situs slot gacor hari ini

Grup Peri WeChat

sydney prediksi togel

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Sejarah perjuangan putri saudagar

bo togel bonus new member 20 persen

Rupiah menguat setelah rilis data inflasi RI******

Naiknya inflasi akan menekan rupiah, karena suku bunga Bank Indonesia atau BI-Rate saat ini sudah tinggi

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS pada awal perdagangan Jumat dibuka menguat setelah rilis data inflasi RI Februari 2024. Pada awal perdagangan Jumat pagi, rupiah dibuka menguat 6 poin atau 0,04 persen menjadi Rp15.713 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp15.719 per dolar AS. "Naiknya inflasi akan menekan rupiah, karena suku bunga Bank Indonesia atau BI-Rate saat ini sudah tinggi," kata analis mata uang Lukman Leong kepada ANTARA di Jakarta, Jumat. Inflasi Indonesia Februari 2024 naik 0,37 persen month on month (mom), lebih tinggi dari perkiraan sebesar 0,23 persen, dan secara tahunan (year on year/yoy) meningkat ke 2,75 persen, lebih tinggi dari perkiraan 2,6 persen.

Baca juga: Rupiah Jumat pagi menguat menjadi Rp15.713 per dolar AS

Baca juga: Rupiah merosot di tengah pasar tunggu rilis inflasi Indonesia  Menurut Lukman, kecil kemungkinan Bank Indonesia (BI) akan kembali menaikkan suku bunga acuannya karena hal itu tidak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Saat ini BI-Rate berada di level 6 persen. Di sisi lain, dolar AS menguat setelah data inflasi indeks harga Pengeluaran Konsumsi Pribadi (Personal Consumption Expenditures/PCE) Amerika Serikat (AS) yang sesuai dengan perkiraan. PCE inti AS Januari 2024 secara month on month (mom) meningkat 0,4 persen sesuai perkiraan, dan secara tahunan (year on year/yoy) naik 2,8 persen juga sesuai perkiraan. Lukman memproyeksikan kurs rupiah hari ini bergerak di kisaran Rp15.650 per dolar AS sampai dengan Rp15.750 per dolar AS.

Baca juga: Rupiah melemah di tengah menurunnya ekspektasi penurunan suku bunga AS

Baca juga: Rupiah Rabu pagi tergelincir menjadi Rp15.656 per dolar AS  

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Pedang Kekacauan

cara biar bisa dapat uang banyak

Moeldoko: Ada masalah distribusi dan tata kelola beras di ritel modern******

Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan ada masalah distribusi dan tata kelola beras pada penjualan di toko ritel modern di tanah air.

Ia mengatakan bahwa harga beras di sejumlah pasar induk sudah mengalami tren penurunan dan stoknya mencukupi. Namun, terdapat permasalahan dalam distribusi serta harga beras di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di ritel modern.

"Perlu tata kelola penanganan pangan dalam negeri secara menyeluruh, salah satunya dengan melakukan relaksasi. Utamanya, untuk mengisi dulu wilayah-wilayah yang stoknya terbatas di ritel modern," kata Moeldoko dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Moeldoko menegaskan persoalan beras di tanah air memerlukan penanganan secara cepat dan detil.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak terkait seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Sekretariat Kabinet, Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berkoordinasi menyelesaikan persoalan beras.

Baca juga: KSP: Pemerintah tidak naikkan HET beras karena berpotensi dorong harga

Baca juga: Mendag tinjau ketersediaan beras di ritel modern guna stabilkan harga

Moeldoko juga menyoroti antrean warga dalam operasi pasar atau Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dimana Bulog kehabisan stok beras 5 kg.

Hal ini, kata Moeldoko, disebabkan keterbatasan pengemasan beras SPHP dalam isian 5 kilogram.

"Distribusi dan pengemasan ini harus diusahakan secara cepat, supaya tidak ada lagi antrean," kata Moeldoko.

Terkait permasalahan distribusi beras impor, Moeldoko menegaskan kepada Bulog untuk melakukan koordinasi dengan Pelindo dan Bea Cukai agar mempercepat proses pembongkaran stok beras impor di pelabuhan.

Panglima TNI periode 2013-2015 ini mengimbau masyarakat agar tidak khawatir atau panik.

Ia menyebut harga beras telah mengalami tren penurunan saat ini dan ketersediaan pasokan beras kualitas medium maupun premium sudah normal.

Baca juga: Bapanas: Harga GKP mulai turun, harga beras bisa terkoreksi

Baca juga: Pengamat: Perlu kolaborasi antarlembaga cegah kenaikan harga beras


 

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

peradaban yang jauh

situs kerja freelance terpercaya

TII sebut penggunaan Sirekap baik, bagian dari keterbukaan Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono menilai tujuan penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) sangat baik, yakni sebagai bagian dari keterbukaan data Pemilu.

"Hal ini sangat penting untuk dilakukan agar memperkuat integritas Pemilu," kata Arfianto dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kendati demikian, menurutnya, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini.

Pasalnya, penggunaan Sirekap mendapatkan banyak sorotan dari masyarakat. Menurut Arfianto, KPU seharusnya dapat serius mengimplementasikan Sirekap dengan memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisasi persoalan teknis di lapangan.

Sementara itu, Chief Technology Office Dattabot, Imron Zuhri mengatakan Sirekap bukanlah aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan yang baru.

Sebab, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap," ujar Imron.

Hal ini penting agar semua orang dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Selanjutnya, untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.
Baca juga: Peneliti nilai semua pihak harus tahan diri terkait hasil hitung cepat
Baca juga: TII ajak semua pihak untuk mencegah kecurangan Pemilu 2024
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Mahkota Keheningan

judolbet

Polda Sulteng kedepankan pendekatan preventif pada Operasi Tinombala******

Palu (ANTARA) - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) mengedepankan pendekatan preemtif dan preventif dalam rangka cipta kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar lantas) pada Operasi Keselamatan Tinombala 2024. "Operasi ini mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif serta penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan tilang elektronik (ETLE) ataupun blangko teguran," kata Wakapolda Sulteng Brigjen Pol. Soeseno Noerhandoko saat apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 dan pencanangan keselamatan berlalu lintas tas di lapangan apel Polda Sulteng, Palu (1/3/2024). Ia mengatakan, Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) siap menggelar Operasi Keselamatan Tinombala yang akan berlangsung selama 14 hari, mulai 4 Maret-17 Maret 2024 dalam rangka menyambut bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah. Menurut dia, Operasi Keselamatan Tinombala bertujuan untuk meningkatkan rasa keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban berlalu lintas di daerah itu. Selain itu, meningkatkan kedisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas di jalan raya, meminimalisir pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas yang berimplikasi pada tingkat fatalitas korban kecelakaan. "Keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas merupakan suatu hal yang mutlak dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan raya,” katanya. Berdasarkan data Polda Sulteng, pelanggaran lalu lintas tahun 2022 sejumlah 22.131 kasus, yang mengalami peningkatan sebesar 43 persen pada tahun 2023 dengansebanyak 31.541 kasus. Kecelakaan lalu lintas tahun 2022 sejumlah 1.144 kasus dan menjadi 1.162 kasus pada tahun 2023 atau naik dua persen. Sementara, fatalitas korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada tahun 2022 yakni 360 jiwa dan menjadi 370 jiwa pada 2023 atau naik sebesar tiga persen. Oleh karena itu, kata dia, Polri khususnya Polantas terus melakukan upaya peningkatan kamseltibcar lantas dengan melakukan modernisasi sistem teknologi informasi secara berkelanjutan. Polri terus mendorong inovasi pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan angka atau fatalitas korban kecelakaan serta terbangunnya budaya tertib berlalu lintas di masyarakat. "Operasi ini juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri dan terbentuknya opini positif serta citra tertib dalam berlalu lintas di Provinsi Sulteng," kata Wakapolda.

Pelaksanaan apel gelar pasukan Operasi Keselamatan Tinombala 2024 turut dihadiri unsur forum koordinasi pimpinan daerah (forkopimda), pejabat utama Polda Sulteng dan pasukan apel dari unsur TNI, kepolisian, Jasa Raharja, organisasi transportasi online, mahasiswa dan para pelajar.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan animasi domestik

trik jp panda hari ini

Mundur dari Soegi Bornean, Fanny klaim Asmalibrasi dan tujuh lagu******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Fanny Soegiarto mengumumkan mundur dari grup musik Soegi Bornean yang tren di kalangan muda pada 2022-2023 lalu, selain itu dia juga mengklaim Asmalibrasi dan tujuh lagu Soegi Bornean sebagai karya ciptaannya bersama Dhimas Tirta Franata (dimectirta). "Untuk ke depannya, saya akan tetap berkarya dan membawa identitas saya dalam bermusik. Serta secara legal akan tetap membawakan lagu ciptaan Saya dan @dimectirta: Saturnus, Pijaraya, Asmalibrasi, Haribaan, Raksa, Kala, Samsara dan Aguna," kata Fanny dalam unggahan akun media sosialnya @fannysoegi dilihat di Jakarta, Jumat. Fanny mengatakan keputusan mengundurkan diri dari Soegi Bornean tidak diambil secara gegabah, melainkan dengan pertimbangan yang matang. Namun dia belum bisa memberi tahu alasan di balik keputusan itu.
Baca juga: Gitaris Soegi Bornean jadi juri kompetisi seni SILN se-Asia Tenggara


Baca juga: Saykoji hibur pengunjung Pantai Festival Ancol
 "Lebih lanjut mengenai alasan keputusan ini, akan saya sampaikan di waktu yang tepat," kata Fanny. Fanny juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak di Soegi Bornean dan berharap yang terbaik bagi perjalanan mereka ke depan. "Terima kasih atas semua momen yang luar biasa yang telah dilalui selama ini," kata Fanny.  

    Lihat postingan ini di Instagram           

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fanny Soegi (@fannysoegi)

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024