pinjol rupiah cepat

Ratuku Zhou Jielun

LMAN Ungkap Nasib Aset Negara di Jakarta Usai Ibu Kota Pindah ke IKN******

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) menegaskan aset-aset negara diJakarta tak akan diabaikan selepas pemindahan ibu kota ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Badan layanan umum (BLU) di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu ini menegaskan siap mendukung penuh pengamanan aset-aset negara di Jakarta.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menyebut saat ini DJKN Kemenkeu tengah menginisiasi grand design nasib barang milik negara (BMN) di Jakarta. LMAN juga sudah melakukan beberapa kajian.

Candra menegaskan konsep pengelolaan aset negara di Jakarta akan tetap sama, meski ibu kota pindah ke IKN. Barang milik negara itu bakal tetap dimanfaatkan dengan baik.

Namun, bagaimana pemanfaatannya nanti masih harus menunggu hasil kajian dan diskusi yang diinisiasi DJKN Kemenkeu.

"Pemanfaatannya tentunya sesuai highest and best use-nya, yang mana hal ini memang sekarang sedang disusun oleh rekan-rekan DJKN yang berkolaborasi dengan beberapa pihak tentunya, dengan Pemerintah Provinsi DKI serta kementerian/lembaga (K/L) lain," tutup Candra.

Sebelumnya, Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN Encep Sudarwan mengatakan semua gedung pemerintah pusat di Jakarta yang nanti ditinggalkan bakal dikelola oleh Kemenkeu. Bahkan, ada opsi untuk menyewakannya.

Beberapa opsi yang disiapkan, antara lain build operate and transfer (BOT), build transfer operation (BTO), kerja sama pemanfaatan (KSP), hingga pinjam pakai.

Encep menyebut total aset pemerintah pusat di Jakarta mencapai Rp1.640 triliun. Namun, aset yang kelak bakal dikelola ulang saat ibu kota pindah adalah sekitar Rp300 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Gambar Dewa Takdir

Xdinary Heroes akui tidak sabar tampil di hadapan Villains Indonesia******

Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Kekuatan Yongle

Ericsson "optimistis" tentang masa depan telekomunikasi di China******

Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2024

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN******

Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnis keluarga usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

JK mengungkap hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Ia malahan mengklaim tak sekadar diintimidasi dan diganggu.

"Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN)," kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

"Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya," jelas dia.

JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya.

"Sekarang orang takut ketemu saya," ujar dia.

Lantas apa saja bisnis milik keluarga JK?

JK dan keluarga adalah pemilik bisnis Kalla Grup atau biasa dikenal KALLA, salah satu perusahaan terbesar di Timur Indonesia.

Berdasarkan website perusahaan, KALLA didirikan sejak 1952 oleh Hadji Kalla yang merupakan ayah JK. Adapun KALLA saat ini dipimpin oleh Solihin Kalla sejak 2018.

Solihin Kalla tak lain merupakan anak dari JK. Solihin sendiri ialah President Director keempat KALLA, setelah Hadji Kalla (1952-1967), JK (1967-1999), Fatimah Kalla (1999-2018).

Unit bisnis KALLA mencakup delapan sektor, yakni otomotif, transportasi logistik, energi, manufaktur, konstruksi, properti, pendidikan, dan perhotelan.

Di sektor otomotif, KALLA memiliki perusahaan bernama Kalla Toyota dan Kalla Kars. Kalla Toyota adalah unit bisnis Kalla Group yang merupakan salah satu founder dealerToyota di Indonesia di bawah naungan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Toyota Astra Motor.

Sedangkan Kalla Kars merupakan salah satu dealer resmi Jeep di Indonesia. Kalla Kars memiliki outlet yang tersebar di kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Palu dan Manado yang saat ini melayani kebutuhan bengkel general repair, mobile care, penjualan spare-part dan aksesoris.

Di sektor transportasi logistik, KALLA pemilik Kalla Lines, Kalla Transport, dan Kalla Logistics. Kalla Lines merupakan perusahaan pelayaran yang menghadirkan Armada Kapal yang beragam, sesuai dengan kebutuhan transportasi laut saat ini.

Sementara Kalla Transport merupakan perusahaan yang mengelola penyewaan kebutuhan transportasi, baik untuk keperluan operasional perusahaan, kebutuhan pribadi, dan untuk kebutuhan travel yang bersinergi dengan bisnis Kalla otomotif dan logistik.

[Gambas:Video CNN]

Adapun Kalla Logistics merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan distribusi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Di sektor energi, KALLA memiliki Malea Energy dan Poso Energy. Malea Energy merupakan unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy yang telah menyelesaikan pembangunannya dengan kapasitas 2x45 MW. Berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Malea Energy telah beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 474 GWH.

Lalu, Poso Energi adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik telah berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek PLTA Poso kapasitas 515 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 1.669 GWH.

Di sektor manufaktur, KALLA memiliki Kalla Beton. Perusahaan ini memproduksi beton curah siap pakai (Ready mix) bagi masyarakat sejak 1996.

Dengan daerah pemasaran meliputi area Indonesia Timur, Kalla Beton telah teruji dan memiliki kualitas terbaik untuk melayani pembangunan proyek konstruksi instansi dan perusahaan serta masyarakat umum.

Di sektor konstruksi, KALLA memiliki dua unit usaha, yakni Bumi Karsa dan Kalla Aspal. Bumi Karsa adalah bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur sejak 1969.

Perusahaan ini telah turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Sementara Kalla Aspal merupakan Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara.

Di sektor properti, KALLA memiliki unit usaha Bukit Baruga dan Kalla Inti Karsa. Bukit Baruga memberikan layanan hunian eksklusif di kota Makassar dan sekitarnya.

Sedangkan Kalla Inti Karsa bergerak di bidang properti komersil. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan perindustrian di kota Makassar dan sekitarnya.

Di sektor pendidikan, KALLA memiliki Sekolah Islam Athirah dan Kalla Institute. Sedangkan di sektor perhotelan KALLA memiliki unit usaha Inti Karsa Persada.

KALLA melengkapi best experiencepelanggannya dengan bisnis hospitalitymelalui PT Inti Karsa Persada, khususnya food & beverage seperti Gastros Cafe, Gastros Eatery, SAO Eating Point, Warung Kuliner dan terbaru Timur Resto.

PT Inti Karsa Persada juga memiliki gedung serbaguna dengan brand Saoraja Ballroom bertempat di Wisma Kalla.

Masuk ke filmnya

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Sangat mendominasi

Bisakah Seluruh Pengguna Kendaraan Pribadi Pindah ke Angkutan Umum?******

Pajak kendaraan pribadiberbahan bakar bensin diwacanakan naik demi mendorong warga beralih ke transportasi umum.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan usul kenaikan tarif pajak tersebut bakal dibahas dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mengatakan pendapatan dari kenaikan pajak kendaraan bermotor bensin itu akan dialokasikan untuk subsidi transportasi publik, seperti LRT maupun kereta cepat.

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi meluruskan maksud Luhut adalah memberi efek jera tambahan bagi para pengguna kendaraan non-listrik. Pemerintah ingin mempersulit penggunaan kendaraan pribadi dan membuat masyarakat terdorong menggunakan angkutan umum.

"Jadi itulah yang dimaksud oleh Pak Menko (Luhut). Tidak ada rencana untuk menaikkan pajak kendaraan bermotor dalam waktu dekat," tuturnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/1).

"Semua ini adalah wacana yang masih berada dalam tahap kajian mendalam, terutama untung ruginya terkait dengan manfaat dan beban yang akan ditanggung masyarakat. Pemerintah tentu akan berhati-hati dalam menerapkan pajak baru dan memastikan bahwa dampaknya tidak memberatkan masyarakat," tegas Jodi.

Lantas, apakah bisa jika seluruh pengguna kendaraan pribadi di DKI Jakarta dialihkan menggunakan kendaraan umum?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), total ada 21,06 juta kendaraan pribadi di DKI Jakarta pada 2022. Rinciannya, 3,76 juta mobil penumpang dan 17,30 juta lainnya sepeda motor.

DKI Jakarta punya beberapa moda kendaraan umum dengan beragam kapasitas penumpang. Mulai dari Transjakarta, KRL, MRT, dan LRT Jakarta

Berdasarkan data resmi Transjakarta, pada September 2021 lalu mereka mengangkut 8,6 juta penumpang per bulan. Rata-rata penumpang harian Transjakarta sejumlah 288 ribu orang.

Penumpang harian Transjakarta lebih banyak pada saat jam kerja, yakni sejumlah 319 ribu orang. Sedangkan pada weekend rata-rata hanya 204 ribu penumpang harian.

Di lain sisi, KRL menjadi yang paling banyak mengangkut penumpang per hari jika dibandingkan tiga moda transportasi lain. Pengguna Commuter Line pada Februari 2023 lalu mencapai 20,62 juta dengan rata-rata penumpang harian sebanyak 736 ribu orang.

Pada hari kerja, KRL mengangkut 795 ribu orang per hari. Sedangkan di hari libur agak lengang, yakni sebanyak 613 ribu penumpang.

Lalu, MRT melaporkan pada 2022 lalu ada lebih dari 19,7 juta orang yang menggunakan layanan mereka. Ada sekitar 50 ribu penumpang harian dengan 87 ribu jumlah perjalanan kereta.

Sedangkan LRT Jakarta mampu menampung 685 ribu orang selama 2022. Dengan kata lain, moda transportasi ini melayani 1.877 orang per hari.

Jika kapasitas penumpang harian keempat transportasi umum itu ditotal, ada 1,07 juta orang yang menaiki kendaraan umum setiap harinya di Jakarta.

Akan tetapi, jumlah penumpang harian dari sejumlah moda transportasi itu belum sepenuhnya memenuhi okupansi. Misalnya, okupansi KRL yang disebut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) masih 62,75 persen pada 2023.

Meski data okupansi sejumlah transportasi umum belum penuh 100 persen, fakta di lapangan menampilkan hal lain. Pasalnya, orang-orang memakai kendaraan umum di saat yang bersamaan, yakni pagi dan sore hari alias peak hour.

Ketua Forum Transportasi Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Aditya Dwi Laksana mengatakan usul Luhut tidak sepenuhnya keliru.

Secara konsep dan kebijakan, kenaikan pajak motor bensin memang bisa memindahkan atau menarik pengguna kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Akan tetapi, ada dua faktor krusial jika ingin memaksakan hal tersebut. Pertama, Indonesia tidak hanya Jabodetabek yang kualitas dan jaringan angkutan umumnya sudah cukup luas serta intens.

Menurutnya, kenaikan pajak kendaraan berbahan bakar bensin yang diterapkan di luar Jabodetabek akan terhambat dalam proses transisi ke kendaraan umum. Pasalnya, layanan angkutan umumnya belum disiapkan dengan baik.

"Kedua, kapasitas angkutan umum di Jakarta masih belum memadai bila pun terjadi perpindahan pengguna dari kendaraan pribadi secara signifikan. Pada jam puncak kepadatan aktivitas (peak hours), kapasitas angkutan seperti Transjakarta dan KRL sudah sangat padat," jelasnya.

Aditya menegaskan penuh sesaknya angkutan umum di Jakarta perlu diatasi dengan penambahan kapasitas moda transportasi.

Selain itu, ia berharap layanan angkutan umum seharusnya bisa ditemui pengguna pada kisaran jarak 200 meter hingga 500 meter. Menurutnya, mewujudkan hal ini akan menjadi tantangan tersendiri.

"Selain itu, karena pada dasarnya layanan angkutan umum itu tidak bersifat door to door seperti kendaraan pribadi, maka keterjangkauan tarif, waktu tempuh, dan kemudahan berpindah moda juga masih menjadi hal yang sangat perlu ditingkatkan kualitasnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]