Era masa depan dalam budidaya makhluk abadi

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”

Hukum pacaran

Kaesang Siap Dukung Prabowo pada Debat Capres 2024 Terakhir******

SOLO —Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, menyatakan siap hadir pada debat terakhir menjelang Pilpres 2024 untuk mendukung calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto.

“Insyaallah akan hadir untuk mendukung Pak Prabowo,” kata Kaesang di sela kampanye akbar PSI di GOR Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Senin (29/1/2024).

Promosi BRI Ajak Nasabah Perbaharui Nomor Handphone di ATM/CRM, Dapatkan Tambahan Saldo

Kaesang berkomitmen menggerakkan mesin politik PSI untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran, pada Pilpres 2024.

Dia menyebut mesin politik tersebut juga digunakan untuk memenangkan PSI agar lolos ambang batas parlemen sebesar 4%.

Sebagai informasi, debat terakhir atau putaran kelima menjelang Pilpres 2024 dijadwalkan pada Minggu (4/2/2024). Acara ini bakal menampilkan tiga calon presiden (capres) untuk kembali beradu gagasan tentang Indonesia di masa depan.

Debat ini menjadi sesi terakhir yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI selama masa kampanye Pilpres 2024.

Debat terakhir itu mengangkat tema soal kesejahteraan sosial, kebudayaan, pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, teknologi informasi, dan inklusi.

KPU RI menyelenggarakan lima kali debat yang diikuti secara bergantian oleh calon presiden dan calon wakil presiden. Debat menjadi salah satu kegiatan kampanye yang diwadahi KPU selama periode kampanye mulai 28 November 2023 sampai 10 Februari 2024.

Invasi Tao

Simak! Peraturan Pemerintah tentang Gaji PNS Terbaru******

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan peraturan terkait penyesuaian gaji pegawai negeri sipil (PNS).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 5/2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Promosi Dirut BRI: Digitalisasi Tak Picu PHK, Justru Tingkatkan Produktivitas Pekerja

“Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional, perlu menyesuaikan gaji pokok Pegawai Negeri Sipil,” bunyi pertimbangan beleid tersebut, dikutip Selasa (30/1/2024), dilansir Bisnis.com.

Selain itu, di peraturan disebutkan bahwa besaran gaji pokok PNS dalam lampiran II PP No. 7/1997 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 15/2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas PP No. 7/1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu diubah.

Pasal 1 ayat (2) PP No. 5/2024 menyebutkan bahwa aturan ini mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Berikut adalah daftar lengkap penyesuaian gaji PNS dalam peraturan terbaru:

Golongan I:

Golongan Ia : Rp1.685.700 – Rp2.522.600

Golongan Ib : Rp1.840.800 – Rp2.670.700

Golongan Ic : Rp1.918.700 – Rp2.783.700

Golongan Id : Rp1.999.900 – Rp2.901.400

Golongan II:

Golongan IIa Rp2.184.000 – Rp3.633.400

Golongan IIb Rp2.385.000 – Rp3.797.500

Golongan IIc Rp2.485.900 – Rp3.958.200

Golongan IId Rp2.591.000 – Rp4.125.600

Golongan III:

Golongan IIIa Rp2.785.700 – Rp4.575.200

Golongan IIIb Rp2.903.600 – Rp4.768.800

Golongan IIIc Rp3.026.400 – Rp4.970.500

Golongan IIId Rp3.154.400 – Rp5.180.700

Golongan IV:

Golongan IVa Rp3.287.800 – Rp5.399.900

Golongan IVb Rp3.426.900 – Rp5.628.300

Golongan IVc Rp3.571.900 – Rp5.866.400

Golongan IVd Rp3.723.000 – Rp6.114.500

Golongan IVe Rp3.880.400 – Rp6.373.200

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Kabar Baik! Gaji PNS Resmi Naik, Cek Besarannya”

Jerman Berdarah Besi

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua” 

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”

Kepala sekolahku yang dingin

ICIMS 2024 Terbitkan 390 Jurnal Atasi Isu Agama pada Masyarakat Kontemporer******

SOLO –Dalam upaya membumikan risalah Islam berkemajuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS) 2024 bertema Discovering a Contemporary Approach of Islamic Studies in the Digital Era to Realize the Risalah Al-Islam Al-Taqaddumi.

Kegiatan tersebut terselenggara selama dua hari, Selasa dan Rabu (30-31/1/2024), secara blanded melalui platform Zoom Meeting dan secara langsung di Auditorium Mohammad Djazman, UMS di Pabelan Kartasura, Sukoharjo.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima kegiatan tersebut bertujuan mencari solusi dari dampak era digitalisasi pada masyarakat kontemporer melalui jurnal dan penelitian para akademisi dan kader Muhammadiyah baik dalam maupun luar negeri. Diikuti oleh sekitar 390 partisipan dengan jumlah jurnal yang sama dari 12 negara.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut sejumlah ahli dari berbagai negara yakni, Prof., Dr., Rasyid Manshur Muhammad Ash-Shobahi Guru Besar Ilmu Tafsir dari San’a University Yaman; Dr., Muhammad Abduh seorang Senior Assistant Professor School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam; Muhammad Zakki Azani, Ph.D., Prof.,Dr., Zaghloul al-Najjar Guru Besar di World Islamics Sciences and Education Amman University Jordan; Prof. Dr., Abdulmalek Yahya Al Hidabi Guru Besar Ilmu Pendidikan di International Islamic University Malaysia, dan Dr., Hakan Coruh dari Islamic Studies Faculty of Arts and Education Charles Sturt University.

Ketua pelaksana ICIMS 2024, Dr. Kharis Nugroho dalam sambutannya menyebutkan tema tersebut perlu diangkat melihat fenomena digitalisasi di tengah masyarakat yang Nampak semakin masif tetapi tidak berdampak positif dalam pemahaman agama, dengan menangkap berbagai dampak dan problem yang muncul terutama terkait dengan lingkungandan keadaban, seperti polusi lingkungan, lahan kurang produkif, dan destruksi nilai dalam interaksi sosial.

“Konferensi ini diharapkan mampu menggali peran dari nilai-nilai agama bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai problem dan tantangan,” ujar Kharis.

Keynote speaker pertama Rasyid Ash Shobahi dari Yaman, menyampaikan perlunya ide-ide untuk menyampaikan Islam dengan semangat progresifitas. Untuk menjawab era digitalisasi, menurutnya diperlukan situs-situs dan website dengan konten Islami dengan menggunakan bahasa-bahasa dunia. Harapannya, akan terjadi diskusi dan dialog aktif antar beragam masyarakat dunia.

Sementara it, Hakan Coruh dari Charles Sturt University Australia turut memetakan kecenderungan pemikiran masyarakat Islam kontemporer yang cenderung tradisional, sekaligus tawaran solusi yang diberikan sesuai dengan gagasan dari pemikir muslim, Muhammad Abduh.

“Ada 5 trends atau kecenderungan dalam pemikiran Islam yaitu neo-traditionalism and scripturalism, neo-modernist reformism, socio-political and cultural Islamism, liberal humanism, dan sufi spirituality,” jelas Hakan.