qqstar88 situs judi slot online

cinta sup teh

mpo2121

Bos KCI soal Wacana Tarif KRL Jabodetabek Naik: Tunggu Tanggal Mainnya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT KAI Commuter (KCI) Asdo Artriviyanto blak-blakan soal wacana kenaikan tarif kereta rel listrik (KRL).

Asdo mengungkapkan pihaknya masih menunggu kepastian kebijakan itu dari regulator yang berwenang yakni Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Itu masih di level regulator, kita kan operator hanya jalanin saja. Kalau secara sistem kita ikut dari regulator karena kita PSO, kalau pemerintah menetapkan kebijakan tarif kita, secara IT kita siapkan dan kita siap untuk melakukan itu," ujar Asdo dalam diskusi di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (11/1), seperti dikutip Detik.

Adapun struktur biaya PSO yang ditentukan Kemenhub terdiri dari biaya operasi mulai dari bahan bakar, perawatan kereta, pembayaran kru, hingga margin keuntungan 10 persen untuk KCI.

Tarif KRL sendiri sudah tidak naik sejak 2016. Kalaupun tarif naik, sambung Asdo, pihaknya hanya tinggal menjalankan.

"Kita kan terakhir naik di tahun 2016, sekarang belum ada kenaikan tapi tunggu tanggal mainnya aja. Kalau ditanya akan ada kenaikan? Mungkin ada, tapi tunggu tanggal mainnya," canda Asdo.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi pada akhir 2022 menjelaskan skema tarif KRL akan diubah menjadi subsidi tepat guna.

Dalam hal ini, tarif KRL akan naik bagi masyarakat yang tergolong mampu ekonominya karenanya tidak mendapat subsidi.

Sementara, bagi masyarakat menengah ke bawah tarif KRL tetap terjangkau. Nantinya ada kartu baru yang diterbitkan untuk membedakan profil penumpang KRL.

Kendati demikian, wacana tersebut belum terealisasi hingga kini.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/agt)

Apakah Anda suka bermain game?

rtp agen 138

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Lihat Juga : Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Lihat Juga : Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

Lihat Juga : Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Lihat Juga : Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Mata Dharma Tertinggi

joker77

Bamsoet minta BPOM dan Polri tarik kosmetik ilegal dari pasaran******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bekerja sama dengan aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk menarik kosmetik ilegal dari pasaran.

Dia menyampaikan hal tersebut guna merespons adanya ratusan bungkus kosmetik ilegal yang dijaring atau disita oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Pekanbaru, Riau, senilai Rp128 juta. "Meminta BPOM bekerja sama dengan aparat kepolisian untuk segera menarik kosmetik ilegal tersebut dari pasaran, dan menelusuri oknum penjual kosmetik ilegal tersebut sampai kepada jaringan distributor atau pemasoknya," kata Bamsoet dalam keterangan resminya yang diterima di Jakarta, Jumat.

Baca juga: Wakil Ketua MPR: Pemerataan pendidikan harus jadi perhatian serius Menurutnya oknum yang terlibat dalam kasus kosmetik ilegal itu harus bertanggung jawab dan dikenakan sanksi sesuai hukum positif yang berlaku. Dia mengatakan BPOM perlu secara berkala melakukan pengawasan yang intensif terhadap penjualan kosmetik, obat atau suplemen yang beredar di pasaran, guna memastikan adanya izin edar dan produk yang dijual belum melewati tanggal kedaluwarsa. Di samping itu, dia mengajak masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas, sebelum membeli dan menggunakan obat, obat tradisional kosmetik, suplemen kesehatan, hingga pangan olahan. Masyarakat, kata dia, harus memastikan kemasan produk yang dibeli dalam kondisi yang baik, serta membaca informasi produk yang tertera pada labelnya. Sebab penggunaan kosmetik ilegal yang tidak memiliki izin edar menurutnya sangat berisiko bagi kesehatan. "Mendorong peran aktif masyarakat untuk melaporkan atau menyampaikan pengaduan kepada BBPOM jika menemukan kosmetik ilegal, dan obat atau makanan yang sudah kadaluwarsa di pasaran," katanya. Pada Kamis (29/2), BBPOM di Pekanbaru, Riau, menjaring sebanyak 407 potong/bungkus/kotak kosmetik ilegal dari 246 item dengan nilai ekonomi Rp128.028.500 untuk menyelamatkan kesehatan perempuan. Penjaringan kosmetik ilegal tersebut berasal dari fasilitas klinik kecantikan dan agen kosmetik di Riau dalam kegiatan intensifikasi pengawasan kosmetik pada 19-23 Februari 2024. Pada periode yang sama juga ditemukan 11 produk obat tanpa izin edar dengan nilai ekonomi mencapai Rp21.800.000.
Baca juga: Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM
Baca juga: Ketua MPR ajak Perpedin tingkatkan perekonomian nasional

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Istri bertemu saingan: Pemilik keuangan, kamu telah tertipu

gacor terus slot

Bandara Abdulrachman Saleh Kembali Dibuka Usai Terdampak Erupsi Semeru******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bandara Abdulrachman Saleh di Malang, Jawa Timur, kembali beroperasi setelah ditutup akibat erupsi Gunung Semeru.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan M Kristi Endah mengatakan bandara kembali dibuka pada Jumat (12/1) pukul 10.52 WIB setelah sempat ditutup pada Kamis (11/1).

"Kami terus melakukan tes secara berkala dengan interval 1 jam, dan didapatkan hasil negatif," ujar Kristi dalam keterangan resmi.

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, sambungnya, akan terus memantau situasi dan berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam penanganan kondisi tersebut.

"Kejadian seperti ini bersifat dinamis sehingga kami akan menyampaikan update informasi jika ada perkembangan lebih lanjut di lapangan," terang Kristi.

Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan mengalami erupsi. Sejak Senin (8/1) dini hari, terpantau terjadi letusan dengan tinggi kolom abu setinggi 2.000 meter.

"Teramati sembilan kali asap letusan dengan tinggi 400-2.000 meter warna asap putih kelabu," kata Ketua Tim Gunung Api PVMBG Ahmad Basuki.

Masyarakat diminta tidak beraktivitas dalam radius 5 kilometer dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar.

"Waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai/lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

forum angka jitu hk minggu

Pemerintah buka penawaran sukuk ritel SR020T3 dan SR020T5******

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah membuka penawaran sukuk ritel seri SR020T3 (tenor tiga tahun) dan seri SR020T5 (tenor lima tahun) dengan tingkat imbalan atau kupon masing-masing 6,30 persen dan 6,40 persen per tahun.

Dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan masa penawaran akan berlangsung pada 1—27 Maret 2024.

Kedua seri tersebut diperdagangkan di pasar sekunder dengan bentuk tanpa warkat dan tanggal setelmen pada 3 April 2024.

SR020T3 dapat dipesan minimum Rp1 juta dan maksimal Rp3 miliar dengan jatuh tempo pada 10 Maret 2027. Sementara SR020T5 dapat dipesan dengan nominal antara Rp1 juta hingga Rp10 miliar, dengan jatuh tempo pada 10 Maret 2029.

Tujuan penerbitan SR020 adalah untuk menyediakan alternatif investasi yang aman, menguntungkan, dan likuid bagi masyarakat. Juga, untuk mendukung pemulihan ekonomi dan pengembangan pasar keuangan syariah, memperluas basis investor di pasar domestik, serta memperkuat pasar modal Indonesia dengan mendorong transformasi masyarakat dari saving-oriented society menuju investment-oriented society.

Proses pemesanan pembelian SR020 dilakukan secara daring melalui empat tahap, yaitu registrasi/pendaftaran, pemesanan, pembayaran, dan konfirmasi kepemilikan.

Melalui penjualan secara daring, diharapkan juga dapat mempermudah akses masyarakat berinvestasi di SBSN ritel yang ditujukan untuk semua generasi serta mendukung terwujudnya keuangan inklusif melalui instrumen investasi yang terjangkau dengan minimal pembelian Rp1 juta.

Pemesanan pembelian disampaikan melalui sistem elektronik yang disediakan 30 mitra distribusi (midis) yang memiliki interfacedengan sistem e-SBN.

Adapun 30 midis yang telah ditunjuk pemerintah di antaranya Bank Central Asia (BCA), Bank CIMB Niaga, Bank Commonwealth, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank HSBC Indonesia, Bank Mandiri, Bank Maybank Indonesia, Bank Mega, serta Bank Negara Indonesia (BNI).

Kemudian, Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), Bank UOB Indonesia, Bank Victoria, Standard Chartered Bank, Bank Syariah Indonesia (BSI), dan Bank Muamalat.

Lalu, BRI Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas, Trimegah Sekuritas Indonesia, Bahana Sekuritas, Bareksa Portal Investasi, Binaartha Sekuritas, Philip Sekuritas Indonesia, Nusantara Sejahtera Investama (FUNDtastic+), Star Mercato Capitale (Tanamduit), dan Bibit Tumbuh Bersama.

Baca juga: Menkeu: Indonesia terbitkan sukuk ritel hijau hingga Rp21,8 triliun

Baca juga: Pemerintah buka penawaran SWR004 untuk wakif individu dan institusi

Baca juga: ST010 cetak rekor investor terbanyak dalam penerbitan sukuk tabungan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

ratujudi

JK Cerita Tanah Prabowo yang Diusik Anies, Dulu Milik Bob Hasan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wakil presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) mengungkap asal usul tanah ribuan milik Prabowo Subianto yang diusik Anies Baswedan saat debat calon presiden Minggu (7/1) lalu.

Menurut JK, tanah yang dikuasai oleh Prabowo itu merupakan hasil pembelian dari pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan pada 2004 lalu.

JK bercerita bahwa ia lah yang punya peran besar dalam proses pembelian tanah itu. Peran dilakukannya dalam memfasilitasi Prabowo Subianto membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari yang berada di Kalimantan.

"Prabowo datang ke kantor saya, dan dia ingin membeli pabrik kertas PT Kiani Lestari milik Bob Hasan yang macet di Bank Mandiri," kata JK di Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya telepon Dirut Mandiri Agus Martowardojo. Saya bilang benar ada Kiani Kertas akan dijual? Berapa harganya? Kami akan jual US0 juta dan sudah ada peminat dari Singapura, jangan jual ke Singapura lebih baik ke pengusaha nasional. Lalu dijawab Pak Agus, "Boleh Pak asal cash". Jadi di depan saya ada Pak Prabowo tetapi cash US0 juta," tambahnya .

Setelah pertemuan itu, Prabowo kemudian membeli pabrik Kiani Kertas yang mempunyai lahan untuk hutan industri seluas kurang lebih 200 ribu hektare.

JK berharap keterangan ini menepis isu bahwa ia pernah memberikan lahan kepada Prabowo.

Lihat Juga : Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat

"Bukan saya berikan lahan, melainkan dia beli, pabriknya ada izin lahan, tetapi beda kabupaten," kata JK.

Pada saat debat, Ahad (7/1) malam, Anies menyoroti lahan 340 ribu hektare milik Prabowo. Ia mengatakan kepemilikan itu merupakan ironi.

Pasalnya, saat menteri pertahanan memiliki lahan seluas itu, setengah dari total jumlah prajurit TNI di Indonesia justru tidak memiliki rumah.

Prabowo sebut lahan digunakan untuk food estate

Dua hari setelah debat, atau pada Selasa (9/1) Prabowo mengatakan lahan ratusan ribu hektare miliknya sudah diserahkan sebagai tanah hak guna usaha (HGU) yang digunakan untuk proyek lumbung pangan atau food estate.

"Saya sampaikan ke bapak presiden, bapak presiden kalau lahan ini dibutuhkan untuk lumbung pangan bangsa Indonesia, pakai lahan HGU saya, gunakan! saya siap! dan kita sedang menggarap itu," kata Prabowo pada acara Konsolidasi relawan Prabowo-Gibran di GOR Remaja, Riau, Selasa.

Prabowo bercerita semua itu bermula sekitar tiga tahun lalu. Ia ditugaskan menggarap proyek food estate untuk mengantisipasi krisis pangan.

Lihat Juga : ANALISISRp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?

Saat itu, Prabowo mengajukan lahan HGU yang ia kuasai untuk proyek food estate tersebut. Ia mengaku telah menguasai tanah HGU itu sebelum ia menjabat sebagai Menhan.

"Padahal Pak Jokowi ada, saya di istana 2,5 ahun yang lalu saya sudah serahkan tanah itu kepada negara," ucap dia. Ia juga meralat data Anies soal jumlah lahan HGU miliknya, yaitu bukan 340 ribu hektare melainkan 500 ribu hektare.

Tidak diketahui apakah lahan yang disinggung oleh JK dan lahan yang disebut diberikan Prabowo untuk food estate adalah lahan yang sama. 

[Gambas:Video CNN]

(mab/agt)