slot terbesar dan gacor

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

SEC AS Gugat Coinbase Imbas Transaksi Ilegal******

Regulator utama Wall Street, Securities and Exchange Commission (SEC), menggugat Coinbase ke pengadilan federal New York, Selasa (6/6) atas dugaan transaksi ilegal dengan bertindak sebagai broker dan melakukan pertukaran perdagangan kripto tak terdaftar.

Mengutip CNBC, akibat gugatan tersebut saham Coinbase kembali turun 12 persen pada Selasa kemarin. Setelah sehari sebelumnya juga turun 9 persen imbas gugatan SEC terhadap perusahaan kripto Binance dan CEO nya Changpeng Zhao.

"Platform perdagangan ini, mereka menyebut diri mereka pertukaran, memadukan sejumlah fungsi," kata ketua SEC Gary Gensler.

"Kami tidak melihat New York Stock Exchange mengoperasikan hedge fund," lanjut Gensler.

SEC menuduh bahwa setidaknya ada 13 aset kripto yang tersedia untuk pelanggan Coinbase dianggap sebagai 'sekuritas aset crypto' oleh regulator. Aset tersebut termasuk token SOL Solana, token Cardano, dan token Filecoin dari Protocol Labs.

"Kami menuduh bahwa Coinbase, meskipun tunduk pada undang-undang sekuritas, menggabungkan dan menawarkan fungsi pertukaran, broker-dealer, dan clearinghouse secara tidak sah," kata Gensler dalam sebuah pernyataan.

Sebelumnya, SEC juga menggugat Binance karena menjalankan transaksi ilegal di Amerika Serikat (AS). Selain itu, perusahaan kripto terbesar di dunia itu juga dituding menggelapkan dana pelanggan senilai miliaran dolar AS.

Berbeda dengan Coinbase, SEC justru menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS dan menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.

"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler seperti dikutip dari CNN Business, Selasa (6/6).

[Gambas:Video CNN]

Satu tujuan untuk menaklukkan kota

Deret Masalah yang Pernah Mewarnai Pembangunan Kereta Cepat******

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) lagi-lagi menjadi sorotan. Proyek kebanggaan Presiden Jokowi itu dilanda masalah baru.

Masalah tersebut terungkap dalam dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update' tertanggal 14 Mei 2023.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6), dalam laporan tersebut terungkap KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut. Padahal, stasiun kereta cepat tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Namun, hal itu dibantah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Ia mengatakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung justru akan mulai diuji coba pertengahan bulan ini.

Jika ditelisik ke belakang, permasalahan yang menimpa proyek KCJB sudah beberapa kali terjadi. Berikut sederet masalah dalam proyek kereta cepat yang dirancang sejak periode pertama Jokowi itu.

1. Rebutan China dan Jepang

Pembangunan KCJB saat ini dipegang oleh China setelah menang melawan Jepang. Kedua negara ini sebelumnya bersaing untuk menjadi operator pembangunan kereta tersebut. Pada saat itu, kedua negara mengajukan proposal pembangunan kepada Indonesia di mana anggaran yang ditetapkan Jepang memang lebih besar dari China.

Proposal Konsorsium China dan Indonesia memuat nilai penawaran sebesar US,13 miliar. Tidak ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, dan pembengkakan biaya menjadi tanggung jawab joint venture company (JVC).

Sementara, Proposal Jepang berisi nilai penawaran sebesar US,2 miliar. Ada jaminan pemerintah, pembiayaan dari APBN dan subsidi tarif, serta pembengkakan biaya ditanggung pemerintah. Dengan biaya yang lebih murah dan tak ada pembiayaan APBN, maka China memenangkan proyek pembangunan KCJB.

[Gambas:Video CNN]

2. Jokowi Ingkar Janji Pakai APBN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam berbagai kesempatan bolak-balik menekankan pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung tak sepeser pun menggunakan APBN atau uang rakyat. Sebab, pembangunannya akan menggunakan dana konsorsium antara CDB dan BUMN.

"Kereta cepat tidak menggunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business," kata Jokowi pada September 2015 lalu.

Ternyata, pada 2022 pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp4,1 triliun melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk pembangunan KCJB. Dengan kebijakan ini, maka Presiden Jokowi mengingkari janjinya dan pada akhirnya menggunakan uang rakyat untuk membangun proyek ini.

3. Operasi Mundur

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang berlangsung sejak 2016 ini, awalnya ditargetkan bisa selesai dan dioperasikan pada 2019. Namun, rencana ini mundur dan diperkirakan baru rampung pada tahun ini.

Mundurnya operasi kereta cepat ini disebabkan pemerintah pada 2020 menghentikan seluruh pembangunan proyek dan fokus pada penanganan covid-19.

Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung baru kembali dilaksanakan pada pertengahan 2021 setelah kasus pandemi mulai mereda di tanah air.

4. Pembengkakan Biaya

Pembangunan proyek KCJB ini mengalami pembengkakan biaya cukup besar. Sebelumnya, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022, pembengkakan biaya pembangunan proyek hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Tapi dalam review BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

5. Pembangunan Serampangan

Pembangunan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung berjalan serampangan. Itu salah satunya terjadi pada pembangunan pilar LRT yang dikerjakan oleh PT KCIC di KM 3 +800.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pembangunan pilar dilakukan tanpa izin dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, PUPR juga menilai bahwa pengelolaan sistem drainase dari pengerjaan proyek tersebut buruk karena tidak dibangun sesuai kapasitas.

Akibat masalah itu, proyek telah menimbulkan genangan air pada Tol Jakarta-Cikampek dan kemacetan pada ruas jalan tol.

Karena itulah, Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Konstruksi sempat menghentikan pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang dikerjakan KCIC.

Penghentian dilakukan melalui penerbitan surat bernomor BK.03.03-Komite k2/25 yang dikeluarkan pada 27 Februari 2020. Penghentian efektif pada 2 Maret 2020 dan berlaku selama dua minggu.

6. Abaikan Aspek Keselamatan

Setelah proyek berjalan, tiba-tiba Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan proyek mengabaikan aspek keselamatan. Pasalnya, proyek akan berdiri di lahan labil dan rawan yang rentan longsor, apalagi jika ingin dibangun untuk jembatan dan terowongan bawah tanah.

Tak hanya itu, menurutnya, desain proyek juga belum mengantongi sertifikasi dari Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan. Masalah lahan sempat dibenarkan oleh Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga belum lama ini.

"Ada masalah lahan dan adanya perubahan desain karena kondisi geografis dan geologis," ujar Arya beberapa waktu lalu.

Tapi, proyek ini tetap diupayakan berjalan dengan berbagai cara. Bahkan, ia mencatat progres akhir pelaksanaan proyek sudah hampir 80 persen, meski tak dirinci secara jelas.

Lukisan Raja Roh

Peritel Kecewa Utang Minyak Goreng Mandek Meski Ada Perintah Kejagung******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengatakan sampai saat ini pemerintah belum juga membayar utangselisih harga minyak goreng (rafaksi) sebesar Rp344 miliar. Padahal, Kejaksaan Agung (Kejagung) sudah memberikan hasillegal opinion(LO) kepada Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Hasil LO tersebut mewajibkan Kemendag untuk membayar utang minyak goreng kepada pengusaha sesuai dengan kesepakatan pada 2022 lalu, saat harga minyak goreng naik signifikan.

Ketua Umum Aprindo Roy N Mandey mengatakan pihaknya bahkan belum menerima keterangan resmi apapun dari pemerintah, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan tentang adanya keputusan Kejagung tersebut.

Selain itu, Roy menyatakan sangat kecewa dengan pernyataan Zulikfli Hasan atau Zulhas, pada rapat kerja dengan VI DPR RI pada 7 Juni 2023 lalu. Zulhas mengatakan LO Kejagung tentang pembayaran rafaksi tidak cukup substantif sehingga perlu dilakukan klarifikasi dan pengecekan ulang kepada BPK Dan BPKP.

"Aprindo sangat menyayangkan pernyataan Mendag ini padahal sebelumnya dia sudah mengatakan bahwa jika LO sudah keluar dengan perintah bayar, maka akan segera dibayarkan," jelas Roy.

Menurutnya, jika memang ada ketidakcocokan data maka seharusnya sejak awal dilakukan klarifikasi antara data verifikator dengan data produsen dan Aprindo. Bukan malah memverifikasi data ke BPK ataupun BPKP.

Lihat Juga : Harga BBM Terbaru Pertamina, BP Hingga Shell per 12 Juni 2023

"Jargon kalau bisa dipersulit untuk apa dipermudah sepertinya terjadi dalam kasus rafaksi ini. Kami memprediksi praktek mengulur waktu yang tidak dengan komitmen dan pertanggungjawaban jelas menjadi signal serius atau tidaknya pemerintah melalui Kemendag, hendak menyelesaikan utang rafaksi migor kepada peritel modern Aprindo di seluruh wilayah Indonesia," pungkasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim mengatakan sudah menerima surat hasil putusan Kejagung mengenai LO. Isinya mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

Meski sudah ada putusan dari Kejagung, namun Kemendag belum bisa memastikan berapa nilai pembayaran yang akan diganti kepada peritel, termasuk Aprindo

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Yang klaim secara sesuai dengan mekanisme yang mengklaim seharusnya produsen, produsen mengklaim Aprindo," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Itu adalah total gabungan utang untuk ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini tentu berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng nilainya mencapai Rp1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

IHSG Diprediksi Merosot Lagi Hari Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi kembali melemah pada perdagangan Kamis (8/6) ini.

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal indeks saham masih menunjukkan momentum bearishatau tren pelemahan.

Menurut Ivan, pelemahan di bawah level 6.542 akan membuka jalan IHSG menuju 6.509.

"Berdasarkan indikator MACD (Moving Average Convergence Divergence) menandakan momentum bearish," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support6.542 dan resistance6.767 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan IHSG memiliki kecenderungan bergeraksidewaysatau datar dengan potensi tekanan yang masih akan membayangi hingga beberapa waktu mendatang.

Di sisi lain, gerak IHSG juga masih ditopang oleh fundamental perekonomian RI yang terjaga stabil.

"Ini terlihat dari data perekonomian yang telah terlansir, namun fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS akan turut mewarnai pola gerak IHSG dalam jangka pendek," imbuh William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support6.598 dan resistance6.789 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni INDF, JSMR, ASII, AKRA, SMRA, UNVR, TLKM, dan WIKA.

Sebelumnya, IHSG ditutup menguat tipis 0,83 poin atau minus 0,01 persen ke level 6.619 pada akhir perdagangan Rabu (7/6) kemarin. Investor melakukan transaksi sebesar Rp10,1 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Satu pukulan akan meledak

Dari 34 Perusahaan Smelter Nikel, Baru 4 yang Masuk Hilirisasi******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan dari 34 perusahaan smelter nikel, baru 4 yang menjalankan hilirisasi. Adapun hilirisasi nikel ini khususnya untuk bahan baku bateraielectric vehicle(EV) atau kendaraan listrik.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin Taufik Bawazier menuturkan keempat perusahaan itu adalah PT Huayue Nickel Cobalt, PT QMB New Energy Material, PT Halmahera Persada Lygend, dan PT Kolaka Nickel Indonesia.

Keempat perusahaan itu menggunakan metode hidrometalurgi dengan pendekatan High Pressure Acid Leaching(HPAL), yang menghasilkan mixed hydroxide precipitate(MHP).

Taufik menjelaskan industri nikel berbasis hidrometalurgi sebagai bahan baku baterai baru mencapai MHP dengan kapasitas 915 ribu ton per tahun. Menurutnya, hal ini bisa dimanfaatkan setelah pabrik baterai di dalam negeri cukup kuat, sehingga Indonesia bisa menyuplai bahan baku ke pabrik di Tanah Air.

Lihat Juga : Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

Berdasarkan data Kemenperin,kebutuhan nikel untuk baterai kendaraan listrik pada 2025 sebesar 25.133 ton, pada 2030 sebesar 37.699 ton, dan di 2035 sebanyak 59,506 ton.

Perhitungan tersebut berdasarkan aturan praktis, daya baterai yang dibutuhkan untuk kendaraan listrik roda dua sekitar 1,44 KWh dan kendaraan listrik roda empat 60 KWh. Sementara, masing-masing KwH dibutuhkan nikel sekitar 0,7 kg, Mangan 0,096 kg, dan Kobalt 0,096 kg.

Taufik menyebut semua bahan baku itu 93 persen ada di Indonesia, sementara 7 persen sisanya yang berupa litium perlu impor.

"Jadi di sini kita perlu membalikkan situasi, harus bangun di dalam negeri penguatan kemampuan dalam negeri karena punya bahan baku itu semua," katanya.

Ia menambahkan ekspor nikel RI masih didominasi oleh feronikel, yakni sebanyak 5,7 juta ton senilai US miliar pada 2022. Sedangkan ekspor produk hilir seperti stainless steel HRC dan CRC hanya sebesar US miliar.

"Artinya (ekspor nikel) didominasi oleh yang belum sampai ke tingkat yang lebih hilir," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sun Wukong yang paling kerasukan

Harga Tanah IKN Diumumkan 27 Juli, Dievaluasi Setiap 6 Bulan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan tengah menggodok skema pembelian dan hargatanahdi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

Ia menargetkan mekanisme pembelian dan harga tanah IKN diumumkan pada 27 Juli mendatang. Nantinya, harga ini akan dievaluasi setiap enam bulan.

"Target 27 Juli harus selesai. Dengan harganya berapa, bagaimana, dan siapa yang mau beli dan mau masuk, bisa kita lakukan," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6).

mengatakan pengawas pembangunan IKN akan memakai bule alias orang asing supaya kualitasnya bagus.
Hal itu ia sampaikan di Gedung DPR, Jumat (9/6). Ia menyatakan akan melaporkan rencana penggunaan pengawas bule dalam pembangunan IKN ke Jokowi.

"Saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pakai bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," katanya.

[Gambas:Video CNN]