warung mantap slot

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

10 Ribu Tenaga Kerja Filipina di Arab Saudi Belum Dapat Gaji dari 2015******

Sebanyak 10 ribu pekerja Filipinayang kehilangan pekerjaan di Arab Saudisaat krisis ekonomi 2015 lalu hingga kini belum mendapatkan gajimereka. Informasi itu disampaikan oleh seorang pejabat Filipina.

Pejabat tersebut mengatakan Arab Saudi sebagai tempat buruh itu bekerja sudah berkomitmen untuk memberikan kompensasi terhadap 10 ribu pekerja tersebut. 

Komitmen itu katanya disampaikan setelah Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan Presiden Filipina Ferdinand Marcos bertemu di sela-sela KTT APEC, Bangkok, Thailand pada Jumat (18/11) kemarin.

"Dia (Pangeran Mohammed) mengatakan kepada saya bahwa ini adalah hadiah mereka untuk kami," kata Marcos seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

Sementara itu Sekretaris Pekerja Migran Filipina Susan Ople mengatakan paket kompensasi yang harusnya dibayar sebesar 2 miliar riyal atau US2 juta.

"Kalau dibayar itu akan membantu pekerja kami yang terlantar," katanya seperti dikutip dari AFP, Sabtu (19/11).

[Gambas:Video CNN]

"Saya cukup yakin bahwa tindakan ini entah bagaimana akan memberi mereka harapan dan akan menebus kesedihan dan kekecewaan selama bertahun-tahun," kata Ople.

Tidak jelas apakah pekerja yang tidak dibayar dari negara lain juga akan menerima sebagian dari uang itu.

Arab Saudi jatuh ke dalam krisis ekonomi pada 2015 menyusul penurunan tajam harga minyak. Krisis menyebabkan perusahaan konstruksi memberhentikan puluhan ribu pekerja asing, termasuk Filipina.

Pejabat Saudi mengambil tindakan hukum atas nama karyawan yang tidak dibayar dari Filipina dan negara Asia lainnya dalam upaya untuk mendapatkan kembali gaji mereka.

AFP tidak dapat menghubungi kedutaan Saudi di Manila untuk memberikan komentar.

Filipina awal bulan ini melanjutkan pengiriman pekerja rumah tangga ke Arab Saudi setelah larangan selama setahun.

Manila telah menghentikan pengiriman pekerja rumah tangga ke kerajaan yang selama ini menjadi tujuan populer bagi warga Filipina yang bekerja di luar negeri. Penghentian dilakukan setelah muncul laporan pelecehan dan upah yang tidak dibayar.

Kedua negara telah sepakat untuk meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi para migran.

Antara lain, pekerja akan diizinkan untuk berhenti sebelum kontrak mereka berakhir jika majikan mereka melakukan kekerasan, dan perlindungan asuransi akan diberikan untuk upah yang belum dibayar.

Kegilaan Evolusi Liar

Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.

Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.

"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).

"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.

Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.

"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.

Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.

Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.

"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.

Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

2 Jurus Menteri Basuki Cegah Banjir dan Longsor di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan jurus untuk mencegah banjir dan longsor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di masa mendatang.

Jurus pertamadan yang paling utama adalah mempertahankan wilayah IKN sesuai dengan rencana awal, yakni mayoritas dijadikan kawasan hijau.

"Mempertahankan ruang hijau lebih dari 75 persen dari 6.600 hektar luas area Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta memasang sensor monitoring pergerakan tanah," ujarnya dalam diskusi virtual yang dikutip dari Antara, Selasa (22/11).

"Kita seminimal mungkin melakukan metode proses pengerjaan tanah cut and fill, kita ikuti topografinya. Kita ingin memanfaatkan topografi daerah tersebut menjadi estetikanya IKN," jelasnya.

Sementara, untuk mengantisipasi bencana banjir, Kementerian PUPR membangun bendungan seperti Sepaku-Semoi yang saat ini progres fisiknya sudah mencapai sekitar 78 persen dengan kapasitas tampungan 10,6 juta meter kubik. Bendungan ini bisa mengendalikan banjir di kawasan IKN hingga 55 persen.

Pemerintah juga akan membangun 19 embung di KIPP sebagai sistem drainase kawasan, sekaligus untuk menciptakan harmoni antara green and blue development(pembangunan hijau dan biru).

[Gambas:Video CNN]

Sebuah peternakan di dunia lain

Ruangguru PHK Ratusan Karyawan Mulai Hari Ini******

Ruangguru, startup pembelajaran digital atau edutech mengambil langkah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada ratusan karyawan per Jumat (18/11) ini.

Keputusan ini diambil karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis. "Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," ungkap Tim Corporate Communications Ruangguru kepada CNNIndonesia.com.

Perusahaan mengatakan semua karyawan yang terdampak telah mendapatkan pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak (jika masih ada sisa cuti), sesuai aturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perusahaan juga menuturkan Ruangguru berkomitmen untuk membantu yang terdampak untuk mendapatkan pekerjaan baru sesegera mungkin.

Hal itu akan dilakukan dengan mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus dan memberikan dukungan konsultasi karir, psikologis, dan akses kelas pengembangan karir jika dibutuhkan.

"Ruangguru tetap optimis dengan prospek, kesempatan, dan posisi unik yang dimiliki oleh Ruangguru untuk terus memberikan akses terhadap layanan pendidikan berkualitas bagi semua," imbuh perusahaan.

PHK ini tidak berdampak pada layanan perusahaan dan kepada seluruh pelanggan Ruangguru.

[Gambas:Video CNN]

Sistem perebutan tubuh yang tak terkalahkan

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Yi Feng Luo Lanxue

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]