situs tergacor saat ini

Yin Zu

Jala PRT soal Penundaan RUU PPRT: DPR Abaikan Nasib 2.641 PRT******

Jaringan Advokasi Nasional untuk Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) menilai penundaan pembahasan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sama saja dengan mengabaikan nasib ribuan PRT yang mengalami kekerasan.

Koordinator Nasional JALA PRT Lita Anggraini mengatakan Ketua Fraksi PDIP Utut Adianto menyebut tidak ada kegentingan dalam pengesahan RUU PPRT. Lita menilai pernyataan Utut tersebut merupakan bias kelas.

"Kalau Pak Utut bilang tidak ada kegentingan memaksa, Pak Utut mengabaikan 2.641 PRT korban kekerasan fatal, ada puluhan yang meninggal. Apakah karena PRT hal itu tidak dipandang tidak genting? Itu menunjukkan bias kelas dari fraksi terbesar yang mengaku bahwa itu fraksi dari partai wong cilik," kata Lita kepada CNNIndonesia.com, Jumat (10/3).

Menurutnya, RUU PPRT perlu segera disahkan karena merupakan bentuk perlindungan bagi PRT. Maka dari itu, JALA PRT meminta agar RUU tersebut segera dibahas.

"Kalau ada hal-hal perbedaan itu kan bisa dibahas ketika RUU ini dibahas pemerintah," kata Lita.

Lita juga menilai Puan Maharani sebagai ketua DPR perempuan pertama seharusnya memiliki peranan besar agar RUU PPRT segera dibahas. Apalagi Puan mengatakan akan mendengarkan pendapat masyarakat mengenai RUU PRT.

Lihat Juga : Sri Mulyani Ajak Mahfud MD Bersih-bersih Kemenkeu

Jika DPR tidak mengambil langkah konkret, Jala PRT akan melakukan aksi mogok makan di depan Gedung DPR pada 15 Maret mendatang.

"Apabila tidak ada langkah konkret dari pimpinan DPR kami akan terus aksi dan 15 Maret, akan melakukan mogok makan," ujar Lita.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihaknya memutuskan menunda pembahasan RUU PPRT. Puan mengatakan sudah membahas Surat Badan Legislasi (Baleg) tentang RUU PPRT dalam rapat pimpinan (Rapim) DPR pada 21 Agustus 2022 lalu.

Menurutnya, para pimpinan DPR memutuskan untuk menunda membawa RUU PPRT ke Rapat Badan Musyawarah (Bamus).

"Keputusan rapim saat itu menyetujui untuk melihat situasi dan kondisi terlebih dahulu. Saat itu dirasa belum tepat untuk diagendakan dalam rapat Bamus dan masih memerlukan pendalaman," kata Puan dalam keterangan tertulis, Kamis (9/3).

Atas keputusan tersebut, kata Puan, RUU PPRT belum dapat dibawa ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan sebagai RUU inisiatif DPR lantaran belum dibahas dalam rapat Bamus.

"Oleh karenanya RUU PPRT belum diagendakan dalam Rapat Bamus untuk dijadwalkan dalam rapat paripurna untuk menyetujui RUU tersebut sebagai RUU usul inisiatif DPR," ujarnya.

Meski begitu, Puan menyebut DPR akan mempertimbangkan masukan masyarakat. Ia mengklaim DPR senantiasa mendengarkan aspirasi rakyat termasuk dalam pembentukan legislasi.

[Gambas:Video CNN]

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Program JKN: Menjamin Kesehatan dan Meringankan Beban Masyarakat******

Kesehatan merupakan aset tak ternilai yang perlu dijaga dengan baik oleh setiap individu. Namun, sayangnya tidak semua orang memiliki akses yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hal ini dapat menjadi masalah serius apabila seseorang mengalami penyakit yang memerlukan pengobatan yang mahal dan rumit. Oleh karena itu, kehadiran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari BPJS Kesehatan terbukti sangat membantu masyarakat.

Hal tersebut dirasakan betul oleh salah seorang peserta PPU (Peserta Penerima Upah) Badan Usaha, Mastura (34), yang menderita penyakit strok dan gagal ginjal. Dia mengaku merasa sangat terbantu dengan adanya Program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

Hanya saja, ia terkena strok beberapa hari sebelum operasi, sehingga operasinya harus dibatalkan. Mastura akhirnya dipulangkan dan dirawat di Singkawang, namun proses isolasi karena pandemi Covid-19 membuat kondisinya semakin berat.

Sebagai informasi, strok adalah penyakit pembuluh darah otak yang menyebabkan terjadinya kerusakan di suatu bagian otak, yang disebabkan karena terganggunya aliran darah, hingga sel otak.

Akibatnya bagian tubuh yang dikontrol oleh bagian otak yang rusak akan kehilangan fungsinya. Umumnya strok dialami oleh orang yang usianya di atas 60 tahun. Meski begitu, bukan tidak mungkin strok dapat terjadi di usia muda.

Mastura dan keluarga sempat kebingungan karena penyakit yang dideritanya tergolong berat dan membutuhkan biaya yang besar. Namun, seluruh biaya pengobatan 100 persen ditanggung penuh oleh BPJS Kesehatan dari awal hingga saat ini.

Mastura sangat puas dengan pelayanan kesehatan yang diterima, termasuk administrasi, obat-obatan, dan fasilitas rumah sakit.

"Baik dari segi pelayanan kesehatan dari administrasi, obat-obatan, maupun fasilitas rumah sakit yang saya terima, saya sangat puas karena tidak terdapat perbedaan pelayanan kesehatan kepada pasien khususnya pasien peserta JKN," sambung Mastura.

Menurut Mastura, keikutsertaannya dalam Program JKN sangat membantu dalam penyembuhan penyakitnya. Ia mengapresiasi program dari pemerintah ini sebagai jaminan kesehatan di masa tua mendatang sehingga tidak perlu takut dan khawatir untuk turut andil berkontribusi di Program JKN.

Ia juga berharap Program JKN terus berjalan dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Saat ini, kondisi kesehatan Mastura perlahan sudah membaik.

Ia menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk segera mendaftarkan diri beserta keluarga menjadi peserta JKN karena dengan andil dan sumbangsih kita maka tujuan dan cita-cita mulia program ini, yaitu dengan gotong royong semua tertolong dan tercapai.

usia fantasi

Pemegang Saham PT Sinar Dunia 'Ribut' di Pengadilan******

Salah satu pemegang sahamPT Sinar Dunia, Tony Damitrias menggugat dua pemegang saham lainnya, Wong Chin Moi dan Lie Irwan Damitrias ke pengadilan.

Gugatan diajukan Tony di Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada 10 November 2022 dengan nomor perkara 527/Pdt.G/2022/PN Smg.

Dalam petitumnya, penggugat meminta pengadilan mengabulkan beberapa gugatan.

Kedua, menyatakan PT Sinar Dunia merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dan karena itu harus dibagi secara seimbang.

"Dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan," tulis petitum gugatan tersebut.

Ketiga, menyatakan CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo merupakan perusahaan keluarga, milik bersama Tony Damitrias , Lie Irwan Daitrias, dan Lie Yuwono Ali dengan kepemilikan 1/3 bagian masing-masing sama dan dibagi seimbang terhadap semua harta perusahaan bergerak maupun tetap termasuk keuntungan maupun utang perusahaan.

[Gambas:Video CNN]

Keempat,menyatakan menurut hukum hak merek dan hak cipta yaitu daftar hak merek milik keluarga atau bersama, penggugat, alm. Lie Yuwono Ali, dan Lie Irwan Damitrias adalah milik bersama penggugat dan para tergugat dan memiliki hak bersama untuk digunakan secara masing-masing dan atau bersama-sama.

Kelima, menghukum para tergugat untuk melakukan pembagian terhadap aset-aset dari tiga perusahaan yaitu PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo serta aset-aset yang dimiliki bersama dalam perusahaan untuk dapat dibagi masing - masing 1/3 sama besarnya atas mesin-mesin produksi.

Keenam, menghukum para pihak untuk membagi tanah dan bangunan gudang dengan sertifikat HGB No. 383/Muktiharjo Lor. yang berlokasi di Jalan Industri 2 No.72, Kel. Muktiharjo Lor, Kec. Genuk, Semarang masing-masing memiliki hak 1/3 bagian sama ratanya.

[Gambas:Video CNN]

"Menghukum tergugat I dan tergugat II menyerahkan seluruh data pelanggan/pembeli dari Usaha PT Sinar Dunia, CV Tiga Manunggal Abadi dan CV Muktiharjo untuk diserahkan kepada penggugat dan untuk dapat digunakan bersama-sama," bunyi petitum tersebut.

Penggugat juga meminta meminta putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi. Terakhir ia juga meminta pengadilan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Sinar Dunia Andana Ali menyebut sengketa hukum antar pemegang saham produsen buku tulis tersebut akan mengancam keberlangsungan hidup perusahaan. Andana menyebut sekitar 400 karyawan yang menggantungkan hidup pada perusahaan itu.

"Perusahaan ini dalam kondisi sehat, berkembang, dan memberikan lapangan pekerjaan," kata Andana di Semarang, dikutip dari Antara.

Maka dari itu, Andana berharap pihak yang bersengketa memikirkan nasib ratusan karyawan bersama keluarganya akibat permasalahan hukum ini.

Belum ada pernyataan langsung dari para penggugat ataupun tergugat terkait perkara di Pengadilan Negeri Semarang ini.

Catatan Redaksi: Judul artikel ini diubah pada Selasa (14/3) pukul 15.00 WIB dari semula berjudul 'Pemegang Saham Produsen Buku Sinar Dunia Ribut di Pengadilan'.

Ketakterbatasan Wisatawan

KAI Batalkan Operasi KA Pangrango Hari Ini Buntut Longsor di Bogor******

Seluruh perjalanan Kereta Api (KA) Pangrango lintas Bogor-Sukabumi (PP) dibatalkan Rabu (15/3) ini. Pasalnya, rel lintas kereta tersebut terdampak longsor.

"PT KAI Daop 1 Jakarta mengucapkan permohonan maaf atas gangguan operasional perjalanan KA Pangrango lintas Bogor - Sukabumi dampak longsor yang terjadi di area jalur rel KM 2+6/7 antara Stasiun Paledang dan Batu Tulis," ujar Kahumas KAI Daop 1 Jakarta Eva Chairunisa dalam keterangan resmi, Rabu (15/3).

Eva mengungkapkan calon pengguna yang sudah membeli tiket dapat melakukan proses pembatalan dengan penggantian biaya tiket 100 persen di Stasiun Bogor/Paledang dan Sukabumi dan stasiun lainnya.

Longsor terjadi pada Selasa (14/3) pukul 23.00 WIB menimpa lima rumah di RT07/RW04 Kampung Sirna Sari Kelurahan Empang, Kecamatan Bogor Selatan dan jaringan rel kereta.

Empat orang diduga masih tertimbun longsoran tebing penahan tanah (TPT) rel kereta api di Kota Bogor, Jawa Barat.

Eva menambahkan saat ini upaya perbaikan jalur rel terdampak longsor dan cuaca ekstrem tersebut terus dilakukan seluruh tim Daop 1 Jakarta.

"Masyarakat yang membutuhkan informasi terkait perjalanan KA Pangrango dan Proses Pembatalan Tiket dapat menghubungi Contact Center KAI melalui telepon di 121, WhatsApp 08111-2111-121, email [email protected], atau media sosial @KAI121," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Aksi Unjuk Rasa di DPR: Partai Buruh Tolak Keras RUU Kesehatan******

Ribuan anggota Partai Buruh dan serikat buruh menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR MPR RI, Jakarta Pusat, Senin (13/3). Aksi ini dilakukan untuk menuntut pembatalan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Melalui aksi ini, mereka juga menolak pengesahan Perppu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja. Mereka khawatir jika kedua beleid ini disahkan, akan merugikan hak-hak buruh di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan.

Ketua Mahkamah Partai Buruh, Riden Hatam Azis, mengkritik RUU Kesehatan yang akan mengubah tata kelola BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menilai RUU tersebut akan membuat kedua lembaga tersebut berada di bawah kendali Presiden dan Menteri Kesehatan.

Maka dari itu, dia melanjutkan, sebaiknya pemerintah tidak terlibat dan mempengaruhi BPJS Ketenagakerjaan.

"Pemerintah tidak boleh 'cawe-cawe' untuk urusan BPJS Ketenagakerjaan ini. Sekarang dia coba ambil untuk bagaimana dia bisa mengendalikan," kata Riden yang juga menjabat sebagai Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Riden menyampaikan aksi kali ini dilakukan karena Partai Buruh mendapat informasi bahwa DPR RI akan melakukan sidang paripurna hari ini. Menurutnya, DPR RI akan menggelar sidang paripurna untuk menyetujui Perppu Cipta Kerja yang kontroversial.

"Karena kami mendapat informasi bahwa hari ini atau besok DPR RI akan mengesahkan atau memparipurnakan Perppu Nomor 2 Tahun 2022," ujar Riden.

Dalam aksi tersebut, Partai Buruh dan serikat buruh mengajukan empat tuntutan, di antaranya menolak pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja, mengesahkan RUU PPRT, menolak RUU Kesehatan, dan melakukan audit forensik terhadap penerimaan pajak negara, serta mencopot Dirjen Pajak.

Aku mungkin monster

Sandiaga Luncurkan Program Indostar, Dukung Diaspora Indonesia******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno meluncurkan Program Indonesian Restaurant Fundraising (Indostar) sebagai upaya mengadakan lebih banyak lapangan kerja bagi para diaspora di berbagai belahan dunia.

Sandiaga yakin, program Indostar dapat mendorong pertumbuhan wirausahawan diaspora Indonesia di penjuru dunia. Kegiatan peluncuran Indostar yang termasuk dalam gerakan Indonesia Spice Up The World itu digelar di Hong Kong dengan tajuk 'Launching & Open Call Submission Program Indostar', Jumat (10/3).

"Program Indostar menjadi andalan dari pemerintah Indonesia sebagai suatu platform memberikan pembiayaan kepada wirausaha-wirausaha diaspora Indonesia yang ada di Hong Kong dan di belahan dunia lainnya untuk mengakses program Indonesia Spice Up The World," kata Sandiaga.

Sandiaga menjelaskan, hingga saat ini sudah ada 20 restoran Indonesia di Hong Kong. Dia berharap, angka itu bisa naik sampai ratusan, demi peluang ekonomi yang lebih baik di level internasional.

"Harapannya masyarakat Indonesia yang ada di Hong Kong, ada 150 ribu lebih, bisa memanfaatkan program ini untuk mengembangkan usahanya, sehingga mereka tidak sulit lagi mendapatkan pelatihan, pendampingan maupun juga pembiayaan," ujar Sandiaga.