jasapoker

Ratuku Zhou Jielun

IHSG Ambruk ke 6.792, 10 Sektor Kebakaran******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.792 pada Kamis (6/4) sore. Indeks saham melemah 26,91 poin atau minus 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp21,79 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,99 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 204 saham menguat, 323 terkoreksi, dan 200 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor teknologi yang jatuh 1,51 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang turun 1,22 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong naik 0,28 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan ambruk 1,44 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa perkasa. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,46 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,19 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,23 persen.

Mirip dengan Asia, bursa Amerika juga memble. Indeks S&P 500 turun 0,25 persen, indeks NYSE melemah 0,04 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 1,07 persen.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Menteri PUPR Dorong Pengusaha Tol Diskon Tarif Selama Musim Mudik******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mendorong Asosiasi Jalan TolIndonesia (ATI) memberikan diskon tarif tol selama masa mudik Lebaran.

"Saya sudah ngojok-ngojoki (mendorong) itu ATI, Asosiasi Tol, supaya mereka (memberi diskon), sekarang mereka sedang hitung," kata Basuki seperti dikutip dari Antara, Rabu (5/4).

Basuki mengatakan sampai saat ini pemerintah belum mengetahui ada tidaknya diskon tarif tol. Menurut Basuki, kementerian tidak bisa berinisiatif menurunkan tarif tol karena akan mendistorsi investasi.

Kementerian PUPR sendiri sejauh ini sudah menyiapkan berbagai infrastruktur pendukung mudik lebaran salah satunya Tol Cisamdawu yang menurut Basuki, akan difungsikan sebagai jalur mudik.

"Ya kalau dari PU, tambahannya yang mungkin akan sangat membantu pertama adalah Cisumdawu, itu mudah-mudahan bisa tembus dari Cileunyi sampai ke Dawuan 90 kilometer lebih," kata Basuki.

Tol Cisumdawu diproyeksikan untuk dapat digunakan sebagai jalur mudik pada tanggal 15 April 2023 secara gratis karena belum diresmikan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Airlangga Imbau Pengusaha Bayarkan THR Karyawan H******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengimbau pihak perusahaan segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para karyawan. Ia berharap THR tersebut cair sebelum Lebaran 2023.

"THR swasta diharapkan bisa diberikan sebelum Lebaran. Minimal seminggu sebelum Lebaran," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/4).

Menurutnya, pencairan THR H-7 Lebaran memang sudah lazim dilakukan pengusaha.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah resmi mewajibkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023 paling lambat H-7 Idulfitri 1444 H atau 15 April 2023 (asumsi 1 Syawal 1444 H jatuh pada 22 April 2023).

Ida mengatakan hal ini sesuai dengan Surat Edaran Nomor M/2/HK.0400/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Lihat Juga : Warga Bisa Ajukan Banyak Motor untuk Dikonversi ke Kendaraan Listrik

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya yang disiarkan secara virtual, Selasa (28/3).

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

THR sendiri diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Baize

2 Syarat Baru dari Erick Thohir ke Orang yang Mau Jadi Komisaris BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberlakukan syarat baru bagi calon komisarisperusahaan pelat merah.

Syarat baru itu adalah; harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan taat membayar pajak selama dua tahun terakhir.

Syarat baru itu tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Beleid ini resmi ditetapkan pada 20 Maret 2023 dan mencabut beberapa aturan sebelumnya.

Aturan itu beda jika dibandingkan dengan yang terdapat dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Dalam aturan lama, calon komisaris BUMN tidak diwajibkan punya NPWP dan taat pajak.

Revisi pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara juga tidak mencantumkan syarat NPWP dan taat pajak bagi calon komisaris BUMN.

Selain itu, syarat baru lainnya bagi calon komisaris BUMN tertuang dalam Pasal 18 ayat 1 huruf C Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 yang berbunyi:

Kemudian, di Pasal 18 ayat huruf E muncul aturan baru yang menyebut bahwa calon komisaris BUMN tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota dewan komisaris.

"Tidak sedang menduduki jabatan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan BUMN/anak perusahaan yang bersangkutan," tulis beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Erick Thohir Pangkas Gaji Wakil Direktur Utama BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pangkas gajiwakil direktur utama perusahaan pelat merah sebesar 5 persen mulai tahun ini.

Pemotongan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia BUMN.

Dalam beleid ini, ia mengatur bahwa gaji wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari gaji direktur utama BUMN. Gaji ini berbeda dengan aturan sebelumnya di Permen BUMN 12/2020 yang sebesar 95 persen.

Sedangkan, untuk gaji anggota direksi BUMN lainnya tetap sama yakni sebesar 85 persen dari gaji direktur utama.

Sementara, gaji komisaris utama atau ketua Dewan Pengawas BUMN ditetapkan sebesar 45 persen dari gaji direktur utama, dan wakil komisaris utama atau wakil ketua dewan pengawas sebesar 42,5 persen.

Kemudian, untuk dewan komisaris atau dewan pengawas BUMN gajinya ditetapkan sebesar 90 persen dari gaji komisaris utama atau ketua dewan pengawas BUMN.

Selain gaji, pejabat BUMN juga bakal mendapatkan berbagai tunjangan, yakni tunjangan hari raya (THR), tunjangan perumahan, dan tunjangan asuransi purna jabatan yang besarannya diatur dalam aturan lanjutan.

Pejabat BUMN juga mendapatkan insentif, rinciannya:

1. Wakil direktur utama BUMN sebesar 90 persen dari direktur utama BUMN;
2. Anggota Direksi BUMN sebesar 85 persen dari direktur utama BUMN;
3. Komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 45 persen dari direktur;
4. Wakil komisaris utama/wakil ketua Dewan Pengawas BUMN sebesar 42,5 persen dari direktur utama BUMN; dan
5. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN sebesar 90 persen dari komisaris utama/ketua Dewan Pengawas BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Dunia suci pergi

DPR Pertanyakan Rencana Impor Beras di Tengah Utang 'Seleher' Bulog******

Ketua Komisi IV DPRSudin mempertanyakan anggaranyang akan digunakan untuk mengimpor berasdi tahun ini.

Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR dengan Badan Pangan Nasional, Senin (3/4).

Dalam rapat itu, Arief awalnya memaparkan Bulog akan menyalurkan 640 ribu ton bantuan sosial (bansos) berupa beras kepada 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) pada Maret-Mei 2023. Padahal, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog saat ini hanya 200 ribuan ton.

"Kalau tidak ada serapannya ?" tanya Sudin.

"Kalau tidak ada, salah satu dukungannya impor," jawab Arief.

Sudin lantas mempertanyakan sumber anggaran yang akan digunakan untuk mengimpor beras tersebut. Arief kemudian menjawab anggaran sudah dibahas saat rapat dengan Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Sudin lantas meminta Arief untuk mempertanyakan kembali kejelasan anggaran saat rapat dengan presiden dan menteri keuangan. Ia mengingatkan jangan sampai Bulog harus berutang demi impor beras.

Pasalnya, utang Bulog sudah menumpuk.

"Jadi nanti tolong kalau rapat sama presiden, kalau ada menteri keuangan coba tanya uangnya sudah siap belum. Jangan nanti Bulog suruh nombokin dulu, belinya dengan uang pinjaman Bulog yang mana Bulog ini, mohon maaf ini saya katakan, kalau bicara utang, utangnya sudah seleher," kata Sudin.

[Gambas:Video CNN]

Bulog kembali mendapat penugasan Bapanas untuk mengimpor beras. Tak tanggung-tanggung, beras yang akan diimpor mencapai 2 juta ton pada tahun ini.

Rencana impor beras tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Jokowi pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintahkan mengimpor 2 juta ton beras pada tahun yang 500 ribu ton di antaranya harus didatangkan secepatnya.