gbo4d

Telapak tangan Guru Qiao yang halus

Bapanas Kirim 4.500 Ton Beras ke Pasar Induk Cipinang Demi Tekan Harga******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelontorkan 4.500 ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) demi menekan harga beras.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan gelontoran beras SPHP ke PIBC merupakan arahan Presiden Joko Widodo.

Sebanyak 4.500 ton beras SPHP terbagi atas 1.500 ton ke 50 pedagang terverifikasi dan sebanyak 3.000 ton dikirim ke gudang Food Station BUMD DKI di PIBC. Beras tersebut dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp10.900 per kilogram (kg) ke masyarakat.

Arief mengimbau agar seluruh toko yang menjual beras SPHP memasang spanduk informasi harga sehingga masyarakat mudah memperoleh informasi mengenai peredaran beras tersebut di pasaran.

Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh beras SPHP dengan harga yang tidak melebihi HET. Harga beras SPHP di PIBC paling tinggi Rp10.385 per kg dan di tingkat pengecer sampai kepada masyarakat Rp10.900 per kilogram.

Arief juga meminta semua pihak dapat turut mengawasi penyaluran beras SPHP agar sesuai dengan HET yang ditetapkan. Ia mengatakan jika terjadi pelanggaran maka bisa dilaporkan ke Satgas Pangan.

Di sisi lain, Arief mengatakan dengan digelontorkannya beras SPHP tersebut, masyarakat tidak perlu khawatir karena stok tersedia. Karenanya, ia mengimbau masyarakat agar tidak panic buying.

"Jadi saya mengimbau kepada seluruh masyarakat agar berbelanja bijak, tidak perlu memborong beras di luar kebutuhan normal, karena stok beras yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Uji Coba Kereta Cepat Mulai Hari Ini, Prioritaskan Warga Sekitar Jalur******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) mulai menjalankan uji coba gratis Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) hari ini, Jumat (15/9).

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pada tahap awal, uji coba ditujukan untuk warga sekitar jalur lintas KCJB. Hal itu dilakukan sebagai apresiasi warga yang selama ini mendukung pembangunan KCJB.

Saat uji coba, akan ada empat jadwal keberangkatan dengan rute Halim - Tegalluar (PP) dan sebaliknya.

Eva menyebut ada 98 desa/kelurahan dari 32 kecamatan yang tersebar di sembilan kota/kabupaten di sepanjang jalur KCJB. Warga sekitar melakukan pendaftaran melalui kecamatan setempat dan secara bergiliran akan mencoba perjalanan dengan kereta cepat melalui pengaturan keberangkatan secara khusus.

Selain masyarakat terdampak, masyarakat umum lainnya juga bisa mengikuti uji coba KCJB secara gratis. Pendaftaran dapat dilakukan secara mandiri melalui website resmi KCIC mulai 16 September.

"Informasi link terkait pendaftaran uji coba akan diumumkan secara resmi melalui saluran informasi resmi KCIC salah satunya akun resmi @keretacepat_ID," tutup Eva.

[Gambas:Video CNN]

Saya tidak sedang bermain-main

Bos Bappenas Ungkit Penyakit Ekonomi RI: Biaya Logistik Mahal******

Menteri PPN/ Kepala Bappenas Suharso Monoarfamengungkapkan biaya logistik domestik RI masih jauh lebih mahal dibanding ekspor.

Ia menuturkan saat ini biaya logistik domestik mencapai 14,1 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara biaya logistik untuk ekspor 8,98 persen terhadap PDB.

"Hari ini hasil kajian logistik di Bappenas untuk domestik 14,1 persen dan ekspor logistic cost8,98 persen," kata Suharso dalam acara 'Era Baru Biaya Logistik untuk Indonesia Emas 2045' di Jakarta, Kamis (14/9).

Suharso lantas mengungkapkan pengiriman barang antar wilayah Indonesia juga menghadapi berbagai kendala.

Pertama, skala ekonomi yang rendah. Menurutnya, ketersediaan kapal kecil dan muatan rendah, sehingga mengakibatkan mahalnya ongkos angkut.

Kedua, infrastruktur dan layanan pelabuhan simpul peti kemas domestik belum mampu menampung kapal besar. Ketiga,terbatasnya kawasan ekonomi.

Keempat,belum terbentuk konsolidasi rute secara optimal. Kelima,ketimpangan muatan karena sarana fasilitas di pelabuhan yang tidak merata dan standardisasi fasilitas pendukungnya.

Keenam,skor logistic performance index(LPI) yang semakin menurun dan lebih kecil dibandingkan negara-negara ASEAN.

Meski demikian, Suharso tetap optimistis. Ia mengatakan pemerintah menargetkan biaya logistik domestik bisa turun ke level 8 persen terhadap PDB pada 2045 mendatang.

Menurutnya, hal itu bisa dicapai dengan cara mengintegrasikan ekonomi domestik dan konektivitas global.

Ia menyebut langkah tersebut akan meningkatkan produktivitas perekonomian yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok global.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada tulang terminal

KCIC Usul Tiket Bundling Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan paket tarif (bundling) Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar Rp300 ribu per penumpang, termasuk layanan transportasi kereta ringan LRT dan kereta api pengumpan (feeder).

"Kita sih mengusulkan Rp300 ribu, sudah dengan feeder, LRT. Tapi kan masih kita diskusikan dengan PT KAI dan LRT," kata Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu, di sela uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Mengutip Antara,Dwiyana mengatakan untuk tarif kereta cepat saja, tanpa feeder dan LRT, diusulkan sebesar Rp250 ribu per penumpang untuk kelas premium ekonomi.

"Soalnya kanfirst classdan business classkan pasti kita menggunakan dynamic pricing. Karena segmennya kan berbeda, segmented lah kalau itu," kata Dwiyana.

Semua golongan tarif yang dikemukakan KCIC tersebut masih bersifat usulan.

Adapun KCIC masih terus membahas besaran tarif kereta cepat bersama Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan pihak-pihak terkait lainnya, seperti PT LRT Jakarta.

Pemerintah menargetkan peluncuran kereta cepat Jakarta-Bandung pada 1 Oktober 2023.

Sementara itu, Presiden Jokowi menegaskan pemerintah tak akan memberikan subsidi untuk tiket kereta cepat.

"Tidak ada subsidi," kata Jokowi di Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa.

Walaupun tanpa adanya subsidi berpotensi membuat harga tiket mahal, Jokowi mengatakan tarif akan benar-benar diperhitungkan agar transportasi ini mampu menarik masyarakat.

Lihat Juga : 3 Dugaan Bahlil soal Pemicu Proyek Rempang Eco City Memanas

"Semuanya kan ada kalkulasinya, semuanya ada hitung-hitungannya. Mestinya. Tapi apapun yang paling penting, kita ingin mendorong agar masyarakat berpindah dari mobil ke transportasi massal, baik itu kereta cepat, MRT, LRT, bus," ujar Jokowi.

Jokowi mengharapkan pengoperasian kereta cepat Jakarta-Bandung dapat mendorong masyarakat berpindah ke transportasi massal sehingga menurunkan tingkat kemacetan dan polusi udara.

"Kemacetan di jalan bisa dikurangi, polusi bisa dikurangi. Arahnya ke situ karena setiap tahun kita kehilangan, karena macet di Jabodetabek dan Bandung itu sudah lebih dari (kerugian ekonomi karena macet) Rp100 triliun," ujar Jokowi. 

[Gambas:Video CNN]

sistem gangguan saraf

Bos BP Batam Sebut Bahlil Bakal ke Rempang Sabtu Ini******

Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi menyebut Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan menyambangi Rempang, Kepulauan Riau pada Sabtu (16/9) besok.

"Beliau ke Batam sabtu ini," kata Rudi di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Rabu (13/9).

Sedangkan pada keesokan harinya, Minggu (17/9),  Menko Polhukam Mahfud MD juga akan mengunjungi wilayah tersebut. Rudi juga menegaskan bahwa dirinya tentu akan mendampingi kunjungan keduanya ke Rempang.

Sebelumnya Presiden Jokowi mengutus Bahlil ke Rempang untuk membereskan insiden bentrok di sana. Menurutnya, harus ada diskusi dan pendekatan kepada warga sebelum eksekusi lahan.

Bahlil pun memohon maaf tak bisa datang langsung ke Rempang sore ini dan besok.

"Maaf tidak bisa turun sore ini, karena besok saya harus mendampingi Bapak Presiden (Joko Widodo) meninjau pabrik baterai LG di Karawang," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (13/9).

"Saya Insyaallah paling lambat akhir minggu ini saya akan masuk ke Batam dan akan laporkan ke Bapak Presiden. Dan atas seizin perintah yang mulia-mulia (anggota Komisi VI DPR RI) ini saya akan berikan laporan," imbuh Bahlil.

Rempang Eco City merupakan satu dari sekian banyak PSN era Presiden Jokowi. Kawasan di Pulau Rempang itu bakal dibangun untuk kebutuhan industri, pariwisata, dan lainnya. Wilayah ini juga bakal menjadi kawasan industri hasil komitmen investasi dari industri kaca dan panel surya perusahaan asing Xinyi Group.

Bahlil mengklaim pabrik di Batam ini digadang-gadang menjadi pabrik kaca dan solar panel terbesar setelah China.

[Gambas:Video CNN]

Keturunan Master Bumi

DPR Ingatkan Jokowi soal Pasal 33 UUD 1945 di Kasus Rempang******

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Nasional Demokrat (NasDem) kompak mengkritik Presiden Jokowi imbas proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco City yang berujung bentrok masyarakat adat.

Anggota DPR RI Komisi V Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat menyebut masyarakat di Rempang berduka dan kecewa imbas proyek tersebut. Ia menegaskan warga Rempang terancam kehilangan sejarah dan kenangan atas tanah leluhurnya akibat pengembangan kawasan industri dan investasi.

"Investasi itu seyogyanya bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pasal 33 ayat 1 UUD 1945 jelas menyebutkan bahwa investasi untuk perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan melindungi tumpah darah Indonesia," katanya dalam Rapat Paripurna ke-5 Masa Persidangan I 2023-2024 di DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Menurutnya, pada rapat kabinet 2019 lalu, Jokowi memerintahkan setiap menterinya untuk melindungi keberlangsungan warga Indonesia di tengah kucuran duit asing.

"Presiden RI Bapak Joko Widodo berpesan kepada seluruh kabinetnya bahwa jika ada izin konsesi dan di dalamnya ada masyarakat, maka pastikan masyarakat terlindungi dan diberikan kepastian hukum. 'Jika perusahaan pemilik konsesi tidak memperhatikannya, maka cabut izinnya, siapapun pemiliknya'. Begitu ungkapan Bapak Jokowi," ungkit Syahrul.

"Mereka sesungguhnya mendiami daerah tersebut sudah ratusan tahun lamanya, sementara BP Batam yang dulunya bernama Otorita Batam baru lahir 1970-an dan mulai membangun Batam. Dari sinilah lahir istilah kampung tua yang diartikan sudah ada sebelum Otorita Batam ada, bahkan sebelum Indonesia merdeka," tegasnya.

Dengan dasar tersebut, ia memberikan 5 tuntutan kepada Presiden Jokowi dan jajarannya untuk segera menuntaskan kisruh Rempang. Salah satu tuntutan PKS adalah menunda sementara proyek Rempang Eco City tersebut.

5 tuntutan PKS kepada Jokowi

1. Mengecam tindakan represif aparat dan meminta semua aparat menahan diri
2. Meminta TNI/Polri usut tuntas indikasi pelanggaran SOP
3. Meminta pemerintah menjamin pengobatan bagi masyarakat terluka korban tragedi ini
4. Membebaskan masyarakat akibat bentrok ini dan menjamin mereka tidak dianiaya sebagai indikasi pemerintah ingin menyelesaikan masalah ini dengan humanis
5. Meminta pemerintah menghentikan sementara PSN Rempang Eco City sebelum hak-hak masyarakat terdampak terpenuhi dengan memastikan akar budaya dan wilayah adat mereka tidak hilang.

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi I DPR RI Fraksi NasDem Muhammad Farhan juga mendesak pemerintah pusat serius menangani konflik Rempang. Farhan meminta kekerasan dihentikan dan mengedepankan dialog.

Ada 6 catatan yang disampaikan NasDem kepada Presiden Jokowi dan jajarannya. Pertama, menyayangkan terjadinya kekerasan yang memakan korban dalam konflik masyarakat adat dan aparat di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Kedua, mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menghentikan kekerasan dan mengatasi tindak kekerasan yang terjadi. Ketiga,mengajak semua pihak, baik masyarakat, aparat, maupun pemerintah untuk menahan diri serta meredakan situasi agar tercipta ketenangan terlebih dahulu.

Keempat,meminta pemerintah mencegah terjadinya kekerasan kembali dan terus mengedepankan dialog dalam mencari penyelesaian.

"Kelima, meminta pemerintah pusat mengambil langkah-langkah yang tidak merugikan semua pihak, baik dari sisi PSN maupun hak masyarakat adat. Sebagai bagian masyarakat adat, hak-hak masyarakat Pulau Rempang juga perlu dipertimbangkan dalam kaitannya pengakuan hak masyarakat adat dalam konstitusi dengan membuka ruang dialog dan partisipasi perumusan kebijakan strategis nasional," jelas Farhan.

Keenam,Farhan mengajak DPR RI menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU terkait masyarakat hukum adat.