cara pasang togel up

Kecantikan Yan Xiaoyun

30 Ribu Orang Terancam PHK Buntut Usaha Truk Berusia Seabad Bangkrut******

Perusahaan truk asal AS menyatakan bangkrutdan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 30 ribu karyawan setelah 99 tahun beroperasi.

Sebelum resmi tutup, Yellow Corp didemo oleh kelompok pekerjanya yang tergabung dalam serikat pekerja bernama Teamsters. Tuntutannya adalah kepastian jaminan program pensiun dan asuransi kesehatan karyawan.

Namun, para pekerja mendapatkan informasi pada awal pekan ini bahwa Yellow Corp sudah tak lagi mengambil barang dari para pelanggan. Perusahaan yang berbasis di Nashville, Tennessee, AS itu hanya mengirim barang-barang yang sudah terdata di sistem.

"Yellow secara historis membuktikan bahwa mereka tidak mampu mengelola diri sendiri meskipun ada miliaran dolar dalam bentuk konsesi pekerja dan ratusan juta dana bailout dari pemerintah federal. Ini adalah hari yang menyedihkan bagi para pekerja dan industri pengangkutan Amerika," katanya dalam pernyataan resmi, dikutip dari CNN, Selasa (1/8).

Di lain sisi, Yellow Corp mencatatkan pinjaman US0 juta alias Rp10,5 triliun kepada Pemerintah AS pada 2020. Berkat pinjaman itu, para pembayar pajak di Negeri Paman Sam mengantongi 30 persen saham perusahaan.

Saat ini ada dua pesaing lain di segmen pasar angkutan truk, yakni ABF Freight dan TForce. Keduanya jauh lebih cuan dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan Yellow.

Meski begitu, Yellow Corp bukan satu-satunya raksasa perusahaan angkutan truk yang gulung tikar. Ada CF alias Consolidated Freightways yang lebih dahulu bangkrut di 2022. Sebelumnya, Yellow, Roadway, dan CF dikenal sebagai tiga besar industri angkutan truk.

[Gambas:Video CNN]

Novel Dongfang Yan Su Xian'er

Teten Ingin Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta Tak Dijual di e******

Menteri Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mau mengatur harga produk imporyang masuk dan dijual di toko online paling murah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Hal itu dilakukan demi melindungi produk UMKM dalam negeri dari gempuran barang impor.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita tidak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," tuturnya dalam rekaman yang diterima CNNIndonesia dari tim Humas Kementerian Koperasi UKM, Kamis (27/7).

Ia menegaskan tidak boleh ada perdagangan lintas batas yang bisa langsung diakses konsumen Indonesia. Menurutnya, barang-barang dari luar negeri harus melewati mekanisme impor terlebih dahulu, baru bisa melantai di etalase tokoonline.

"Karena UMKM di dalam negeri harus mengurus izin edar, standar nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, dan sebagainya. Sementara, mereka (produk impor) tanpa harus urus itu lagi. Harus dilarang," tegas Teten.

Kedua, platform digital tak boleh menjual produk pribadi. Teten menegaskan marketplace seharusnya tidak berhak punya merek pribadi atau menjual barang milik perusahaan rekanan.

Pasalnya, algoritma platform tersebut akan mengarahkan para pengguna untuk membeli brand marketplacetersebut atau toko-toko yang terafiliasi. Ini juga menjadi pukulan bagi UMKM lokal.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

Perjuangan menjadi lajang

Wamen BUMN Mengaku Sebal Stasiun Kereta Cepat Dibangun Tanpa Akses******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku sebal dengan PT Kereta Api Indonesia (Persero) lantaran akses jalan dari stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandungtidak direncanakan.

"Dengan PMO yang dibikin kompleks, saya missedsatu hal. November tahun lalu saya baru realize, kita lupa mikirin akses stasiun. Ini juga saya sebel juga sama anak-anak KAI jadi akses stasiun belum dipikirin. Jadi Halim, Karawang nggak ada jalan akses ke tol sama ke jalan besar, baru kita dorong sekarang," katanya dalam acara InJourney Talks, Selasa (1/8), dikutip dari detik finance.

Tiko mengatakan akibat hal itu, mau tak mau Stasiun Karawang dan Padalarang akan terlambat dibuka. Sebab, jika Stasiun Karawang dibuka sekarang, maka tidak ada jalan aksesnya.

"Saya bilang gimana dulu perencanaan bisa kelewatan masalah jalan nggak ada, baru sekarang mau dibangun," sambungnya.

Menurutnya, dalam pekerjaan proyek selalu muncul adanya titik buta atau blind spot. Sebab itu, dalam sebuah tim harus saling mengingatkan.

"Evendengan PMO yang dibikin besar, karena saya fokus di deliverykeretanya, lupa, baru November tahun lalu kita cek ternyata jalannya belum dibangun. Bahwa kita blind spotselalu muncul, kalau tim itu yang sehat, tim yang saling mengingatkan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

mitos dan legenda kuno

PUPR Gelontorkan Rp110 M untuk Perbaiki Jalan Rusak Penyangga IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelontorkan Rp110,2 miliar untuk memperbaikijalan rusakdi daerah penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Adapun ruas jalan yang dimaksud adalah jalan daerah akses wisata Goa Batu Tapak Raja di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan penanganan jalan-jalan daerah yang rusak tersebut sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Lebih rinci, biaya Rp110,2 miliar itu terdiri dari penanganan Jalan Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja sepanjang 9,7 km dikerjakan dalam dua paket pekerjaan, yakni Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 1 sepanjang 4,8 km dengan kontraktor PT Duta Mega Perkasa dengan nilai kontrak Rp34 miliar.

Lalu, perbaikan Jalan Akses Wisata Goa Batu-Tapak Raja 2 sepanjang 3,5 km dengan kontraktor PT Pesona Jaya senilai Rp33,2 miliar. Basuki menargetkan perbaikan jalan ini bisa rampung pada Desember 2023 mendatang.

Selanjutnya, ada perbaikan Jalan Riko-Maridan sepanjang 6,5 km dengan nilai kontrak Rp43 miliar. Ketiga ruas tersebut merupakan jalan daerah pada kawasan penyangga IKN Nusantara.

Lebih lanjut, Basuki menyampaikan perbaikan Jalan Akses Wisata Goa Batu - Tapak Raja mulai dikerjakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR setelah terkontrak 25 Juli 2025 lalu.

Jalan ini terhubung dengan Jalan Nasional Samboja-Sepaku menuju Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan Destinasi Wisata Goa Batu Tapak Raja, termasuk permukiman transmigran Semoi-Sepaku di Desa Wonosari.

Menurut Basuki, jalan tersebut adalah jalan milik Kabupaten Penajam Paser Utara yang melayani jalur transmigrasi. Karenanya, di daerah tersebut banyak perkebunan, pertanian, dan peternakan.

"Kalau jalannya baik, tentu akan mudah membawa hasil perkebunan dan pertanian. Saya berharap nantinya dari kawasan ini bisa menghasilkan dan mengirimkan dengan mudah seperti telur, ayam, hingga sayuran ke kawasan IKN," pungkas Basuki.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Zulhas Ajak 19 Negara 'Perangi' Uni Eropa yang Rugikan Ekspor Rp101 T******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanatau Zulhas mengatakan Undang-undang (UU) Anti Deforestasi yang diberlakukan Uni Eropaberpotensi mengganggu eksporIndonesia hingga US,7 miliar atau Rp101,3 triliun (asumsi kurs Rp15.120 per dolar AS).

Aturan itu juga berpotensi berdampak pada 8 juta petani kecil. Pasalnya dengan aturan itu, produk yang masuk ke UE harus dipastikan bebas dari deforestasi atau tidak dari mempengaruhi kelestarian hutan. Beberapa produk RI diperkirakan akan terdampak seperti kopi, sawit, lada, coklat, hingga karet.

"Kebijakan Anti Deforestasi Uni Eropa berpotensi melambatkan perdagangan, merugikan petani petani kita," kata Zulhas dalam acara Food Agri Insight di kantor Kemendag, Selasa (1/8).

Pemerintah juga akan mengambil langkah lain, di antaranya menyampaikan keberatan kepada UE secara bilateral. Pemerintah juga akan membahas UU Anti Deforestasi di berbagai komite di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) seperti Komite Pertanian, Komite Akses Pasar, serta Komite Perdagangan dan Lingkungan.

Upaya lain, mengajukan permohonan ke WTO untuk menilai kesesuaian UU Anti Deforestasi dengan ketentuan mereka. Pemerintah juga menginisiasi surat bersama dengan 19 negara lainnya untuk menyampaikan keberatan atas UU Anti Deforestasi.

"Target kita memperoleh sebanyak-banyaknya dukungan untuk memperkuat posisi Indonesia," katanya.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UU Anti Deforestasi merupakan bentuk diskriminasi. Menurutnya, setiap negara termasuk Indonesia berhak menentukan komoditas apa yang diekspor, komoditas yang tidak diekspor, dan komoditas yang diolah untuk diekspor.

Ia yakin UU Anti Deforestasi yang diberlakukan UE tidak hanya merugikan Indonesia, tetapi juga masyarakat global.

"Bayangkan yang dikaji dalam hal ini ada banyak, tidak hanya satu produk. Ada kopi, CPO, dan lain-lain, sampai cokelat juga ada. Ini kan merugikan petani-petani kita yang selama ini mengandalkan mata pencahariannya dengan bertani," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Indef Minta Jualan Barang Impor di E******

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyarankan kepada pemerintah agar barang imporyang dijual die-commerce maupun social commerceseperti TikTok Shop dikenakan biaya administrasi tinggi.

Peneliti INDEF Nailul Huda meminta agar pengenaan biaya tinggi itu diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ia mengatakan pengaturan itu penting dilakukan demi melindungi usaha mikro kecil menengah (UMKM) lokal dari ancaman barang impor.

"Artinya ya silahkan saja tapi dipisahkan kalau barang impor biaya adminnya lebih besar misal dua kali lipat," lanjutnya.

Selain biaya administrasi tinggi, poin lainnya yang juga disarankan INDEF untuk diatur dalam revisi Permendag 50/2020 adalah regulasi terkait socio commerceseperti Project S TikTok. Pasalnya, saat ini beleid itu baru hanya mencakup perdagangan di e-commerce.

Di luar masalah itu, ia juga meminta pemerintah memperbaiki pendataan barang impor yang dijual di e-commercedan social commerce dan  memisahkan etalase barang impor dan lokal.

"Sehingga di e-commerce,kita akan melihat dua etalase yaitu etalase barang lokal dan etalase barang impor," katanya.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut UMKM lokal terancam banjir barang impor. Ancaman salah satunya lewat Project S TikTok Shop.

Teten menyebut ancaman datang dari algoritma TikTok yang dapat membaca kebiasaan penggunanya. Hal itu ia sebut dapat menjadi data yang digunakan untuk menggambarkan keinginan konsumen di Indonesia.

"Sehingga dia bisa memberikan informasi kepada produsen UMKM di China yang mau masuk ke Indonesia, sehingga ini suatu ancaman. Karena itu ancaman bagi UMKM. Kita sudah perdagangan bebas, tapi saya kira setiap negara juga perlu melindungi UMKM, jangan sampai kalah bersaing," ujar Teten usai menghadiri acara pembekalan antikorupsi di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (11/7).

[Gambas:Video CNN]

Oleh karena itu, Teten mengatakan pihaknya meminta Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan untuk merevisi Permendag 50/2020 karena karena tak lagi relevan.

Terdapat dua usul yang disampaikan. Pertama, menyetop perdagangan online cross bordermelaluie-commerceuntuk langsung menjual barangnya di Indonesia.

Teten menyatakan pihaknya tidak menolak produk-produk luar negeri. Kendati demikian, dia menyebut caranya mesti lewat jalur impor biasa. Barang itu baru dapat dijual apabila telah mengantongi izin di Indonesia.

Usulan keduaadalah membatasi harga produk dari luar yang dijual di e-commerceminimal US0 dolar.

"Boleh barang apa saja masuk, tapi yang dijual di sini janganlah produk-produk teknologi rendah yang sebenarnya sudah bisa dibikin oleh UMKM sendiri," kata Teten.