maxwin hari ini 908Jutaan kata 757649Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot luar negeri》
Pelni Medan imbau penumpang tidak beli tiket dari media sosial******
"Jangan membeli tiket dari media sosial karena hampir bisa dipastikan itu penipuan," ujar Kepala cabang PT Pelni Medan Biwa Abi Laksana di Medan, Senin.
Biwa mengatakan, Pelni tidak pernah menjual tiket kapal di media sosial, apalagi bertransaksi dari sana.
Dia pun menganjurkan masyarakat untuk membeli tiket Pelni dari wadah resmi yaitu aplikasi Pelni Mobile, laman Pelni, agen perjalanan mitra Pelni dan di toko-toko retail modern.
Kemudian, Biwa juga mengingat para penumpang untuk memesan tiket dari jauh hari terutama untuk keberangkatan pada periode Lebaran 2024.
Pelni memperkirakan masa puncak libur (peak season) Lebaran 2024 pada H-15 sampai H+15. Lebaran diprediksi jatuh pada 11 atau 12 April 2024.
"Kemudian, untuk penumpang, jangan lupa membawa KTP, paspor, Kartu Identitas Anak (KIA) supaya kami dapat memastikan identitas penumpang yang berangkat sesuai," tutur Biwa.
Dia menambahkan, selama masa Lebaran 2024, Pelni Medan memberlakukan beberapa aturan khusus untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di Pelabuhan Belawan, salah satunya soal pencetakan "boarding pass".
Pada masa Lebaran 2024, Biwa menjelaskan, "boarding pass" dapat dicetak 24 jam sebelum keberangkatan. Normalnya, hal itu baru dapat dilakukan lima jam sebelum berangkat.
"'Boarding pass' itu dapat dicetak di Pelabuhan Belawan atau di Kantor Pelni Medan," kata Biwa.
Pelni Medan memperkirakan ada sekitar 40 ribu penumpang yang naik dan turun di Pelabuhan Belawan pada periode Lebaran 2024.
Baca juga: Kemenhub sediakan angkutan mudik kapal gratis 4.415 tiket
Pewarta: Michael Siahaan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Harga Beras Premium di Wakatobi Sultra Dekati Rp 1 Juta per Karung******
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengatakanharga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kilogram (kg).
Hal itu disampaikan untuk menanggapi beredarnya kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta untuk ukuran 50 kg.
Lihat Juga :Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran |
"Harga beras jenis premium masih sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilonya," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg.
"(Beras) premium untuk Kota Kendari sekitar Rp15.700 sampai Rp16 ribu, kalau kabupaten lain Rp16 ribu sampai Rp17 ribu," kata Fitrah kepadaCNNIndonesia.com.
Untuk beras jenis medium, Fitrah menyebut harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.
"Rata-rata 15 kabupaten semua Rp13.600 sampai Rp14 ribu, ada memang beberapa kabupaten seperti Buton Tengah, Kolaka Utara semua Rp14 ribu, untuk daerah lainnya Rp13.600 sampai Rp13.800 untuk medium," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Label:event slot、info jam gacor pragmatic、pertama slot
Terkait:lt88sport slot、hanabet、pinjaman mahasiswa online、royalbet188、127 slot gacor、perbandingan kredivo dan akulaku、depowin、jagobet4d、ind168、situs yang terpercaya
bab terbaru:voucher oyo(2024-06-29)
Perbarui waktu:2024-06-29
Juru Bicara Kemenko Marves Jodi Mahardi menjelaskan Luhut Panjaitan belum bisa menetap permanen di Jakarta seperti sedia kala usai kembali ke RI dan menghadiri pelantikan menantunya Maruli Simanjutak menjadi KSAD di Istana Negara pada Rabu (29/11) ini.
Jodi menyebut Luhut harus kembali lagi ke Singapura pada Kamis (30/11) besok untuk kontrol. Luhut memang tengah sakit.
Ia harus dirawat di Singapura selama sebulan belakangan ini. Jodi mengatakan Luhut sejatinya sudah sembuh. Tapi, dia harus kontrol ke dokter di Singapura.
"Belum ada info (kapan Luhut bisa menetap permanen di Indonesia), bergantung pemulihan kesehatannya beliau," imbuhnya.
Ia mengatakan Luhut tiba di tanah air hari ini. Kendati, Jodi menyebut sang bos tidak dijadwalkan mampir ke Kantor Kemenko Marves.
Jodi mengatakan kedatangan Luhut ke Indonesia hari ini murni urusan keluarga.
"Enggak, enggak ada (agenda mampir ke Kantor Kemenko Marves), hanya untuk agenda pelantikan Pak Maruli saja. Agenda internal keluarga saja nanti," tandas Jodi.
Wajah Luhut tersorot kamera saat dengan lantang menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya di momen pelantikan sang menantu menjadi KSAD. Ia berdiri dengan sikap hormat dengan rambutnya yang kini putih ditutup dengan kopiah.
Usai prosesi pelantikan, KSAD Maruli memberi hormat kepada Luhut yang menghampirinya. Keduanya pun berpelukan dan Luhut tak kuasa menahan air matanya.
Pelukan juga didaratkan Luhut kepada sang putri Paulina Panjaitan yang merupakan istri Maruli Simanjuntak. Luhut juga tampak menepuk-nepuk pundak sang putri sembari berisak air mata haru.
[Gambas:Video CNN]
Momen ini sekaligus menandai kembalinya Luhut ke Indonesia setelah beberapa bulan dirawat di RS Singapura.
"Ya jadi kalau kita dibawa keluarga, Pak Luhut dulu juga punya cita-cita jadi kasad. Cuma ya sekarang cukup mantunya sajalah," jelas Maruli di Istana Negara soal alasan mengapa Luhut menangis.
"Jadi, saya mendapat informasi kemarin sore. Saya WhatsApp beliau (Luhut), saya sudah ditunjuk (menjadi KSAD) persiapan hari ini, ya beliau antusias untuk mau hadir. Ya mungkin kita acara di rumah malam, besok kembali lagi (Luhut ke Singapura)," tambahnya.
Lihat Juga :Luhut Blak-blakan soal Rencana dan Mimpi Usai Pensiun |
Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.
Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.
Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.
Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.
Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:
1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai
2. Surat kuasa apabila dikuasakan
3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
7. Sertifikat HM/HGB/HP
8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik
Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:
- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik
Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.
Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.
[Gambas:Video CNN]
Dalam memberikan pelayanan kesehatan juga disiagakan dokter spesialis anak, lantaran ada beberapa anak yang mengalami gangguan kesehatan pascabencana banjir.Mojokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur membuka layanan posko kesehatan darurat bagi warga terdampak banjir di Desa Ngrame, kecamatan Pungging dan di Desa Kedunggempol, Kecamatan Mojosari.
Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024
《situs slot luar negeri》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,bosswin168 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot luar negeri》bab terbaru。