langkahcurang

Zootopia Masa Depan

link bocoran slot gacor

Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI******

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu yang sudah cukup parah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.

Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.

Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir

Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.

Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya

"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.

Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.

Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.

Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.

"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.

Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

pinjaman online bca tanpa jaminan

Iriana Jokowi******

Kabupaten Bogor (ANTARA) - Ibu Negara Iriana Joko Widodo bersama jajaran istri menteri Kabinet Indonesia Maju mengikuti "Dialog Interaktif Anak" di Alun-Alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, sebelum membuka Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia.

Iriana nampak hadir bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani dan jajaran istri menteri, salah satunya Annisa Pohan yang merupakan istri Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Iriana bersama rombongan disambut anak-anak berseragam SD sejak dari jalan lingkungan menuju Alun-Alun Cirimekar.

Ia tiba di alun-alun sekitar pukul 08.30 WIB kemudian melakukan senam bersama dilanjutkan berinteraksi dengan sekelompok anak-anak SD.

"Ini ibu sama ibu wapres sama ibu-ibu menteri semuanya akan memberikan pertanyaan. Yang sulit apa yang mudah mudah? Mau hadiah apa?," kata Iriana saat memberikan kuis.

Iriana membagikan buku belajar dan hadiah dua unit sepeda kepada anak-anak yang berhasil menjawab pertanyaan.

Kemudian, Iriana bersama Wury Estu Handayani menanam cabai sebagai tanda dimulainya Gertam Cabai Nasional.
Baca juga: Iriana Jokowi canangkan Aksi Gerakan Indonesia Bersih di Bogor
Baca juga: Ibu Negara peringati Hari Kartini di Bogor
Baca juga: Ibu Negara silaturahmi dengan ibu-ibu PKK di Istana Bogor

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Guang Nao Wu Zun

game paling gacor hari ini

BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jabar******

Pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang

Cilacap (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan maupun wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta akibat peningkatan kecepatan angin.

"Berdasarkan pengamatan, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 4-25 knot," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Senin.

Menurut dia, pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang.

Selain itu, kata dia, wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY saat sekarang masih dipengaruhi oleh musim angin barat.

"Oleh karena itu, hari ini (4/3) kami mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di laut selatan Jabar-DIY yang berlaku sampai dengan Rabu (5/3) dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi di wilayah Jateng
Baca juga: Tim PKM UNS ciptakan permainan edukatif mitigasi bencana

Ia mengatakan peringatan dini tersebut dikeluarkan karena tinggi gelombang di laut selatan Jabar-DIY berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter atau masuk kategori tinggi.

Menurut dia, wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi meliputi perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta.

Selanjutnya, Samudra Hindia selatan Sukabumi, Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran, Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Yogyakarta.

Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran.

"Hal itu karena berdasarkan analisis, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kemudian kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang," katanya.

Menurut dia, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko terhadap kapal feri serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal berukuran besar seperti kapal kargo serta kapal pesiar.

Selain itu, lanjut dia, wisatawan maupun masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi tersebut.

"Saat sekarang memang bukan musim liburan, namun biasanya masyarakat di sejumlah daerah memanfaatkan momentum menjelang puasa Ramadhan dengan berwisata bersama keluarga, salah satunya dengan mengunjungi objek wisata pantai," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang berwisata ke pantai diimbau untuk tidak bermain air atau berenang terutama di wilayah pantai yang langsung terhubung dengan laut lepas agar terhindar dari risiko gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: BMKG: Waspadai bencana hidrometeorologi di Jateng akibat cuaca ekstrem


 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Penciptaan tanpa batas

cara kredit kulkas di akulaku

BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi di laut selatan Jabar******

Pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang

Cilacap (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan maupun wisatawan untuk mewaspadai gelombang tinggi yang berpotensi terjadi di laut selatan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta akibat peningkatan kecepatan angin.

"Berdasarkan pengamatan, pola angin di wilayah Indonesia bagian selatan umumnya bergerak dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan berkisar 4-25 knot," kata Kepala Kelompok Teknisi BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap Teguh Wardoyo di Cilacap, Jateng, Senin.

Menurut dia, pola angin yang cenderung searah dengan kecepatan tinggi berpotensi meningkatkan tinggi gelombang.

Selain itu, kata dia, wilayah perairan selatan Jabar hingga DIY maupun Samudra Hindia selatan Jabar-DIY saat sekarang masih dipengaruhi oleh musim angin barat.

"Oleh karena itu, hari ini (4/3) kami mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di laut selatan Jabar-DIY yang berlaku sampai dengan Rabu (5/3) dan akan segera diperbarui jika ada perkembangan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: BMKG memprakirakan cuaca ekstrem masih berpotensi di wilayah Jateng
Baca juga: Tim PKM UNS ciptakan permainan edukatif mitigasi bencana

Ia mengatakan peringatan dini tersebut dikeluarkan karena tinggi gelombang di laut selatan Jabar-DIY berpotensi mencapai kisaran 2,5-4 meter atau masuk kategori tinggi.

Menurut dia, wilayah yang berpotensi terjadi gelombang tinggi meliputi perairan selatan Sukabumi, perairan selatan Cianjur, perairan selatan Garut, perairan selatan Tasikmalaya, perairan selatan Pangandaran, perairan selatan Cilacap, perairan selatan Kebumen, perairan selatan Purworejo, dan perairan selatan Yogyakarta.

Selanjutnya, Samudra Hindia selatan Sukabumi, Samudra Hindia selatan Cianjur, Samudra Hindia selatan Garut, Samudra Hindia selatan Tasikmalaya, Samudra Hindia selatan Pangandaran, Samudra Hindia selatan Cilacap, Samudra Hindia selatan Kebumen, Samudra Hindia selatan Purworejo, dan Samudra Hindia selatan Yogyakarta.

Terkait dengan hal itu, Teguh mengimbau seluruh pengguna jasa kelautan untuk memerhatikan risiko tinggi gelombang terhadap keselamatan pelayaran.

"Hal itu karena berdasarkan analisis, kecepatan angin lebih dari 15 knot dan tinggi gelombang di atas 1,25 meter berisiko terhadap perahu nelayan. Kemudian kecepatan angin lebih dari 16 knot dan tinggi gelombang di atas 1,5 meter berisiko terhadap tongkang," katanya.

Menurut dia, kecepatan angin lebih dari 21 knot dan tinggi gelombang di atas 2,5 meter berisiko terhadap kapal feri serta kecepatan angin lebih dari 27 knot dan tinggi gelombang di atas 4 meter berisiko terhadap kapal berukuran besar seperti kapal kargo serta kapal pesiar.

Selain itu, lanjut dia, wisatawan maupun masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi tersebut.

"Saat sekarang memang bukan musim liburan, namun biasanya masyarakat di sejumlah daerah memanfaatkan momentum menjelang puasa Ramadhan dengan berwisata bersama keluarga, salah satunya dengan mengunjungi objek wisata pantai," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, masyarakat yang berwisata ke pantai diimbau untuk tidak bermain air atau berenang terutama di wilayah pantai yang langsung terhubung dengan laut lepas agar terhindar dari risiko gelombang tinggi yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Baca juga: Operasi modifikasi cuaca di Jateng berlaku efektif tiga hari ke depan
Baca juga: BMKG: Waspadai bencana hidrometeorologi di Jateng akibat cuaca ekstrem


 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Arena Manju

cara mendaftar kredivo

Kemarin, P2G soal makan siang gratis hingga konservasi bunga raflesia******

Jakarta (ANTARA) - Beberapa peristiwa humaniora terjadi di Tanah Air di sepanjang Minggu (3/3). Di antaranya, P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan hingga BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung Berikut rangkuman berita selengkapnya yang masih menarik untuk dibaca. 1. P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) meminta pemerintah agar pelaksanaan program makan siang gratis nantinya tidak menggunakan anggaran pendidikan termasuk dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “P2G tegas menolak jika rencana kebijakan makan siang gratis menggunakan dana BOS,” kata Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Iman menjelaskan program tersebut tidak boleh direalisasikan melalui penggunaan anggaran pos pendidikan lantaran sebagian besar dana BOS selama ini digunakan untuk membayar gaji guru dan tenaga pendidik honorer. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: P2G minta program makan siang gratis tak gunakan anggaran pendidikan 2. Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia Pagi itu, Pulau Lombok mengawali hari dengan suasana pagi yang teramat sejuk setelah semalam penuh diguyur hujan deras untuk pertama kalinya pada bulan Februari. Dengan cuaca yang demikian, wajar bila warga lebih memilih untuk bermalas-malasan di dalam rumah ketimbang menghadapi jalanan yang penuh genangan air dan lumpur. Namun begitu, tidak demikian dengan para warga yang tinggal di sekitar Posyandu Mawar 1, Desa Kerembong, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau NTB. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Merenda asa membebaskan anak dari pneumonia 3. Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengapresiasi upaya pemerintah daerah Kepulauan Riau dalam melindungi dan merevitalisasi bahasa Melayu. "Kemendikbudristek mengapresiasi pemerintah daerah yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat kerja bersama dalam upaya pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Kepulauan Riau," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemdikbudristek Hafidz Muksin dalam keterangan, di Jakarta, Sabtu (2/3). Hafidz Muksin mengatakan pihaknya terus berkomitmen melakukan pelindungan bahasa dan sastra daerah sebagai salah satu program prioritas. Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Kemdikbudristek apresiasi upaya pemda revitalisasi bahasa Melayu 4. Kemenkes: Pandemi COVID-19 momen belajar untuk hadapi virus X Kementerian Kesehatan menyatakan pandemi COVID-19 lalu menjadi pembelajaran bagi Indonesia dalam pembangunan infrastruktur kesehatan agar negara lebih siap menghadapi pandemi-pandemi lain di masa depan. "Virus COVID-19 masih bermutasi, dan WHO sudah mengingatkan ada virus X yang belum diketahui tetapi dapat menyebabkan pandemi. Artinya, kita harus bersiap-siap," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi dalam pernyataan di Jakarta, Minggu. Nadia memberikan respons tersebut terkait 3 tahun peringatan kasus COVID-19 pertama di Indonesia. Diketahui, kasus COVID-19 pertama di Indonesia pada Senin, 2 Maret 2020. Terdapat dua pasien, yaitu seorang perempuan berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun.

Selengkapnya baca di sini

Baca juga: Kemenkes: Pandemi COVID-19 momen belajar untuk hadapi virus X 5. BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) meneliti keragaman genetik bunga Rafflesia patma yang berasal dari lima lokasi yang berada di luar kawasan lindung. Peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobiologi BRIN Yayan Wahyu Kusuma mengatakan Rafflesia patma sebagai kerabat dekat Rafflesia arnoldii merupakan salah satu tumbuhan dilindungi karena keberadaannya di alam sudah langka dan terancam kepunahan. "Sejak 2004, kami telah berhasil meneliti dan menumbuhkan Rafflesia patma beserta tanaman inangnya. Tumbuhan endemik asal Pangandaran itu setidaknya telah mekar lebih dari 16 kali di Kebun Raya Bogor," kata Yayan dalam keterangan di Jakarta, Minggu. Selengkapnya baca di sini

 Baca juga: BRIN kaji upaya konservasi bunga Rafflesia di luar kawasan lindung

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Abadi

slot penghasil dana gratis

KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil dua orang personel TNI untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan tersangka Gubernur Malut nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK).

"Benar, hari ini tim penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Husni Lelean dan Dede Sobari, keduanya anggota TNI selaku ajudan AGK selaku Gubernur Maluku Utara," Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov

Ali mengatakan, KPK telah mengirimkan surat panggilan kepada keduanya, dengan tembusan kepada kepala staf TNI AU dan TNI AD sebagai bentuk sinergi permohonan pemeriksaan saksi.

"Kami tentu berharap kedua saksi tersebut dapat hadir karena keterangannya sangat dibutuhkan agar perkara tersangka AGK dapat selesai dan menjadi jelas serta utuh dugaan perbuatannya," ujarnya.

Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal peran para saksi dalam kasus tersebut maupun informasi apa saja yang akan digali dalam pemeriksaan itu.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Malut.

Baca juga: KPK sita data aliran uang saat geledah rumah Abdul Ghani Kasuba

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: Mendagri ajak tiga kepala daerah ke KPK diskusi pencegahan korupsi

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Malut melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Baca juga: Tiga kepala daerah diminta jadi agen pemberantasan korupsi

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang, yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan di antaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap di hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024