unsur55

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Buruan Serbu! Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja Sisa 3 Jam Lagi******

Transmart Full Day spesial Merdeka Belanja tinggal sisa 3 jam lagi lho. Yuk buruan serbu ke gerai Transmart terdekat di kota kamu sebelum toko tutup pukul 22.00.

Periode Full Day Sale dalam rangka memeriahkan HUT RI kali ini, sayang banget kalau dilewatkan karena diskonnya gede-gedean sampai 50 persen.

Lihat Juga : Promo Merdeka Belanja Transmart Cuma Satu Hari, Jangan sampai Terlewat

Dengan Allo Pay Later dan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah, kamu akan mendapat dana talangan supaya bisa belanja sekarang bayar belakangan di Transmart.

Dana talangan tersebut nantinya bisa dilunasi ketika gajian sudah cair ke rekening kamu. Selain diskon 50 plus 20 persen, masih ada banyak diskon menarik lainnya yang sayang dilewatkan.

Yuk, buruan unduh aplikasi Allo Bank di Google Play Store atau App Store dan upgrade akunnya ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later.

Atau bisa juga segera mengajukan buka Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah di seluruh kantor cabang terdekat di kota kamu.

Prasejarah: Tangkap pemimpin Kultus Tongtian di awal

Belanja Persiapan 17 Agustusan di Transmart Aja, Banyak Diskonnya******

Buat kamu yang lagi cari berbagai barang persiapan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia alias 17 Agustusan, belanjanya di Transmart aja!

Soalnya, Transmart lagi menggelar pesta diskon bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja hari ini, Selasa (15/8).

Lihat Juga : Gak Cuma Bayar Nanti, Pakai Allo Paylater di Transmart Diskon 20%

Selain itu, ada juga diskon tambahan sebesar 20 persen untuk metode pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Pas banget untuk kamu yang lagi cari berbagai produk untuk persiapan 17 Agustusan, mulai dari barang-barang untuk konsumsi panitia sampai hadiah untuk perlombaan.

Yang pasti, harganya jauh lebih murah dari harga normal. Pas banget kan untuk persiapan 17 Agustusan?

Makanya yuk segera ke gerai Transmart terdekat. Soalnya, pesta diskonnya cuma berlangsung hari ini aja.

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Yuk segera ke Transmart dan buru diskonnya di Full Day Sale: Merdeka Belanja!

Terlahir kembali pada tahun 1993

Surplus Neraca Dagang RI Merosot ke US,31 M per Juli 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan neraca dagang Indonesia pada Juli 2023 surplus US,31 miliar.

Meski demikian, realisasi ini jauh lebih rendah dibandingkan Juni 2023 yang mencapai US,45 miliar, dan periode yang sama tahun lalu. 

"Pada Juli 2023 neraca perdagangan barang kembali mencatat surplus US,31 miliar. Dengan demikian neraca perdagangan Indonesia telah mencatatkan surplus selama 39 bulan berturut-turut," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (15/8).

Ia merinci ekspor nonmigas menyentuh US,65 miliar atau naik 1,62 persen mtm. Beberapa komoditas pendorong, antara lain barang besi dan baja 47,33 persen, nikel dan barang daripadanya 43,29 persen, serta berbagai produk kimia 11,14 persen

"Secara yoy, ekspor Juli 2023 menurun cukup dalam 18,03 persen jika dibandingkan Juli 2022. Secara tahunan, penurunan terjadi pada ekspor migas dan nonmigas. Ini melanjutkan tren sejak awal 2023, seiring menurunnya harga komoditas unggulan di pasar global dibandingkan tahun lalu," jelas Amalia.

Lihat Juga : Luhut Bongkar 2 Alasan Investasi Tesla di Indonesia Belum Juga Jalan

Sedangkan ekspor migas terkontraksi 2,61 persen secara bulanan ke angka US,23 miliar. Penurunan ekspor migas disebabkan anjloknya nilai ekspor komoditas minyak mentah dan hasil minyak dibandingkan bulan lalu.

Secara kumulatif, total ekspor periode Januari-Juli 2023 mencapai US9,53 miliar atau turun 10,27 persen dibandingkan periode sama tahun lalu.

Rinciannya, ekspor nonmigas selama enam bulan ini menyentuh US0,47 miliar atau turun 10,76 persen dan migas mencapai US,07 miliar alias merosot 1,78 persen.

Selanjutnya, dari sisi impor nonmigas naik 10,1 persen mtm ke angka US,44 miliar per Juli 2023. Ini dipengaruhi naiknya impor komoditas atau produk mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya sebesar 17,33 persen, kenaikan produk dan mesin peralatan mekanis serta bagiannya 12,99 persen, serta impor kendaraan dan bagiannya yang turun 13,25 persen.

Impor migas juga naik 40,94 persen dibandingkan Juni 2023, yakni menyentuh US,13 miliar. Ini disebabkan meningkatnya impor minyak mentah sebesar 83,36 persen.

"Jika kita lihat secara tahunan, nilai impor Juli 2023 mengalami penurunan 8,32 persen dibandingkan Juli 2022. Impor Juli 2023 secara yoy melanjutkan tren penurunan setelah sempat meningkat pada Mei 2023," tandas Amalia.

Total impor Indonesia periode Januari-Juli 2023 menyentuh US8,3 miliar atau turun 6,71 persen. Amalia merinci impor nonmigas selama enam bulan ini sebesar US8,52 miliar atau merosot 4,47 persen, sedangkan migas menyentuh US,77 miliar alias turun 17,34 persen.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Elang Salju

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Era Abadi

Polusi, Menaker Masih Kaji soal WFH Karyawan Swasta******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan Kementerian Ketenagakerjaan masih mengkaji wacana penerapan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH)seiring meningkatnya polusi udaradi wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.

"Kami masih mendiskusikan, belum sampai pada kesimpulan, belum sampai apakah itu imbauannya menteri, atau imbauannya swasta sendiri, atau nanti pemerintah provinsi," ujar Ida seperti dikutip dari Antara,Rabu (16/8).

Ida menjelaskan polusi udara merupakan permasalahan bersama yang perlu diselesaikan, agar tidak semakin memburuk seiring meningkatnya mobilitas masyarakat setelah pandemi covid.

Terkait dengan imbauan WFH tersebut, pihaknya juga masih mengkaji untuk memberikan imbauan dalam bentuk surat kepada perusahaan-perusahaan swasta.

"Kita belum sampai pada apakah mengimbau dalam bentuk surat. Tapi, itu menjadi wacana yang terus kita diskusikan. Tapi, harus dicarikan jalan keluar memang, jalan keluar bagaimana polusi ini tidak semakin buruk," ujar Ida.

Presiden Jokowi dalam rapat di Istana Merdeka, Jakarta awal pekan kemarin memberikan sejumlah instruksi kepada sejumlah menteri hingga gubernur untuk menangani permasalahan polusi udara di Jakarta.

Jokowi menjelaskan kualitas udara di DKI Jakarta sudah di angka 156 dengan keterangan tidak sehat. Kondiasi itu merupakan imbas kemarau panjang selama tiga bulan terakhir, pembuangan emisi dari transportasi, serta aktivitas industri di Jabodetabek terutama yang menggunakan batu bara pada sektor industri manufaktur.

"Saya memiliki beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian seluruh kementerian dan lembaga terkait. Yang pertama jangka pendek, secepatnya harus dilakukan intervensi yang bisa meningkatkan kualitas udara di Jabodetabek lebih baik," ujar Jokowi.

Jokowi menyatakan bentuk intervensi yang akan dilakukannya adalah bakal meminta mempertimbangkan opsi kelonggaran untuk para pekerja bekerja dari rumah.

Ia meminta anak buahnya mengkaji kemungkinan itu. Jokowi menyebut bisa saja para pekerja dirotasi sehingga ada yang bekerja dari rumah dan kantor dalam waktu bersamaan.

"Jika diperlukan, kita harus berani mendorong banyak kantor melaksanakan hybrid working--work from office, work from home," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Ambisi Rhodes

Mengenal Food Estate, Proyek yang Disebut PDIP Kejahatan Lingkungan******

Proyek food estate atau lumbung pangan menjadi sorotan PDIP, partai pengusung utama Presiden Jokowi.  Sorotan muncul terkait kritik Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto yang menyebut food estate gagal dan kejahatan lingkungan. 

Hasto menyebut di bawah Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak menghasilkan apapun.

"Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, dan kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan," kata Hasto di Bogor, Selasa (15/8).

Sementara itu, Prabowo memilih irit bicara soal tudingan Hasto tersebut. Ia tidak mau bicara banyak soal kritik tersebut.

"Oh yang bener?" kata Prabowo singkat menjawab pertanyaan wartawan usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Lantas, apa itu food estate sehingga PDIP memberikan kritik keras?

Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Food estate masuk proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023. Dalam Perpres tersebut pemerintah menganggarkan Rp235,46 miliar untuk food estate.

Saat itu, Jokowi menyatakan pembangunan lumbung pangan perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis pangan di tengah pandemi virus corona. Hal ini sesuai dengan peringatan kelangkaan bahan pangan yang disampaikan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) beberapa waktu lalu.

Lihat Juga : SIDANG TAHUNAN MPR 2023Jokowi Akui Larangan Ekspor Pahit Bagi Eksportir

Berdasarkan catatan Kementerian Pertanian, implementasi pengembangan food estate, telah diawali dengan membangun di Provinsi Kalimantan Tengah, Sumatera Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak 2020. Proyek ini direncanakan akan terus dikembangkan sampai 2024.

Selain di tiga wilayah tersebut, food estate juga tersebar di beberapa daerah di Indonesia.

Di Provinsi Kalimantan Tengah, pengembangan food estate telah dilaksanakan sejak pertengahan 2020 pada areal lahan sawah eksisting sekitar 30 ribu hektare (ha). Lahan itu tersebar di Kabupaten Pulang Pisau 10 ribu ha dan Kabupaten Kapuas 20 ribu ha.

Direncanakan mulai 2022, pengembangan food estate Kalimantan Tengah akan diperluas dengan target 70 ribu ha sampai pada tahun 2024. Perluasan tersebut akan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan pembangunan jaringan tata air yang dilakukan oleh Kementerian PUPR selama periode 2022-2024.

Di Kabupaten Sumba Tengah, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas padi dan jagung. Sasaran luas areal pengembangan pada 2022-2024 ditetapkan bertahap. Pada 2022, direncanakan seluas 4.709 ha, 2023 menjadi 6.350 ha, dan pada 2024 menjadi 10 ribu ha. Jumlah itu terdiri dari luas padi 6 ribu ha dan jagung 4 ribu hektar.

Lihat Juga : Sidang Tahunan MPR 2023Bamsoet Singgung Penyelesaian KKB dan Isu Papua di Hadapan Jokowi

Kegiatan utama yang dilakukan adalah pengembangan mandiri benih, diikuti pembuatan pupuk organik, fasilitasi teknologi dan infrastruktur pendukung, alsintan, peningkatan IP, penerapan GAP, dan pengembangan korporasi petani.

Di Kabupaten Wonosobo, pengembangan food estate difokuskan pada pengembangan komoditas cabai, bawang putih, bawang merah, dan kentang. Sasaran luas food estate 2022 ditetapkan sekitar 340 ha, 2020 dikembangkan 322 ha, sehingga menjadi 662 hektar.  Lalu, pada 2024 dikembangkan lagi seluas 338 ha, sehingga secara keseluruhan mencapai 1.000 ha.

Kegiatan utama yang diintroduksi adalah pengembangan prasarana tata air, peningkatan prasarana transportasi, pengembangan alsintan, perakitas paket teknologi, fasilitasi penyediaan sarana produksi, mengembangkan diversifikasi produk, pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM, serta pengembangan korporasi petani.

Tersebar di seluruh Indonesia hingga gagal di Kalimantan Tengah