhasilan petani," kata Syahrul dalam keterangan resmi, Rabu (14/6), dikutip dari detikfinance.
Syahrul mengatakan panen tersebut memberikan harapan besar bagi ketersediaan dan kecukupan bawang merah Indonesia yang langka terutama di hari-hari besar.
Menurutnya, pengembangan bawang merah yang baik perlu didukung dengan ketersediaan benih dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, dan mutu yang baik.
"Dan upaya perlindungan tanaman melalui gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara ramah lingkungan menjadi peran penting dari awal penanaman untuk meningkatkan produktivitas dan upaya usaha tani yang aman konsumsi dan berkelanjutan," ujarnya.
Kegiatan panen bawang merah yang dilakukan Syahrul tersebut berlangsung di tengah penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Lihat Juga :![]() |
"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.
"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," katanya.
Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.
"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.
[Gambas:Video CNN]
Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.
Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.
"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.
"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.
Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.
Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.
Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.
"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.
Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.
Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.
"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.
(rir/rir)Asosiasi Gula Indonesia (AGI) tak masalah dengan rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menaikkan harga gula kisaran Rp14.500 per kg hingga Rp15.500 per kg di tingkat konsumen.
Sekretaris Eksekutif AGI Dwi Purnomo mengatakan rencana kenaikan itu dianggap wajar karena biaya produksi, khususnya dari sisi pupuk, yang meningkat.
"Harga pokok penjualan (HPP) wajar naik karena kenaikan biaya produksi khususnya pupuk. Otomatis, harga acuan penjualan (HAP) juga mengikuti karena ada biaya distribusi dari HPP ke HAP," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/6).
Rencana kenaikan harga gula akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan).
"Diskusi dengan petani angkanya Rp12 ribu sampai Rp12.500 pabrik gula beli (dari petani). Di hilirnya Rp14.500 sampai Rp15.500," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR, Selasa (13/6).
"Begitu rakortas ajukan ke pak presiden. Terus diundangkan," lanjutnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan HPP dan HAP gula diatur kembali karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional. Maka dari itu harga di tingkat nasional juga ikut naik.
[Gambas:Video CNN]
Neraca dagang Indonesia masih mengalami surplus sampai saat ini atau 37 bulan secara berturut-turut sejak Mei 2020. Namun, dibalik itu neraca perdaganganRI mengalami defisit denganChina.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh Edy Mahmud mengatakan Indonesia mengalami defisit dagang dengan tiga negara pada Mei 2023, yang terbesar dengan China.
"Kita defisit dagang dengan China, Australia dan Thailand, tertinggi dengan China ini capai US,17 miliar," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).
Komoditas penyumbang defisit antara lain mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya US,3 miliar, mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US,2 miliar, serta plastik dan barang dari plastik senilai US7,4 juta.
Tekor dagang terbesar kedua ke Australia sebesar US5,7 juta, yang disebabkan oleh impor US6,8 juta sementara ekspor sebesar US1,1 juta. Komoditas penyumbang defisit adalah bahan bakar mineral, serealia, biji logam, terak, dan abu.
Dengan Thailand, Indonesia juga defisit sebesar US1,1 juta. Komoditas penyumbangnya adalah gula dan kembang gula, plastik dan barang dari plastik, kendaraan dan bagiannya.
Secara total, impor Indonesia pada Mei 2023 memang meningkat tajam 38,65 persen menjadi US,28 miliar, dibandingkan April 2023 sebesar US,35 miliar.
Komoditas pendorong kenaikan impor tertinggi adalah mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84), mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85), kendaraan dan bagiannya (HS 87), besi dan baja (HS 72), serta plastik dan barang dari plastik (HS 39).
[Gambas:Video CNN]
(ldy/pta)《macam macam game slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,cara menghasilkan uang banyak dalam waktu singkatHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《macam macam game slot》bab terbaru。