paito 5d toto macau

Mulai penjara bawah tanah

Kemenperin Ogah Beri Rekomendasi Izin Impor Gerbong KRL: INKA Bisa******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) belum memberi lampu hijau kepada PT Kereta Commuter Indonesia (PT KCI) untuk mengimpor gerbong kereta rel listrik (KRL) bekas dari Jepang. Alasannya, produk itu bisa dibuat perusahaan dalam negeri, PT Industri Kereta Api (INKA).

Tahun ini ada 10 rangkaian KRL Jabodetabek yang harus dipensiunkan. Hingga 2024, setidaknya akan ada 16 total rangkaian KRL yang harus pensiun.

"PT Industri Kereta Api (INKA) bisa membuat itu semua, kenapa kita harus impor gerbang kereta api bekas dari Jepang. Katanya bangga beli buatan Indonesia. Bangladesh saja membeli produk kereta kita sampai Rp1,3 triliun," kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Dody Widodo dikutip Antara, Senin (27/2).

Karena itu, Dody mendorong adanya perencanaan untuk periode penggantian atau peremajaan setiap gerbong kereta yang beroperasi di RI. Dengan begitu, industri kereta api nasional menggeliat dan menggerakkan perekonomian nasional.

"Kalau mendadak memang pasti sukar, seharusnya kan sudah direncanakan jauh-jauh hari dan memberi kesempatan kepada industri dalam negeri untuk berproduksi," ujarnya.

"Kapan lagi kita bangga akan buatan kereta dalam negeri. Jangan terus BUMN, jadi bisa impor dan impor. Tolong berhenti untuk pemikiran seperti itu," imbuh Dody.

Lihat Juga : Tewas Gegara Kesetrum Listrik Bisa Klaim Asuransi PLN

Dody menambahkan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) seharusnya digencarkan secara menyeluruh, tanpa terkecuali. Apalagi jika produk yang dibutuhkan mampu diproduksi oleh industri dalam negeri.

Ia optimistis industri nasional dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri, yang akan berkontribusi untuk perekonomian dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

"Bagaimanapun kita harus bangga dengan industri dalam negeri. Hal ini perlu diimplementasikan secara nyata melalui tindakan dalam mengambil keputusan," pungkas Dody.

PT KCI sebetulnya sudah memesan KRL pengganti sesuai dengan jumlah KRL yang pensiun kepada INKA. Masalahnya, PT Inka sanggup menyediakan gerbong KRL pesanan itu pada 2025. Padahal, pada 2023-2024 ini sudah banyak sekali kereta KCI yang dipensiunkan dan butuh pengganti.

Karena itu, KCI meminta restu ke Kementerian Perhubungan untuk impor kereta KRL. Bahkan, impor kereta bekas pun tak mereka mempermasalahkan asalkan masih bisa digunakan dan terawat dengan baik.

KCI sudah mengajukan surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis Kemenperin. Hingga kini, Kemenperin masih belum menerbitkan rekomendasi teknis tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

Tingkat Hunian Apartemen Sewa di DKI Naik 2,1 Persen Usai PPKM Dicabut******

Jakarta Property Highlight mencatat tingkat hunian apartemensewa di DKI Jakarta pada semester akhir 2022 naik tipis 2,1 persen ke level 60,9 dibanding semester sebelumnya. Rata-rataharga sewaapartemen juga tumbuh 0,99 persen secara tahunan (yoy).

Senior Research Advisor Knight Frank Indonesia Syarifah Syaukat mengatakan meredanya pandemi yang ditandai dengan pencabutan PPKM, membuat bisnis sewa apartemen bangkit perlahan di akhir 2022.

"Kedatangan warga negara asing (WNA) dari Jepang, India, Korea untuk melakukan kegiatan bisnis di Indonesia berdampak positif terhadap perbaikan performa subsektor apartemen sewa pada semester kedua tahun 2022," kata Syarifah dalam keterangan resmi, Kamis (23/2).

Di akhir 2022, pasokan apartemen sewa naik menjadi 9,395. Menurut Syarifah, jika dilihat hingga 2028 maka masih akan ada 1,876 unit baru masuk ke pasar.

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengatakan pertumbuhan ekonomi RI juga berdampak positif terhadap bisnis sewa apartemen. Namun, ia mewanti-wanti faktor eksternal juga akan berdampak pada sektor ini.

"Kekhawatiran resesi global memberikan kewaspadaan tersendiri yang terekam dari belum optimalnya performa apartemen sewa di akhir tahun 2022," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Mendag Sebut Beras Premium Bebas Dijual di Harga Berapapun******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas buka suara terkait kenaikan harga beraspremium yang belakangan terjadi di pasar maupun ritel modern. Ia mengatakan tidak ada batasan harga beras premium.

Menurutnya, beras premium bebas dijual dengan harga berapapun.

"Kalau premium kan silahkan harganya bebas," ujar Zulhas di Kementerian Perdagangan, Jumat (24/2)

"Bulog barangnya cukup silahkan beli ke pasar tradisional banyak harganya Rp9.450 per kg," ujarnya.

Sebenarnya, HET beras premium diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2017 Tahun 2017 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Beras. HET beras premium berada di Rp12.800 per kg atau Rp64 ribu per 5 kg untuk wilayah DKI Jakarta.

Lihat Juga : DJP Belum Terima Surat Pengunduran Diri dari Rafael Pejabat Pajak

Kemudian wilayah Sumatra, kecuali Lampung dan Sumatera Selatan, dihargai Rp13 ribu per kg. Lalu, Bali dan Nusa Tenggara Barat Rp12.800, Nusa Tenggara Timur Rp13.300, serta Sulawesi Rp12.800 per kg. Harga Kalimantan Rp13.300 per kg, Maluku Rp13.600 per kg, dan Papua 13.600 per kg.

Harga beras di pasar tradisional dan ritel modern terpantau naik dalam sepekan terakhir. Pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa, Jakarta Selatan, Selasa (21/2), harga beras premium merek Ramos dijual Rp12 ribu per kilogram (kg), naik dari Rp10 ribu per kg pada pekan lalu.

Kemudian, beras merek Pandan Wangi dijual Rp20 ribu per kg, naik dari Rp15 ribu dari pekan lalu.

Harga beras di ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret juga turut terkerek. Di Alfamart Tendean, Jakarta Selatan, beras Pandan Wangi kemasan 5 kg dijual Rp82.500, naik dari sebelumnya Rp79.500.

Sedangkan beras merek Sania kemasan 5 kg harga tetap di Rp64 ribu per karung.

Di Indomaret Tendean, Jakarta Selatan, hanya tersisa beras merek Setra Wangi kemasan 5 kg dengan harga Rp64 ribu.

Sementara berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional pada Jumat (24/2), beras premium dijual Rp13.500 per kg dan beras medium Rp11.820 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Dewa Monster

DPR: Smelter Manyar PTFI Akan Tingkatkan Perekonomian Jawa Timur******

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Sarmuji, optimis keberadaan smelter Manyar PT Freeport Indonesia (PTFI) dapat memberikan manfaat ekonomi bagi Provinsi Jawa Timur. Pendapat tersebut ia kemukakan saat melakukan kunjungan kerja Komisi VI DPR RI di area proyek pembangunan smelter di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik, Jumat (24/2).

"Keberadaan smelter akan menarik investor baru, terutama di sektor hilir yang memanfaatkan katoda tembaga, yang mendukung kemajuan Gresik dan Jawa Timur semakin kuat," ujarnya melalui keterangan resmi, Minggu (26/2).

Agenda kunjungan kerja dilakukan untuk meninjau kemajuan pembangunan smelter Manyar sebagai salah proyek strategis pengembangan industri hilir nasional. Saat ini, pembangunan smelter Manyar telah mencapai 54,5 persen atau lebih cepat dari target sebesar 52,9 persen yang telah pemerintah setujui.

Di sisi lain, Presiden Direktur PTFI, Tony Wena, menilai kemajuan pembangunan ini tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan. Terutama DPR RI, sebagai mitra strategis yang selalu memberi masukan dan pengawasan terhadap kemajuan pembangunan smelter Manyar.

"Masyarakat dan para pelaku usaha lokal senantiasa menjadi pemangku kepentingan yang kami rangkul untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter sehingga dapat memberi manfaat optimal bagi Jawa Timur," papar dia.

Sebagai informasi, PTFI telah menanamkan investasi hingga 1,78 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 27 triliun rupiah dari total tiga miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 45 triliun rupiah.

Dalam pembangunan smelter Manyar, PTFI memprioritaskan perekrutan tenaga kerja lokal Jawa Timur, khususnya masyarakat Gresik.

Di samping itu, PTFI juga memprioritaskan pemanfaatan potensi daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan operasional pembangunan smelter, seperti konsumsi, transportasi, dan seragam karyawan, hingga office supply.

istri parit

Kemenhub Masih Kaji Permintaan Perpanjangan Konsesi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) masih mengkaji permintaan PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) untuk memperpanjang konsesikereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) menjadi 80 tahun.

Juru bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya baru menerima data lengkap dari KCIC beberapa hari lalu.

"Masih dalam pembahasan, data-data lengkap baru disampaikan beberapa hari lalu oleh KCIC. Jadi sekarang kami dalam tahapan melakukan kajian terhadap data-data yang sudah disampaikan tersebut," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/2).

Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek KCJB mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecastatau proyeksi permintaan.

Lihat Juga : Kemenkeu Benarkan Penganiaya Putra Petinggi Anshor Anak Pejabat Pajak

"Salah satunya, ya ternyata memang berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Dwiyana juga menyinggung pendapatan (revenue) yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Penyumbang revenuesebelumnya mengandalkan Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

[Gambas:Video CNN]

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.