infini slot gacor

Penyihir Abadi

hoki777

OIKN: PoC sistem lalin berbasis AI kukuhkan IKN sebagai kota cerdas******

Jakarta (ANTARA) - Otorita IKN (OIKN) mengungkapkan pembuktian konsep atau proof of concept(PoC) sistem lalu lintas (lalin) pintar berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence(AI) mengukuhkan Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Mohammed Ali Berawi mengatakan PoC transportasi cerdas dinilai dapat memberikan nilai tambah tidak hanya berupa manajemen lalu lintas dan penegakan hukum, tetapi juga analisis emisi kendaraan bermotor di kawasan-kawasan tertentu di Balikpapan.

“Ini akan berguna untuk mencapai KPI (key performance indicator) Nusantara yang rendah emisi karbon dan mendorong penggunaan transportasi publik," ujar Ali di Jakarta, Kamis.

Pembuktian konsep atau proof of concept (PoC) sistem lalu lintas pintar berbasis kecerdasan buatan yang akan diterapkan di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin memperkuat posisi Nusantara sebagai kota cerdas dan berkelanjutan. Pembuktian konsep ini merupakan bentuk dari tindak lanjut nota kesepahaman antara Otorita IKN dan Sergek Projects yang dilaksanakan pada bulan September tahun lalu.

Dalam acara transfer pengetahuan dan PoC Smart Traffic and Mobility yang diselenggarakan di Kantor Dinas Perhubungan Balikpapan, Sergek Project mengintegrasikan sistem analisis Sergek ke dalam infrastruktur lalu lintas yang ada di Kota Balikpapan.

Ruang lingkup PoC dimulai pada manajemen lalu lintas tingkat lanjut, penegakan hukum lalu lintas, dan monitoring emisi serta ekologi. Sejak diluncurkan pada bulan Februari, platform ini memberikan wawasan dan nilai tambah tentang pola lalu lintas Kota Balikpapan dengan menggunakan analisis data pada berbagai parameter seperti waktu perjalanan, kecepatan rata-rata, dan kepadatan arus.

Selain itu, platform ini juga menilai indikator ekologi seperti emisi karbon serta dapat melakukan analisis asal-tujuan kendaraan. Platform berbasis AI milik Sergek memungkinkan operator manajemen lalu lintas, baik di Dinas Perhubungan dan Otorita IKN nantinya, membuat keputusan berdasarkan informasi dan data untuk pengendalian dan perencanaan lalu lintas yang lebih efektif.

Dalam kegiatan ini didemonstrasikan implementasi sistem pada kamera-kamera yang telah dipasang di beberapa titik lalu lintas di Kota Balikpapan. Hal ini memungkinkan pengguna dalam merekam dan mendeteksi pelanggaran atau kondisi lainnya, sehingga mengefisienkan koordinasi dengan kepolisian apabila terjadi insiden / kecelakaan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Otorita IKN, Tonny Agus Setiono mengatakan bahwa PoC yang dilakukan Bersama Sergek ini sudah juga dapat dipantau dari Command Center Otorita IKN yang ada di gedung Hunian Pekerja Konstruksi IKN.

Kedepannya potensi teknologi ini akan dimaksimalkan di IKN, tempat studi kasus penggunaan dan hasil PoC akan diperluas. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi transisi infrastruktur digital yang cerdas dan efisien tanpa menimbulkan gangguan terhadap operasional manajemen lalu lintas kota.

Sementara itu, VP Pasar Global Sergek yakni Alyona Tkachenko melihat bahwa kolaborasi ini membuahkan hasil yang baik. “Hasil positif yang kami lihat saat ini merupakan cerminan dari upaya gabungan ekosistem mitra kami. Kami percaya bahwa hasil dari peluncuran percontohan Sergek akan memainkan peran penting dalam memajukan inisiatif strategis Otorita IKN dan Balikpapan di bidang transportasi dan mobilitas,” kata Alyona Tkachenko.

Kolaborasi Otorita IKN, Dinas Perhubungan Balikpapan, dan Sergek mencerminkan komitmen terhadap inovasi dan integrasi teknologi berbasis artificial intelligence(AI) untuk memajukan ekosistem tiga kota, salah satunya antara Nusantara dan Balikpapan.

Baca juga: Kota cerdas IKN, strategi besar capai digitalisasi Indonesia Emas 2045
Baca juga: OIKN: Investasi kota cerdas membentuk kualitas hidup masyarakat
Baca juga: OIKN ungkap pentingnya "Proof of Concept" mobilitas cerdas di IKN
 

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Iblis leluhur dari dunia penyihir

cara cicil hp

Mahfud sebut gugat pemilu bukan cari menang, tetapi demi masa depan******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bahwa dirinya bersama calon presiden Ganjar Pranowo menggugat hasil Pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK) bukan untuk mencari kemenangan, tetapi demi masa depan.

"Apa yang kami lakukan ke MK ini bukan mencari menang, tapi "beyond election", masa depan. Bukan sekadar untuk pemilu hari ini, tetapi masa depan ratusan tahun yang akan datang. Demokrasi kita harus sehat," kata Mahfud di kawasan Gondangdia, Jakarta, Kamis.

Baca juga: Tim hukum Anies-Muhaimin resmi daftarkan gugatan pemilu di MK

Oleh karena itu, Mahfud menjelaskan apa yang dilakukan pihaknya ke MK merupakan upaya mewujudkan demokrasi yang sehat demi masa depan.

"Dan itu harus diungkap di semua teater hukum, yang bernama Mahkamah Konstitusi, kami yang akan mengungkap dan demi masa depan," ujarnya.

Baca juga: Anies: Tim hukum AMIN daftarkan gugatan Pemilu di MK

Mahfud menyebut pihaknya ingin membangun Indonesia sebagai negara demokrasi yang diimbangi nomokrasi atau kedaulatan hukum.

"Oleh sebab itu, kami ingin mewariskan kepada generasi yang akan datang, jangan terjadi perusakan terhadap demokrasi dan hukum. Karena kalau demokrasi dan hukum dirusak, nanti akan terjadi lagi yang akan datang itu, kalau mau pemilu, anda dekat dengan kekuasaan, anda punya duit, hanya itu," katanya.

Baca juga: Kubu Prabowo-Gibran persiapkan sanggahan untuk gugatan di MK

Ia mengatakan bila demokrasi dan hukum rusak, maka orang biasa dengan potensi yang hebat tidak dapat tampil untuk mengurus negara karena tidak dekat kekuasaan.

Sementara itu, Mahfud menekankan bahwa pihaknya akan menerima apa pun hasil dari gugatan yang disampaikan kepada MK.

"Kami akan menerima apa pun hasilnya. Kalau ada ketidakpuasan terhadap sebuah proses, ada mekanisme hukum, ini yang kami pakai sampai titik akhir agar rakyat dan bangsa Indonesia di masa depan, generasi muda seperti saudara ini ikut menyadari Indonesia harus dibangun sebagai negara demokrasi yang benar-benar berkeadilan juga berhukum," kata Mahfud.

Baca juga: Politik kemarin, dari hasil pemilu hingga rencana gugatan ke MK 

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Pilpres 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (20/3) malam.

Baca juga: NasDem soal gugatan hasil pilpres ke MK: Tetap harus berjalan

Hasyim mengungkapkan pasangan Prabowo-Gibran meraih 96.214.691 suara. Sementara itu, lanjut dia, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memperoleh 40.971.906 suara, sedangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md 27.040.878 mendapatkan suara.

Adapun total surat suara sah, menurut dia, berjumlah 164.227.475 suara.

Pilpres 2024 diikuti tiga pasangan, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar pasangan calon nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka paslon nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. paslon nomor urut 3.

Baca juga: TKN Prabowo-Gibran tak khawatir jika ada gugatan hasil Pemilu 

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Disebutkan dalam Pasal 475 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, pasangan calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu paling lama 3 hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Tangkap Alam Abadi

slot maxwin gacor 5000

Eks Menaker Jokowi Kritik Pernyataan Kemnaker soal THR Driver Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode pertama Presiden Jokowi, Hanif Dhakiri mengkritik pernyataan Kemnaker soal pemberianTHR driverojek online.

Ia menilai pernyataan Kemnaker soal THR driverojek online(ojol) kurang tepat.

"Pernyataan mengenai mitra pengemudi ojol masuk ke dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 adalah pernyataan yang kurang tepat," tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (19/3).

Lihat Juga : 9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

"Namun demikian, kami tetap mendukung upaya yang dilakukan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol terutama menyambut Hari Raya Idulfitri yang merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam," tuturnya.

"Kami mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk terus melanjutkan dan meningkatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, seperti memberi insentif tambahan bagi para mitra pengemudi yang tetap bekerja di periode libur Hari Raya Idulfitri," tandas Hanif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan driver ojol hingga kurir paket masuk ke dalam kategori Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mereka diklaim berhak mendapatkan THR, meski bekerja dengan sistem kemitraan.

Namun, Kemnaker mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket bukanlah kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Karena sifatnya imbauan, pemerintah tidak bakal mengenakan sanksi kepada aplikator transportasi online, seperti Gojek dan Grab. Sanksi juga tak akan dijatuhkan untuk perusahaan jasa pengiriman yang tidak membayar THR kepada mitranya.

Di lain sisi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk alias GoTo menegaskan mereka memang tak akan memberikan THR untuk driver. SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menyebut pihaknya hanya akan memberikan insentif khusus dalam bentuk program Swadaya.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangannya.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai gantinya, program Gojek Swadaya akan menghadirkan potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver, seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lain-lain.

Grab Indonesia juga melakukan hal serupa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan pihaknya cuma memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua lebaran," jelasnya.

Soal bentuk insentif kepada para mitra ojol, Tirza mengatakan bisa diberikan dalam beragam bentuk. Akan tetapi, Grab tak merinci berapa perhitungan nominal insentif, termasuk apakah akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau skema lain.

Lihat Juga : Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan

(skt/agt)

Pemanggil Loli-ku

game tergacor hari ini

PBNU imbau umat bergerak bantu korban bencana di Sumbar dan Jateng******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengimbau masyarakat khususnya umat Islam untuk bergerak membantu korban bencana yang terjadi di beberapa wilayah pada saat masa Ramadhan.

"Kami berharap bahwa ada gerak yang signifikan di dalam masyarakat ini khususnya umat Islam dalam suasana Ramadhan, mari kita memanfaatkan kesempatan berkah Ramadhan untuk sungguh-sungguh bergerak membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan sebagai dampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara khusus PBNU sudah menginstruksikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari LazizNU khususnya kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) telah membuka akses untuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak di kedua wilayah itu dan akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan memobilisasi tenaga bantuan dari lingkungan NU.  

"Ini adalah memang waktu-waktu yang membutuhkan kepedulian kita semua, membutuhkan bahkan konsentrasi untuk segera mengentaskan kesulitan yang dialami oleh warga karena bencananya juga relatif memang berdampak cukup besar," ujarnya.  

Sementara itu, Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengatakan sudah siap untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

"Kami sudah memiliki tidak kurang Rp9 miliar yang sudah siap dan nanti kami akan salurkan. Kemudian juga kami memiliki yang bisa akan kami salurkan koordinasi dengan LPBI itu ada makanan, kemudian yang diperlukan selimut," katanya.

Sebelumnya, bencana banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat serta Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah.

Baca juga: BRIN: Pembabatan hutan sebabkan Selat Muria jadi daratan

Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan

Baca juga: Jusuf Kalla: PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi akibat banjir Demak

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Makanan Tiandao

game slot gacor

Menaker Resmi Rilis Aturan THR Buruh, Ini Isinya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi merilis aturan soal kewajiban pengusaha membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2024 paling lambat H-7 Idulfitri 1445 H atau 3 April 2024 (asumsi 1 Syawal 1445 H jatuh pada 10 April 2024).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan. Beleid ini diterbitkan pada 15 Maret 2024.

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 2 SE Menaker 2/2024, dikutip Senin (18/3).

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

"Bagi pekerja/ buruh yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil, maka upah 1 bulan dihitung berdasarkan upah rata-rata 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan," tulis Poin 5.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Ida sebelumnya menegaskan THR wajib dibayarkan oleh pengusaha.

"Saya kira semua sudah tahu ya THR itu adalah kewajiban pengusaha yang harus diberikan kepada pekerja atau buruh untuk memenuhi kebutuhan Lebaran," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Berubah menjadi lolita yang mahakuasa dalam kiamat

kasih slot

PBNU imbau umat bergerak bantu korban bencana di Sumbar dan Jateng******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf mengimbau masyarakat khususnya umat Islam untuk bergerak membantu korban bencana yang terjadi di beberapa wilayah pada saat masa Ramadhan.

"Kami berharap bahwa ada gerak yang signifikan di dalam masyarakat ini khususnya umat Islam dalam suasana Ramadhan, mari kita memanfaatkan kesempatan berkah Ramadhan untuk sungguh-sungguh bergerak membantu saudara-saudara kita yang sekarang sedang mengalami kesusahan sebagai dampak bencana," kata Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis.

Secara khusus PBNU sudah menginstruksikan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LazisNU) untuk penyaluran zakat, infaq dan shadaqah dari LazizNU khususnya kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera Barat dan Jawa Tengah. 

Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LPBI PBNU) telah membuka akses untuk berkoordinasi dengan masyarakat terdampak di kedua wilayah itu dan akan melakukan konsolidasi lebih lanjut dengan memobilisasi tenaga bantuan dari lingkungan NU.  

"Ini adalah memang waktu-waktu yang membutuhkan kepedulian kita semua, membutuhkan bahkan konsentrasi untuk segera mengentaskan kesulitan yang dialami oleh warga karena bencananya juga relatif memang berdampak cukup besar," ujarnya.  

Sementara itu, Ketua LAZISNU PBNU Habib Ali Hasan Al Bahar mengatakan sudah siap untuk menyalurkan bantuan ke lokasi bencana.

"Kami sudah memiliki tidak kurang Rp9 miliar yang sudah siap dan nanti kami akan salurkan. Kemudian juga kami memiliki yang bisa akan kami salurkan koordinasi dengan LPBI itu ada makanan, kemudian yang diperlukan selimut," katanya.

Sebelumnya, bencana banjir terjadi di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan di Sumatera Barat serta Kabupaten Demak dan Kudus di Jawa Tengah.

Baca juga: BRIN: Pembabatan hutan sebabkan Selat Muria jadi daratan

Baca juga: BAZNAS penuhi kebutuhan gizi pengungsi banjir Kudus selama Ramadhan

Baca juga: Jusuf Kalla: PMI siap penuhi kebutuhan pengungsi akibat banjir Demak

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024