petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot deposit 5000 dana

mantulslot 444Jutaan kata 686189Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot deposit 5000 dana》

Guru Besar FKUI: 385 pasien TB di Indonesia meninggal setiap hari******

Guru Besar FKUI: 385 pasien TB di Indonesia meninggal setiap hari
Prof Dr dr Erlina Burhan saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) di Aula FKUI Jakarta, Sabtu (17/2/2024). ANTARA/HO-FKUI/aa.
Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), Prof Dr dr Erlina Burhan mengemukakan terdapat 385 pasien Tuberkulosis (TB) di Indonesia meninggal setiap hari.

"Total pasien TB (di Indonesia) yang meninggal selama setahun sebanyak 140.700, artinya, terdapat 385 pasien meninggal setiap harinya atau 16 orang meninggal setiap jam karena TB," katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu.

Erlina mengungkapkan angka tersebut diperoleh melalui Global TB Report 2023, yang diluncurkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menyatakan pada 2022 angka mortalitas pasien TB tanpa HIV dan TB dengan HIV di Indonesia secara berturut-turut sebanyak 134.000 dan 6.700 kasus.

Baca juga: WHO terbitkan informasi cepat obat pencegah TBC

Pada edisi sebelumnya, kata dia, laporan tersebut juga mengemukakan adanya 834.000 insiden (kasus baru) di Indonesia pada 2010, meningkat menjadi 842.000 di tahun 2019, dan puncaknya mencapai 1.060.000 kasus pada 2022.

Menurut Erlina, permasalahan TB bertambah karena belum optimalnya temuan kasus, sehingga menjadi sumber penularan di masyarakat, serta rendahnya kepatuhan pasien TB dalam pengobatan yang menyebabkan meningkatnya risiko TB resisten obat.

"Selain itu, di bidang sosio-ekonomi, pasien TB menghadapi stigma, diskriminasi, hingga kehilangan kesempatan untuk belajar, bekerja, dan bermasyarakat," ujarnya.

Erlina menuturkan dalam upaya mengakhiri epidemi TB pada 2030 dan menekan kasus TB kurang dari 1 kasus per 1 juta penduduk pada 2050, Indonesia menjalankan upaya eliminasi TB yang selaras denganProgram End TB Strategyyang diinisiasi oleh WHO.

Tiga pilar utama dalam program tersebut, sambungnya, mencakup pelayanan dan pencegahan TB yang terintegrasi dan berpusat pada pasien, kebijakan dan komitmen politik dalam sektor kesehatan untuk eliminasi TB di Indonesia, serta penelitian dan inovasi dalam menyikapi tantangan terkait TB di Indonesia agar dapat mencapai target penurunan angka kematian TB sebanyak 90 persen, penurunan kasus TB sebanyak 80 persen, serta peniadaan beban biaya yang ditanggung oleh pasien TB dan keluarga pada 2030.

Baca juga: Guru Besar UI kembangkan vaksin M72 untuk pengobatan TB lebih efektif

Baca juga: Menkes sampaikan pengalaman RI deteksi TBC di Forum STP Brasil

"Target ini tidak akan tercapai jika masyarakat masih bersikap business as usual (biasa-biasa saja)," tegasnya.

Menurut Erlina, dalam upaya eliminasi, pemerintah dan masyarakat dapat belajar dari keberhasilan penanganan COVID-19 di Indonesia.

Oleh karena itu, ia menilai penanggulangan TB harus melibatkan semua instrumen yang ada, serta dibutuhkan kolaborasi yang melibatkan kesadaran dan motivasi berbagai pihak, seperti Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, Kepala Daerah, pelaku usaha, organisasi profesi, masyarakat agama dan budaya, dan institusi pendidikan untuk menciptakan orkestrasi eliminasi TB 2030.

Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Kementan: Potensi panen padi di Maret capai 3,51 juta ton******

Kementan: Potensi panen padi di Maret capai 3,51 juta ton
Arsip foto - Sejumlah petani di daerah Amohalo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, mengatur gabah padi, Jumat (16/6/2023). ANTARA/Harianto.
Padi ini ditanam oleh para petani sejak Oktober 2023 kemarin dan sekarang sudah mulai mau panen
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) menyampaikan bahwa potensi panen padi pada bulan Maret diperkirakan mencapai 3,51 juta ton sehingga diperkirakan produksi tersebut dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap ketersediaan beras di pasaran.

“Berdasarkan data Kerangka Sampel Area (KSA) Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 diperkirakan produksi beras mencapai 3,51 juta ton,” kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin.

Amran mengatakan angka itu berada di atas kebutuhan bulanan sebesar 2,5 juta ton dan pada bulan tersebut akan terjadi surplus sekitar 970 ribu ton.

Oleh karena itu, ia optimistis panen raya mendatang dapat menghasilkan produksi yang cukup baik dalam pemenuhan kebutuhan pangan secara nasional.

Kementan menyebut salah satu provinsi yang dinyatakan siap panen yakni Provinsi Lampung. Provinsi tersebut akan memulai panen raya padi pada akhir Februari dan awal Maret tahun ini.

Diperkirakan, hasil panen di provinsi tersebut mencapai 800 ribu ton Gabah Kering Panen (GKP) dari luas lahan 140 ribu hektare yang tersebar di 15 kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

Sementara itu, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa seluruh gabah yang akan dipanen tahun ini merupakan hasil produksi petani yang ditanam sejak akhir tahun 2023.

Dia memastikan panen tahun ini akan menambah ketersediaan cadangan beras di daerahnya.

"Padi ini ditanam oleh para petani sejak Oktober 2023 kemarin dan sekarang sudah mulai mau panen. Luasan lahan sekitar 140 ribu hektare dan hasil panen nanti biasanya akan diolah dalam bentuk gabah kering giling," kata Arinal.

Arinal mengatakan seluruh hasil panen nantinya akan dibeli secara langsung oleh Perum Bulog sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan demikian, Indonesia diharapkan mampu mengamankan ketersediaan pasokan.

"Kalau sudah panen di beberapa daerah ini, nanti hasil panen akan dibeli oleh Bulog dan pedagang sesuai harga yang ditetapkan oleh pemerintah, untuk mengamankan ketersediaan pasokan di bulan-bulan mendatang," katanya.

Terkait pembelian ini, Arinal meminta agar Dinas Pertanian di lingkup pemerintahannya dapat selalu sigap terutama dalam memberikan informasi panen raya agar terjadi penyerapan yang sangat maksimal.

Baca juga: Bapanas: Mundurnya masa panen tak pengaruhi cadangan beras
Baca juga: Kalsel siap menjadi penyangga pangan nasional hadapi ancaman El Nino

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:cara ajukan cicilan di akulaku

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
boom 55 slot login
erek59
jewel4d
slot gacor internasional
wbnksetor
gaco88
tunai plus ilegal
4d gacor
buahtogel
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs new member to kecil
Bab 2 slot akun baru gacor
Bab 3 dapat uang cepat
Bab 4 53 di erek erek
Bab 5 agen62
Bab 6 slot banyak jackpot
Bab 7 prediksi hk malam ini jp paus
Bab 8 trik pola gacor
Bab 9 proses verifikasi kredivo
Bab 10 bel4d
Bab 11 situs judi online aman
Bab 12 winslot88
Bab 13 nama slot terbaru
Bab 14 bayar shopee paylater pakai kredivo
Bab 15 jp789 slot
Bab 16 tafsir mimpi togel hari ini
Bab 17 slot deposit 5000 akun dana
Bab 18 judi gacor
Bab 19 pinjaman online izin ojk
Bab 20 akun judi slot paling gacor
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5682bab
gadisBacaan TerkaitMore+

Legenda di zaman modern

slot 5000 jp
Usul embargo senjata terhadap Israel, PBB sebut ada "risiko genosida"
Arsip foto - Suasana di luar kantor UNRWA di Jalur Gaza. ANTARA/Anadolu Agency/am.
Jenewa (ANTARA) - Pelapor Khusus PBB untuk Pembela Hak Asasi Manusia Mary Lawlor mengusulkan pemberlakuan “embargo senjata” terhadap Israel sebagai respons atas serangan di Jalur Gaza.

“Kita harus membiarkan bantuan kemanusiaan masuk ke sana dan harus ada pula embargo senjata,” ujar Lawlor tentang situasi di Gaza, pelanggaran HAM, dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menghentikan pengeboman Israel.

“Dalam pandangan saya, negara mana pun yang memicu konflik ini dengan memasok senjata ke Israel harus berhenti melakukannya, karena Israel tidak memahami tindakannya saat ini,” kata dia.

Lawlor mengatakan bahwa dia telah memantau dengan cermat situasi di Gaza sejak 7 Oktober dan bahwa ada orang-orang yang “kelelahan, terkepung dan tidak berdaya” di Gaza.

Dia berpendapat situasi di sana sangat mengerikan, warga Gaza berkali-kali diminta pergi ke tempat yang aman dan mereka berakhir di Kota Rafah.

"Sekarang orang-orang itu diminta pergi ke tempat lain dan mereka tidak punya tempat tujuan," katanya, seraya menambahkan bahwa mereka juga tidak memiliki cukup makanan dan obat-obatan.

Separuh penduduk Gaza saat ini tinggal di Rafah, katanya.

"Bagaimana Anda bisa membenarkan pembunuhan perempuan dan ibu yang memiliki banyak anak?’’ kata dia.

Tentang perkembangan di Rafah, Lawlor mengatakan perlu ada kepastian soal gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan harus diizinkan masuk ke Gaza.

“Secara teknis, Israel sebagai kekuatan pendudukan tidak seharusnya melancarkan perang terhadap wilayah yang didudukinya,” kata Lawlor.

Dia menyoroti bahwa meskipun dunia menyadari apa yang terjadi di Gaza, negara-negara lain tidak mampu atau tidak mau melakukan intervensi.

Lawlor mengatakan bahwa menghentikan pendanaan bagi UNRWA, badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi pengungsi Palestina, adalah hal yang gila karena hanya UNRWA yang melayani warga Gaza, sekolah, dan rumah sakit di wilayah kantong Palestina itu.

“Penyelidikan atas tuduhan terhadap UNRWA sedang berlangsung. Orang-orang (Gaza) yang putus asa itu tidak boleh dibiarkan menjadi korban politik antarnegara,” katanya.

Israel menuduh staf UNRWA tersebut terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Situasi di Gaza saat ini sedang diperiksa oleh Mahkamah Internasional, dan Lawlor menekankan bahwa pengadilan PBB akan memutuskan situasi di Gaza.

“Entah (keputusan) itu genosida atau tidak, tapi saya katakan ada risiko genosida (di Gaza),” katanya.

Dia mengatakan negara-negara seperti AS, Inggris, dan Uni Eropa, yang punya pengaruh ke Israel, memiliki peran sangat penting. Mereka memikul tanggung jawab besar untuk menghentikan perang Israel di Gaza

Jika negara-negara itu memilih abstain atau memveto resolusi di Dewan Keamanan PBB, "Bagi saya, itu tidak bisa dimaafkan," kata dia.

Sumber: Anadolu

Baca juga: G7 dukung pendirian negara Palestina, serukan perang Israel dihentikan
Baca juga: AS dan negara-negara Arab susun rencana pendirian negara Palestina
 

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

ketika pahlawan itu datang

pola maxwin olympus
Gerinda sebut koalisi dengan 01 dan 03 berpotensi dapat terjadi
Arsip foto - Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani ditemui usai Rapt Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Gerindra di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Jumat (15/12/2023). ANTARA/Fath Putra Mulya/pri.
Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai kemungkinan Koalisi Indonesia Maju (KIM) berkoalisi dengan kubu 01 dan 03 dapat terjadi.

"Kami merasa bahwa insya Allah ajakan kami untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan di bawah pemerintah Prabowo-Gibran sepertinya bukan bertepuk sebelah tangan," kata Muzani saat ditemui di Jakarta, Selasa.

Hal tersebut dikatakan Muzani lantaran pihaknya telah membuka komunikasi dengan partai oposisi di kubu 01 dan 03 setelah pasangan Prabowo-Gibran unggul suara dalam hitung cepat atau quick countKomisi Pemilihan Umum (KPU).

Muzani mengaku hingga saat komunikasi dengan beberapa petinggi partai oposisi masih berjalan dengan baik.

Bahkan berdasarkan komunikasi yang dibangun itu, Muzani memahami pihaknya memiliki kesamaan dengan partai lain yakni ingin memajukan bangsa Indonesia.

"Karena sesungguhnya di antara kami (partai) juga mempunyai pemahaman yang sama tentang masa depan Indonesia masa depan pemerintahan dalam situasi yang lebih baik," kata dia.

Saat ditanya siapa saja petinggi partai yang telah ditemui, Muzani enggan memberi tahu hal tersebut.

Dia berharap pertemuan dengan para oposisi tersebut bisa menghasilkan kerja sama untuk pemerintah Indonesia yang lebih kuat.

Untuk diketahui, berdasarkan situs resmi KPU yang dikutip hari ini pukul 20.16 WIB, tercatat perolehan suara pasangan Prabowo-Gibran mencapai 58,72 persen. Di posisi ke dua ada Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan perolehan suara 24,26 persen dan  pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md dengan perolehan suara 17,03 persen.

Data itu berdasarkan hasil quick count yang digelar KPU dari 82.3236 tempat pemungutan suara (TPS) atau 73,01 persen dari jumlah seluruh TPS di Indonesia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.
Baca juga: Pengamat sebut masih cukup dini membicarakan NasDem pindah koalisi 
Baca juga: PKB belum tentukan sikap soal koalisi atau oposisi 
Baca juga: Data Riset Analitika: Gerindra partai dengan elektabilitas teratas

Pewarta: Walda Marison
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Orang Suci tidak terkalahkan

buku mimpi 2d 24
KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/pri.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memeriksa putra Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK), M. Thoriq Kasuba, sebagai saksi dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta perizinan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara.

Selain itu penyidik KPK hari ini juga memeriksa Ketua DPD Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif sebagai saksi dalam perkara yang sama.

"M. Thoriq Kasuba dan Muhaimin Syarif masih menjalani pemeriksaan," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa.

Penyidik KPK hari ini juga turut memeriksa dua saksi lainnya terkait perkara tersebut yakni pegawai negeri sipil Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Maluku Utara Arafat Talaba dan mantan Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Elang Kusnandar Prijadikusuma.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa saja yang akan didalami oleh tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2023.

Para tersangka lainnya yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Ada pun konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Di antara kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang yaitu KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan diantaranya untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI dan KW sebagai Pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Tersangka AGK, RI dan RA sebagai Penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Baca juga: KPK panggil Sekda Malut Samsudin Abdul Kadir
Baca juga: KPK masih periksa sejumlah ASN terkait OTT gubernur Malut nonaktif
Baca juga: KPK geledah kediaman Gubernur Malut di Ternate
Baca juga: KPK tangkap 18 orang dalam OTT di Malut

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Pasca-95

pinjaman sejenis akulaku
KPU pastikan Sirekap tidak ditutup agar publik tahu hasil pemilu 2024
Arsip foto - Anggota KPU RI Idham Holik saat wawancara eksklusif di Wisma Antara B, Cikini, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela/am.
Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik memastikan sistem rekapitulasi suara (Sirekap) tidak akan ditutup dan tetap dapat diakses oleh masyarakat untuk mengetahui perkembangan terbaru hasil pemilu 2024.

“Saat ini Sirekap masih berfungsi untuk diakses masyarakat,” ujar Idham di Jakarta, Selasa.

Baca juga: KPU sebut data Sirekap tertunda karena sedang lakukan sinkronisasi
Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Adapun Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI pada Sabtu (17/2), sempat memberikan saran kepada KPU agar Sirekap untuk sementara waktu tidak menampilkan data angka perolehan di tempat pemungutan suara (TPS).

Alasannya agar sistem itu tidak ditayangkan sementara waktu adalah karena masih banyak angka yang tidak sesuai dalam Sirekap setelah dikonversi dari dokumen Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara pemilu 2024.

"Menghentikan terlebih dahulu penayangan informasi mengenai data perolehan suara, namun tetap melanjutkan form pindai Model C-Hasil diunggah pada https://pemilu 2024.kpu.go.id,sampai kendala sistem pada Sirekap dapat membaca data yang tertera pada form Model C-Hasil secara akurat," sebagaimana dikutip dari Surat Bawaslu.

Idham menilai saran perbaikan dari Bawaslu itu sebenarnya adalah agar data yang ada di dalam Sirekap tidak salah. Hal itulah yang menjadi alasan KPU sempat menghentikan sementara Sirekap untuk proses akurasi data beberapa waktu lalu.

Ia pun menekankan Sirekap adalah alat bantu penghitungan suara pemilu 2024. Oleh karena itu, Sirekap merupakan bentuk upaya KPU dalam memenuhi hak informasi masyarakat.

"Oleh karena itu kami memandang Sirekap memiliki peran strategis, dan saat ini kami masih fokus melakukan akurasi ataupun sinkronisasi data di dalam Sirekap dengan data autentik di dalam foto Formulir Model C.Hasil," ujarnya.

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Dikutip dari situs resmi KPU, Sirekap adalah singkatan dari sistem informasi rekapitulasi yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara.

KPU pun berkomitmen untuk terus memanfaatkan keunggulan Sirekap pada pemilu 2024 untuk menciptakan pemilu yang profesional dan memberikan kemudahan bagi masyarakat mengakses segala informasi.

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024, Sirekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil penghitungan suara dan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta alat bantu dalam pelaksanaan hasil penghitungan suara pemilu.

Masyarakat dapat memantau secara langsung perkembangannya pada https://pemilu2024.kpu.go.id/. Hasil yang ditampilkan KPU ini merupakan hitungan langsung (real count), namun bukan hasil akhir pemilu 2024. KPU menyatakan publikasi form model C/D hasil adalah hasil penghitungan suara di TPS dengan tujuan memudahkan akses informasi publik.

Adapun penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS, rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilu dilakukan secara berjenjang dalam rapat pleno terbuka oleh PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Pengawal pribadi dari dunia lain

demo slot gacor
Indonesia -Timor Leste jalin kerja sama pengembangan koperasi dan UMKM
Menkop UKM Teten Masduki (kanan) dan Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste atau Sekretaris Negara Urusan Koperasi Arsénio Pereira da Silva (kiri) saat penandatanganan MoU di Jakarta, Selasa (20/2/2024). ANTARA/Muzdaffar Fauzan/pri.
Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menjalin kerja sama bilateral dengan Timor Leste guna memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta koperasi agar lebih memberikan manfaat bagi perekonomian kedua negara.

Kerja sama tersebut dikukuhkan dalam penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara kedua negara yang digelar di Jakarta, Selasa.

"Kami ingin kedua negara disatukan pengalaman di dalam pengembangan ekonomi rakyat, UMKM, dan koperasi, karena saya kira sekarang ini dalam ekonomi global, pertumbuhan ekonomi itu tak lagi di satu negara, tapi kawasan," kata Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki.

Dirinya menyampaikan lingkup dari kerja sama yang dijalin antara lain yakni komitmen untuk mengembangkan capacity building, kemitraan antar koperasi, feasibility studyterkait pengembangan potensi bisnis koperasi dan UKM, pelatihan dan exchange visit, serta penguatan program UKM dan koperasi melalui kerjasama regional.

Menurutnya kerjasama ini akan membuka kesempatan luas bagi koperasi dan UMKM di kedua negara untuk saling belajar, bertukar informasi, serta berkembang.

Ia mengatakan ke depan, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste secara bersama-sama dapat melakukan evaluasi pada sektor tertentu yang dapat dikembangkan oleh koperasi dan UMKM, sehingga bisa memperkuat kerja sama yang dijalin.

"Saya berharap MoU ini dapat terlaksana dengan baik, dan seluruh pihak dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan baik pula, dan apabila berhasil dapat di lanjutkan untuk periode MoU selanjutnya," ujarnya.

Secretary of State for Cooperatives of the Democratic Republic of Timor-Leste (Sekretaris Negara Urusan Koperasi) Arsénio Pereira da Silva mengatakan penandatanganan MoU tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya antara Indonesia dengan Timor Leste di perhelatan ASEAN Inclusive Business Summit 2023 lalu.

Dirinya berharap melalui kerja sama ini, pihaknya bersama-sama bisa belajar untuk mengembangkan UMKM dan koperasi agar lebih kuat.

"Jadi pada intinya bagaimana kedua negara ini terutama di bidang koperasi saling melengkapi, belajar bersama, supaya kita bisa tumbuh bersama, karena kita di satu kawasan di ASEAN," katanya.

Baca juga: Merajut asa pemilu damai di perbatasan Indonesia - Timor Leste
Baca juga: RI - Timor Leste bekerja sama untuk komunikasi dan informatika

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Alkimia Shinto

mos77slot
Demokrat tanggapi isu AHY jadi Menteri ATR
Tangkapan layar - Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Minggu (28/1/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menanggapi isu beredar yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) RI.

Herzaky menyebut perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Namun demikian, kata dia, jika negara memanggil AHY selalu siap memenuhi panggilan itu.

Reshufflekabinet hak prerogatif Presiden. Kami menghormati betul hak Bapak Presiden. Jadi, apakah akan ada pelantikan menteri, lalu siapa menterinya, tentu beliaulah yang tahu. Silahkan ditanyakan kepada beliau,” kata Herzaky dihubungi melalui pesan singkat di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Sahroni dengar isu Hadi Tjahjanto akan dilantik jadi Menko Polhukam

Dia mengatakan sebagai orang yang pernah menjadi prajurit militer, AHY selalu mendarmabaktikan hidup bagi bangsa dan negara.

“Jika negara memanggil, mas AHY siap memenuhi panggilan tugas dari negara. Namanya prajurit, beliau selalu mendarmabaktikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Dulu di militer, lalu sekarang di medan politik. Ke depannya, tentu beliau selalu siap memenuhi panggilan tugas untuk bangsa dan negara,” ujarnya.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengaku mendengar adanya isu Menteri ATR Hadi Tjahjanto akan segera dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

"Isunya demikian," kata Sahroni dalam pesan singkat yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bappilu Demokrat sebut belum tahu pembicaraan antara Jokowi-AHY

Sahroni mendengar isu Presiden RI Joko Widodo akan melantik Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam definitif pada hari Rabu (21/2).

Jika benar kabar tersebut, kata politikus Partai NasDem itu, Presiden sudah tepat memilih Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam, jabatan yang sebelumnya diemban oleh Mahfud Md.

"Kalau benar, Presiden sangat tepat memilih beliau jadi Menko Polhukam," kata Sahroni.

Baca juga: Spekulasi "reshuffle" kabinet mencuat usai pertemuan Jokowi dan SBY

Seiring kabar Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai Menko Polhukam, beredar isu AHY akan dilantik sebagai Menteri ATR menggantikan Hadi Tjahjanto.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Menko Polhukam.

Presiden mengatakan dirinya akan segera menunjuk Menko Polhukam definitif, yang berasal dari kalangan non partai politik.

"Secepatnya ditunjuk menteri definitif. Tokohnya dari non partai politik," kata Jokowi dalam keterangannya kepada wartawan di Bale Rame, Bandung, Jawa Barat, Sabtu (3/2) lalu.

Baca juga: Ari Dwipayana sebut Jokowi terus evaluasi menteri

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024