ovo88

bandar369 159Jutaan kata 848326Orang-orang telah membaca serialisasi

《ovo88》

JPU: SYL usir eks Sekjen Kementan karena tak patuhi perintah pemerasan******

Jakarta (ANTARA) - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) sempat mengusir mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Momon Rusmono turun dari mobil karena tidak mematuhi perintah melakukan pemerasan.

JPU KPK Masmudi menyampaikan pengusiran itu dilakukan di tengah perjalanan kunjungan kerja ke Pandeglang, Banten, pada Januari 2020 saat Momon sedang mendampingi SYL.

"SYL meminta Momon untuk pindah mobil karena Momon tidak dapat memenuhi kepentingan terdakwa, yang mana selanjutnya Momon turun dan pindah mobil," ujar Masmudi saat pembacaan dakwaan SYL dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: SYL alirkan uang Rp40,1 juta hasil pemerasan ke Partai NasDem

Selanjutnya pada Februari 2020, bertempat di ruang kerja Menteri Pertanian, lanjut Masmudi, SYL melalui Panji Harjanto selaku ajudannya memanggil Momon. SYL menyampaikan jika Momon tidak sejalan dengan keinginannya, Momon dipersilakan mengundurkan diri.

Keesokan harinya, Direktur Jenderal Perkebunan Kementan tahun 2020 Kasdi Subagyono menyampaikan kepada Momon bahwa atas arahan SYL, Momon tidak perlu mendampingi dan ikut kunjungan kerja bersama SYL, kecuali atas perintah SYL.

"Disampaikan juga oleh Kasdi kalau SYL ke timur, Pak Momon ke barat atau diam di kantor saja," katanya.

Baca juga: KPK panggil Hanan Supangkat sebagai saksi kasus TPPU SYL

Dengan demikian, Masmudi menambahkan sejak saat itu tugas Momon sebagai Sekjen Kementan dalam mendampingi SYL selaku Mentan diambil alih oleh Kasdi selaku orang yang lebih dipercaya oleh SYL.

Kemudian pada Mei 2021, Kasdi dipromosikan oleh SYL menjadi Sekjen Kementan menggantikan Momon. Setelah menjabat Sekjen Kementan, Kasdi meneruskan perintah SYL melakukan pengumpulan uang dari para pejabat eselon I Kementan untuk pembayaran serta kepentingan SYL dan keluarganya.

Atas perintah SYL tersebut, para pejabat eselon I di lingkungan Kementan dengan terpaksa memenuhi permintaan SYL karena khawatir pimpinannya itu marah, takut dipindahtugaskan, demosi jabatan, atau diberhentikan.

Baca juga: SYL minta penangguhan penahanan karena sakit paru-paru

Dalam kasus ini, SYL didakwa JPU KPK melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2023. Pengumpulan uang secara paksa tersebut diduga dilakukan sejak awal SYL menjabat sebagai Mentan pada awal 2020.

Pemerasan di lingkungan Kementan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 dan Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan tahun 2023. Untuk itu, ketiganya didakwa secara bersamaan.

Baca juga: SYL didakwa lakukan pemerasan dan terima gratifikasi Rp44,5 miliar
Baca juga: Syahrul Yasin Limpo ajukan keberatan atas dakwaan JPU KPK

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Bawaslu: KPU tak lakukan PSU sesuai rekomendasi******

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI tidak menindaklanjuti keseluruhan rekomendasi terkait pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), dan pemungutan suara lanjutan (PSL).

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Rabu, KPU hanya menjalankan rekomendasi itu di 1.521 tempat pemungutan suara (TPS). Padahal, Bawaslu mengeluarkan sebanyak 1.692 rekomendasi pemungutan dengan rincian 890 PSU, 146 PSL, dan 666 PSS.

Diketahui, KPU melaksanakan PSU rekomendasi PSU di 729 TPS (82 persen) dan tidak melaksanakan di 84 TPS (9 persen).

"Tidak dapat dilaksanakannya PSU berdasarkan kajian KPU tidak memungkinkan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan (impossibility of performance) dan/atau rekomendasi dilaksanakan menjelang 10 hari setelah pemungutan suara sehingga tidak cukup waktu bagi KPU untuk menyiapkan logistik PSU," kata Lolly.

Kemudian, terhadap 136 rekomendasi PSL, KPU melaksanakan PSL di 135 TPS (99 persen) dan tidak melaksanakan di 1 TPS (satu persen).

Menurutnya, tidak dapat dilaksanakannya PSL berdasarkan kajian Bawaslu adalah karena KPU tidak memungkinkan menyelenggarakan PSL sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, untuk 666 rekomendasi PSS, KPU melaksanakan PSS di 657 TPS (99 persen) dan tidak dapat melaksanakan PSS di 9 TPS (satu persen).

PSS tidak dapat dilakukan di 9 TPS di Kabupaten Waropen, Provinsi Papua karena adanya konflik antar masyarakat yang hendak membagi surat suara antar caleg.

Dalam pembagian itu tidak ada titik temu dan saat ini sedang proses dalam penelusuran.

Selain itu, terdapat 77 rekomendasi PSU yang tidak ditindaklanjuti karena tidak mendapat surat balasan yang terjadi di 4 Provinsi, yakni:

Sulawesi tengah (Banggai Kepulauan 1, Donggala 2), Jawa Barat 3 (Kota Bekasi 3), Maluku 23 (Kota Ambon 3, Seram Bagian Barat 19, Maluku Tengah 1), dan Papua 48 (Kabupaten Jayapura).

"Terhadap hal ini, Bawaslu melakukan tindaklanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai ketentuan yang berlaku," pungkas Lolly.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Parlemen Pakistan akan pilih perdana Menteri pada 3 Maret******

Karachi, Pakistan (ANTARA) - Parlemen Pakistan pada 3 Maret akan memilih perdana menteri baru untuk masa jabatan lima tahun, menurut jadwal yang dikeluarkan sekretariat Majelis Nasional pada Kamis.

Dokumen nominasi untuk pemilihan perdana menteri akan diterima pada Sabtu (2/3), sedangkan pemungutan suara akan diadakan pada Minggu di Gedung Parlemen di Islamabad.

Koalisi yang dipimpin Liga Muslim Pakistan-Nawaz (PML-N) telah memilih Shehbaz Sharif, mantan perdana menteri dan ketua PML-N, sebagai kandidat untuk jabatan yang didambakan itu untuk masa jabatan kedua.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) yang merupakan partai Imran Khan, mantan perdana menteri yang dipenjara, telah mengajukan ketua penyelenggaranya Omar Ayub Khan sebagai kandidat untuk jabatan tersebut.

Seorang kandidat membutuhkan 169 suara dari 336 anggota parlemen untuk dapat terpilih menjadi perdana menteri.

PML-N bersama para sekutunya, termasuk Partai Rakyat Pakistan yang berhaluan kiri-tengah, mengaku telah mendapat dukungan lebih dari 200 anggota parlemen.

Meskipun kandidat independen yang didukung PTI pimpinan Imran Khan memenangkan anggota parlemen terbanyak dengan 93 suara pada pemilu 8 Februari, partai itu tidak dapat membentuk koalisi dengan partai lain untuk mencapai suara mayoritas.

Sidang perdana Majelis Nasional yang baru terpilih dibuka pada Kamis untuk melaksanakan pengambilan sumpah para anggota parlemen.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Pakistan umumkan hasil akhir pemilu 2024

Baca juga: Eks-PM Pakistan Imran Khan manfaatkan AI untuk klaim kemenangan pemilu

Ledakan hantam aksi unjuk rasa politik di Pakistan, 5 orang tewas

Penerjemah: Yoanita Hastryka Djohan
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Label：cara beli iphone pakai kredivo、akun bagus slot、wajikslot

Terkait：pinjol dengan tenor panjang、situs gacor hari ini maxwin、glslot、slot terkenal、pinjaman pulsa online langsung cair 2021、rumah judi slot、mengatasi pinjol ilegal、proses verifikasi kredivo、slot tergacor di dunia、akun resmi slot gacor

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：rtp cukong88（2024-07-12）

Perbarui waktu：2024-07-12

Daftar bab terbaru

rtp cnnslot

gitartogel

data paito xiamen lottery

limit kredivo 10 juta

voucher google play shopee

FantasiBacaan TerkaitMore+

Legenda manusia pertama

usaha cepat menghasilkan uang

BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini hujan sedang hingga lebat disertai petir pada Jumat, bagi sebagian besar wilayah di Indonesia, antara lain Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Jawa Timur.

Selain itu, peringatan yang sama diberikan bagi Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, NTT, Papua, Papua Barat, Riau, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara.

Hujan lebat diprakirakan mengguyur Kalimantan Timur serta Lampung.

Hujan juga diprakirakan turun dengan intensitas berbeda-beda pada siang hari di sejumlah kota di Indonesia, seperti hujan lebat di Bandung, Bandar Lampung, dan hujan petir di Jambi dan Bengkulu.

Hujan ringan diprakirakan turun pada siang hari di Serang, Gorontalo, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Palangkaraya, Pangkal Pinang, Tanjung Pinang, Ambon, Ternate, Jayapura, Mamuju, Manado, dan Palembang.

Surabaya diprakirakan diguyur hujan yang disertai petir pada malam dan dini hari, Bengkulu akan diguyur hujan disertai petir pada siang, dan hujan lebat pada malam.

Baca juga: Jakarta diperkirakan hujan ringan hingga Jumat siang

Diprakirakan di sejumlah kota, yaitu Manokwari dan Pekanbaru, Kendari, berawan pada siang, malam, dan dini hari.

DI DKI Jakarta, seluruh kota akan diguyur hujan ringan pada pagi hari, kecuali Kepulauan Seribu. Akan tetapi, Kepulauan Seribu berisiko hujan petir pada dini hari, sedangkan pada malam hari, kota-kota di Jakarta akan diliputi awan tebal, kecuali Jakarta Timur yang berisiko hujan sedang.

Pada dini hari, hujan ringan akan turun di kota-kota DKI Jakarta, kecuali Kepulauan Seribu yang bakal disertai hujan petir.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Guswanto di Jakarta, Jumat, mengatakan bahwa kondisi cuaca yang bakal melanda Ibu Kota dipicu oleh beberapa fenomena atmosfer; seperti masih aktivitas gelombang Rossby Ekuatorial di selatan Pulau Jawa bagian barat dalam periode tersebut.

Bahkan terbaru, kata dia, ditemukan adanya aktivitas Madden Jullian Oscillation (MJO) yang akan masuk wilayah Indonesia dari bagian barat kemudian bergerak ke timur jadi memicu peningkatan potensi dampak bencana di Jakarta dan daerah sekitarnya.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap peningkatan curah hujan yang berpotensi terjadi dalam seminggu ke depan dengan terus memperbarui informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dari BMKG.

Baca juga: BMKG: Waspada air laut pasang hingga 2,7 meter di Kaltim 1-10 Maret
Baca juga: BMKG: Waspada potensi hujan lebat di Kalteng hingga 5 Maret 2024
Baca juga: BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

bibit88

BPIP tengah kaji keselarasan aturan hukum dengan nilai Pancasila******

Jakarta (ANTARA) - Dewan Pakar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Darmansjah Djumala mengatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji keselarasan aturan hukum dan perundang-undangan dengan nilai-nilai Pancasila.

"Saat ini BPIP bekerja sama dengan berbagai universitas dan para ahli sedang mengidentifikasi aturan hukum dan perundang-undangan, baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Djumala dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Baca juga: PP Perti sambut baik Ba'asyir tegaskan keselarasan agama-Pancasila

Menurut Djumala, hal tersebut sesuai dengan salah satu tugas BPIP, yakni mengkaji keselarasan kebijakan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk aturan hukum dan perundang-undangan yang mengatur kehidupan politik, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Sementara itu, Djumala menyebutkan saat ini ada beberapa peraturan daerah (perda) yang tidak selaras dengan nilai Pancasila. Misalnya, lanjut dia, perda yang bersifat diskriminatif berbasis SARA.

Baca juga: Kemendagri sebut inovasi harus sesuai dengan nilai Pancasila

Djumala mengatakan bahwa perda yang diskriminatif tersebut bila tidak disikapi secara bijak, maka dapat mengganggu harmoni sosial di masyarakat.

"Pendekatan dari bawah dengan melibatkan pengampu kepentingan diharapkan dapat menghindari perda yang bias SARA, ekonomi, politik dan gender," tuturnya.

Baca juga: BPIP-Pemkab OKI menguatkan nilai-nilai Pancasila pada narapidana

Djumala mencontohkan bahwa saat ini masih terdapat kebijakan publik yang bias gender. Misalnya, kata dia, terkait ukuran toilet wanita dan pria yang dibuat sama besar.

Padahal, lanjut dia, wanita membutuhkan waktu lebih lama di toilet, sehingga memaksa mereka harus antre lebih lama dari pria.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

“Membiarkan wanita berlama-lama antre di toilet merupakan tindakan yang tidak selaras dengan Pancasila, tidak manusiawi, tidak sesuai dengan sila ke-2 'kemanusiaan yang adil dan beradab.' Perlu dipikirkan, ada perda yang mengharuskan pengusaha mal untuk menyediakan toilet wanita lebih banyak dan lebih besar dari toilet pria," kata Djumala.

Oleh sebab itu, dia menggarisbawahi perlunya kajian akademik dan diskusi publik yang mengkaji keselarasan perda, regulasi, hukum dan perundang-undangan dengan Pancasila.

Baca juga: Mahasiswa Unja kenalkan nilai Pancasila pada Suku Anak Dalam di Jambi
Baca juga: Jambore Ibu Pertiwi dorong siswa terapkan nilai Pancasila

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

website main slot

Adele undur jadwal konser di Las Vegas karena masalah kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Adele mengundur agenda serangkaian konsernya di Las Vegas, Amerika Serikat yang semula dijadwalkan bulan Maret atas perintah dokter karena masalah kesehatan yang tengah dialaminya.

“Saya sakit begitu parah hingga harus beristirahat, saya belum mendapatkan kesempatan untuk kembali sehat sebelum pertunjukan dilanjutkan, dan sekarang saya sakit lagi, dan sayangnya itu semua berdampak pada suara saya. Dan atas perintah dokter, saya tidak punya pilihan lain selain beristirahat total,” tulis Adele di Instagram-nya, Rabu.

Pelantun “Easy On Me” itu menyatakan bahwa pertunjukan selama lima akhir pekan mendatang akan dipindahkan ke tanggal lain.

Baca juga: Adele sakit punggung saat tampil di malam tahun baru

Adele pun menuliskan tanggal-tanggal konser yang terdampak, yakni 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, dan 30 Maret 2024.

"Kami sedang menyusun detailnya dan kalian akan segera mendapatkan informasinya,” ujarnya.

Pemenang Grammy ini juga meminta maaf atas situasi tersebut. Ia juga mengungkapkan rasa cintanya kepada para penggemarnya yang mungkin kecewa atas keputusan tersebut.

"Aku mencintaimu, aku akan sangat merindukanmu dan aku minta maaf atas ketidaknyamanan ini,” Adele menambahkan.

Baca juga: Adele bahas tragedi kapal Titan OceanGate pada konsernya di Las Vegas

Ini bukan pertama kalinya Adele harus menunda rangkaian konser residensinya di Las Vegas. Pada Januari 2022 lalu, wanita berusia 35 tahun tersebut telah menunda pertunjukan di Las Vegas tanpa batas waktu terkait dengan COVID-19.

Residensi dijadwalkan akan dimulai pada 21 Januari 2022 di Colosseum of Las Vegas Caesars Palace Hotel. Akan tetapi, Adele mengumumkan bahwa semua tanggal akan dijadwalkan ulang.

"Saya sangat menyesal, tetapi pertunjukan saya belum siap. Kami telah mencoba sepenuhnya segala yang kami bisa untuk menyatukannya tepat waktu dan membuatnya cukup baik untuk Anda, tetapi kami benar-benar dihancurkan oleh keterlambatan pengiriman dan COVID-19,” kata dia waktu itu.

Baca juga: Adele ungkap telah berhenti konsumsi alkohol

Dosa Lumen

pinjaman dana slot

OJK terbitkan aturan untuk penguatan sistem jasa keuangan syariah******

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) untuk pengembangan sistem jasa keuangan syariah.

Aturan tersebut berlaku mulai 16 Februari 2024.

“Aturan itu merupakan tindak lanjut Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang mengatur wewenang dewan pengawas syariah (DPS), fungsi manajemen risiko syariah, audit internal syariah, dan kaji ulang eksternal terhadap penerapan tata kelola syariah,” kata Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Mirza Adityaswara saat konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner (RDK) Bulan Februari 2024 di Jakarta, Senin.

Mirza menambahkan OJK akan terus mengawal spin offUUS.

Menurut dia, terdapat 32 UUS dari 42 UUS yang berencana melanjutkan bisnis asurasi reasuransi syariah. Sementara 10 UUS lainnya memutuskan untuk tidak melanjutkan.

Adapun jumlah UUS yang berencana melakukan spin offterdata sebanyak 5 UUS pada 2024, 15 UUS pada 2025, dan 12 UUS pada 2026.

OJK berharap industri asuransi dapat mempersiapkan diri untuk melaksanakan spin offagar proses peralihan dapat dilaksanakan paling lambat tahun 2026.

Di samping mengenai UUS, OJK juga akan terus berupaya mengurangi gap literasi dan inklusi antara keuangan syariah dengan keuangan konvensional.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan OJK telah menyiapkan beberapa arah dan prioritas kebijakan salah satunya termasuk akselerasi dan kolaborasi program edukasi keuangan syariah.

Selain itu, OJK juga berfokus pada pengembangan modal inklusi dan akses keuangan syariah, penguatan infrastruktur dan literasi keuangan syariah, serta dukungan dan aliansi strategis literasi dan inklusi keuangan syariah dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah, imbuh Friderica, OJK juga memiliki sejumlah program salah satunya termasuk pembentukan kelompok kerja literasi dan inklusi keuangan syariah yang melibatkan berbagai perwakilan dari pemangku kepentingan di bidang terkait.

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

slot paling terkenal

Bupati: Kegiatan belajar di sekolah terdampak banjir kembali aktif******

Demak (ANTARA) - Bupati Demak Esiti'anah memastikan bahwa semua sekolah di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang sebelumnya terdampak banjir kini sudah kembali melaksanakan proses belajar mengajar.

"Agar siswa bisa kembali masuk sekolah, Pemkab Demak juga berupaya melakukan percepatan pembersihan sekolah-sekolah yang terdampak banjir," ujarnya ditemui usai menerima bantuan perlengkapan sekolah, sembako, dan kompor dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara bersama Dharma Wanita Persatuan Dirjen Perhubungan Udara dan kantor UPBU Dewadaru di Posko Terpadu Penanganan Darurat Bencana Banjir Demak, Senin.

Setelah puluhan sekolah yang sebelumnya terdampak banjir dibersihkan, kata dia, kini sudah aktif kembali menggelar proses belajar mengajar.

Bahkan, kata Eisti'anah, ketika para siswa yang rumahnya terdampak banjir pun dibuatkan sekolah darurat di tempat-tempat pengungsian.

Adanya sekolah darurat tersebut bertujuan untuk menghindari anak tertekan karena tertinggal pelajaran dengan siswa lain yang tidak kebanjiran.

Baca juga: BNPB buka pendaftaran rekonstruksi rumah terdampak bencana alam

Baca juga: Operasi pemulihan lingkungan pascabanjir Jateng efektif hingga Maret

Berdasarkan data di Posko Bencana Demak pada 27 Februari 2024 jumlah sekolah yang terdampak banjir berjumlah 74 unit. Sedangkan jumlah siswa yang terdampak mencapai 13.417 orang.

Sementara itu, Kepala Kantor UPT Bandara Dewandaru Ariadi Yudiawan mengungkapkan bantuan yang diberikan kepada warga Demak yang terdampak banjir meliputi 100 set perlengkapan sekolah, 150 pak sembako, dan 10 set kompor.

"Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban warga terdampak banjir," ujarnya.

Ketua Dharma Wanita Dirjen Perhubungan Udara Solichah Cecep Kurniawan menambahkan bantuan perlengkapan sekolah itu guna membantu siswa yang rumahnya terdampak banjir.

"Tentunya peralatan sekolah mereka juga ikut rusak atau hanyut terbawa banjir, sehingga kami berinisiatif memberinya bantuan peralatan sekolah sekiranya bisa bermanfaat buat mereka," ujarnya.

Termasuk dengan bantuan kompor dan sembako, kata dia, untuk membantu warga yang kompornya rusak sehingga bisa kembali memasak untuk keluarganya.

Baca juga: TNI diterjunkan untuk bersihkan tumpukan sampah pascabanjir di Demak

Baca juga: BNPB mulai fokus pemulihan lingkungan pascabanjir di Demak

malam yang rusak

syarat pinjaman online kredivo

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

《ovo88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，turbo slot 777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《ovo88》bab terbaru。