ligaciputra2

mitos dan legenda kuno

Erick Targetkan BUMN Sebar Dividen Rp80,2 T pada 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menargetkan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp80,2 triliun pada 2024 atau tidak berubah dari tahun ini.

"Kami tetap dengan BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).

Erick merinci besaran target itu terdiri dari Rp26,5 dividen BUMN Tbk dan Rp53,7 triliun BUMN Non-Tbk.

Meski demikian, Erick mengatakan angka-angka itu belum pasti. Pasalnya saat ini masih pertengahan tahun. Apalagi, dividen BUMN bergantung pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, ia berjanji akan terus mendorong seluruh BUMN menyampai angka-angka yang sudah ditetapkan sebagai key performance indicator (KPI).

"Insyaallah kami sudah review dua Minggu ini kami masih confidenceangka ini walaupun tentu kita bisa lihat berjalan enam bulan ke depan. Kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan, ya tapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mengkolonisasi Pesawat Alien

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Teknik Bintang Kuno

Mentan Sebut Harga Beras Wajar Naik Demi Seimbangkan Pendapatan Petani******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan harga beras wajar naik demi menyeimbangkan pendapatanpetani dengan harga di konsumen.

Ia menyebut produksi padi Indonesia sebenarnya cukup tinggi. Bahkan, berada di posisi kedua negara dengan produktivitas padi tertinggi dari sembilan negara organisasi pangan dan pertanian dunia (FAO).

"Kita nomor dua di Vietnam dari segi produktivitas. Tapi kan jumlah (konsumsi) kita besar. Jadi kalau harga naik, kalau saya ditanya sebagai menteri pertanian ini harga yang wajar. Bahwa kita harus di dalamnya, iya, bagaimana mem-balance (menyeimbangkan) pendapatan petani supaya bergairah, katanya dalam rapat dengan Komisi IV DPR, Selasa (13/6).

Dalam paparannya, harga beras di negara lain lebih tinggi, di antaranya Filipina sebesar Rp14.104, China Rp16.206, Thailand Rp17.607, dan Hong Kong Rp32.945.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan cadangan beras Bulog berjumlah 600 ribu ton per Selasa (13/6). Bulog menyalurkan beras untuk operasi pasar serta bantuan pangan.

"Beras impor plus kita yang dapat serapan dalam negeri kita salurkan untuk kebutuhan itu (operasi pasar dan bantuan pangan) sehingga sisa hari ini stok kita 600 ribu ton," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Mengintip Progres Pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat******

Progres pembangunan Stasiun Halim untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) sudah mencapai 92 persen.

Pembangunan stasiun ini mau tak mau harus dikebut menjelang uji coba kereta cepat pada 18 Agustus mendatang. Pengerjaannya pun dilakukan 24 jam dengan pergantian shift pekerja siang dan malam.

Pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (14/6), pekerja konstruksi nampak sangat sibuk sedari pagi. Beberapa mengendalikan alat berat seperti excavatordancraneuntuk pengerjaan di area luar gedung. Lainnya, mengerjakan pembangunan bagian dalam stasiun.

Sementara di bagian dalam gedung stasiun, suasana ramai oleh pekerja. Alat penyangga yang berguna membantu pekerja menggapai ketinggian, berdiri di sana sini.

Pekerja yang mayoritas adalah orang Indonesia ini sesekali berinteraksi dengan pekerja lain yang berasal dari China.

Saat, ini semua lantai sudah rampung dipasangi keramik. Hanya dinding dinding-dinding kaca dan instalasi lampu yang belum terpasang sepenuhnya.

Stasiun ini memiliki tiga lantai. Lantai pertama diperuntukkan area masuk penumpang. Lantai kedua, adalah area ruang tunggu dan tenant. Serta lantai tiga merupakan main stasiun atau tempat naik turun penumpang.

Walaupun memiliki tiga lantai, penumpang tak perlu khawatir akan kelelahan naik-turun. Pasalnya, gedung stasiun ini memiliki delapan lift dan 13 unit eskalator.

General Manager Property & Non Farebox PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Devin Pranata menuturkan pembangunan Stasiun Halim rupanya tak hanya soal kereta saja.

Stasiun ini, tuturnya, juga akan menyediakan fasilitas lain seperti tenant produk ritel, restoran, hingga UMKM. Bahkan ia mengatakan akan ada tenant kelas internasional.

Lihat Juga : Daftar Empat Stasiun yang Dilewati Kereta Cepat Jakarta Bandung

"Sekarang bisa merangkul 50 tenant tapi yang sudah minat 79 tenant dan diseleksi sehingga yang masuk tenant yang bisa pas," ucapnya.

Devin mengatakan tenant-tenant tersebut nanti akan tersebar di area lantai dua stasiun.

Sementara itu, Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti optimis stasiun tersebut bisa rampung sebelum Agustus kala kereta cepat akan diluncurkan.

"Kalau (Stasiun Halim) ini sih kelihatannya sudah siap, kan sekarang Juni, Juli, Agustus siap," ucapnya.

Tak hanya di Stasiun Halim, Emir juga menuturkan saat ini pembangunan Stasiun Karawang dan Tegalluar sudah mencapai 93 persen. Sedangkan, pembangunan Stasiun Padalarang 63 persen.

Sementara, untuk keseluruhan proyek KCJB, progres pembangunannya sudah mencapai 91 persen.

Emir memastikan 11 rangkaian kereta sudah berada di Indonesia. Sebanyak 8 rangkaian di antaranya sudah berada di depo, sedangkan 3 sisanya masih di Pelabuhan Tanjung Priok dan dalam proses pengiriman ke Depo Tegalluar.

Ia merinci satu rangkaian terdiri dari delapan kereta. Adapun satu rangkaian bisa mengangkut 601 penumpang.

Emir pun mengonfirmasi masyarakat bisa menjajal KCJB mulai Agustus 2023 mendatang. Ia mengatakan masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis sebelum dioperasikan secara komersial pada Oktober.

Meski demikian ia tak berani berjanji uji coba akan diberikan secara cuma-cuma untuk masyarakat. Pasalnya, pihaknya juga tengah menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"(Agustus) masyarakat sudah bisa coba. Tata cara dan skemanya itu belum ditetapkan, masih dibahas," ucapnya.

Selama uji coba pada Agustus, lanjutnya, masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA Feeder menuju Stasiun Bandung.

Tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB, sehingga penumpang tidak perlu membayar lagi.

Adapun kereta cepat ini akan memiliki tiga kelas yaitu premium ekonomi, second class, danfirst class.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Mengenal KEK Mandalika yang Wariskan Utang Rp4,6 T******

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika tengah menjadi sorotan akibat utangyang menumpuk. Setidaknya, sampai saat ini kawasan tersebut memiliki utang sebesar Rp4,6 triliun.

InJourney sebagai holding BUMN Pariwisata yang mengelola KEK Mandalika mencatat utang terdiri atas kewajiban jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebesar Rp3,4 triliun.

"Itu waktu kita mengambil alih Mandalika posisinya adalah mereka posisinya memiliki short term liabilityRp1,2 triliun dan long term liabilityRp3,4 triliun," ujar Direktur Utama InJourney Dony Oskaria dalam rapat kerja Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6) lalu.

Event yang dimaksud adalah World Superbike (WSBK) yang menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar. Hal ini dikarenakan event tersebut tidak menarik bagi investor sehingga sponsor yang masuk seret.

Kemudian, ada event MotoGP yang menyebabkan kerugian hingga Rp50 miliar. Hal ini dikarenakan pemasukan iklan lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan.

Jika melihat ke belakang, Sirkuit Mandalika dibangun pemerintah dengan tujuan menjadikannya salah satu kawasan pariwisata andalan dari Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kawasan Mandalika sendiri ditetapkan sebagai KEK pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2014. KEK yang memiliki luas area sebesar 1.035,67 hektare ini juga merupakan proyek pemerintah untuk menggenjot potensi pariwisata Indonesia.

Sedangkan, peresmian KEK Mandalika sendiri dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2017. Saat itu proyek tersebut memiliki investasi total Rp2,2 triliun. Proyek KEK Mandalika dilaksanakan oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau ITDC, pengembang yang sebelumnya menjalankan proyek Nusa Dua di Bali.

ITDC saat ini menjadi bagian dari holding Pariwisata, InJourney.

Sementara, Sirkuit Mandalika mulai dibangun pada 2019. Pembuatan Sirkuit Mandalika melibatkan arsitek asal Amerika Serikat, Populous. Perusahaan itu sudah berpengalaman membuat beberapa arena olahraga lain seperti Stadion Wembley di London.

Sirkuit Mandalika berlokasi di Kecamatan Pujut, Lombok Tengah ini membentang di tanah seluas 1.035,67 hektare.

Sirkuit Mandalika dilengkapi dengan 40 garasi di area paddock bertipe permanen. Tribun penonton disebut dapat menampung hingga 110 ribu orang. Namun selama pandemi covid-19, Mandalika Grand Prix Association (MGPA) hanya menyediakan 65.534 lembar tiket per hari balapan.

Setelah pembangunan rampung, Sirkuit Mandalika diresmikan pada 12 November 2021 oleh Jokowi yang kemudian digunakan untuk WSBK. Pada Februari 2022, Sirkuit Mandalika menjadi bagian Tes Pramusim MotoGP 2022.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan mengungkapkan uang negara sebesar Rp2,49 triliun dikucurkan untuk membiayai pembangunan Sirkuit Mandalika ini.

[Gambas:Video CNN]

Terima kasih! Orang-orang berada di zaman prasejarah dan baru saja menjadi Daluo!

<句子>