akun bo slot

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

7 Jawaban Lion Air Atas Kritik Petinggi Muhammadiyah soal Sering Delay******

Lion AirGroup akhirnya buka suara soal keluhan masyarakat atas seringnya penerbanganmereka mengalami delay atau keterlambatan.

Jawaban tersebut salah satunya, diberikan terkait keluhan yang disampaikan oleh Sekretaris Umum Muhammadiyah Abdul Mu'ti baru-baru ini. Melalui pernyataan yang disampaikan oleh Corporate Communications Strategic of Lion Air Group Danang Mandala Prihantoro mereka meminta maaf atas masalah tersebut.

Mereka berdalih sejatinya tak mau mengecewakan penumpang.

Namun kata Danang, betapapun keterlambatan tidak diinginkan terkadang masalah itu sulit dihindari. 

"Dan ini merupakan bagian dari industri ini," katanya.

Ia menambahkan keterlambatan penerbangan bisa terjadi karena berbagai variabel.

Pertama, cuaca kurang baik. Ia mengatakan cuaca yang tidak menentu, seperti hujan deras, kabut tebal, petir, badai, angin dan kondisi cuaca ekstrem lainnya merupakan penyebab utama keterlambatan.

Itu katanya mempengaruhi keamanan penerbangan. Karena itu, maskapai akan menunda atau membatalkan penerbangan jika kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk terbang dengan aman.

Kedua,kedisiplinan penumpang. Ia mengatakan dalam beberapa kasus ada penumpang yang melanggar aturan seperti bercanda bom, tidak ada surat kesehatan saat sakit.

Itu katanya dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan.

[Gambas:Video CNN]

"Tindakan bercanda bom dianggap serius dan mengancam keselamatan, sehingga maskapai akan menurunkan penumpang dan melakukan pengecekan tambahan pada pesawat," katanya.

Ketiga,keterlambatan penumpang. Danang mengatakan masalah ini sering berdampak pada keterlambatan penerbangan. 

Ia menambahan , jika penumpang terlambat dan pesawat harus menunggu mereka, maka jadwal penerbangan akan terganggu sehingga keterlambatan susah untuk dihindari.

Keempat, barang bawaan penumpang yang melebihi kapasitas. Danang mengatakan jika banyak penumpang membawa barang bawaan yang banyak atau berukuran besar, proses boardingpesawat dapat menjadi lebih lambat.

"Apabila terlalu banyak barang bawaan, dapat memperlambat proses ini. Awak kabin harus membantu penumpang untuk menyusun barang bawaan mereka dengan aman dan efisien. Proses boarding bisa membutuhkan waktu lebih lama dari yang diharapka," katanya.

Kelima,Keterlambatan pesawat sebelumnya. Danang mengatakan jika pesawat mengalami keterlambatan sebelumnya seperti karena faktor cuaca atau kondisi lain, maka penerbangan berikutnya dengan pesawat tersebut juga akan terlambat.

Keenam, gangguan teknis.

"Faktor lain yang menyebabkan keterlambatan adalah masalah teknis. Maskapai memprioritaskan keamanan dan kelayakan pesawat sehingga perbaikan secara tidak berjadwal harus dilakukan sebelum penerbangan dilanjutkan," katanya.

Ketujuh, faktor operasional lainnya. Danang mengatakan faktor operasional ini bisa disebabkan oleh kepadatan lalu lintas udara yang menyebabkan antrean lepas landas dan mendarat, pembatasan yang diberlakukan di bandar udara, atau pemogokan (demo) di suatu wilayah yang mampu mempengaruhi operasional maskapai penerbangan.

"Maskapai (sebenarnya) memberikan informasi yang jelas dan transparan mengenai keterlambatan. Permintaan maaf yang tulus dan komunikasi yang jelas adalah bagian dari upaya maskapai untuk memberikan pengalaman perjalanan yang terbaik meskipun terjadi situasi di luar kendali," katanya.

Kritik soal layanan Lion Air yang sering delay sering disampaikan masyarakat. Terbaru, kritik disampaikan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti.

Ia menumpahkan kritiknya kepada Lion lewat akun @Abe_Mukti . Abdul bercerita hampir setiap pekan dirinya bepergian menggunakan maskapai dari Lion Group.

Dari penerbangannya itu, hampir selalu ada delay dari maskapai. Yang disayangkan Abdul, Lion Group tidak pernah minta maaf atas keterlambatan itu.

"Hampir setiap penerbangan selalu delay. Dan, mereka (hampir) tidak pernah minta maaf atas keterlambatan penerbangan," kicaunya Rabu, (7/6).

Ia menilai pihak maskapai berbuat demikian karena merasa hampir tidak ada penerbangan lain yang bisa melayani seperti Lion Group.

Abdul pun melihat perusahaan seolah 'jadi pemilik' bandara.

"Padahal Bandara itu milik negara. Kemana perginya Garuda, penerbangan milik negara itu. Atau, jangan-jangan negara sudah menjadi 'milik' Lion Group?" imbuhnya.

pedang berbentuk pedang jauh

Buka Peluang Investasi, Sandiaga Uno Temui 20 Pengusaha India******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menemui 20 pengusaha asli India di National Stock Exchange, India guna memaparkan potensi bisnis dan inisiatif pemerintah Indonesia dalam menarik modal asing pada Selasa (20/6).

Para pengusaha itu termasuk CEO of Millennium India, Prakash Subramanian dan President & Head Nuvama Capital Markets, Shiv Sehgal, juga Hitesh Jain dan Malika Noorani dari Parinam Law Associates, serta Managing Director & Head - ICG at Nuvama Group, Gautam Shroff.

"Di sini terlihat begitu banyak peluang investasi dan kerja sama antara India dan Indonesia yang tadi kita kerucutkan ke tiga sektor utama, yaitu satu, teknologi, kedua adalah keuangan, dan ketiga adalah ekonomi kreatif yang kita kemas dalam sebuah pendekatan ekonomi digital," kata Sandiaga.

"Kita berharap kerja sama ini akan memberikan dampak signifikan untuk penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru di 2024 serta dengan Presidensi G20 India dan Indonesia sebagai anggota, maka beberapa inisiatif mengenai percepatan pembangunan khususnya kepemimpinan ekonomi bisa kita hadirkan," katanya.

Lebih lanjut, Sandiaga mengaku optimistis bahwa kerja sama yang terjalin dapat meningkatkan ekonomi kedua negara. Dengan demikian, peluang usaha bakal semakin terbuka, lapangan kerja pun tercipta bagi kedua negara.

Adapun salah satu hal yang menarik perhatian Sandiaga adalah pengelolaan data yang terintegrasi, terutama data dari segi bahan pangan. Dia yakin, hal itu dapat membuka peluang Indonesia untuk pengendalian inflasi ke depannya, sehingga harga-harga kebutuhan pokok lebih terjangkau.

"Kita juga melihat bagaimana konsep transparansi dalam pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi ini juga menjadi salah satu fokus bagaimana India bisa bertransformasi dan mereka bisa belajar dari Indonesia dan Indonesia juga bisa meluaskan pasarnya ekonominya dengan kerja sama yang kita berikan," ujar Sandiaga.

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

IHSG Terseret ke 6.699 usai 279 Saham Merosot******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup di level 6.699 pada Rabu (14/6) sore. Indeks saham melemah 19,29 poin atau 0,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,91 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 253 saham menguat, 279 saham terkoreksi, dan 206 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bergerak bervariasi. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,47 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,46 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan melemah 0,72 persen.

Sedangkan, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,19 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,45 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,72 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,69 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,77 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,83 persen.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Protagonis wanita melakukan serangan balik, protagonis pria silakan pergi

Kemendag Sebut Pembayaran Selisih Utang Tunggu Audit BPK******

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan selisih utang minyak gorengakan dibayarkan usai hasil audit BPK dan BPKP keluar. 

Isy mengatakan pihaknya sedang bertemu dengan dua lembaga tersebut untuk membahas selisih klaim utang minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan hasil verifikasi pada hari ini.

Pertemuan hari ini hanya dihadiri oleh tim teknis yang akan melengkapi data-data yang dibutuhkan oleh BPKP. Selanjutnya BPKP akan mereview mulai dari kebijakan, pelaksanaan survei, hingga metode verifikasi yg dilakukan oleh Sucofindo. "Saya enggak mau berspekulasi dulu sebelum ada hasilnya ya. Kita tunggu hasilnya dulu ya," kata Isy.

Hasil verifikasi PT Sucofindo selaku surveyor yang ditunjuk Kemendag sebelumnya menunjukkan utang pemerintah terhadap pelaku usaha minyak goreng sebesar Rp474 miliar. Namun, tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar.

"Kita sedang meminta review oleh auditor negara pemerintah. Hari ini sebenarnya ada pertemuan dengan BPKP mereview hasil dari verifikasi yang dilakukan oleh Sucofindo," kata Isy di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minyak goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]