qq88bet

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Ong Seng Beng, Crazy Rich yang Terseret Kasus Korupsi Menhub Singapura******

Menteri Perhubungan (Menhub) Singapura S.Iswaran ditangkap atas dugaan kasus korupsi. Di hari yang sama, pengusaha properti Ong Seng Beng juga diciduk lantaran diduga terlihat dalam kasus rasuah tersebut.

Pada Selasa (11/7) Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) menangkap Iswaran, tapi kemudian bebas dengan jaminan. CPIB juga menangkap Ong Seng Beng. Sama seperti Iswaran, Ong juga dibebaskan.

Perusahaan miliknya, Hotel Properties Ltd (HPL) mengumumkan pada Jumat (14/7) bahwa Ong bebas dengan jaminan sebesar 100 ribu dolar Singapura. Dia pun bakal menyerahkan paspornya setelah kembali ke Singapura.

Setelah berjalan beberapa tahun, dia membentuk perusahaan sendiri, yakni HPL pada 1981. HPL mengakuisisi Kuo International atas hotel dan properti lain. Setahun kemudian, perusahaannya terdaftar di Singapura.

Lihat Juga : TAIPANChoo Chong Ngen Berharta Rp41,8 T Berkat Bisnis Hotel di Singapura

HPL memang berpusat di Singapura tapi properti mereka tersebar di seluruh dunia. Ada pun jenama-jenama di bawah HPL antara lain, Four Seasons, COMO Hotels & Resorts, InterContinental Hotels Group, Six Sense, Marriott International, Hard Rock Hotels, Concorde dan pusat belanja Forum.

Bisnis properti ini tersebar di Singapura, Malaysia, Thailand, Maladewa, Indonesia, Seychelles, Inggris, AS, Vanuatu, Bhutan, Tanzania, Afrika Selatan, Italia dan Sri Lanka.

Sang istri, Christina Ong, menjalankan Como Hotels & Resorts, ritel Club 21 dan jenama Mulberry yang terdaftar di London.

Pasangan ini menduduki peringkat ke-24 orang terkaya di Singapura tahun lalu dan menurut Forbes, mereka punya kekayaan bersih sebesar 1,75 miliar dolar Singapura.

Koleksi skandal

Ini bukan kali pertama Ong terseret masalah hukum. Pada 1996, ia jadi sorotan karena transaksi empat kondominium oleh Menteri Senior Lee Kuan Yew dan putranya Wakil Perdana Menteri Lee Hsien Loong di Nassim Jade dan Scotts 28.

Pada transaksi itu ditemukan diskon yang tidak diminta sebesar 5 persen hingga 12 persen pada unit yang dibeli atas nama mereka. Saat itu disebutkan, diskon diberikan pada pembelian awal.

Masalah sampai pada parlemen, tapi kedua menteri dibebaskan oleh Perdana Menteri Goh Chok Tong.

Kemudian pada 2018, Ong dikaitkan dengan skema Presiden Maladewa Abdulla Yameen untuk menyewakan lusinan pulau dan laguna Maladewa pada pengembang pariwisata, tanpa tender publik.

Ong dilaporkan menawarkan akomodasi mewah pada presiden dan wapres Maladewa, sementara HPL bernegosiasi untuk mendapatkan setidaknya dua pulau.

Meski demikian, kasus demi kasus tidak membuat Ong goyah.

Ia pun dikenal sebagai orang yang memboyong Grand Prix Formula 1 ke Singapura pada 2008. Sebuah torehan sejarah sebab itu adalah balapan malam pertama dalam sejarah F1.

Kompetisi berjalan tiap tahun kecuali saat kasus covid-19 memuncak selama dua tahun. Namun kesepakatan baru diteken sehingga Singapura kembali jadi tuan rumah hingga 2028.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Harga Bawang Putih di Jakarta Naik, Tembus Rp48 Ribu per Kg******

Harga bawang putih di sejumlah pasar di Jakarta Selatan naik hingga menembus level Rp48 ribu per kilogram (kg).

Pantauan CNNIndonesia.com, Jumat (14/7), di Pasar Mampang Prapatan harga bawang putih kupas menyentuh Rp48 ribu per kg. Padahal, komoditas pangan itu sebelumnya hanya dijual seharga Rp40 ribu per kg.

Ian (19), penjual bahan pangan di pasar tersebut mengatakan kenaikan harga bawang putih sudah terjadi sejak sepekan belakangan.

Di sisi lain, harga bawang merah justru turun. Ian mengungkapkan harga bawang merah turun dari Rp40 ribu menjadi Rp36 ribu per kg.

Kenaikan harga juga berlaku pada bawang putih yang belum dikupas alias gelondongan. Pedagang lainnya bernama Mami (67) mengatakan harga bawang putih gelondongan naik dari Rp33 ribu menjadi Rp40 ribu.

Meski harga naik, ia mengaku penjualan tetap normal. Menurut Mami, para pembeli pun mafhum kalau harga sedang tinggi. Sementara, mereka juga butuh, jadi mau tak mau tetap membeli. Apalagi, sambung Mami, harga pangan memang kerap naik turun.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Indonesia

"Makanya itu orang enggak kaget, ada yang turun, ada yang naik," ucapnya.

Hal serupa juga terjadi di Pasar Warung Buncit. Di pasar ini harga bawang putih naik dari Rp35 ribu menjadi Rp45 ribu per kg.

Reka (43), pedagang di pasar tersebut, mengatakan harga bawang sudah tinggi lebih dari satu pekan belakangan.

"Enggak menentu sekarang Rp45 ribu, naik yang kupas, biasanya paling Rp35 ribu," ujarnya.

Reka pun tak tahu mengapa harga bawang putih naik. Seperti para pedagang di Pasar Mampang Prapatan, ia mengaku dari agen harganya sudah tinggi.

Reka mengatakan kenaikan harga bawang putih cukup memukul penjualan. Ia mengklaim penjualan sepi. Karenanya, omzetnya pun turun sekitar 20 persen.

Sementara itu, untuk bawang merah harganya malah turun. Reka menyebut harga bawang merah turun dari Rp50 ribu menjadi Rp35 ribu per kg.

Segendang sepenarian, pedagang lainnya bernama Warni (60) mengatakan harga bawang putih naik dari Rp38 ribu menjadi Rp42 ribu per kg.

Sama seperti para pedagang sebelumnya, ia mengatakan harga bawang sudah tinggi dari agen. Warni mengaku segan untuk menanyakan sebab kenaikan itu.

"Saya belanja di pusatnya itu. Saya enggak mau tanya kenapa naiknya, istilahnya kata pusatnya 'mau beli atau enggak?' Kan malu," jelas Warni.

[Gambas:Video CNN]

badai jenius

Kementan soal Antraks: Pemilik Ternak Wajib Lapor Jika Hewan Sakit******

Kementerian Pertanian (Kementan) mewajibkanpeternakuntuk melapor jika menemukan hewan sakit. Hal ini disampaikan seiring munculnya kasus antraks di Gunungkidul, Yogyakarta.

Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner Syamsul Ma'Arif menjelaskan antraks adalah penyakit bakterial bersifat menular akut pada manusia dan hewan. Virus ini disebabkan oleh bakteri bacillus anthracis yang hidup di tanah.

Bakteri ini dapat menyerang hewan pemakan rumput, seperti sapi, kambing, domba, kuda, dan lainnya serta dapat menular ke manusia.

Ia berharap semua pihak bisa bekerja sama utamanya dalam melaporkan hewan yang sedang sakit.

Sesuai aspek keamanan pangan, ketika hewan sakit harus dilaporkan ke dokter hewan untuk memastikan bahwa penyakit yang tersebut tidak berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang mengkonsumsinya.

Syamsul mengatakan bila dokter mendiagnosa penyakit tersebut adalah antraks, maka hewan tersebut dilarang untuk dipotong dan/atau membuka bangkainya.

"Karena bakteri antraks yang keluar dari tubuh akibat dibukanya bangkai, begitu terpapar udara akan segera membentuk spora, di mana spora tersebut akan dapat bertahan di lingkungan hingga puluhan tahun,"kata Syamsul.

Selanjutnya, spora tersebut akan menginfeksi manusia dan dapat menimbulkan empat tipe penyakit. Adapun empat tipe penyakit itu adalah tipe saluran pencernaan bila masyarakat mengkonsumsi, tipe kulit yang ditunjukkan dengan adanya keropeng khas, tipe paru- paru bila menghirup spora, dan tipe radang otak.

"Kalau hewan sudah mati harusnya langsung dikubur dengan kedalaman tertentu hingga tanah uruknya kira-kita 2 meter, agar tidak digali oleh hewan pemakan daging lainnya," sambung Syamsul.

Kepala Dinas Veteriner dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Wibawanti menambahkan saat ini pihaknya berkolaborasi dengan bidang veteriner, kesehatan hewan dan bidang kesehatan masyarakat untuk melakukan vaksinasi dan deteksi dini pada hewan ternak. Hal itu dilakukan sebagai tanggap awal gejala dan langkah antisipasi antraks.

"Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu menurunkan penyebaran antraks sekaligus meningkatkan sistem kekebalan hewan ternak," ujar Wibawanti pada keterangan resmi yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Masih Berlaku, Pemberi Kerja Wajib Daftarkan Pekerja ke BPJS******

DPR resmi mengesahkan RUU tentang Kesehatan menjadi Undang-undang (UU) dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 masa persidangan V tahun sidang 2022-2023, Selasa (11/7) lalu.

Disetujuinya isi dari RUU Kesehatan dalam Sidang Paripurna DPR itu tidak mengubah esensi maupun implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS).

Dalam Pasal 453 UU Kesehatan tidak menyebutkan adanya pencabutan pemberlakuan pada kedua undang-undang tersebut. Dengan demikian pelaksanaan Program Jaminan Sosial masih mengacu pada kepada UU SJSN dan UU BPJS.

Padahal, lanjut Timboel, fakta hukumnya seluruh pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan, seperti yang diamanatkan UU SJSN dan UU BPJS serta regulasi operasionalnya di tingkat Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Presiden.

"Baik UU SJSN dan UU BPJS masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum untuk mewajibkan pemberi kerja mendaftarkan pekerjanya di seluruh program jaminan sosial," tambah Timboel.

Timboel menyebut, argumentasi itu mungkin didasarkan pada interpretasi Pasal 100 RUU Kesehatan ayat (1). Pada ayat (1) tersebut mengamanatkan pemberi kerja wajib menjamin Kesehatan pekerja melalui upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif, serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerjanya.

Demikian juga pada Pasal 100 ayat (3) disebutkan pemberi kerja wajib menanggung biaya atas penyakit akibat kerja, gangguan kesehatan, dan cedera akibat kerja yang diderita oleh pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sini, Timboel menggarisbawahi bahwa Pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) tersebut merupakan kewajiban dasar pemberi kerja untuk menjamin kesehatan dan keselamatan kerja para pekerjanya.

"Karenanya, pasal tersebut tidak bisa diinterpretasikan bahwa UU Kesehatan tidak lagi mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan," tutur Timboel.

Menurut Timboel, kewajiban dasar pemberi kerja tersebut difasilitasi dan dibantu oleh Negara dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Sehingga bila ada pekerja mengalami sakit, cedera, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, maka pembiayaannya ditanggung oleh BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan.

Bila pemberi kerja tidak mendaftarkan dan membayarkan iuran para pekerjanya ke program jaminan sosial, lanjut Timboel, maka ada konsekuensi hukum berupa sanksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UU BPJS juncto Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 2013.

Selain itu, kata Timboel, amanat yang termaktub dalam UU SJSN dan UU BPJS untuk program JKN pun ditegaskan kembali pada Pasal 411 ayat 2 UU Kesehatan. Secara eksplisit Pasal 411 ayat 2 itu menyatakan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat wajib bagi seluruh penduduk.

"Ini artinya seluruh penduduk termasuk pekerja wajib ikut program JKN," ujarnya.

"Sangat keliru bila ada pihak yang menginterpretasikan bahwa UU Kesehatan yang baru tidak mengatur terkait sanksi jika ada orang yang tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan," tegas Timboel.

Karenanya, menurut Timboel, Pasal 17 UU BPJS juncto PP No 86/2013 tetap berlaku dan mengikat sebagai sanksi yang diberikan kepada seseorang yang tidak menjadi peserta JKN. Pun demikian juga sanksi bagi pemberi kerja yang tidak mendaftarkan serta membayarkan iuran pekerjanya ke JKN dan seluruh program jaminan sosial yang dikelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Tentunya membaca UU Kesehatan harus juga membaca UU SJSN dan UU BPJS yang terkait dengan program JKN dan program JKK sehingga antara UU Kesehatan, UU SJSN, dan UU BPJS saling terkait satu sama lain dan saling melengkapi," tutup Timboel.

Sebelumnya Komisi IX DPR RI beralasan, tidak dimasukkannya BPJS Kesehatan dalam UU Kesehatan karena sudah ada ada UU tersendiri yang mengaturnya, yakni UU SJSN dan UU BPJS.

Komisi IX juga mengklaim setiap pemberi kerja tetap wajib mendaftarkan BPJS Kesehatan para karyawannya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UU BPJS.

"Jadi karena normanya sudah diatur di sana, maka di UU Kesehatan ini tidak mengatur itu (BPJS Kesehatan). Jadi pureUU Kesehatan ini hanya mengatur persoalan kesehatan," ujar Anggota Komisi IX Fraksi PDIP, Edy Wuryanto.

Menanyakan Tur Pedang Jianghu

Tarif Resmi LRT Jabodebek: Rp5.000 Km Pertama, Rp700 per Km Berikutnya******

Pemerintah resmi menetapkantarif LRT Jabodebek yang ditargetkan beroperasi penuh secara komersial pada Agustus 2023, yakni Rp5.000 untuk kilometer (km) pertama, dan selanjutnya masyarakat dikenakan Rp700 setiap km berikutnya.

Aturan tarif ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2023 tentang tarif angkutan orang dengan kereta api ringan terintegrasi di wilayah Jabodebek untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik.

Manager Public Relations Divisi LRT Jabodebek Kuswardojo mengatakan seluruh stasiun LRT Jabodebek terkoneksi dengan moda transportasi lainnya seperti Commuterline, MRT Jakarta, TransJakarta, Mikrotrans, Kereta Cepat Jakarta Bandung, Trans Patriot, dan angkutan kota.

Adapun moda transportasi lain yang berada di sekitar Stasiun LRT Jabodebek adalah sebagai berikut:

1. Stasiun Harjamukti terkoneksi dengan Jaklinko.
2. Stasiun Ciracas terkoneksi dengan Jaklinko.
3. Stasiun Kampung Rambutan terkoneksi dengan Transjakarta BRT, Jaklinko, Minitrans, dan Bus AKAP.
4. Stasiun TMII terkoneksi dengan Transjakarta BRT dan Jaklinko.
5. Stasiun Dukuh atas terkoneksi dengan Commuterline, MRT Jakarta, Transjakarta BRT, dan KA Bandara.
6. Stasiun Setia Budi terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
7. Stasiun Rasuna Said terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
8. Stasiun Kuningan terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
9. Stasiun Pancoran terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
10. Stasiun Ciliwung terkoneksi dengan Transjakarta BRT.

11. Stasiun Cawang terkoneksi dengan Transjakarta BRT.
12. Stasiun Cikoko terkoneksi dengan Transjakarta BRT dan Commuterline.
13. Stasiun Jatimulya terkoneksi dengan Transpatriot dan Angkutan kota.
14. Stasiun Bekasi Barat terkoneksi dengan Transpatriot dan Angkutan kota.
15. Stasiun Cikunir 1 terkoneksi dengan Angkutan Kota.
16. Stasiun Cikunir 2 terkoneksi dengan Angkutan Kota.
17. Stasiun Jatibening Baru terkoneksi dengan Angkutan Kota.
18. Stasiun Halim terkoneksi dengan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan Transjakarta BRT.

[Gambas:Video CNN]

Anda menyebut ini jari emas

Luhut kepada AS: Yang Kami Larang Hanya Ekspor Bijih Nikel******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan kepada Kantor Perwakilan Dagang Amerika Serikat (USTR) bahwa hanya ekspor bijihnikelyang dilarang Presiden Joko Widodo (Jokowi), bukan turunannya.

"Kemarin saya bilang ke USTR, 'Hei, look! Yang kita ban(larang ekspor) itu hanya ore-nya, tapi turunannya precursor, katoda, semuanya silakan'. Mereka baru ngerti, bayangkan negara sebesar AS," tuturnya di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (18/7).

"Dulu kami cuma dapat US,1 miliar, sekarang kami dapat US miliar setelah enam tahun. Itu Indonesia. Jadi generasi Indonesia ke depan, industrialisasi dan digitalisasi enggak boleh berhenti," pesan Luhut.

Khusus untuk gas, Luhut menyebut Indonesia sedang mengerjakan hilirisasinya. Dengan begitu, pemerintah tak perlu mengekspor gas alam cair (liquefied natural gas/LNG), lalu kembali mengimpor ke Tanah Air dalam bentuk gas minyak cair (liquified petroleum gas/LPG).

Kedua, digitalisasi. Luhut menegaskan digitalisasi Indonesia sangat sukses, bahkan membuat KPK tidak perlu banyak melakukan operasi tangkap tangan (OTT) berkat pencegahan yang optimal.

Ketiga, dekarbonisasi. Ia meminta pilar ini juga harus diawasi karena bisa terjadi permainan, terlebih Indonesia termasuk negara peringkat dekarbonisasi yang tinggi di dunia.

"Jadi banyak mainan kita ke depan yang harus didigitalisasi sehingga mengurangi korupsi, pencegahan kita ke depankan. Tentu contoh keteladanan pemimpin itu menjadi mengemuka ke depan ini. Sekarang mana yang enggak bisa di-trace," beber Luhut.

Keempat, masalah dana desa. Kelimaadalah konektivitas.Keenam, pendidikan.

"Enam pilar ini yang membuat Indonesia seperti sekarang dan harus terus dikerjakan karena ini never ending process. Saya jelaskan kepada USTR, 'Hei AS, look! Enam pilar ini yang membuat Indonesia hebat, beda," jelas Luhut.

"Kalau semua yang tadi saya cerita itu kita bikin downstreaming-nya, kita temukan, ini negara (Indonesia) pasti negara hebat sekali," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]