cara pinjam kur di bri 748Jutaan kata 235094Orang-orang telah membaca serialisasi
《prediksi new york eve togel》
Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
JPU: Setoran Rp20 miliar ke rekening Andhi Pramono tak ada identitas******
Adapun Andhi didakwa menerima gratifikasi senilai total Rp58,9 miliar dari sejumlah pihak terkait pengurusan kepabeanan impor. Dana tersebut diduga diterima melalui berbagai rekening, baik rekening pribadi Andhi maupun orang lain.
"Dari delapan rekening BCA yang kami dakwakan kepada saudara, tercatat keseluruhan 254 kali transaksi setor tunai masuk jumlahnya Rp22,76 miliar. Tetapi sebanyak Rp20 miliar yang diterima tidak ada identitas pengirim," ujar JPU KPK dalam sidang pemeriksaan dugaan penerimaan gratifikasi oleh Andhi Pramono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat.
Jaksa menyebutkan dari hasil analisa forensik, terdapat 19 rekening dalam perkara yang terafiliasi dengan dugaan penerimaan gratifikasi Andhi. Dari banyaknya rekening tersebut, tercatat delapan rekening BCA yang terafiliasi dengan Andhi menerima setor tunai sebanyak Rp22,76 miliar dalam rentang waktu 22 Maret 2012 hingga 18 Mei 2022.
Ia menjelaskan rentang waktu tersebut merupakan saat Andhi Pramono menjabat sebagai Pj Kepala Seksi Penindakan Kantor Wilayah Ditjen Bea Cukai Riau dan Sumatera Barat hingga Kepala Kantor Bea dan Cukai Makassar.
Setelah diidentifikasi, Jaksa mengatakan beberapa transaksi setoran tunai dengan nilai fantastis tersebut telah terungkap identitas pengirimnya, yakni terkait penerimaan dari Johannes Komarudin, Yanto Anda Sucipto, PT Marinten dan PT Yuris Maju Bersama, Rudi Hartono, serta penukaran valas Taufik Hidayat.
Kendati demikian, lanjut dia, terdapat setoran tunai senilai Rp20 miliar ke delapan rekening tersebut yang tidak ada identitas pengirimnya.
Menanggapi hal itu, Andhi mengaku sudah tidak ingat dengan berbagai transaksi tersebut lantaran jumlahnya yang banyak dan sudah cukup lama.
"Tetapi kalau setoran tunai ke rekening yang saya pakai mungkin itu merupakan perputaran uang dalam melakukan hasil usaha dengan Pak Salem," ucap Andhi.
Adapun terkait banyaknya transaksi mencurigakan dalam rekening Andhi, dirinya mengklaim beberapa transaksi tersebut merupakan transaksi bisnis dengan pihak swasta bernama Sia Leng Salem di luar perannya sebagai pejabat pemerintahan. Andhi mengaku berinvestasi pada perusahaan Sia Leng Salem.
Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri
Baca juga: Hakim cecar Andhi Pramono karena beri jawaban tak logis
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
Label:cuan4d、pinjol yang mudah、situs judi bola parlay 2 tim
Terkait:ggplay88、cukong88、mulia 89 slot login、shopee later bisa pinjam uang、rtp depo89、prediksi togel argentina、geber88、2d abjad bergambar、jet234、liveslot
bab terbaru:kakakslot(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.
Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).
UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.
Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.
Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.
"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).
Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.
Lihat Juga :![]() |
Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.
Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.
"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.
Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).
Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.
"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.
Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.
Lihat Juga :Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen |
"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.
Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?
Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.
Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.
Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.
Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.
Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.
Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.
Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.
Lanjut ke halaman berikutnya...
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.
Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.
Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.
Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.
"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.
Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.
Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.
Lihat Juga :Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot |
Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.
Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.
"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.
Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.
"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.
Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Indeks HargaSaham Gabungan (IHSG) menguat 21,17 poin atau 0,29 persen ke level 7.241 pada perdagangan Jumat (12/1) lalu.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,18 miliar.
Dalam sepekan terakhir, indeks saham menguat dua kali, sementara tiga hari sisanya melemah. Tak heran, performa indeks pun melemah 1,49 persen.
Tercatat rata-rata nilai transaksi harian saham selama sepekan menguat sebesar 17,20 persen dari Rp8,74 triliun menjadi Rp9,78 triliun. Namun kapitalisasi pasar bursa turun sebesar 3,63 persen dari Rp11,78 triliun menjadi Rp11,35 triliun.
Rata-rata volume transaksi harian saham menguat 3,2 persen dari 16,28 miliar menjadi 16,81 miliar lembar saham.
"Rata-rata frekuensi transaksi harian saham sebesar 5,23 persen menjadi 1.214.622 kali transaksi dari 1.154.208 kali transaksi pada sepekan lalu," kata Kautsar melalui keterangan resmi, Jumat (12/12).
Adapun investor asing mencatatkan nilai beli bersih sebesar Rp1,12 triliun. Sementara, sepanjang 2024 investor asing telah mencatatkan nilai jual bersih sebesar Rp6,07 triliun.
Lantas, seperti apa proyeksi pergerakan IHSG untuk sepekan ke depan?
Lihat Juga :![]() |
Pengamat Pasar Modal Riska Afriani memproyeksi IHSG menguat terbatas sepanjang pekan ini. Indeks saham bakal bergerak di rentang support 7.250 dan resistance 7.394.
Menurutnya, pergerakan indeks saham bakal ditopang oleh perekonomian Indonesia yang kuat dan kondisi politik yang kondusif.
Selain itu, pelaku pasar saat ini menantikan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia (BI) yang diperkirakan menurunkan suku bunga di semester II tahun ini mengingat The Fed juga disinyalir akan memangkas suku bunga.
Dari global, Riska melihat indeks akan dipengaruhi oleh rilis data pertumbuhan ekonomi China, penjualan ritel China dan Amerika Serikat (AS), serta tingkat pengangguran AS.
"Sementara optimisme pelaku pasar perihal pemangkasan suku bunga The Fed yang akan menjadi stimulus bagi risk asset termasuk saham," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (14/1).
Lihat Juga :Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa? |
Ada empat saham yang direkomendasikan jika dilihat dari sisi teknikal. Pertama, PT Astra International Tbk atau ASII yang naik 0,90 persen ke level 5.600 pada pekan lalu.
Kedua, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BBTN yang turun 0,74 persen ke level 1.350 pada pekan lalu.
Ketiga, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk atau INKP yang naik 0,62 persen ke level 8.100 pada pekan lalu. Keempat, PT Bank Central Asia Tbk atau BBCA yang naik 1,31 persen ke level 9.700 pada pekan lalu.
Sementara itu, Supervisor Customer Literation and Education PT Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi mengatakan IHSG sepekan ke depan akan menguat terbatas dalam rentang support 7.140 dan resistance 7.405.
"Indikator RSI menunjukkan kembali adanya penguatan, meski di sisi lain, indikator MACD masih menunjukkan tren pelemahan. Asing terjadi inflow di seluruh perdangangan sebesar Rp2,08 triliun," katanya.
Indeks, sambungnya, akan dipengaruhi oleh rilis suku bunga BI periode Januari 2024 yang diperkirakan tetap di level 6 persen.
Ia melihat dengan inflasi yang sudah cenderung terkendali dan saat ini fokus pada stabilitas nilai tukar rupiah, BI masih akan menahan suku bunga acuan. Dengan begitu pasar akan merespons positif.
Indeks juga akan dipengaruhi oleh rilis data neraca perdagangan yang diperkirakan surplus sebesar US miliar.
"Kami menilai pasar akan merespon positif dengan menunjukkan ketahanan dagang Indonesia di tengah potensi melambatnya ekonomi global dan normalisasi harga komoditas," katanya.
Ada tiga saham yang direkomendasikan jika dilihat dari sisi teknikal. Pertama, PT ESSA Industries Indonesia Tbk atau ESSA yang naik 7,08 persen ke level 605 pada pekan lalu.
Kedua, PT Adaro Energy Indonesia atau ADRO yang naik 1,22 persen ke level 2.408 pada pekan lalu. Ketiga, PT Bank BTPN Syariah Tbk atau BTPS yang naik 3,85 persen ke level 1.755 pada pekan lalu.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Jadwal terbaru LRT Jabodebek berlaku mulai hari ini (16/1). Moda transportasi ini akan beroperasi hingga pukul 22.55 WIB.
Manajer Humas LRT Jabodebek Mahendro Trang Bawono mengatakan jadwal baru ini berlaku hingga 31 Januari mendatang.
"Penambahan waktu layanan operasi ini menjawab banyaknya permintaan dari para pengguna yang menginginkan waktu layanan LRT Jabodebek untuk diperpanjang," katanya dalam keterangan resmi, Senin (15/1).
Kemudian, keberangkatan terakhir LRT Jabodebek dari Stasiun Dukuh Atas menjadi pukul 22.00 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Jatimulya. Kemudian pukul 22.05 WIB untuk tujuan akhir Stasiun Harjamukti.
Penyediaan operasional ini juga berdampak pada jumlah perjalanan LRT Jabodebek yang bertambah hingga menjadi 264 perjalanan pada hari kerja (Senin-Jumat) dan 240 perjalanan pada akhir pekan (Sabtu-Minggu).
Rata-rata waktu tempuh LRT Jabodebek juga menjadi lebih cepat dua menit.
Mahendro mengatakan KAI berharap dengan penyesuaian pola operasional, LRT Jabodebek dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
"Dengan penambahan waktu operasional dan jadwal perjalanan ini, kami ingin memenuhi kebutuhan pengguna yang tidak hanya memerlukan moda transportasi aman dan nyaman, namun juga tepat waktu, efektif, dan lebih dapat diandalkan," tutur Mahendro.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Pewarta: Teuku Dedi Iskandar
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
《prediksi new york eve togel》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot tergacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《prediksi new york eve togel》bab terbaru。