petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

cara dapat uang 200rb perhari

joker5000 798Jutaan kata 642269Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara dapat uang 200rb perhari》

Ini detail spesifikasi iPad Pro dan iPad Air 2024 yang bocor ke publik******

Ini detail spesifikasi iPad Pro dan iPad Air 2024 yang bocor ke publik
Tampilan Apple iPad Pro. ANTARA/apple.com/am.
Jakarta (ANTARA) - Apple dikabarkan tengah mengerjakan tablet baru yang akan diperkenalkan dalam beberapa pekan ke depan.

Menurut rumor yang beredar, versi iPad Pro maupun Air akan ditingkatkan melalui sejumlah pembaruan.

Dilansir Gsmarena pada Rabu (21/2), untuk pertama kalinya Apple akan menawarkan iPad Air dalam dua ukuran, sama seperti Pro.

Akan ada iPad Air 11 inci yang tampaknya memiliki dimensi yang sama dengan pendahulunya, tetapi juga iPad Air 12,9 inci baru, berukuran 280,6 x 214,9 x 6 mm.

Baca juga: Tak hanya iPhone, Apple dikabarkan tengah kembangkan iPad lipat

Sementara itu, iPad Pro 11 inci yang akan datang berukuran 249,7 x 177,5 x 5,1 mm, dibandingkan model saat ini yang berukuran 247,6 x 178,5 x 5,9 mm.

iPad Pro 12,9 inci yang hadir tahun ini akan sedikit lebih panjang dan lebih lebar dibandingkan iPad Air dengan ukuran layar yang sama, namun lebih tipis.

iPad Pro 12,9 inci akan berukuran 281,5 x 215,5 x 5 mm, sedangkan dimensi model saat ini adalah 280,6 x 214,9 x 6,4 mm.

Ini merupakan penurunan ketebalan yang cukup signifikan dari satu generasi ke generasi berikutnya, dan diharapkan dapat membuat pengoperasian perangkat sebesar ini sedikit lebih mudah.

Baca juga: iPad Air hingga MacBook Air baru meluncur Maret atau April

Ketipisan ekstra ini dilaporkan ada hubungannya dengan peralihan lini Pro ke layar OLED.

iPad baru diperkirakan akan mendarat pada akhir Maret, dan pembuat aksesori sudah meningkatkan produksi casingnya.

iPad Pro baru akan menampilkan chip M3, meskipun tidak jelas apakah versi Air juga akan beralih ke M3 atau hanya ke M2.

Saat ini belum ada kepastian apakah Apple akan mengadakan acara untuk meresmikannya.

Baca juga: Apple berpotensi bawa fitur pengisian daya nirkabel pada iPad Pro

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam******

Hadi Tjahjanto benarkan dirinya dilantik jadi menko polhukam
Tangkapan layar - Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto tiba di Istana Kepresidenan Jakarta untuk menjalani pelantikan sebagai Menko Polhukam oleh Presiden Joko Widodo, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Setpres/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto membenarkan dirinya akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) oleh Presiden Joko Widodo, Rabu.

"Iya, iya (dilantik sebagai menko polhukam)," kata Hadi singkat saat tiba di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu.

Hadi memasuki kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 10.05 WIB. Begitu tiba, Hadi langsung masuk menuju Istana Negara.

Ia menyampaikan belum ingin memberikan keterangan secara detail kepada wartawan karena belum dilantik.

Baca juga: Tito belum tahu kabar pelantikan Hadi Tjahjanto jadi Menko Polhukam

Presiden Joko Widodo dijadwalkan melantik menko polhukam serta menteri agraria dan tata ruang (ATR) baru, Rabu pagi.

Berdasarkan kabar yang bergulir, menko polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto, seangkan posisi menteri ATR/kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Sekretaris Pribadi Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ossy Dermawan menyampaikan bahwa AHY sudah meminta restu sang ayah SBY untuk dilantik sebagai menteri ATR/kepala BPN.

Baca juga: Presiden respons isu Hadi jadi Menko Polhukam dan AHY jadi Menteri ATR

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU******

KPU bakal tindak lanjut rekomendasi Bawaslu 780 TPS PSU
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif bersama ANTARA di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan bakal menindaklanjuti sekaligus melakukan evaluasi atas rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI terhadap 780 tempat pemungutan suara (TPS) untuk melakukan pemungutan dan/atau penghitungan suara ulang (PSU).

"Tentunya ini menjadi perhatian KPU, baik untuk KPU tindak lanjuti saat ini, ataupun untuk KPU evaluasi di kemudian hari pasca-Pemilu 2024 dan KPU akan perbaiki dalam penyelenggaraan pemilu selanjutnya," kata Idham di Jakarta, Rabu.

Dalam data yang diungkapkan Bawaslu, pihaknya merekomendasikan melakukan PSU di 1.496 TPS dengan perincian 780 PSU, 132 pemungutan suara lanjutan (PSL), dan 584 pemungutan suara susulan (PSS).

Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan, kata dia, karena diakomodasinya pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau surat keterangan, dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih atau daftar pemilih tambahan (DPTb) sehingga dapat memberikan suara di TPS.

Selain itu, juga terdapat pemilih yang memiliki KTP-el yang tempat mencoblosnya tidak sesuai dengan domisili dan tidak mengurus pindah memilih.

Di samping itu, terdapat pemilih DPTb yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam formulir pindah memilih serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali.

Batas waktu untuk pelaksanaan PSU adalah 24 Februari 2024 atau 10 hari setelah pemungutan suara.

Hingga Rabu, KPU telah menetapkan 542 jadwal PSU, 65 jadwal PSL, dan 175 jadwal PSS.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen
Baca juga: KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:permainan gacor

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
aurahoki
dominobet
cara pinjam uang di bank bjb tanpa jaminan
romeoslot
erek 53
sakti55
qbesar
slot besar terpercaya
dolar138 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 juara138
Bab 2 situs 2023
Bab 3 kartugg
Bab 4 situs gacor hari ini maxwin
Bab 5 mentos4d
Bab 6 seribu mimpi togel bergambar
Bab 7 forum situs slot online
Bab 8 rtpadminriki
Bab 9 paito gabungan hk
Bab 10 situs gacor hari ini maxwin
Bab 11 harimau slot
Bab 12 ratu3388
Bab 13 slot to kecil bonus 100
Bab 14 cara wd slot ke akun dana
Bab 15 line 77 slot
Bab 16 kapten pragmatic slot
Bab 17 asianabet
Bab 18 vespa188
Bab 19 simulasi angsuran kredivo
Bab 20 pasti slot 138
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6120bab
kampusBacaan TerkaitMore+

Dao mendominasi dunia

situs slot qqindobet
Program BTS "Teman Bus" bisa hemat biaya transportasi hingga 70 persen
Ilustrasi - Layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau "buy the service" (BTS) dengan nama "Teman Bus". ANTARA/HO-Ditjen Perhubungan Darat/aa.
Di 2024, kami akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjami
Jakarta (ANTARA) - Hasil survei Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada pelanggan Teman Bus di 10 kota menunjukkan sebagian besar masyarakat merasakan adanya penghematan biaya transportasi per bulan sebesar 30-70 persen.

Direktur Angkutan Jalan Ditjen Hubdat Suharto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat menyampaikan adanya peningkatan jumlah masyarakat yang beralih dari sepeda motor ke "Teman Bus" pada 2023 dari tahun sebelumnya sebesar 61 persen.

Diketahui, Ditjen Hubdat masih terus memberikan layanan angkutan massal perkotaan berbasis jalan dengan skema pembelian layanan atau buy the service (BTS) dengan nama "Teman Bus" di 2024.

Survei tersebut menunjukkan kehadiran "Teman Bus" berkontribusi pada penghematan biaya transportasi masyarakat, terlebih lagi dengan adanya pemberlakuan integrasi tarif layanan BTS.

Selain itu, dari hasil survei tersebut juga diperoleh data tingkat shiftingpelanggan "Teman Bus" yang sebelumnya sebagai pengguna sepeda motor, yaitu sebanyak 72 persen.

"Tingkatshiftingyang di atas 70 persen untuk kendaraan roda dua ini menandakan peningkatan minat masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum. Kami berharap dengan adanya "Teman Bus" dapat mengurangi tingkat kecelakaan lalu lintas dan juga kemacetan di kota-kota besar," ungkap Suharto.

Selain itu, ia mengatakan untuk kendaraan roda empat juga terjadi peningkatan tingkat shiftingpengguna "Teman Bus", dari yang sebelumnya 5 persen pada 2022 menjadi 23 persen pada 2023.

Adapun, selama 2020 hingga 2023, "Teman Bus" telah melayani penumpang sebanyak 72.138.046 orang dengan rata-rata penumpang harian, yaitu sebanyak 70.496 orang.

"Di 2024, kami akan terus melanjutkan program ini demi memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 139 yang menyatakan bahwa pemerintah wajib menjamin tersedianya angkutan umum," ucap Suharto.

Pada 2024, program BTS kembali diterapkan di 10 kota, yakni Palembang, Medan, Bali, Surakarta, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung, dan Surabaya. Namun demikian, ada beberapa wilayah yang pelayanannya akan diambil alih oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk di Kota Medan, rencana akan dilayani oleh lima koridor dan 72 bus, seluruh koridor akan diambil alih oleh pemerintah kota mulai pertengahan 2024. Sedangkan, di Kota Surakarta akan beroperasi sembilan koridor dengan 116 bus dan 111 MPU feeder, terdapat tiga koridor yang diambil alih pemerintah kota setempat mulai Januari 2024.

Sementara di Bandung, beroperasi lima koridor dengan 96 bus dan sebanyak dua koridor diambil alih kelola oleh Pemprov Jawa Barat pada Januari 2024. Untuk Banjarmasin, beroperasi sebanyak empat koridor dengan 75 bus, di mana seluruh koridor akan dikelola Pemprov Kalimantan Selatan mulai Mei 2024. Kemudian, di Surabaya akan beroperasi dua koridor dengan 31 bus dan akan diambil alih satu koridor oleh pemerintah daerah setempat pada pertengahan 2024.

"Sisanya, yaitu untuk Kota Yogyakarta, Bali, Palembang, Banyumas, dan Makassar layanan masih akan tetap dioperasikan oleh Ditjen Perhubungan Darat. Pemerintah pusat dalam hal ini memiliki peran memberikan stimulus berupa subsidi pengembangan angkutan umum perkotaan untuk kemudian bisa dilanjutkan pengelolaannya oleh masing-masing pemerintah daerah," ujar Suharto.

Adapun, Kemenhub telah menyiapkan anggaran subsidi program BTS di 2024 sebesar Rp444.699.614.318, menurun dari tahun sebelumnya sebesar Rp625.674.514.459. Hal tersebut dikarenakan sudah ada beberapa layanan koridor yang dialihkan ke pemerintah daerah.

Baca juga: Pemprov Sulsel surati Kemenhub sebab tidak sanggup biayai Teman Bus

Baca juga: Kemenhub siapkan tarif khusus BTS Teman Bus bagi pelajar hingga lansia

Baca juga: Kemenhub: Teman Bus memberlakukan tarif khusus bagi penumpang tertentu

Baca juga: Kemenhub kampanye gerakan nasional kembali ke angkutan umum
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Generasi kedua yang abadi, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri.

rajacasino88
Forum Pemred: Publisher Rights pintu masuk ekosistem media lebih sehat
Dewan Pers dan Forum Pemred adakan pertemuan untuk berkonsolidasi mempercepat pengesahan Hak Penerbit. ANTARA/HO-Forum Pemred/aa.
Jakarta (ANTARA) - Forum Pemimpin Redaksi Indonesia (Forum Pemred) mengapresiasi ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 atau Perpres "Publisher Rights" yang diyakini menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan berkualitas.

"Perpres yang sering disebut ‘Publisher Rights’ ini bisa menjadi pintu masuk dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme yang lebih berkualitas," tulis Forum Pemred dalam keterangan resminya diterima di Jakarta, Jumat.

Oleh karena itu, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital untuk bergerak bersama dalam membangun ekosistem media yang lebih sehat dan memperkuat jurnalisme berkualitas di Indonesia, mengingat penyusunan Perpres ini turut menampung masukan dari komunitas pers dan platform digital.

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Baca juga: Dirjen IKP sebut naskah Perpres "Publisher Rights" sudah final

Sebagai salah satu inisiator dalam penyusunan Perpres "Publisher Rights", Forum Pemred akan mengawal Perpres ini sampai benar-benar diimplementasikan.

Forum Pemred menyoroti dua hal penting dalam Perpres "Publisher Rights".

Pertama, pada pasal 5 dan 6 Perpres ini mengatur kewajiban platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas, terutama dalam hal distribusi konten perusahaan pers yang sudah terverifikasi dan membangun algoritma yang sesuai.

Menurutnya, pasal kewajiban platform digital ini sudah berubah jauh sekali dari draf awal dan menjadi lebih lunak. Oleh karenanya, Forum Pemred mendorong perusahaan platform digital agar merealisasikan kewajiban ini dengan upaya maksimal.

Kedua, Perpres ini mengatur tentang kewajiban kerja sama platform digital dengan perusahaan pers yang sudah terverifikasi terkait dengan komersialisasi konten. Kewajiban ini tercantum dalam pasal 7 dan pasal 8.

Dalam hal ini, perusahaan pers bisa melakukan negosiasi, baik secara individual atau berkelompok sesama media, dengan platform digital dengan lebih baik guna tercipta kerja sama yang setara dan berkeadilan.

Apabila dua hal penting ini bisa diimplementasikan dengan baik, maka bisa menjadi dukungan dalam terwujudnya dua tujuan.

Pertama, bisa menciptakan jurnalisme yang berkualitas di mana masyarakat bisa mendapatkan konten yang lebih faktual dan bisa dipertanggungjawabkan.

Kedua, perusahaan pers akan mendapatkan hak ekonomi yang lebih besar sebagai dampak dalam memproduksi konten-konten yang berkualitas.

Kesejahteraan para jurnalis di perusahaan pers juga berpeluang meningkat. Selain itu, peluang capital outflowyang selama ini terjadi juga bisa jauh berkurang.

Menurut Forum Pemred, pengesahan Perpres ini sebagai bentuk kehadiran negara dalam memperhatikan ekosistem media saat ini sehingga diharapkan langkah negara tidak hanya berhenti pada pengesahan ini.

Forum Pemred juga berharap komite yang nanti dibentuk untuk mendukung penerapan Perpres "Publisher Rights",memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menjalankan amanah peraturan ini.

Forum Pemred mendorong Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan komunitas pers bersama-sama menyosialisasikan Perpres "Publisher Rights" agar publik bisa memahami dengan baik esensi dan isi regulasi ini.

"Forum Pemred juga mendorong agar Kemenkominfo dan Komunitas Pers bersama-sama melakukan mitigasi atas pelbagai kemungkinan yang bisa terjadi agar Perpres ini memberikan dampak positif dan bukan malah kontraproduktif," tutup keterangan Forum Pemred.

Baca juga: Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

Baca juga: Menkominfo minta pers tetap berinovasi setelah "Publisher Rights" sah

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Sistem roh bela diri yang mistis

asmara slot
Petugas gabungan Kota Bogor evakuasi sarang tawon yang tewaskan warga
Petugas gabungan DPKP dan BPBD Kota Bogor mengevakuasi sarang tawon di Kelurahan Kedungjaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Shabrina Zakaria/am.
Lama penanganan kurang lebih 20 menit. Jadi posisi memang sangat sulit dijangkau. Itu berada di atas ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter dan itu pijakannya sangat sulit
Kota Bogor (ANTARA) - Petugas gabungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor, Jawa Barat, pada Kamis malam mengevakuasi sarang tawon di Kelurahan Kedungjaya yang menyebabkan seorang warga berinisial UD (50 tahun) tewas tersengat.

Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan DPKP Kota Bogor M. Ade Nugraha di Kota Bogor, Kamis, mengatakan petugas gabungan diterjunkan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap untuk mengevakuasi sarang tawon yang ada di atap rumah warga.

“Lama penanganan kurang lebih 20 menit. Jadi posisi memang sangat sulit dijangkau. Itu berada di atas ketinggian kurang lebih sekitar 10 meter dan itu pijakannya sangat sulit,” jelasnya.

Terlebih, kata Ade, ukuran sarang tawon Vespa affinis itu cukup besar. Diperkirakan, sarang tawon itu sudah berkembang selama bertahun-tahun karena jumlah koloninya diperkirakan sudah mencapai ribuan.

“Telurnya juga sangat banyak. Jadi kalau tidak ditangani segera, itu akan sangat cepat bertambah jumlahnya. Alhamdulillahh sudah bisa ditangani,” kata Ade.

Baca juga: Damkar Trenggalek evakuasi tujuh sarang tawon vespa dari pemukiman

Selain menggunakan APD, sambung Ade, petugas juga menggunakan tangga untuk meraih atap rumah tersebut. Sambil berhati-hati karena lokasi evakuasi berada di atas atap rumah warga.

Ia juga meminta warga di sekitar lokasi kejadian untuk mematikan lampunya selama proses evakuasi berlangsung, karena tawon merupakan serangga yang sensitif terhadap cahaya.

“Dikhawatirkan kalau misalkan tawonnya ada keluar dari sarang itu, akan langsung menuju cahaya,” ucapnya.

Ade mengimbau warga agar lebih berhati-hati menangani sarang tawon. Lebih baik menghubungi pemadam kebakaran supaya tidak menyebabkan korban.

“Sebaiknya menghubungi pihak pemadam kebakaran dan tidak ditangani sendiri supaya tidak jatuh korban lagi,” katanya.

Pada Rabu (21/2/2024) Seorang warga di RT 1/ RW 6, Kelurahan Kedungjaya, Kota Bogor, Jawa Barat berinisial UD (50 tahun) meninggal dunia akibat disengat tawon. Korban disengat tawon pada Rabu siang, dan meninggal dunia pada malam harinya.

Baca juga: Evakuasi sarang tawon, petugas damkar Bintan gunakan APD lengkap
Baca juga: Animal Rescue Garut evakuasi sarang tawon karena bahayakan warga

Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

tidak bayar pinjaman online
Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat
Foto tangkapan layar hasil sementara real cout KPU RI untuk hitung suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024, di Kota Medan, Sumatera Utara, ANTARA/Anggi Luthfi Panggabean.
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Raja Keberuntungan

situs idnplay terpercaya
Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Akademi Tertinggi

apk slot online dana
Wapres minta MUI lebih optimal dalam tugas melayani umat
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Sekretariat Wakil Presiden/aa.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin meminta Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dapat lebih optimal dalam melaksanakan tekadnya, yakni melayani dan memberdayakan umat.

"Saya ingin mengarahkan bahwa tugas-tugas MUI yang cukup berat itu harus dilaksanakan dengan lebih optimal lagi, lebih semangat lagi, terutama prinsip atau pijakan yang sudah menjadi tekad MUI. Yang pertama itu, melayani umat, atau khadimul ummah," kata Wapres Ma'ruf usai memimpin rapat Dewan Pertimbangan MUI di Gedung MUI Jakarta, Rabu.

Berdasarkan video yang ditayangkan melalui akun YouTube Sekretariat Wakil Presiden, Wapres menjelaskan pokok pembahasan rapat yang berlangsung lebih dari satu jam tersebut.

Selaku Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Wapres menekankan tentang pembinaan umat sebagai bagian dari visi dan misi MUI.

MUI dalam segala aspek diminta terus menjaga umat dari paham-paham yang menyimpang atau paham ekstrem, menjaga umat dari perilaku yang tidak sesuai syariat, serta melindungi umat agar tidak mengonsumsi produk nonhalal.

Baca juga: MUI kirim 20 dai ke NTT untuk sampaikan Islam "wasathiyah"

Baca juga: MUI ajak dai bersihkan residu perpecahan pasca-Pemilu 2024

Wapres menekankan bahwa MUI turut mengemban tugas dalam memulihkan keutuhan dan kesatuan umat, apalagi setelah pemilu sehingga tidak terjadi perpecahan.

"Jangan sampai umat ini terbelah akibat adanya pemilu, jadi itu harus disatukan lagi supaya tidak lagi terkoyak-koyak," kata Wapres.

Dalam pengantar rapat, Dewan Pengurus Harian MUI, Asrorun Niam, melaporkan beberapa kendala dalam pengurusan sertifikasi halal serta perumusan peta dakwah di Indonesia.

Dewan Pertimbangan MUI yang turut hadir dalam rapat ini di antaranya Zainut Tauhid Sa'adi, Jimmly Ashiddqy, K.H. Sadeli Karim, K.H. Abun Bunyamin, Dadang Kahmad, Maman Abdurahman, Zaitun Rasmin, K.H. Arif Fahrudin, dan Trisna Ningsih Yuliati Djuwaeli

Wapres didampingi oleh Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, dan Staf Khusus Wapres Bidang Ekonomi Lukmanul Hakim.

Baca juga: Wakil Ketua MUI ajak jaga kerukunan selama menunggu hasil real count

Baca juga: Ketua MUI: Saatnya merajut kembali kebersamaan untuk bangun Indonesia

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024