shopee pinjam uang

Dewa Kaisar Wu Nian

voucher indosat 2 5gb 5 hari

Kemenhub Transformasi Terminal, Perkuat Konektivitas dan Pariwisata******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus membangun dan mengembangkan infrastruktur transportasi Terminal Tipe A di berbagai wilayah Indonesia. Pembangunan dan revitalisasi terminal ini menjadi program prioritas pemerintah dalam rangka memperbaiki layanan angkutan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) dan antarkota dalam provinsi (AKDP).

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, mengatakan pembangunan terminal bus perlu terus dilakukan agar fasilitasnya semakin baik, sehingga masyarakat semakin nyaman untuk menggunakannya. Hal ini diperlukan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah hingga ke penjuru negeri.

"Terminal harus bersih dan nyaman agar masyarakat mau menggunakannya. Ini juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan budaya penggunaan transportasi massal," tuturnya.

Dengan konsep mixed use, terminal juga memiliki sejumlah fasilitas seperti area komersial, kuliner, pelayanan publik, hotel, tempat belanja, ruang serbaguna, dan lainnya. selain itu, juga terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sebagai informasi, Terminal Tipe A adalah terminal yang memiliki fasilitas dan layanan yang lebih lengkap dibandingkan terminal tipe lainnya. Terminal ini berfungsi sebagai tempat naik turun penumpang, pusat kegiatan sosial, ekonomi, seni dan budaya, serta terintegrasi dengan moda transportasi lainnya.

Sejumlah Terminal Tipe A dibangun dan direvitalisasi secara merata ke sejumlah wilayah barat, tengah dan timur Indonesia. Beberapa di antaranya, Terminal Paya Ilang di Takengon, Aceh; Terminal Amplas di Medan Sumut; dan Terminal Anak Air di Padang, Sumbar.

Di samping itu juga dibangun Terminal Tingkir di Salatiga, Jateng; Terminal Tamanan di Kediri, Terminal Purabaya di Surabaya, Jatim, Terminal Bimoku di NTT, Terminal Banjar di Kalsel; serta Terminal Bolaang Mongondow di Sulut.

Terminal Tipe A dibangun atau direvitalisasi menggunakan skema APBN rupiah murni maupun Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan dilakukan secara bertahap.

Contohnya adalah Terminal Anak Air dibangun menggunakan APBN rupiah murni dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Rp94,8 miliar dan memiliki luas lahan 27.385 m2 dengan luas bangunan terminal 10.364 m2.

Begitu juga dengan Terminal Amplas dibangun dengan pagu anggaran SBSN Rp42,8 miliar dan diselesaikan melalui skema tahun jamak (multiyears) tahun 2021-2022.

Pembangunan Terminal Tamanan di Kediri terbagi dalam III tahap yaitu tahap I pada 2020 dengan biaya Rp12,5 miliar, tahap II pada 2021 dengan biaya Rp7,6 miliar, serta tahap III pada 2022 dengan biaya sebesar Rp4,85 miliar.

Sementara Terminal Paya Ilang dibangun menggunakan APBN rupiah murni Rp22 miliar dan memiliki luas lahan 9.792 m2 dengan luas bangunan terminal 2.500 m2.

Kemudian, Terminal Purabaya dilakukan revitalisasi yang dilakukan berupa perbaikan jalan akses keluar dan masuk terminal. Pada 2022 anggaran untuk revitalisasi Terminal Purabaya berjumlah Rp4 miliar, kemudian pada 2023 sebesar Rp30 miliar.

Dalam rentang waktu 2014 s.d. 2023, telah dilakukan pembangunan terminal baru di 5 lokasi dan rehabilitasi/revitalisasi terminal di 75 lokasi. Kemenhub melibatkan partisipasi para investor/badan usaha swasta untuk turut mengembangkan terminal

Selain memperkuat konektivitas antarwilayah, kehadiran layanan Terminal Tipe A di berbagai daerah juga diharapkan akan memajukan perekonomian dan mendukung sektor pariwisata. Sehingga dapat meningkatkan daya saing bangsa dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

(rir/rir)

Kronik Poseidon

slot deposit qris 5000

BSI perkuat ekosistem ekonomi pesantren lewat agen laku pandai******

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) memperkuat ekosistem ekonomi pesantren melalui agen laku pandai BSI.

Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan, pesantren menjadi salah satu ekosistem ekonomi halal yang memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan, oleh karena itu, agen laku pandai BSI berperan penting dalam memperkuat ekosistem ekonomi halal.

"Untuk itu, tahun ini kami akan menyasar ekosistem pesantren dalam peningkatan penyerapan BSI Agen terutama wirausaha di lingkungan civitas pesantren. Tercatat tahun lalu pada periode Agustus - Desember 2023, transaksi BSI Agen terbanyak di pesantren,” ujar Ngatari di Jakarta, Jumat.

Ngatari menekankan bahwa agen laku pandai BSI Agen berperan menjadi perpanjangan tangan BSI untuk optimalisasi layanan finansial dan non-finansial di daerah-daerah terpencil dan suburban. Sehingga layanan perbankan syariah semakin luas jangkauannya bagi masyarakat Indonesia.

Layanan BSI Agen saat ini sudah tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah mencapai lebih dari 86 ribu agen.

Hingga Desember 2023, jumlah transaksi yang dilakukan melalui layanan BSI Agen mencapai 19,6 juta transaksi dengan nominal sebesar Rp43,8 triliun.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peran BSI Agen sangat berpengaruh dalam peningkatan inklusi keuangan syariah, khususnya di daerah. Di mana tiga provinsi terbesar yang menyerap BSI Agen terbanyak di wilayah Aceh, Palembang dan Surabaya.

“Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi BSI, terutama menjangkau daerah-daerah yang jauh dari layanan cabang. Untuk itu di tahun ini juga, kami berfokus pada sektor pendidikan yang notabene sudah menjangkau masyarakat hingga pelosok negeri dan juga sektor ini adalah mandatory bagi masyarakat,” tuturnya.

Perseroan juga akan masuk dan menjajaki kemungkinan adanya kerja sama dengan pesantren-pesantren yang potensial guna menggarap potensi peningkatan penetrasi pasar secara menyeluruh, baik dari sisi tabungan, pembiayaan maupun laku pandai BSI Agen.

Untuk itu sebagai bentuk simbolik, BSI telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) layanan dan produk perbankan syariah dengan Pesantren Daarul Mughni Al Maliki, Klapanunggal - Cileungsi pada Jumat.

Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan penyerahan hadiah atas program Racing BSI Agen yang diadakan pada 2023 kepada agen dengan transaksi dan fee tertinggi.

Hadiah satu unit motor dan 10 gram logam mulia diberikan kepada dua BSI Agen yang berlokasi di Pondok Pesantren Daarul Mughni.

Baca juga: BSI menargetkan peningkatan 2-3 juta nasabah per tahun
Baca juga: Erick Thohir siapkan dua opsi divestasi saham BSI
Baca juga: BSI: Prospek perbankan syariah di Indonesia masih menarik
 

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

situs slot bonus new member

Polres Jakbar periksa kesehatan personel agar siap jalankan tugas******

Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh personel

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Barat (Polres Jakbar) memeriksa kesehatan 185 personel untuk memastikan kondisi kesehatan anggota polisi tetap optimal dalam melaksanakan tugas.

Pemeriksaan kesehatan tersebut dilaksanakan oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan  (Dokkes) Polres Jakbar selama dua hari, mulai dari 28 Februari sampai dengan 29 Februari 2024 dengan menggandeng laboratorium klinik Platinum Diagnostik.

"Pemeriksaan ini membantu dalam mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan yang mungkin dialami oleh personel, sehingga dapat dilakukan penanganan yang tepat dan cepat, sebelum menjadi kendala kesehatan bagi personel dalam melaksanakan tugas," kata Kepala Seksi Dokkes Polres Jakbar, dr. Meika Yusuf di Jakarta, Jumat.

Meika Yusuf menjelaskan dalam pemeriksaan kesehatan berkala mencakup berbagai aspek mulai dari tekanan darah, persentase lemak tubuh, pemeriksaan laboratorium darah dan urine, pemeriksaan fisik oleh dokter umum,  dan dokter gigi.

"Kemudian pemeriksaan elektrokardiografi (EKG), pemeriksaan treadmill, pemeriksaan foto rontgen thorax dan pemeriksaan visus mata," kata Maika.

Ia berharap pemeriksaan tersebut untuk memastikan kondisi kesehatan personel Polres Metro Jakarta Barat dalam kondisi baik.

"Sehingga kinerja dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal," katanya.
Baca juga: Sie Dokkes Polres Jakbar periksa kesehatan petugas pengamanan pemilu
Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi penanganan kasus penyekapan PRT di Jakbar
Baca juga: Pemungutan suara tetap dilakukan di beberapa TPS yang terdampak banjir

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Jianghu

bos89

Erick Thohir Panggil Bos Waskita dan WIKA******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memanggil direksi PT Waskita Karya(Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA untuk rapat di kantornya.

Ia mengungkapkan pemanggilan petinggi dua BUMN Karya tersebut untuk membahas kelanjutan transformasi bisnis perusahaan.

"Kami membahas langkah-langkah strategis dalam bentuk roadmap, untuk melanjutkan program transformasi bisnis," tulis Erick melalui akun Instagramnya, Rabu (3/1).

Selain itu, Erick juga mendorong agar para BUMN karya ini bisa lebih mandiri dan berdiri sendiri. Meskipun ada tambahan Penanaman Modal Negara (PMN), bisa digunakan untuk proyek lainnya.

"Kami terus mendorong BUMN karya memiliki siklus kegiatan operasional yang lebih sustainable agar berdampak positif bagi perusahaan," jelasnya.

Selanjutnya, Erick juga berharap Waskita dan WIKA menyusun roadmap proyek yang akan dijalankan. Tidak hanya dalam satu tahun, tapi beberapa tahun ke depan.

"Saya ingin minta untuk Waskita dan WIKA, kita ada roadmap nya. Tahun ini seperti apa, dua tahun seperti apa, tiga tahun seperti apa," pungkas Erick dalam video singkat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/agt)

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

dewa88 slot

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

Lihat Juga : Jokowi Ungkap Biang Kerok Pupuk Langka di Depan Petani Jateng

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Kenaikan Gaji PNS 2024: Kami Bayar Komplit 12 Bulan

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Lihat Juga : Pertamina Bakal Tutup Pangkalan yang Jual LPG 3 Kg Tanpa KTP

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Lihat Juga : Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

belas kasihan Tuhan

daftar judi slot terpercaya

Mahfud Pamer Sukses Bereskan Polemik 15 Tahun GKI Yasmin di Bogor******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD memamerkan peran dirinya sebagai Menko Polhukam yang berhasil meresmikan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor usai berpolemik selama 15 tahun.

"Saya juga yang dengan tegas meresmikan dan menghidupkan kembali Gereja Yasmin. Sejak tahun 2006 ada sengketa tentang Gereja Yasmin di Bogor, tidak selesai-selesai berapa kali ganti presiden," kata Mahfud dalam konser lilin putih di Balai Sarbini, Jakarta, Rabu (3/1) malam.

Mahfud mengatakan polemik pembangunan GKI Yasmin tak terselesaikan meski beberapa ganti pemimpin. Ia sebagai Menko Polhukam kemudian berkoordinasi dengan Wali Kota Bogor, Bima Arya terkait hal tersebut.

"Dan pada bulan April 2023 setelah belasan tahun gereja ini menjadi sengketa, kemudian kami resmikan secara resmi, secara sah, di bawah perlindungan negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," ucapnya.

"Semua itu saya dedikasikan, dan harus kita dedikasikan demi persatuan dan kesatuan bangsa kita Indonesia," sambungnya.

Pemerintah meresmikan GKI Pengadilan atau biasa dikenal GKI Yasmin pada 9 April 2023 lalu. Peresmian gereja ini telah diperjuangkan jemaat melalui proses panjang selama 15 tahun terakhir.

Pada 19 Juli 2006, pemerintah Kota Bogor menerbitkan IMB dengan Nomor: 645.8-372/2006 untuk pembangunan rumah ibadah atas nama GKI Pengadilan (Yasmin).

Namun, lima tahun kemudian, tepatnya pada 11 Maret 2011, Pemkot Bogor menarik izin tersebut lewat Keputusan Walikota Bogor Nomor 645.45-137 Tahun 2011. Pencabutan itu diambil dengan dalih penolakan dari warga sekitar. Warga menuding salah satu syarat pendirian GKI Yasmin telah dipalsukan.

Keputusan itu sekaligus menindaklanjuti hasil rapat Musyawarah Pimpinan Daerah (MUSPIDA) Kota Bogor pada tanggal 24 Januari 2011.

Lalu, pada 5 Juli 2012 Pemkot Bogor menawarkan rencana relokasi kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI). Tawaran itu mengacu pada surat Nomor 452.1/1845-Huk perihal Tawaran Rencana Relokasi GKI Taman Yasmin.

(lna/sfr)