slot gacor hari ini maxwin

CEO bertemu dengan gadis malang itu

slot pagi

HK Buka Suara soal Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Tol Trans Sumatera******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTHutama Karya (Persero) menanggapi kasus dugaankorupsipengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang menyeret eks pentolan mereka.

EVP Sekretaris Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan penyidikan yang dilakukan oleh Korupsi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut adalah transaksi pembelian lahan di Bakauheni dan Kalianda, Lampung, pada 2018-2020.

Transaksi tersebut melibatkan mantan pejabat Hutama Karya dan pihak PT Sanitarino Tangsel Jaya yang saat ini katanya telah ditetapkan sebagai tersangka.

Ia menambahkan Hutama Karya berkomitmen mendukung program bersih-bersih BUMN yang digalakkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir dan memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dalam setiap proses bisnisnya.

KPK tengah membuka penyidikan terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan di sekitar jalan Tol Trans Sumatera (JTSS) yang dilaksanakan Hutama Karya. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan sudah ada tersangka yang ditetapkan tim penyidik dalam kasus ini. Akan tetapi belum bisa disampaikan kepada publik.

Identitas tersangka berikut konstruksi lengkap perkara akan diumumkan bersamaan dengan upaya paksa penangkapan maupun penahanan.

"Nilai kerugian keuangan negaranya sementara mencapai belasan miliar rupiah dan menggandeng BPKP [Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan] untuk menghitung besaran fix dari kerugian dimaksud," katanya di Jakarta, Rabu (13/3).

Dalam proses pengumpulan alat bukti, KPK sudah menyurati Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap tiga orang diduga terkait dengan perkara selama enam bulan.

"Pihak dimaksud adalah dua orang pejabat internal di PT HK Persero dan satu orang swasta," ucap Ali.

Berdasarkan sumber CNNIndonesia.com, tiga orang yang dicegah ialah Direktur PT HK Bintang Perbowo, Pegawai PT HK M. Rizal Sutjipto, dan Komisaris PT Sanitarindo Tangsel Jaya Iskandar Zulkarnaen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Makam Peri

situs resmi slot

Kemenhub Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Negeri dongeng

slot gacor 4d login

IHSG Melemah ke 7.310 Usai 364 Saham Ambruk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.310 pada Rabu (27/3). Indeks saham melemah 55,57 poin atau minus 0,75 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,48 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 14,76 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 364 terkoreksi, dan 214 lainnya stagnan.Terpantau sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 2,47 persen.

Mirip, bursa saham Eropa bervariasi. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,14 persen, indeks CAC 40 di Prancis stagnan, dan indeks DAX di Jerman tumbuh 0,08 persen.

Bursa Amerika serempak ditutup merah.

Indeks S&P 500 turun 0,28 persen, indeks NYSE melemah 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/pta)

Yaoming

33 slot

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

Bertani untuk menyelamatkan dunia

mudah jp slot

Ahli dari KPU sebut belum cukup bukti untuk lakukan audit forensik******

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,”

Jakarta (ANTARA) - Ahli dari pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Marsudi Wahyu Kisworo mengatakan belum cukup bukti untuk melakukan audit forensik terhadap Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap).

“Apakah cukup untuk audit forensik? Saya berpendapat belum karena belum ada terjadi tindak pidana di sana,” kata Marsudi saat memberikan keterangan dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung I Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan audit forensik baru bisa dilakukan jika memang ada bukti tindak pidana atau kecurangan (fraud) yang terjadi pada Sirekap. Adapun salah satu syarat terjadinya fraud, imbuh Marsudi, adalah adanya mens reaatau niat.

Namun, Sirekap merupakan sebuah alat bantu yang dioperasikan lewat perangkat lunak (software). Ketika terjadi kesalahan interpretasi data dari C Hasil yang difoto dengan yang terbaca, hal itu sepenuhnya kesalahan softwaredan tidak ada niat dari manusia.

“Yang mengkonversi gambar menjadi angka itu kan software, aplikasi, sistem sebuah aplikasi. Apakah aplikasi itu punya niat? Kan tidak, karena aplikasinya itu sudah di-training(dilatih) dengan data oleh developer(pengembang),” tutur Marsudi.

Menurut dia, fraudbaru bisa terjadi ketika dokumen autentik C Hasil diubah oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

“Tapi kalau selama ini tidak pernah ada sanggahan bahwa hasil penghitungan suara di level TPS itu berbeda dengan kenyataan,” ucap Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu.

Dijelaskan Marsudi, pengembang Sirekap dari Institut Teknologi Bandung (ITB) telah melatih softwareSirekap untuk membaca ribuan tulisan tangan. Akan tetapi, dia mengakui mesin tidak bisa sempurna.

“Biarpun di-trainingdengan ribuan tulisan tangan, tetap namanya mesin itu tidak se-perfectmanusia, pasti ada kesalahan,” imbuh Marsudi.

Agenda di dalam sidang lanjutan PHPU Pilpres pada Rabu adalah mendengarkan pembuktian dari KPU selaku pihak termohon dan Bawaslu.

KPU menghadirkan satu orang ahli dan dua saksi. Ahli yang hadir adalah Prof. Dr. Ir. Marsudi Wahyu Kisworo. Sedangkan saksi yang hadir adalah Pengembang Sirekap dari ITB Yudistira Dwi Wardhana Asnar, ST., Ph.D dan Kepala Bidang pada Pusdatin KPU Andre Putra Hermawan, ST., M.Cs.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Badak

java303

Menilik Rencana Menaker Buat Aturan Baru soal Perlindungan Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyiapkan aturan baru soal perlindungan dan jaminan sosial yang dikhususkan bagi ojek online (ojol) hingga kurir paket, termasuk pemberian tunjangan hari raya (THR).

Hal ini diungkapkannya usai menerima masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto yang mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan untuk memasukkan pekerja kemitraan menjadi pekerja penerima THR.

"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," imbuh Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (26/3).

Indah menyebut pihaknya sudah memiliki draf rancangan permenaker mengenai pelindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.

"Yaitu mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR dan yang kedua adalah pelindungan Jamsosteknya," ujar Indah.

"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers, ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kominfo dan Kemenhub," lanjutnya.

Kemnaker sebelumnya sempat memberikan imbauan kepada perusahaan untuk memberikan THR kepada pengemudi ojol hingga kurir paket. Imbauan ini tentu sempat membuka harapan bagi para driver.

Lihat Juga : Warga Makin Banyak Makan Tabungan Gara-gara Lonjakan Harga Pangan

Namun, Indah pun menegaskan bahwa hubungan antara perusahaan aplikator dengan para driver saat ini hanya berbentuk kemitraan. Karena itu, bentuk atau mekanisme tunjangan keagamaan bisa dimusyawarahkan secara internal perusahaan masing-masing.

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita berpendapat jika pemerintah ingin mendorong penyedia platform atau perusahaan transportasi online untuk memberikan THR, hal ini harus didiskusikan secara mendalam dengan perusahaan penyedia platform.

"Dan saya kira, jika memang harus memberikan sesuatu kepada mitranya, bentuknya bukan THR, tapi semacam bonus atau penghargaan finansial lainnya," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Selasa (26/3).

Terkait aturan menyoal THR untuk pekerja kemitraan, Ronny menilai hal ini paling mudah diatur dalam Permenaker. Pasalnya, hal ini tidak memerlukan proses politik melalui persetujuan DPR.

Lihat Juga : Harta Trump Bisa Melesat Jadi Rp102,5 T Jika Truth Social Go Public

Namun, katanya, bisa juga aturan ini dibuat melalui peraturan pemerintah. Namun prosesnya tentu lebih lama karena harus bersepakat dengan banyak stakeholders istana.

"Sementara jika targetnya Lebaran ini, maka Permenaker adalah instrumen paling cepat," jelasnya.

Namun berdasarkan logika hukum, kata dia, tentu permenaker harus tunduk pada aturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Pemerintah dan Undang-Undang. Tapi selama hal itu belum diatur oleh aturan yang lebih tinggi, menurutnya hal ini tidak menjadi masalah.

"Yang penting tidak bertentangan. Yang jelas, aturan THR untuk relasi kerja yang bersifat kemitraan nampaknya memang belum ada," ucap Ronny.

Lihat Juga : OJK Ungkap Kerugian Investasi Bodong 2017-2023 Sentuh Rp139 T

Namun perlu dicatat, lanjutnya, sifat tunjangan yang bisa diberikan kepada para driver ojol dan kurir paket bukan seperti THR. Ronny menilai sulit untuk mengukur satu bulan gaji pekerja mitra yang sifat kerja samanya tidak seketat kerja sama antara pekerja biasa dan perusahaan.

"Jadi bisa berupa bonus pukul rata sejumlah uang, atau bisa juga dibuatkan formula matematisnya yang dikaitkan dengan produktivitas para pekerja transportasi online dalam setahun ke belakang," kata dia.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyayangkan klarifikasi Kemnaker bahwa pembayaran THR kepada driver ojol dan kurir paket hanya bersifat imbauan dan bukan wajib.

Nailul mengatakan sejak dikeluarkannya imbauan tersebut ekspektasi dari driver ojol sudah terlampau tinggi. Ketika yang dijanjikan tidak terlaksana, kekecewaan mereka akan besar.

Lihat Juga : ANALISISKenapa Bansos-Subsidi Triliunan Sulit Bersihkan RI dari Kemiskinan?

Terkait aturan baru yang hendak digodok Kemnaker soal THR untuk driver ojol, Nailul menegaskan aturan tersebut harus masuk ke dalam PP.

"Harus ada unsur yang bisa dibilang sebagai pekerja, seperti pemenuhan jam kerja dan sebagainya," ujar Nailul.

"Dan itu harus minimal PP. Kalau saya pribadi, harusnya membuat PP tentang pekerja gig atau freelance alih-alih revisi dan memaksakan driver ojol masuk ke UU," katanya lebih lanjut.

Nailul menjelaskan PP tersebut akan mengisi kekosongan yang ada di UU sehingga tidak berbenturan dengan UU yang sudah ada.

"PP tersebut berlaku untuk semua pekerja gig. Bukan memformalkan, namun memberikan perlindungan bagi pekerja gig," jelasnya.

Sementara, pengamat ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak mengatakan jika pembayaran THR bagi driver ojol dan kurir paket menjadi kebijakan, maka perlu dirumuskan landasan penetapan besarannya.

Misalnya, minimum satu bulan upah minimum provinsi (UMP) atau rata-rata penghasilannya selama enam bulan terakhir.

"Perlu segera dirumuskan untuk diberlakukan mulai tahun 2025," ujar Payaman.

Payaman menjelaskan sebenarnya pekerja kemitraan seperti driver ojol dan kurir paket juga telah menerima THR selama ini, karena sudah berlaku umum termasuk di sektor informal. Sama halnya dengan setiap keluarga memberikan THR petugas keamanan dan petugas kebersihan di lingkungan RT/RW.

"Pada umumnya mereka menerima lebih besar dari satu bulan gaji mereka," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)