rtp pulaujudi

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Yuan Neng di Masa Depan

Pemilik Rental Risau Gubernur Bali Akan Larang Turis Asing Sewa Motor******

Penasihat Perhimpunan Rental Motor (PRM) BaliI Made Wira Atmaja merespons rencana Gubernur Bali Wayan Koster menerbitkan peraturan daerah berisi larangan wisatawan mancanegara(wisman) menyewa sepeda motor.

Atmaja mengatakan pihaknya memang belum mengetahui secara pasti apakah rencana itu akan jadi dilakukan atau tidak. Namun, ia meminta kepada Koster untuk meninjau ulang rencana itu.

Pihaknya juga akan melakukan audiensi dengan DPRD di Bali terkait rencana itu.

Ia menyebutkan audiensi dan harapan agar rencana itu dikaji ulang disampaikan karena selama ini ada lebih dari 10 ribu usaha rental motor di Bali. Semenjak pandemi covid-19 melanda hampir 2,5 tahun, mereka tidak mendapatkan penghasilan.

Belakangan ini katanya, pemilik usaha rental itu mulai mendapatkan kehidupan kembali. Tapi baru saja merangkak katanya, usaha rental motor sudah mendapatkan kabar buruk berupa rencana larangan itu.

Ia khawatir kalau larangan berlaku, banyak masyarakat Bali yang akan terkena dampak.

"Sekarang baru merangkak adanya seperti ini. Padahal sebenarnya keluhan dari masyarakat atau yang viral sekarang itu, masalah bule atau WNA yang menjadi pelaku usah rental ilegal," sebutnya.

Gubernur Bali Wayan Koster akan melarang para wisatawan mancanegara (wisman) menyewa sepeda motor. Larangan itu, akan disahkan dalam bentuk peraturan daerah (perda).

Larangan itu akan diberlakukan sebagai buntut dari seringnya wisatawan mancanegara ugal-ugalan dengan motor yang mereka sewa.

"Yang pertama mengenai kepariwisataan Bali, jadi sudah ada peraturan gubernur (pergub) Bali, mengenai tata kelola pariwisata Bali," kata Koster, saat konferensi pers, di Kantor Kemenkumham Bali, Minggu (12/3) sore.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi para wisatawan itu, harus berpergian, jalan, menggunakan mobil-mobil dari travel. Tidak dibolehkan lagi, menggunakan sepeda motor atau apa yang bukan dari travel agent," imbuhnya.

Ia juga menyebutkan larangan itu akan diberlakukan tahun ini. Setelah larangan berlaku, para wisman tidak bisa lagi meminjam atau menyewa sepeda motor.

"Jadi minjam atau nyewa (sepeda motor) tidak dibolehkan lagi. Itu memang diterapkan mulai tahun 2023 ini, pasca pandemi covid-19. Kenapa sekarang, karena kita sedang berbenah sekarang ini. Kalau, waktu pandemi covid-19 tidak mungkin kita melakukan itu, karena turisnya tidak ada, sekarang mulai ditata," katanya.

Selain melarang menyewa motor, Koster juga akan melarang wisatawan mancanegara membuka usaha di Bali. Hal itu demi mencegah kejahatan ekonomi di wilayahnya.

"Mengenai kejahatan ekonomi, termasuk yang kita larang melakukan jenis usaha. Apalagi visa-nya bukan untuk kerja tapi visa untuk wisata, itu tidak boleh melakukan aktivitas usaha di Provinsi Bali. Sewain mobil, sewain vila segala macam, itu banyak terjadi sekarang. Tapi kami tengah mengidentifikasi dengan suatu operasi gabungan untuk memastikan pelanggaran yang dilakukan," ujarnya.

Atmaja menambahkan ulah ugal-ugalan yang dilakukan wisatawan mancanegara tak dipicu oleh rental motor. Ia mengatakan ulah ugal-ugalan dilakukan turis asing karena lemahnya penegakan hukum dan perilaku oknum petugas di lapangan.

"Mereka bisa ugal-ugalan karena selama ini mereka menyepelekan undang-undang yang ada di Indonesia. Karena, dengan mudahnya mereka membayar oknum-oknum petugas yang ada di jalan. Harusnya itu yang diselesaikan permasalahannya bukan menutup semua usaha," jelasnya.

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

Cara dan Syarat Daftar Mudik Gratis Kemenhub yang Dibuka Siang Ini******

Kementerian Perhubungan bakal membuka pendaftaran program mudik gratisSenin (13/3) siang ini.

Ada beberapa cara daftar mudik gratis jika Anda tertarik mengikuti program ini.

"Tata cara pendaftaran mudik gratis bus Kemenhub 2023 yang akan mulai dibuka 13 Maret 2023 nanti melalui aplikasi MitraDarat. Mulai dari login aplikasi, cara memesan tiket, dan mendapatkan bukti tiket," tulis unggahan bersama akun Instagram Kemenhub dan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Minggu (12/3).

Pertama, di Jawa Barat ada Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon.

Kedua, di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ada Tegal, Pekalongan, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Blora, Boyolali, Solo, Klaten, Wonogiri, Purwokerto, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Magelang, Wonosari, dan Yogyakarta.

Ketiga, untuk daerah Jawa Timur ada Tuban, Madiun, Surabaya, Malang, dan Tulungagung. Keempat, tujuan Sumatra ada Lampung dan Palembang.

Pendaftaran mudik gratis ini bakal dibuka siang ini mulai pukul 14.00 WIB. Anda bisa mendaftar langsung secara online melalui aplikasi MitraDarat, sehingga tidak perlu ribet mengisi data diri serta keluarga menggunakan pulpen dan kertas.

Kemenhub mengimbau pengguna yang akan mendaftar program mudik gratis ini perlu memperhatikan versi terbaru aplikasi MitraDarat, yakni 1.0.4 untuk android dan 1.02 untuk iOS.

Cara daftar mudik gratis Kemenhub 2023.

[Gambas:Video CNN]

Bagi Anda yang ingin mendaftar mudik gratis Kemenhub 2023, jangan lupa untuk mengunduh versi terbaru aplikasi MitraDarat di Play Store atau App Store. Setelah itu, ikuti langkah berikut ini:

1. Cara login di aplikasi MitraDarat

Klik tombol 'Login'

Masukkan alamat email/akun Google

Masukkan nomor telepon (WhatsApp)

Masukkan kode OTP

Jika login berhasil, akan tampil halaman utama aplikasi MitraDarat

2. Cara pesan tiket mudik gratis

Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat

Pilih titik keberangkatan dan tujuan mudik

Pilih armada mudik sesuai yang diinginkan Isi identitas data penumpang dengan benar

Klik tombol 'Selesaikan Pemesanan'

3. Cara cek bukti tiket mudik gratis

Klik Icon 'Mudik Gratis' di aplikasi MitraDarat

Pilih Icon 'Tiketku'

Klik tiket yang telah dipesan

Lalu, pilih tombol 'Lihat Kode QR'

Tampilan Kode QR bukti pemesanan (tunjukkan kode QR ke petugas di posko validasi untuk proses verifikasi tiket)

Syarat daftar mudik gratis Kemenhub 2023

1. Peserta wajib memiliki dokumen kependudukan yang sah pada saat mendaftar (KTP/SIM/KK).

2. Peserta hanya bisa memilih 1 kota tujuan mudik.

3. Bila peserta akan mengikuti mudik-balik/PP, maka pendaftaran arus balik dilakukan bersamaan pada saat mendaftar arus mudik (dengan catatan, kota tujuan mudik yang dipilih ada pilihan kota arus balik dan peserta hanya bisa ikut arus balik sesuai dengan kota tujuan arus mudik).

4. Peserta hanya diberikan waktu H+7 setelah tanggal pendaftaran, untuk melakukan registrasi/validasi ulang di posko yang telah ditentukan.

5. Apabila lewat H+7 peserta tidak melakukan validasi ulang, maka data peserta dianggap gugur/hangus (kuota akan otomatis bertambah), dan tidak bisa mendaftar ulang (NIK diblok oleh sistem) agar memberikan kesempatan pada peserta lain yang ingin mendaftar/belum mendapatkan kuota mudik/balik.

6. Peserta yang mudik-balik dengan sepeda motor, wajib membawa kelengkapan surat kendaraan. Dan menyerahkan motor sesuai dengan tanggal yang ditentukan/H-1 sebelum tanggal seremonial bus.

7. Peserta dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat keberangkatan arus mudik/balik.

8. Peserta wajib datang minimal 1 jam sebelum jam keberangkatan.

Badak

Harga Emas Terbang ke Rp1,064 Juta per Gram******

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,064 juta per gram pada Selasa (14/3). Harga emas Antam per gram ini naik Rp10 ribu dibandingkan harga pada perdagangan sebelumnya.

Bahkan, harga pembelian kembali (buyback) naik Rp15 ribu dari Rp936 ribu per gram ke Rp951 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp582 ribu, 2 gram Rp2 juta, 3 gram Rp3 juta, 5 gram Rp5 juta, 10 gram Rp10,13 juta, 25 gram Rp25,21 juta, dan 50 gram Rp50,34 juta.

Harga jual emas tersebut sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Pembeli yang tidak menyertakan NPWP dikenakan potongan pajak lebih tinggi sebesar 0,9 persen.

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX melemah 0,05 persen menjadi US.915,8 per troy ons. Sedangkan harga emas di perdagangan spot turun 0,21 persen ke US.909,6 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memprediksi harga emas akan terus melanjutkan penguatan, terlebih kejatuhan Silicon Valley Bank (SVB) dan Signature Bank membuat investor lari ke aset-aset safe haven.

"Emas diperkirakan akan naik oleh permintaan safe haven di tengah sentimen risk off oleh kejatuhan bank-bank di AS," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.900 per troy ons dan resistance US.935 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali game online: Lubang Dewa Susu Beracun

14 Dermaga di 3 Pelabuhan Selat Sunda Disiapkan buat Mudik 2023******

Persiapan arus mudikterus dipersiapkan pemerintah, salah satunya untuk masyarakat yang akan melintasi Selat Sunda. Perjalanan dari Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera diprediksi meningkat tajam saat libur Idul Fitri 2023 nanti.

Pemerintah akan mengoperasikan tiga pelabuhan di Kota Cilegon sebagai titik perlintasan masyarakat menyeberangi Selat Sunda, yakni Pelabuhan Merak, Pelindo, serta Pelabuhan Indah Kiyat.

Ada 14 dermaga yang akan beroperasi, tujuh diantaranya berada di Pelabuhan Merak yang dikelola PT ASDP Indonesia Ferry.

Masyarakat diminta membeli tiket jauh hari sebelum keberangkatan, untuk mempermudah pengaturan jadwal, rekayasa lalu lintas, hingga penyediaan armada kapal yang akan dioperasikan.

Pemudik akan dikenakan tarif lebih mahal jika membeli tiket di hari keberangkatan. Hal ini diberlakukan agar masyarakat bisa mengatur jadwal penyeberangan sejak jauh hari.

"Hal lain yang harus kita lakukan bisa terkontrol dengan baik, melakukan manajemen jumlah penumpang dengan baik, menganjurkan agar mereka membeli tiket satu hari sebelumnya. Bahkan ASDP akan menambah charger beli di hari yang sama, kalau beli di hari H, kena harga lebih tinggi," jelasnya.

Polri, terutama Korlantas, akan melakukan berbagai macam simulasi rekayasa lalu lintas hingga pembelian tiket. Semua akan dilaporkan dan di evakuasi secara berkala, dengan tujuan arus mudik Idul Fitri 2023 memberi kesan nyaman dan baik bagi masyarakat.

Kementerian serta dinas PUPR di daerah akan merapikan jalan serta penerangan sesuai kewenangannya, sehingga nyaman saat dilintasi pemudik.

"Ini merupakan perintah presiden agar mudiknya berkesan, aman, lancar. Karenanya kita melakukan upaya-upaya, PU akan menyelesaikan beberapa ruas jalan, baik dari Jakarta ke Semarang, akan ada yang ditambahkan dan juga penambahan rest area," jelasnya.

Nian Jingui

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.