menara 123 slot login

Pelindung Negara Long Shuai

Jangan Sampai Kehabisan, Batik Pria di Transmart Mulai Rp249 Ribuan******

Para pria lagi cari batik-batik bagus untuk kerja, kondangan, sampai hangout? Wah pas banget, nih!

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: September Ceria pada Selasa (26/9).

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi 26 September, Diskon hingga 50% + 20%

Harganya masih bisa lebih murah lagi kalau bayar transaksi belanja pakai metode pembayaran Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Soalnya, ada tambahan diskon sebesar 20 persen kalau pakai ketiga pilihan metode pembayaran tersebut.

Wah, jadi semakin murah deh pastinya belanja batik di Transmart Full Day Sale: September Ceria.

Selain diskon untuk pembelian batik pria, ada juga diskon untuk produk pakaian dan sepatu lainnya.

Lihat Juga : Ayam Broiler Mulai Rp20 Ribuan Per Ekor di Transmart Full Day Sale

Begitu juga dengan aneka kebutuhan rumah tangga seperti pangan segar, produk instan, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik. Semuanya dijamin serba diskon.

Makanya jangan sampai kelewat alias lupa ya untuk mampir ke gerai Transmart terdekat dan buru diskon di Full Day Sale: September Ceria.

Soalnya, pesta diskon seharian ini cuma berlaku satu hari. Jadi jangan sampai kehabisan ya!

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Bursa CPO Indonesia Resmi Meluncur, RI Punya Harga Acuan Sendiri******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) meresmikan bursa crude palm oil (CPO) Indonesia pada Jumat (13/10).

Dengan bursa CPO, Indonesia akan memiliki harga acuan sendiri. Pasalnya selama ini Indonesia mengikuti harga acuan dari Malaysia dan Rotterdam, Belanda.

"Produksi kita nomor satu di dunia hampir 47 juta ton CPO, ekspor hampir US miliar, tapi bertahun-tahun acuannya Malaysia dan Rotterdam. Tapi kita diam saja, tidak merasa terusik, tidak merasa malu," katanya di Hotel Mulia, Jakarta, Jumat (13/10).

Namun, bursa CPO bersifat sukarela (voluntary). Artinya, perusahaan tidak harus menjual CPO-nya di bursa itu.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Didid Noordiatmoko mengatakan meski bersifat sukarela, pengusaha kelapa sawit diharapkan tetap ikut berpartisipasi di bursa CPO Indonesia.

"Kami juga mendorong UMKM dan pengusaha kelapa sawit ikut serta dalam bursa CPO Indonesia karena akan menempatkan penjual dan pembeli pada same level playing field, memiliki kekuatan tawar yang sama," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan tak terbatas dari panggilan terkuat

Daftar 4 Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta yang Boleh Dijual Online******

Pemerintah telah menetapkan empat kategori barang imporberharga di bawah Rp1,5 juta yang boleh dijual online lewat cross border.

Keempat barang yang diperbolehkan termasuk buku, film, musik, dan software.

"Setelah mendengar masukan dari berbagai pihak, hari ini pemerintah telah menetapkan positive list produk yang boleh diperdagangkan lintas negara melalui crossborder online meski dengan harga di bawah US0 dollar AS. Ada empat kategori yaitu buku, film, musik, dan software," kata Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki dalam akun Instagram resminya, Rabu (1/11).

"Di luar positive list, tetap berlaku larangan impor barang dengan harga di bawah US0 dolar per unit melalui cross border e-commerce," katanya.

Dalam kesempatan terpisah, Airlangga mengatakan pemerintah juga akan memperkuat arus masuk barang impor dengan merevisi Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor di mana tata niaga impor diubah dari post border menjadi border untuk delapan komoditas.

Delapan komoditas itu yakni tas, elektronik, obat tradisional dan suplemen kesehatan, kosmetik, barang tekstil sudah jadi lainnya, mainan anak, alas kaki, dan pakaian jadi.

"Perubahan post-bordermenjadi border dimasukkan dalam perubahan Tata Niaga Impor di Permendag 25 Tahun 2022," ungkap Airlangga dalam keterangan resmi, Rabu (1/11).

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Pedagang Kuliner Pusing Tertekan Kenaikan Harga Bahan Pokok******

Kenaikan harga bahan pokokmembuat sejumlah pedagang kulinertermasukwarteg pusing tujuh keliling.

Adeline, pengusaha kuliner yang memiliki kedai di Sidoarjo, mengaku pusing dengan lonjakan harga pangan, khususnya beras dan cabai.

"Pusing, beras mahal, cabai merah besar juga jadi Rp40 ribu yang biasanya Rp16 ribu per kg," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (2/10).

Meski bahan pangan kian melonjak, Adel tak sampai hati untuk menaikkan harga dagangannya. Ia khawatir menaikkan harga bisa membuat dagangannya tak laku.

Untuk menyiasatinya, ia mengurangi porsi dan ukuran dagangannya.

"Ya kayak biasanya, diundakno yo gak payu(dinaikkan harganya juga gak laku). Jadinya semua tetap. Cuma kadang porsi nasi aku kurangi, tapi sayurnya ku tambah," katanya.

Ia mengaku setiap hari membutuhkan 2-5 kg beras untuk berjualan.

Setali tiga uang, pedagang kaki lima yang berjualan nasi uduk di kawasan Jakarta Selatan Syarif juga mengaku naiknya harga bahan pangan membuatnya pusing.

Untuk beras misalnya. Syarif mengatakan harganya naik Rp70 ribu dari Rp530 ribu per karung menjadi Rp600 ribu. Kenaikan harga beras telah ia rasakan sebulan terakhir dan belum ada penurunan harga hingga saat ini.

Tak hanya beras, Syarif juga mengeluhkan harga cabai, bawang dan ketimun yang juga naik belakangan ini. Sebelumnya, ia membeli cabai dengan harga Rp25 ribu per kilogram. Namun kini harganya menjadi Rp40 ribu per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Sementara harga ketimun yang sebelumnya ia beli dengan harga Rp7.000 per kilogram menjadi Rp15 ribu per kilogram.

Di tengah kenaikan harga bahan pokok itu, ia tak berani untuk menaikkan harga menu yang disajikan di warungnya.

"Harga kami enggak ikut naik. Kalau harga naik nanti pembelinya kabur. Kami enggak ada niatan untuk naikkan harga juga," kata dia.

"Pendapatan kami tentu jadi berkurang. Jadi pusing juga ya, lumayan berasa naiknya harga pangan ini," ungkap Syarip.

Pangeran Neraka dari dunia lain

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Menikah dengan keluarga kaya

Bos Bea Cukai Bongkar Modus Penyelundupan Produk Impor dari Malaysia******

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani membongkar sederet modus penyelundupan barang imporyang didominasi dari Malaysia.

Askolani mengatakan pihaknya bersama Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tata Niaga (PKTN) Kementerian Perdagangan serta Bareskrim Polri berhasil menyita 638 bal pakaian bekas dari Pasar Senen, Jakarta Pusat hingga Pasar Gedebage, Bandung. Penindakan ini dilakukan pada 10 Oktober-15 Oktober 2023.

Lihat Juga : Dugaan Staf Erick soal Senjata Buatan BUMN Bisa Jatuh ke Junta Myanmar

"Tapi di perbatasan juga dimungkinkan, kami lakukan tegahan. Modusnya tentu selain pelabuhan tikus, pelabuhan besar juga bisa terjadi. Motifnya undervoicing dan underdeclare dokumen," rinci Askolani.

Usai konferensi pers, ia menyebut ada sekitar 500 pelabuhan tikus di pesisir Sumatra. Bahkan, Askolani mengklaim bisa lebih dari 1.000 pelabuhan tikus di seluruh Indonesia.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Askolani menegaskan tidak mudah menutup celah masuknya barang impor dari pelabuhan tikus. Ia mengatakan perlu ada koordinasi dengan pemerintah daerah, bahkan tak jarang perlu berhadapan dengan masyarakat yang memohon tak dilakukan penindakan.

"Pelabuhan besar juga kita awasi, tapi pelabuhan tikus yang susah. Aparat (petugas Bea Cukai) kita gak akan sanggup. Jadi, kadang kita harus kerja sama dengan aparat penegak hukum (APH), seperti kepolisian," jelasnya.

"Kadang-kadang juga kita harus menghadapi masyarakat, masalah ekonomi. Itu yang dihadapi di lapangan. Kadang-kadang mereka juga mohon jangan ditindak dengan berbagai alasan, tapi kita tetap lakukan apa yang harus kita push," tandas Askolani.

Hari ini pemerintah secara simbolis memusnahkan sejumlah barang impor ilegal. Pemusnahan dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Cikarang.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan barang sitaan yang dimusnahkan bernilai sekitar Rp40 miliar. Bahkan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengklaim nominal barang tegahan itu hampir mendekati Rp50 miliar.

Barang-barang impor ilegal yang dimusnahkan itu, antara lain tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, sepeda, hingga mainan anak.