wd hoki

Wu Po Jiu Huang

jam gacor sweet bonanza

ChatGPT dilengkapi memori digital untuk mengingat riwayat percakapan******

Jakarta (ANTARA) - OpenAI selaku pengembang chatbot kecerdasan buatan (AI) ChatGPT menambahkan memori digital yang memungkinkannya untuk mengingat riwayat percakapan dengan pengguna.

Dilansir dari Endgadget pada Rabu, dengan fitur tersebut ChatGPT dapat mengingat informasi penting dari pengguna seperti hal-hal yang sebelumnya ditanyakan dan menerapkan ingatan itu pada percakapan berikutnya.

Pengguna dapat meminta ChatGPT untuk mengingat hal-hal spesifik. Contohnya pengguna dapat meminta ChatGPT untuk mengingat bahwa anaknya alergi terhadap kacang atau mengingat bagaimana preferensi pengguna dalam menandai surat elektronik.

Hal-hal tersebut akan diingat oleh ChatGPT dan diterapkan pada percakapan atau tugas yang diberikan pengguna di kemudian hari.

Baca juga: OpenAI luncurkan GPT Store, pasar aplikasi AI yang dipersonalisasi

Baca juga: Microsoft, OpenAI kena gugatan hukum dari penulis atas pelatihan AI

Memori digital ini juga berfungsi untuk menyimpan informasi dari percakapan seiring berjalannya waktu sehingga membuat ChatGPT menjadi lebih pintar dan dapat memenuhi kebutuhan spesifik penggunanya.

Untuk aspek perlindungan data pribadi, OpenAI menyatakan pengguna memiliki kuasa penuh untuk menentukan ingatan mana yang boleh disimpan ChatGPT. ChatGPT itu juga dilatih untuk tidak secara otomatis menyimpan ingatan yang bersifat sensitif seperti riwayat kesehatan.

Pengguna juga dapat meminta ChatGPT untuk melupakan informasi tertentu bila pengguna tidak ingin informasi tersebut disimpan.

Selain itu, terdapat fitur Manage Memory yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyesuaian dari ingatan yang disimpan ChatGPT. Pengguna juga dapat menonaktifkan fitur memori digital bila tidak menginginkannya.

Saat ini, memori digital ChatGPT masih berstatus layanan beta dan pada pekan ini tersedia dalam cakupan terbatas yakni untuk sebagian pengguna ChatGPT gratis dan ChatGPT Plus. Ke depannya, OpenAI akan merilis fitur memori digital ini secara lebih luas.

Baca juga: OpenAI dilaporkan sedang kumpulkan pendanaan Rp1,5 kuadriliun

Baca juga: OpenAI tunda peluncuran toko GPT kustom hingga awal 2024

Penerjemah: Farhan Arda Nugraha
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Pecinta kuliner tidak terbatas

cara meminjam di rupiah cepat

KPI apresiasi tayangan hitung cepat di lembaga penyiaran sesuai aturan******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengapresiasi ketaatan lembaga penyiaran dalam penayangan hitung cepat hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 pada hari pemungutan dan perhitungan suara.

Koordinator bidang Pengawasan Isi Siaran KPI Pusat, Tulus Santoso, dalam rilis pers, Rabu, mengatakan hitung cepat baru disiarkan dua jam setelah tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah Indonesia bagian barat ditutup.

Sekalipun diakui sebagai kajian akademis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, lembaga penyiaran harus menyampaikan pada publik bahwa hasil hitung cepat yang dilakukan lembaga-lembaga survei bukanlah hasil final.

Adapun hasil resmi Pemilu yang berwenang mengumumkannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: KPI minta MNC Group hentikan tayangan berunsur kampanye

Baca juga: Lembaga penyiaran diminta jaga netralitas saat hari pemungutan suara

“Jika lembaga penyiaran terlalu fokus memberitakan hasil hitung cepat, masyarakat kehilangan kesempatan mendapat informasi tentang proses perhitungan suara yang sedang berlangsung di KPU,” kata dia.

Tulus mengingatkan bahwa masih ada beberapa daerah yang mendapat hambatan melakukan pemungutan suara lantaran musibah bencana.

Dia berharap lembaga penyiaran tidak abai dalam menyampaikan kondisi ini pada publik, sehingga hak pilih masyarakat juga tetap terpenuhi.

Hal lain yang juga harus ditunaikan lembaga penyiaran dalam siaran Pemilu ini adalah pemilihan anggota legislatif baik di tingkat pusat atau pun di provinsi dan kabupaten/ kota.

Untuk itu, televisi dan radio juga harus seimbang dalam memberitakan proses perhitungan suara pada partai politik dan juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Anggota KPI Pusat bidang Pengawasan Isi Siaran Aliyah meminta lembaga penyiaran tetap menyiarkan proses perhitungan resmi dari KPU, sebagai penyelenggara Pemilu paling lambat 20 Maret 2024.

“Ini menjadi proses edukasi juga kepada publik, bahwa Pemilu belum usai dan perhitungan suara secara resmi merujuk pada hasil dari KPU,” ucap dia.

Aliyah juga mengingatkan lembaga penyiaran tetap memainkan peran kontrol sosial dalam menjaga suara masyarakat yang sudah ditunaikan dalam Pemilu kali ini.

“Tidak saja menjaga suara pada hitungan pemilihan presiden, tapi juga hitungan suara untuk wakil rakyat di DPR,” ujar Aliyah.

Dia berharap, situasi yang kondusif dalam penyiaran Pemilu ini ikut berkontribusi dalam menghasilkan wakil-wakil rakyat yang berkualitas lewat kursi legislatif.

Baca juga: KPI imbau lembaga penyiaran siarkan konten netral dukung Pemilu Damai

Baca juga: KPI: Penyiaran lokal-komunitas berperan penting informasikan pemilu

 

Pewarta: Fathur Rochman
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Novel Mo Ji Jiu Yao

barunatoto

Presiden Jokowi mengaku belum menonton "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengaku belum menonton film dokumenter "Dirty Vote" yang menarasikan dugaan kecurangan pada Pemilihan Umum 2024.

"Belum (nonton)," kata Presiden Jokowi yang ditemui usai menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 10 Gambir, Jakarta Pusat, Rabu pagi.

Sebelumnya, Jokowi mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran atau kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Menurut Jokowi, mekanisme pelaporan dan penanganan dugaan pelanggaran pemilu di Indonesia sudah sangat jelas dan harus diikuti seluruh masyarakat.

"Semua kan ada mekanismenya. Di lapangan kalau ada kecurangan bisa dilaporkan ke Bawaslu, kalau masih belum (tuntas) masih bisa (mengajukan) gugatan ke MK (Mahkamah Konstitusi)," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik

Film dokumenter "Dirty Vote" dirilis pada 11 Februari 2024 oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube.

Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu.

Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Baca juga: Edy Rahmayadi: Film "Dirty Vote" edukasi rakyat

Dalam siaran tertulisnya, Dandhy Dwi Laksono sebagai sutradara "Dirty Vote" menyebut film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 menggunakan hak pilihnya pada pemilu.

"Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara," kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar dua minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis.

Pembuatannya film tersebut melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Dalam waktu kurang lebih lima jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Selasa pukul 19.00 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 7,5 juta penonton.

Banyak pihak menilai perilisan film 'Dirty Vote" sebagai kampanye hitam(black campaign) jelang Pemilu 2024. Namun, Bawaslu justru menyarankan masyarakat untuk segera menonton film dokumenter tersebut.

"Kita menyarankan untuk segera ditonton karena ini menjadi autokritik terhadap proses penyelenggaraan pemilu di kita (Indonesia)," kata anggota Bawaslu Lolly Suhenty di kawasan Gambir, Jakarta, Selasa (13/4).

Menurut Lolly, ia menjadikan kritik dari film dokumenter tersebut sebagai bagian refleksi dan evaluasi.

"Tetapi dalam konteks kinerja Bawaslu, maka kami tentu saja siap mempertanggungjawabkan seluruh kinerja yang sudah dilakukan dalam konteks penanganan pelanggaran yang kemudian dibidik dalam film itu," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sarankan masyarakat tonton film dokumenter "Dirty Vote”
Baca juga: Luhut Panjaitan sebut banyak kebohongan dalam film "Dirty Vote"

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Undian amplop merah langsung

63 togel

Pj. Gubernur Jateng: Pemilu 10 desa di Demak ditunda karena banjir******

Semarang (ANTARA) - Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana mengatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan suara Pemilihan Umum 2024 pada 10 desa di Kabupaten Demak terpaksa ditunda karena terdampak banjir.

"Jadi, untuk di Demak ada satu kecamatan yang terdampak banjir," kata Nana usai mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 02, Gajahmungkur, Kota Semarang, Rabu.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi Jateng sudah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Demak maupun KPU Jateng dan KPU RI mengenai bencana banjir itu.

"Untuk pemungutan suara, hasil koordinasi KPU kabupaten dan KPU provinsi sudah dilaporkan ke KPU pusat, dan diputuskan bahwa untuk di 10 desa dan ada sekitar 114 TPS dengan jumlah pemilih 27.669 orang, mereka akan melakukan pemungutan suara susulan," katanya.

Baca juga: KPU sebut dua daerah berpotensi gelar pemilu susulan
Baca juga: KPU Demak putuskan pemilu susulan di sembilan desa terdampak banjir

Menurut Nana, pelaksanaan pemilu susulan diberikan waktu H+10 atau sepuluh hari sejak 14 Februari 2024, tetapi untuk lokasinya belum diputuskan.

"Memang waktu yang diberikan H+10. Untuk lokasinya, tempatnya, masih kami bicarakan dengan KPU, kira-kira di mana," kata mantan Kepala Polda Metro Jaya itu.

Penetapan pemilu susulan juga bergantung dengan langkah penanganan bencana di lokasi sebab yang terpenting bagaimana masyarakat bisa kembali ke tempat tinggalnya.

"Kami lihat juga upaya untuk membendung tanggul yang jebol sehingga masyarakat bisa kembali ke kampungnya. Baru kami akan bicarakan lebih lanjut," katanya.

Baca juga: KPU: TPS Kebanjiran hingga pukul 1 siang bisa ajukan pemilu susulan

KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Pengungsi banjir Demak berharap bisa mencoblos di pengungsian
Baca juga: KPU Jateng usul penundaan pemungutan suara di Demak karena banjir

Pewarta: Zuhdiar Laeis
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Barisan Bintang Penyihir

dapat uang online gratis

PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024******

Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan pilihan dari rakyat.

"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf saat dihubungi di Surabaya, Rabu.

Menurut Gus Ipul,, sapaan akrabnya, hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati bersama, sebab kontestasi tersebut tidak terjadi kali ini saja, namun setiap lima tahun sekali.

Ia menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) sudah dibangun, dilengkapi dan disempurnakan, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti semua proses sampai pengumuman pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada hal-hal yang mungkin mengganggu proses ini. Biar ini pilihan rakyat kita hargai dulu. Kalau ada kecurangan, dikumpulkan bukti dan diproses sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bagi pendukung yang menang, lanjut dia, mari iringi dengan berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan kemenangan ini membawa manfaat untuk rakyat.

"Jadi yang menang mari berdoa, bagi yang kalah, mari kita terima sebagai sebuah pilihan rakyat," katanya. 

Baca juga: Gus Ipul harap pencoblosan berjalan lancar

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sementara dari beberapa lembaga survei.

Beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count)mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jalan menuju kebangkitan

rahasia maxwin

Suriah minta negara maju bantu negara berkembang atasi perubahan iklim******

New York (ANTARA) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Duta Besar Qussai Dahhak, menekankan perlunya negara-negara maju untuk bertanggung jawab dalam memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang guna memenuhi kewajiban memitigasi bencana dampak perubahan iklim.

Dalam debat terbuka tingkat tinggi Dewan Keamanan, Dahhak menuturkan bahwa Suriah, seperti negara-negara lain, terkena dampak perubahan iklim yang menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan kekeringan, penggurunan, dan badai debu yang berdampak negatif pada kehidupan warga Suriah dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dahhak menunjukkan bahwa pendudukan Israel yang terus berlanjut di wilayah Arab, termasuk Golan di Suriah, mempunyai dampak serius terhadap lingkungan.

Menurutnya, penjajahan Israel berakibat pada penghancuran lahan pertanian, penebangan pohon buah-buahan, mengubur limbah berbahaya, dan menggunakan senjata yang dilarang secara internasional.

Lebih lanjut ia turut menggarisbawahi perlunya untuk sepenuhnya mencabut tindakan koersif yang menghambat penyediaan dukungan teknis dan teknologi modern serta hibah dan bantuan yang dialokasikan untuk negara-negara berkembang dalam mencapai sasaran pembangunan berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan Dahhak lantaran Suriah sudah melakukan upaya terbaik untuk menangani bencana gempa bumi dahsyat yang melanda Suriah pada 6 Februari 2023 lalu.

Pemerintah Suriah telah berupaya melakukan penyelamatan dan memberikan perawatan dan dukungan kepada para korban.

Namun, tindakan koersif sepihak yang diberlakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa terhadap rakyat Suriah, merampas pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terkena dampak.

Ia menyebut Amerika Serikat dan Uni Eropa menghambat bantuan dan pekerjaan kemanusiaan, menghalangi penyediaan alat berat, peralatan perlindungan sipil, peralatan medis dasar, dan bahan-bahan yang diperlukan untuk menyelamatkan para korban dari dampak gempa bumi.

Sumber : SANA-OANA

Baca juga: COP28: Sekjen PBB ajak pemimpin dunia akhiri siklus pemanasan global
Baca juga: Sri Mulyani: RI bertekad menginspirasi dunia dalam penanganan iklim
Baca juga: Dunia puji aksi iklim Indonesia
 

Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024