situs slot terpercaya resmi

Kesengsaraan Abadi Penglai

Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres, Asal...******

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa seorang pemimpin negara juga memiliki hak untuk melakukan kampanye pada tahun politik pemilihan umum (pemilu).

Hal ini disampaikannya usai menghadiri seremoni penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Lanud Halim Perdana Kusuma, Rabu (24/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Promosi UMKM Expo(rt) Brilianpreneur Buka Jalan Produsen Aksesori Go Internasional

Awalnya, Jokowi angkat bicara mengenai sejumlah menteri nonpartai yang melakukan kampanye politik menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Menurutnya, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap orang sehingga setiap menteri baik yang terafiliasi partai politik (parpol) dan nonparpol memiliki hak yang sama.

“Setiap menteri [haknya] sama saja, [bahkan] Presiden itu boleh loh kampanye. Presiden itu boleh loh memihak. Boleh. Namun, yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Jadi, boleh,” ujarnya kepada wartawan.

Kepala Negara mengatakan bahwa jabatan Presiden pun juga merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik.

“Masak [mau melakukan] begini enggak boleh, berpolitik enggak boleh. Boleh. Menteri juga boleh,” ucapnya.

Meski begitu, saat ditanyakan apakah Jokowi akan menggunakan haknya untuk melakukan kampanye dan memihak salah satu pihak. Presiden Ke-7 RI itu justru bertanya kembali apakah selama ini dia berpihak atau tidak.

“Itu yang saya mau tanya, memihak enggak,” ujarnya sambil tertawa. Di sisi lain, dia juga merespon ragam rekomendasi agar menteri-menteri dari kabinetnya yang melakukan kampanye untuk mundur.

Menurutnya, selama mematuhi aturan yang ada, maka menteri boleh untuk memihak salah satu pasangan calon (paslon).

“Semua itu pegangannya aturan. Aturan. Kalau aturannya boleh ya silakan. Kalau aturannya enggak boleh, ya tidak, sudah jelas itu. Jadi, Presiden ga boleh berkampanye? Boleh, itu boleh. Memihak juga boleh. Namun kan dilakukan atau tidak dilakukan itu terserah individu masing-masing,” tegasnya.

Adapun, dia mengaku masih memikirkan aksinya saat ditanyakan apakah akan mengambil kesempatan untuk berkampanye. “Ya lihat nanti,” pungkas Jokowi.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi: Presiden Boleh Kampanye dan Memihak di Pilpres”

Dewa Jahat

Profil Tom Lembong, Sering Disebut Gibran buat Serang Cak Imin******

JAKARTA— Ada beberapa hal unik yang terjadi pada debat keempat calon wakil presiden (cawapres) untuk Pilpres 224 di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Pada debat itu, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka kerap kali menyebut nama Tom Lembong untuk menyerang atau mengejek cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Promosi Majukan UMKM Indonesia, Ini Ragam Pemberdayaan dan Pendampingan dari BRI

Gibran kerap berkelakar Cak Imin membawa contekan yang diberi Tom Lembong. “Itu mungkin Cak Imin dapat contekan dari Tom Lembong,” itulah kalimat yang beberapa kali dilontarkan Gibran.

Dikutip dari Bisnis.com, Tom Lembong memiliki nama lengkap Thomas Trikasih Lembong. Ia merupakan Co-Captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dalam Pilpres 2024.

Tom Lembong pernah menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dari Juli 2016 hingga Oktober 2019. Sebelumnya, Tom juga menjabat sebagai Menteri Perdagangan periode pertama kepemimpinan Presiden Jokowi, yakni tepatnya dari Agustus 2015 hingga Juli 2016.

Tom memulai karir di Divisi Ekuitas Morgan Stanley (Singapore) Pte. Ltd pada tahun 1995. Ia kemudian bekerja sebagai bankir investasi di Deutsche Securities Indonesia dari 1999 hingga 2000. Tom menjabat sebagai kepala divisi dan wakil presiden senior di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dari tahun 2000-2002 dan bekerja di Farindo Investments dari tahun 2002 hingga 2005.

Sebelum diangkat menjadi anggota kabinet, Tom Lembong adalah salah satu pendiri, Chief Executive Officer, dan managing partner di Quvat Management Pte. Ltd, sebuah perusahaan dana ekuitas swasta yang didirikan pada 2006. Ia juga pernah menjabat sebagai presiden komisaris PT Graha Layar Prima Tbk. (BlitzMegaplex) dari tahun 2012 hingga 2014.

Pada Pilpres 2024, Tom Lembong dipercaya sebagai pentolan Tim Pemenangan Anies-Cak Imin (Timnas Amin).

Pembunuhan tanpa batas

Jokowi Ingatkan Masyarakat Wajib Hati******

SOLO —Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat agar melakukan penghitungan cermat sebelum menggadaikan sertifikat tanah untuk meminjam uang dari bank.

Menurut Jokowi, praktik menggadaikan sertifikat tanah ke bank sangat umum di kalangan masyarakat, apalagi yang baru diterima dari pemerintah.

Promosi Catat! Ini Daftar Desa BRILian Terbaik yang Siap Bersaing di Nugraha Karya 2023

“Mboten nopo-nopo disekolahke(tidak apa-apa digadaikan), ini dipakai untuk agunan mboten nopo-nopo, tetapi dihitung kalau mau pinjam bank saget nyicil mboten bulanane(bisa membayar cicilannya tidak setiap bulan)?” kata Presiden Jokowi ketika membagikan 3.000 sertifikat tanah bagi warga di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Presiden merasa perlu mengingatkan masyarakat agar betul-betul mengkalkulasi sebelum menggadaikan sertifikat guna mencegah tunggakan utang di bank.

Menurut dia, dana yang dipinjam masyarakat dari bank harus digunakan seluruhnya untuk modal usaha atau kerja, bukan malah dibelikan barang konsumsi seperti kendaraan bermotor.

“Jadi kalau pinjam (dari bank), saya titip pesan agar dipakai semua untuk modal usaha. Jangan dipakai untuk barang konsumsi. Nanti kalau usahanyasampun mlaku(sudah berjalan), kalau dapat untung mau beli motor atau mobil monggo(silakan), dibeli dari keuntungan bukan dari pokok pinjaman,” kata dia sebagaimana dilansir Antara. 

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan program pembagian sertifikat tanah, yang hingga tahun 2023 telah mencapai 110 juta sertifikat untuk masyarakat, merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan.

Dia juga menegaskan bahwa sertifikat sangat penting sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Lahan pertanian yang indah

Mahfud Md & Cak Imin Sebut Pemerintah Gagal Tekan Laju Kerusakan Hutan******

SOLO —Calon wakil presiden nomor urut 1 dan 3, Muhaimin Iskandar dan Mahfud Md, berpandangan pemerintah telah gagal menghentikan laju kerusakan hutan selama 10 tahun belakangan.

Muhaimin Iskandar menilai sampai saat ini tidak ada keseriusan dari pemerintah untuk menangani kerusakan lingkungan.

Promosi Hadiri WEF 2024, Dirut BRI Bicara Peran AI hingga Penguatan Regulasi

“Yang patut menjadi alat ukur adalah seluruh rencana mengurangi deforestasi berapa prestasi untuk melakukan penghijauan. Sampai saat ini tidak ada keseriusan. Menyediakan pangan justru tidak melibatkan petani dan masyarakat lokal, malah merusak. Ini soal keberpihakan tentang pembangunan yang berkelanjutan. Keadilan ekologi, keadilan iklim, dan keadilan generasi. Semuanya tidak dijalankan karena tidak ada komitmen dan keseriusan. Kalau AMIN dipercaya, yang paling pokok adalah melaksakan konstitusi, berpihak kepada rakyat, bukan investor atau pengusaha,” katanya menjawab pertanyaan Mahfud Md pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024).

Setuju dengan Muhaimin, Mahfud Md menambahkan, pemerintah ke depan perlu melakukan dua putusan Mahkamah Konstitusi tentang kebijakan ekologi.

“Ke depan itu, menurut saya pemerintah perlu melakukan dua putusan MK yang saya ketok palunya. Pertama mengakui aktivis lingkungan sebagai subjek hukum. Kedua, definisi hutan adat harus dibedakan dengan hutan negara. Saat ini definisi yang sering dipakai justru menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungannya,” tandasnya.

“Setuju. Inti dari kemerdekaan ada dua. Pemerintah mengatur sistem tata kelola negara dan mengelola aset negara. Aset dibiarkan, liar. Petani gurem hanya punya tanah 0,5 hektyare sementara ada yang punya 500.000 hektare lebih. Pemaksaan PSN terhadap masyarakat yang tidak diajak bicara,” kata Muhaimin Iskandar.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Jalan peri berkabut

Debat Cawapres 2024, Mahfud Md: Banyak Mafia, Tambang Ilegal Sulit Diberantas******

SOLO —Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menyebut backing aparat membuat tambang ilegal yang menyebabkan kerusakan lingkungan sulit diberantas. Hal itu disampaikan pada Debat Cawapres 2024, Minggu (21/1/2024) malam.

Mahfud menyebut penyelesaian masalah korupsi pertambangan, perikanan ilegal, pembalakan liar, hingga pertambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan ekologis harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir. Masalahnya, lanjut dia, tidak ada keterbukaan informasi terkait masalah tersebut.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

“Pengalaman saya, informasinya tertutup. Ketika ditanyakan baru ditunjukkan. Jadi penyelesaiannya tidak menyeluruh. Atas nama keterbukaan informasi publik, ini semua disebut rahasia. Engga bisa dong hal seperti ini. Data menjadi basis penyelesaian,” katanya.

Senada dengan Mahfud Md, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyebut keberadaan 2.500 tambang ilegal pada data Kementerian ESDM sangat memprihatinkan. Dia menambahkan, dalam bisnis pertambangan, hilirisasi justru dilakukan secara ugal-ugalan.

“Tambang legal saja tidak membawa kesejahteraan. Bisnis tambang kita saat ini, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, tenaga asing mendominasi. Perkembangan hilirasi tambang tidak sejalan dengan peningkatan ekonomi masyarakat. Hilirisasi apa yang mau dilakukan ketika yang ilegal terus berlanjut?” tanya Muhaimin.

Sementara itu, cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menyebut masalah di atas bisa diselesaikan dengan simpel, yaitu mencabut izin yang diberikan kepada pelaksana proyek.

“Simpel saja solusinya, izinnya dicabut. Sesuai UUD 1945 pasal 33 ayat 3 dan 4 serta Pancasila, kita ingin SDA dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kita ingin perusahaan besar menggandeng UMKM dan pengusaha lokal. Tidak besar sendiri, tapi membesarkan mereka juga,” jelas Gibran.

Pernyataan Gibran lantas ditanggapi oleh Mahfud Md tentang sulitnya mencabut izin tambang ilegal karena banyak mafia yang berkepentingan.

“Yang menjadi persoalan, mencabut IUP itu banyak mafianya. Saya kirim tim ke lapangan sulit. KPK bahkan menyebut tambang itu di-backingaparat,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, KPU menggelar Debat Pilpres 2024 putaran keempat malam ini yang mempertemukan para cawapres. Adapun tema yang diangkat malam ini adalah pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa.

Sembilan putaran sangat indah

KPU Tegaskan UU Pemilu Perbolehkan Presiden Ikut Kampanye******

SOLO —Anggota KPU RI, Idham Holik, mengatakan bahwa Undang-Undang Pemilu memperbolehkan presiden dan menteri untuk ikut berkampanye.

“UU Pemilu khususnya pasal 281 ayat 1 memperbolehkan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota ikut dalam kegiatan kampanye,” ujar Idham di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Adapun Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) berbunyi, “Kampanye Pemilu yang mengikutsertakan Presiden, Wakil Presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota harus memenuhi ketentuan: a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Kendati demikian, aturan tersebut melarang presiden dan menteri menggunakan fasilitas negara. Selain itu, dia menuturkan presiden dan menteri juga wajib untuk cuti jika akan berkampanye.

“Norma tersebut mengatur dengan persyaratan kondisional. Sebagaimana diatur, di persyaratan tersebut tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Sementara fasilitas pengamanan, sambung Idham, boleh digunakan oleh presiden dan menteri. Pasalnya, UU Pemilu memberikan pengecualian pada fasilitas pengamanan.

“Kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti,” tambah Idham.

Dia enggan berkomentar lebih jauh terkait adanya kekhawatiran konflik kepentingan bila presiden ikut berkampanye. Idham menegaskan posisi KPU hanya sebagai lembaga penyelenggara Pemilu.

“Kapasitas kami sebagai penyelenggara pemilu itu hanya sebatas pada level penyampaian berkaitan dengan norma yang ada di dalam UU Pemilu,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta (24/1/2024).

Namun begitu, Jokowi belum memutuskan akan mengambil kesempatan untuk berkampanye mendukung salah satu pasangan calon di Pilpres 2024. “Ya nanti dilihat,” ujar Jokowi.