cara dapat uang dari telegram

Ruang Hidup Dewa Dharma

raja77

Harga Rokok Belum Naik Usai Sri Mulyani Kerek Tarif Cukai 10 Persen******

Daftar Isi

• Berikut daftar harga rokok terbaru di minimarket dan warung kaki lima per 3 Januari 2024:
• Alfamart
• Warung Kaki Lima
• Indomaret

Jakarta, CNN Indonesia--

Harga rokok di minimarket hinggawarung masih belum naik meski Menteri Keuangan Sri Mulyani mengerektarif cukaisebesar 10 persen per 1 Januari 2024.

Kemenkeu memutuskan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) rata-rata 10 persen per awal tahun ini. Ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Ramadan yang merupakan kasir Alfamart Kota Bambu 2, Palmerah, Jakarta Barat, mengatakan belum ada kenaikan harga rokok di awal tahun ini. Harga yang dipakai di minimarket itu tak jauh beda dengan akhir 2023 lalu.

"Belum ada yang naik dari sananya, jadi belum ada harga baru di sini (di Alfamart Kota Bambu 2)," lanjut Ramadan soal alasan mengapa belum menaikkan harga.

Malah menurutnya ada salah satu merek yang turun harga. Ia menunjukkan salah satu produk rokok Sampoerna Mild.

Ramadan menyebut rokok sigaret kretek mesin (SKM) itu turun harga dari Rp32.700 di Desember 2023 menjadi Rp32.500 pada Januari ini. Harga rokok dengan bungkus berwarna putih dan merah itu dibanderol untuk 16 batang.

Tepat di seberang minimarket tersebut, ada warung Madura yang dijaga oleh Tini. Ia menuturkan produk rokok yang dijajakannya pun belum mengalami kenaikan harga.

"Belum ada yang naik harganya, masih sama saja (seperti Desember 2023). Dari sananya memang belum naik sih, jadi harganya masih pada sama," jelasnya.

Lihat Juga : Siap-siap, Jokowi Umumkan Rekrutmen CPNS 2024 Pekan Ini

Meski begitu, Tini tak bisa memprediksi apakah jika ada kenaikan harga rokok imbas tarif cukai baru akan menurunkan omzetnya. Menurutnya, para pengisap rokok yang mampir ke tokonya tak menentu, apakah membeli utuh atau ketengan.

Indomaret Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat juga belum menaikkan harga rokok yang dijual.

Selvi selaku pramuniaga Indomaret bertutur ia dan rekan-rekannya selalu mendapatkan update harga setiap hari dari pusat. Namun, sampai hari ketiga Januari 2024, belum ada informasi kenaikan harga rokok.

"Belum ada yang naik nih. Kalau naik, pasti diinfokan dari sana (pusat)," tegas Selvi.

"Kami di sini update terus harganya setiap hari, tapi sampai 3 Januari 2024 ini belum ada kenaikan harga," sambungnya.

Berikut daftar harga rokok terbaru di minimarket dan warung kaki lima per 3 Januari 2024:

Alfamart

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.300
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23 ribu
- Marlboro Red (isi 20): Rp42.200
- Esse Change (isi 20): Rp40 ribu
- Djarum Super (isi 16): Rp34.400
- Djarum Black (isi 16): Rp32.500
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.600
- LA Bold (isi 12): Rp22.300
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.400

Warung Kaki Lima

- Magnum Filter Bintang (isi 12): Rp23 ribu
- Sampoerna Mild (isi 12): Rp23.500
- Djarum Super (isi 12): Rp25 ribu
- Juara (isi 12): Rp23.500
- Marlboro Red (isi 20): Rp41 ribu
- Djarum Coklat (isi 12): Rp16 ribu
- LA Ice (isi 16): Rp31 ribu
- Esse Change (isi 16): Rp31 ribu

Indomaret

- Gudang Garam Filter (isi 12): Rp25.400
- Class Mild (isi 16): Rp29.400
- Surya Pro (isi 16): Rp32.400
- Sampoerna Mild (isi 16): Rp32.500
- Dunhill Fine Cut Hitam (isi 12): Rp23.500
- Marlboro (isi 20): Rp40 ribu
- Esse Change (isi 20): Rp33.300
- Djarum Super (isi 16): Rp34.200
- Djarum Black (isi 12): Rp24.200
- Djarum Coklat (isi 12): Rp15.800
- LA Bold (isi 16): Rp32.500
- LA Menthol (isi 16): Rp32.500
- LA Lights (isi 16): Rp32.500.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Hiburan panjang umur

hokislot4d

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali kehidupan yang menyenangkan

game toto

Polri tetapkan Samsudin tersangka kasus konten "tukar pasangan"******

Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat,

Surabaya (ANTARA) - Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah Jawa Timur menetapkan Samsudin sebagai tersangka kasus konten "tukar pasangan" yang viral beberapa waktu lalu.
 "Konstruksi peristiwa sudah didapatkan oleh penyidik. Sudah digelarkan oleh Ditreskrimsus, dan dinyatakan Samsudin sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Jatim," kata Kabid Humas Polda Jatim Komisaris Besar Dirmanto di Surabaya, Jumat. Sementara itu, Kasubdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Charles Tampubolon menyatakan Samsudin dijerat pasal 28 ayat 2 dan ayat 3 Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman penjara di atas 5 tahun. "Unsurnya dia membuat informasi yang meresahkan dan membuat keonaran di masyarakat," tegasnya. Dalam kasus tersebut, Samsudin berperan sebagai pembuat konten. Kepada penyidik, Samsudin mengaku membuat konten agar viral dan dilihat banyak orang di YouTube. Charles mengungkapkan dalam kasus ini akan ada calon tersangka lain, namun pihaknya masih mendalami perannya. "Hingga saat ini penyidik telah memeriksa 13 orang saksi. Sedangkan calon tersangka lain perannya membantu Samsudin dan mengunggah di media sosial sehingga ada keonaran di masyarakat," ujarnya. Ke depan, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim akan memeriksa ahli agama dan ahli pidana terkait penistaan agama dalam konten tersebut. "Meskipun fiksi, skenario atau sandiwara di UU sudah diatur, itu tidak bisa dilakukan karena dapat membuat resah dan kerusuhan di masyarakat," tuturnya. Diketahui, Samsudin membuat konten video tentang tukar pasangan suami istri. Dalam video terlihat ada lelaki yang berpakaian seperti kiai lengkap dengan sorban dan perempuan bercadar. Di situ, si lelaki mengatakan boleh hukumnya pasangan suami istri bertukar pasangan. Syaratnya, jika satu sama lain terdapat rasa saling suka.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan Pesawat Monster

lawu88slot

MK tegaskan tak hapus ambang batas parlemen, tetapi diatur ulang******

Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan 'threshold' dengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut

Jakarta (ANTARA) - Hakim Konstitusi sekaligus Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih menegaskan putusan gugatan uji materi yang diajukan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) tidak menghapus ambang batas parlemen (parliamentary threshold) empat persen.

Enny menjelaskan, MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

"Putusan 116/PUU-XXI/2023 tidak meniadakan threshold, sebagaimana dapat dibaca dari amar putusan bahwa thresholddan besaran angka persentase-nya diserahkan ke pembentuk undang-undang untuk menentukan thresholdyang rasional," ucap Enny saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

MK menegaskan bahwa ambang batas parlemen sepatutnya ditentukan dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif. Hal ini untuk meminimalisasi ketidakproporsionalan dalam konversi hasil pemilu.

"Dengan metode kajian yang jelas dan komprehensif, sehingga dapat meminimalkan disproporsionalitas yang semakin tinggi yang menyebabkan banyak suara sah yang terbuang, sehingga sistem proporsional yang digunakan tapi hasil pemilu-nya tidak proporsional," tutur Enny.

Enny juga menjelaskan bahwa pasal yang digugat oleh Perludem, yakni Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu perihal ambang batas parlemen, tetap konstitusional untuk Pemilu 2024, tetapi konstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029 dan seterusnya.

"Untuk Pemilu 2029 dan seterusnya sudah harus digunakan thresholddengan besaran persentase yang dapat menyelesaikan persoalan tersebut," ucap Enny menjelaskan.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perludem.

Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional

Baca juga: Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Amar putusan MK menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, termasuk metode dan argumen yang digunakan dalam menentukan ambang batas parlemen empat persen.

Mahkamah menyebut penentuan besaran angka atau persentase ambang batas yang tidak rasional itu telah menimbulkan disproporsionalitas antara suara pemilih dengan jumlah partai politik di DPR, sehingga melanggar hak konstitusional pemilih.

Sebab itu, MK berpendapat ambang batas parlemen perlu segera diubah dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa poin, di antaranya adalah agar ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan dan dapat mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Diketahui, Perludem mengajukan permohonan uji materi agar frasa "paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional" pada Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Perludem meminta norma pasal tersebut dimaknai menjadi "Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

MK menyatakan bahwa konstitusionalitas pasal yang dipersoalkan Perludem perihal tata cara penentuan ambang batas parlemen telah dapat dibuktikan. Namun, MK tidak dapat mengabulkan permohonan pemaknaan ulang norma pasal tersebut, karena itu merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang.

"Dengan demikian, dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian," demikian bunyi pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dalam salinan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Abadi

mantap slot 138

Organisasi sayap PKB sesalkan kekerasan di dunia pendidikan terulang******

Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren.

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perempuan Bangsa Siti Mukaromah menyayangkan terjadinya lagi kasus kekerasan di dunia pendidikan yang menimpa seorang santri berinisial BM (14) di Kediri, Jawa Timur.

Perempuan Bangsa merupakan organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat, ​​​​Siti Mukaromah mengungkapkan bahwa  hal tersebut adalah kejadian yang berulang dan bisa menjadi fenomena gunung es bahwa yang muncul di permukaan jumlahnya lebih sedikit daripada yang terjadi di lapangan.
 Dengan demikian, kata dia,  kekerasan yang terjadi dalam dunia pendidikan perlu penanganan lebih serius. Tidak hanya tindakan terhadap pelaku, tetapi juga tindakan preventif agar hal ini tidak terjadi di kemudian hari. Pemberitaan sebelumnya menyebutkan kekerasan berujung maut menimpa BM yang sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren PPTQ Al-Hanifiyyah, Mojo, Kediri. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh senior-seniornya. Siti mengatakan bahwa pihak pondok pesantren harus terbuka terhadap pengungkapan kasus tersebut dan tidak boleh menutup-nutupi kejadian sebenarnya. Sementara itu, dari sisi kebijakan, dia menyebut perlu adanya sistem perbaikan terhadap perlindungan dan pembinaan pondok pesantren. "Penerapan kebijakan ini perlu secara menyeluruh dan berlaku di semua lingkungan pondok pesantren," ujarnya.

Baca juga: LPSK sebut pengusutan kasus kekerasan seksual di ponpes berkat sinergi
Baca juga: Kemen PPPA kawal proses hukum kasus kekerasan seksual di ponpes Jember Selain itu, lanjut Siti, hal yang tidak kalah penting adalah peran orang tua yang bisa melakukan komunikasi secara terbuka dengan anak-anaknya meski sedang berada di pondok pesantren. Ditekankan pula bahwa pendidikan dapat diserahkan sepenuhnya kepada pihak lembaga pendidikan seperti pesantren. Namun, orang tua tidak boleh abai dan tetap melakukan pengawalan dengan komunikasi yang terbuka dengan anak. "Jangan abai terhadap pengaduan anak-anak. Apabila ada yang perlu ditelusuri, bisa berkomunikasi lebih dalam dengan anak-anak," katanya. Saat ini ​​​​​​aparat Kepolisian Resor Kediri Kota, Jawa Timur, telah menangkap empat santri yang berkaitan dengan kasus dugaan penganiayaan tersebut. Empat tersangka itu berinisial MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, AF (16) asal Denpasar Bali, dan AK (17) asal Surabaya. Kepolisian menyebut kasus itu berulang-ulang. Diduga terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Tao

kumpulan link slot gacor

Akademisi: Rumah Transit Yau Ma'o jadi tempat belajar anak******

ke depannya kami berharap juga dapat memberi ruang bagi anak-anak dari suku lainnya

Timika (ANTARA) - Akademisi Asli Suku Kamoro di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah Leonardus Tumuka mengatakan bahwa kehadiran Rumah Transit Yau Ma'o sebagai rumah singgah bagi anak-anak asli Suku Kamoro untuk belajar.

Leonardus Tumuka kepada ANTARA di Timika, Jumat, mengatakan bahwa Rumah Transit Yau Ma'o didirikan untuk menjadi tempat belajar anak-anak usia enam hingga 12 tahun di daerah ini.

"Rumah transit Yau Ma'o ini didirikan untuk menjadi tempat persinggahan bagi anak-anak asli Kamoro untuk mendapatkan makan pagi, siang dan sore serta pendidikan non formal," katanya.

Menurut Tumuka, banyak anak-anak Suku Kamoro yang bersekolah serta tinggal di Kota Timika, sehingga pihaknya memiliki kerinduan untuk merangkul anak-anak dalam satu wadah untuk memberi motivasi dan semangat melalui kehadiran Rumah Transit Yau Ma'o ini.

"Mereka yang bersekolah dan tinggal di Kota Timika datang dari latar belakang ekonomi keluarga yang pas-pasan sehingga kami harap rumah transit ini dapat menjadi rumah kedua bagi anak-anak," ujarnya.

Baca juga: Intelektual Kamoro soroti penurunan kualitas pendidikan di Mimika
Baca juga: Program pendidikan di luar Papua didokumentasikan Lembaga Pengembangan Suku Amungme-Kamoro

Dia menjelaskan Rumah Transit Yau Ma'o ini didirikan oleh Yayasan Pelita Harapan Kamoro untuk menampung anak-anak asli Suku Kamoro yang berada di Kota Timika.

"Sebagai langkah awal kita baru memulai dengan anak asli Suku Kamoro, ke depannya kami berharap juga dapat memberi ruang bagi anak-anak dari suku lainnya," katanya lagi.

Dia menambahkan pendidikan menjadi bekal bagi anak-anak bangsa, untuk itu pihaknya merancang agar melalui wadah non formal ini anak-anak asli Suku Kamoro terus mendapatkan motivasi untuk mengejar cita-cita dengan mencintai dunia pendidikan.

"Meskipun baru, tetapi kami berharap melalui wadah ini, setiap anak yang pernah singgah untuk makan dan belajar di sini dibekali dengan pendidikan tambahan di luar jam sekolah formalnya, dan juga diberi motivasi diri yang kuat untuk meraih masa depan," ujarnya lagi.

Baca juga: Pendidikan generasi muda Suku Kamoro masih memprihatinkan
Baca juga: LPMAK bantu pendidikan anak Suku Amungme-Kamoro
Baca juga: Uskup: Freeport harus perhatikan pendidikan warga Papua

Pewarta: Agustina Estevani Janggo
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024