judi online24jam deposit pulsa tanpa potongan

Tuan Surgawi Bintang Kutub

SMAN 9 Solo Belum Dapat Anggaran Operasional, Cabdin Sebut Masih Proses******

Solo—SMAN 9 Solo belum mendapatkan anggaran operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemprov Jateng. Kepala Cabang Dinas Pendidikan VII, Agus Triyanto mengatakan proses pengajuan anggaran untuk oprasional masih diajukan ke Pemprov Jateng.

“Sampai sekarang belum, itu masuknya anggaran tahun depan,” kata dia ketika dihungi Solopos.com, Jumat (15/12/2023).

Promosi BRI Write Fest Digelar! Berhadiah Ratusan Juta hingga Peluang Beasiswa S2

Dia mengatakan anggaran tersebut tetap akan diusulkan ke Dinas Pendidikan Jawa Tengah. Sedangkan saat ini biaya operasional menggunakan anggaran yang ada di SMAN 5 Solo.

“Jadi masih gabung, ya mudah-mudahan semuanya lancar. Karena ya semuanya harus pakai proses. Ini juga SMAN 9 Solo itu termasuk pengerjaan sangat cepat,” kata dia.

Meski begitu dia mengatakan proses kegiatan belajar mengajar di SMAN 9 Solo dipastikan belajaran lancar. Saat ini sekolah tersebut baru saja menyelesaikan semester pertama.

Selain itu, semua guru yang mengajar di SMAN 9 Solo juga masih berasal dari SMA lain. Meski pembelajaran sudah berjalan satu semester, belum ada pengangkatan guru tetap dari pemerintah.

“Pengadaanya baru proses, ini masih menunggu juga. Ini nanti untuk guru [baru] kemungkinan besar akan ada pada awal tahun ajaran baru,” kata dia.

Meski begitu, pihaknya pun belum bisa memastikan lantaran untuk pengadaan guru sangat berkaitan dengan penambahan anggaran.

Sementara itu Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan selama satu semester berjalan memang anggaran dari Pemprov Jateng dan dana BOS belum bisa cair.

Guna memenuhi kebutuhan sarana pembelajaran, pihaknya mengajukan proposal ke instansi swasta dan pemerintah kota agar mendapat bantuan berupa kursi, komputer, sampai perabot untuk kebutuhan kantor.

Dia berharap tahun depan sudah bisa mengelola dana untuk kebutuhan kegiatan siswa, pemenuhan sarana prasarana, sampai kebutuhan penting lain.

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

20 Rektor Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Soloraya Deklarasi Pemilu Damai******

SOLO—Sebanyak 20 rektor dan mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Soloraya melakukan deklarasi pemilu damai di halaman gedung rektorat Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Jumat (29/12/2023).

Rektor UNS Solo, Jamal Wiwoho, mengatakan seluruh jajaran rektor di Soloraya sepakat mendorong Pemilu 2024 berjalan damai. 

Promosi Kinerja Apik, Kualitas Kredit BRI Terjaga dengan Terus Turunnya Loan at Risk

“Kita berharap agar pelaksanaan pemilu dan tahapan-tahapan pemilu di Indonesia bisa berjalan jujur dan adil. legitimasi, keamanan, kedamaiannya betul-betul dijaga,” kata dia ketika ditemui wartawan selepas acara, Jumat (29/12/2023).

Dia menegaskan seluruh jajaran rektor PTN dan PTS Soloraya tidak mendukung salah satu pasang calon manapun pada Pemilu 2024 mendatang. Terlebih posisi civitas academica PTN yang merupakan bagian Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk netral.

“Namun di perguruan tinggi negeri itu ada aturannya sendiri, tetapi tidak boleh [perguruan tinggi] digunakan sebagai ajang untuk mempromosikan atau mendukung salah satu pasangan,” kata dia.

Meski begitu, Jamal mengatakan jajaran rektor sepakat jika kampus bisa digunakan sebagai ajang diskusi atau debat di masing-masing perguruan tinggi. Selama para calon presiden dan calon wakil presiden mau datang, pihaknya bakal memfasilitasi.

“Tapi [yang datang ke kampus untuk diskusi/debat] harus tiga-tiganya, kalau satu saja tidak boleh,” lanjut dia. 

Jamal sendiri juga sudah menyampaikan ke para mahasiswa jika berminat mendatangkan tiga colon untuk uji visi misi di kampus bakal dipersilakan. “UNS terbuka untuk hal itu,” kata dia.

Rektor Universitas Slamet Riyadi atau Unisri Solo, Sutoyo mengatakan deklarasi damai ini sangat penting sebab civitas academicamemiliki kewajiban untuk menyukseskan Pemilu. 

“Kami dari perguruan tinggi swasta mendukung event ini [deklarasi Pemilu damai], ini para rektor datang semua sebagai wujud kepedulian perguruan tinggi swasta mensukseskan Pemilu 2024,” kata dia.

Adapun poin deklarasi Pemilu damai yang disampaikan para rektor yakni:

1. Mewujudkan Pemilu yang Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
2. Menghormati perbedaan pendapat dan perbedaan aspirasi politik tanpa merendahkan martabat pihak lain;
3. Menolak segala bentuk kekerasan, Intimidasi, ujaran kebencian, dan hoaks atas dasar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), intoleransi, dan radikalisme dalam penyelenggaraan pemilu yang dapat merusak perdamaian dan keharmonisan masyarakat;
4. Menjadikan Pemilu sebagai momentum untuk memperkuat demokrasi Indonesia, menciptakan pemerintahan yang responsif, transparan, dan mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat;
5. Tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan sejumlah PTS dan PTN yang diundang untuk turut serta mendeklarasikan Pemilu damia antara lain: 

1. Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta 
2. UIN Raden Mas Said Surakarta
3. Poltekkes Kemenkes Surakarta 
4. Akademi Komunitas Industri Tekstil dan Produk Tekstil Surakarta 
5. Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) 
6. Universitas Duta Bangsa (UDB) Surakarta 
7. Universitas Islam Batik (Uniba)
8. Universitas Sahid Surakarta (Usahid)
9. Universitas Setia Budi Solo (USB)
10. Universitas Slamet Riyadi Solo (Unisri)
11. Universitas Surakarta (Unsa)
12. Universitas Tunas Pembangunan (UTP) Solo
13. Universitas Aisyiyah Solo
14. Politeknik Indonusa Solo
15. Politeknik ATMI Solo
16. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Sinar Nusantara Solo
17. Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Solo 
18. Universitas Kristen Solo
19. Univet Sukoharjo
20. UNS Solo

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

Direktur SDM PT Sucofindo Raih Gelar Doktor Ilmu Hukum UNS, Predikat Cumlaude******

SOLO —Direktur Sumber Daya Manusia (SDM) PT Sucofindo, Yohanes Nanang Marjianto berhasil meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Program Studi (Prodi) S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum (FH) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo dengan predikat cumlaude atau dengan pujian.

Berdasarkan rilis yang diterima Nanang berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan dewan penguji yang diketuai oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum. dengan judul Rekonstruksi Hukum Pembentukan Holding Badan Usaha Milik Negara Pangan untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan.

Promosi Lebih Praktis, Begini Cara Kirim Uang ke Luar Negeri melalui BRImo

Ujian terbuka promosi doktor digelar di Aula FH UNS, Kamis (26/1/2023).

Di hadapan Tim Penguji dan Promotor, Nanang menyampaikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah alat kelengkapan negara yang dibentuk untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang di dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945.

Menurutnya, kondisi BUMN pada umumnya tidak ideal sebagai badan usaha, kebanyakan BUMN tidak mampu memberikan kontribusi positif terhadap keuangan negara.

Di sisi yang lain, BUMN diharapkan lebih banyak berperan dalam program-program Pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Jumlah BUMN di Indonesia pada akhir tahun 2018 mencapai 143 perusahaan.

Namun dari 143 BUMN, hanya ada 20 BUMN yang mampu berkontribusi menghasilkan 90% dari total pendapatan seluruh BUMN. Sampai dengan bulan Juni 2022, terdapat 91 BUMN di Indonesia (79 Persero dan 12 Perum) yang tersebar di 12 sektor Industri dengan total nilai Kekayaan Negara Dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN sebesar Rp2.469 triliun sampai dengan tahun 2021.

Diperlukan restrukturisasi BUMN agar peran BUMN menjadi lebih optimal. Salah satu strategi restrukturisasi adalah pembentukan holding company BUMN, yang merupakan suatu inisiatif value creation. Potensi holding BUMN sangat besar.

Berdasarkan laporan kinerja BUMN tahun 2020 untuk total aset BUMN mencapai Rp8.400 triliun sehingga jumlah itu lebih besar dari aset milik pemerintah dan total pendapatan BUMN Rp2.400 triliun, yang berarti hampir sama dengan pendapatan pemerintah.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2019, Kementerian Keuangan mencatat bahwa pendapatan bagian laba BUMN Perbankan sebesar Rp18,595 triliun dan BUMN Non Perbankan Rp32,038 triliun.

Kementerian BUMN telah berkontribusi memberikan dividen senilai Rp388 triliun sedangkan PNM yang digelontorkan pemerintah senilai Rp148 triliun.

Kontribusi dividen BUMN 2011-2020 tersebut lebih besar daripada PNM yang diberikan, yaitu lebih besar 2,5 kali.

Selama 10 tahun terakhir, kontribusi pajak dari perusahaan BUMN senilai Rp1.864 triliun dan PNBP sebesar Rp1.030 triliun. Jika dijumlahkan, total kontribusi penerimaan negara dari BUMN baik dari dividen, PNBP, dan pajak adalah senilai Rp3.282 triliun.

Dalam mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan, pemerintah melalui BUMN sesuai dengan bidang tugasnya dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi pangan, penyelenggaraan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan pangan dan gizi, penyampaian informasi pangan dan gizi, keterjangkauan pangan, penganekaragaman pangan, keamanan pangan, dan/atau peningkatan kemandirian pangan rumah tangga. BUMN juga memastikan kualitas konsumsi pangan masyarakat.

“Tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mendapatkan penjelasan tentang urgensi rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Lalu juga untuk menganalisis rekonstruksi hukum dalam pembentukan holding BUMN pangan untuk meningkatkan ketahanan pangan,” terang Nanang.

Sementara itu, Ketua Penguji dan Promotor, Prof. Dr. Jamal Wiwoho, mengucapkan selamat kepada promovendus karena telah melaksanakan ujian terbuka dengan lancar.

“Saudara lulus dengan predikat cumlaude, dengan IPK 3,80, lama studi tiga tahun enam bulan. Doktor Nanang ini merupakan lulusan doktor ke-901 UNS dan ke-193 FH UNS,” ujar Prof. Jamal.

Mewakili seluruh tim penguji dan promotor, Prof. Jamal mengucapkan terima kasih kepada tamu undangan yang hadir.

“Terima kasih kepada Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo serta bupati dan wakil bupati yang hadir dalam sidang terbuka ini. Ini menunjukkan bahwa Doktor Nanang dikenal oleh banyak kalangan,” ujar Prof. Jamal.

menjadi penulis penyihir

Salurkan Program TJSL Pendidikan, Pelindo TPK Percantik SMAN 1 Solo******

SOLO —Perusahaan anak usaha BUMN dari Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang bergerak di bidang pengelolaan terminal peti kemas terbesar di Indonesia, PT Pelindo Terminal Petikemas (SPTP) menyalurkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) bidang pendidikan di SMAN 1 Solo, Selasa (12/12/2023).

PT Pelindo Terminal Petikemas membantu merenovasi lobi SMA Negeri 1 Solo. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas. M. Adji, menyerahkan bantuan program TJSL bidang pendidikan tersebut secara simbolis kepada Kepala SMAN 1 Solo, Sukamto.

Promosi "BRI Menanam Grow & Green" Salurkan 15.000 Tanaman Produktif di Sulawesi

Penyerahan bantuan dilaksanakan bertepatan dengan perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-74 SMAN 1 Solo pada Selasa ini.

M. Adji menyampaikan PT Pelindo Terminal Petikemas sebagai bagian dari BUMN juga memiliki kewajiban menyalurkan sebagian dari laba bersih untuk program TJSL. Adji menyebutnya sebagai bentuk tanggung jawab sosial.

“Anak-anak perusahaan juga memiliki kewajiban yang sama [dalam program TJSL] di beberapa aspek. Terutama aspek pendidikan, kepedulian lingkungan, dan pembinaan [Usaha Mikro Kecil Menengah] UMKM,” kata dia saat memberikan sambutan.

PT Pelindo Terminal Petikemas memiliki sejumlah program TJSL, seperti Pelindo Peduli, Pelindo Mengajar, Program Peduli Lingkungan, dan Pelindo Gedor Ekspor (Gerakan Dorong Ekspor UMK). Khusus di SMAN 1 Solo, PT Pelindo Terminal Petikemas melaksanakan program Pelindo Mengajar dan merenovasi lobi sekolah.

Adji yang juga alumni SMAN 1 Solo mengaku ambil bagian dalam program Pelindo Mengajar di salah satu sekolah favorit di Kota Bengawan itu. Dia menyebut kegiatan tersebut juga menjadi wadah sosialisasi mengenai Pelindo kepada masyarakat.

“Kami selaku pengelola BUMN dan anak usaha BUMN sangat berbahagia bisa sedikit berpartisipasi untuk memberikan kemanfaatan di lingkungan terutama bidang pendidikan. Kami berharap penataan lobi ini bisa menjadikan guru dan siswa lebih nyaman dan berprestasi,” ujar alumni SMAN 1 Solo itu.

Adji mengenang masa lalunya saat bersekolah di SMAN 1 Solo bahkan masih mengingat lokasi kelasnya. Lelaki asal Boyolali itu juga menceritakan dulu harus menyewa kamar indekos di daerah Margoyudan, tidak jauh dari sekolah.

Corporate Secretary PT Pelindo Terminal Petikemas, Widyaswendra, menjelaskan renovasi lobi SMAN 1 Solo tidak dilakukan secara total.

PT Pelindo Terminal Petikemas hanya menata atau merapikan. Hal itu mengingat bangunan SMAN 1 Solo merupakan cagar budaya yang tidak bisa dibongkar sembarangan. Penataan atau renovasi lobi SMAN 1 Solo sudah dimulai sejak 1,5 bulan lalu.

Widyaswendra menyampaikan, program TJSL yang dilaksanakan di SMAN 1 Solo merupakan salah satu wujud sinergi BUMN dengan sektor pendidikan.

“Jadi ini kami percantik dengan penataan dan perbaikan. Dengan begitu terlihat lebih asri tetapi tetap mempertahankan unsur cagar budaya, termasuk ciri khas warna bangunan, yakni hijau,” ungkap dia.

Pihak SMAN 1 Solo antusias menerima bantuan program TJSL. Kepala SMAN 1 Solo, Sukamto, menyampaikan terima kasih kepada PT Pelindo Terminal Petikemas yang telah memberikan sebagian dari hasil usaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Menurutnya kegiatan itu sebagai salah satu bentuk kepedulian di bidang pendidikan.

“Dengan lobi yang lebih representatif, harapan kami setiap ada kegiatan di sini akan lebih nyaman. Kemudian ketika ada tamu yang berkunjung juga akan lebih nyaman. Lebih jauh kami bisa memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk anak-anak [pelajar] dan masyarakat,” tutur dia.

Buku Ajaib Aegea

Korpri: PNS Bagian dari MWA UNS Berbuat di Luar Kewenangan Bisa Disanksi Berat******

SOLO–Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) menyatakan pegawai negeri sipil (PNS) yang menjadi bagian majelis wali amanat (MWA) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo berbuat di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat.

“Sudah dibekukan, tapi masih melakukan perbuatan itu. Artinya melakukan perbuatan di luar kewenangannya bisa mendapatkan sanksi berat itu,” ujar Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakrulloh saat dihubungi Solopos.com, Rabu (5/4/2023) siang.

Promosi Meriahkan Bulan Inklusi Keuangan, BRI Aktif dalam Pameran FIN Expo 2023

Sebagai informasi, MWA UNS Solo tetap melaksanakan tugas dan kewenangan seperti biasa. Meskipun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) telah mengeluarkan Permendikbud No. 24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo dan membatalkan proses pelantikan rektor UNS Solo terpilih.

Zudan mengimbau semua aparatur sipil negara (ASN) mentaati regulasi yang berlaku menyusul adanya rencana perlawanan MWA UNS terhadap Permendikbud No.24/2023.

Dia mengatakan Permendikbud No.24/2023 yang membekukan MWA UNS Solo sekaligus membatalkan hasil pemilihan rektor merupakan regulasi yang berlaku serta harus ditaati.

“Kalau keberatan bisa diuji dulu dalam Mahkamah Agung terkait aturannya,” jelas Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan eks Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri ini.

Dia mengatakan Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No.24/ 2023 merupakan aturan yang sah. Regulasi itu tidak bisa didebat, namun bisa dilakukan uji materi ke MA apabila keberatan.

“Saya sebagai Ketua Umum Korpri mengimbau semua ASN untuk taat asas dengan peraturan yang masih berlaku. Selama Permen itu belum dicabut atau dibatalkan masih sah,” papar Alumnus FISIP UNS ini.

Menurut Zudan, ASN dalam bekerja harus mentaati sistem aturan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Jadi pegawai negeri itu memiliki kewajiban yang harus dipenuhi dan larangan yang harus dihindari atau tidak boleh dilanggar,” ujar dia.

Misalkan, lanjut Zudan, tidak boleh menyalahi kewenangan, mentaati aturan perundang-undangan, menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila PNS melanggar aturan peraturan menteri bisa mendapatkan sanksi.

“Sanksinya bisa sanksi berat dipecat tak hormat, dipecat dengan hormat, atau turun pangkat. Sanksi sedang, sampai ringan seperti teguran,” papar dia.

Menurut dia, sanksi itu bisa dikenakan bagi semua PNS yang tidak sesuai peraturan perundang undangan atau peraturan menteri.

Terlahir kembali sebagai istri militer

Masih Minim Fasilitas, Begini Progres Pembangunan SMAN 9 Solo******

SOLO—Progres pembangunan gedung SMAN 9 Solo masih terus berjalan meski sekolah tersebut sudah digunakan untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM. Pembangunan tersebut diharapkan selesai ketika memasuk tahun ajaran baru.

Pantuan Solopos.com, terdapat dua gedung baru berwarna putih yang sudah setengah jadi. Rencananya dua gedung tersebut dibangun dua lantai. Plt. Kepala SMAN 9 Solo, Harmani mengatakan dua gedung tersebut diharapkan selesai tahun depan.

Promosi Dukung Indonesia Emas 2045, Holding Ultra Mikro BRI Group Jangkau Jaringan Luas

Dia mengatakan bangunan tersebut akan digunakan untuk ruang kepala sekolah, ruang guru, dan laboratorium penunjang. Selain itu dia mengatakan perabot perkantoran sebagian juga sudah datang.

“Sarana prasarana dari Pemerintah Provinsi [Jawa Tengah] ada, dan dari Pemerintah Kota [Solo] juga ada. Tapi ini masih proses katalog, nanti kita tinggal menerima,” kata dia ketika berbincang dengan Solopos.com, Jumat (15/12/2023). 

Dia mengatakan sarana prasarana yang diterima yakni perabot perkantoran, peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi, sampai peralatan rumah tangga. Dia mengatakan sebagian sudah dibantu melalui Pemkot Solo.

“Dari Pemkot Solo itu ada komputer sepuluh unit, LCD, kemudian peralatan olahraga, tapi belum kita terima, tapi sudah tanda tangan. Makanya kita sedang proses,” kata dia.

Lalu terkait sarana pembelajaran lain seperti kursi pihaknya meminta bantuan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah VII untuk mendapatkan kursi dari SMA/SMK di Solo dan Sukoharjo. 

“Sehingga bisa dipakai ya, yang penting pembelajaran jalan dulu. Terus kebetulan dari SD selama belum pindah, dipersilakan kursi-kursinya dipakai,” kata dia.

Lantaran masih harus berbagai tempat dengan SDN Mojo, masih banyak kendala, termasuk terkait listrik. Dia mengatakan kapasitas listrik tidak terlalu besar sehingga kegiatan belajar mengajar sempat terganggu.

“Ini sudah mengajukan  ke PLN kita pasang baru kemarin ada catatan saya minta dipercepat. Karena memang kebetulan listriknya masih kecil itu kalau tidak salah 2.200 Watt,” kata dia.