qq8288

Panggil para pahlawan

Kemenperin Respons Seruan Boikot Produk Israel dan Sekutu******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memahami munculnya seruan boikot produk-produk yang diduga terafiliasi dengan Israel, yang dipicu agresi Israelke Gaza, Palestina.

Plt Sekretaris Jenderal Kemenperin Putu Juli Ardika mengatakan pihaknya ingin memposisikan diri sebagai pelaku pembina industri nasional. Meski begitu, ia menegaskan Kemenperin tidak dalam posisi mendukung ataupun menolak gerakan boikot produk Israel dan sekutu tersebut.

"Ranah Kemenperin adalah menjalankan kebijakan-kebijakan yang mendukung produktivitas dan daya saing sektor industri. Saat ini, fokus kami adalah langkah-langkah pengetatan arus barang impor untuk mendukung pengembangan pasar dalam negeri," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (2/11).

Harapannya, pengetatan produk impor dapat mendorong peningkatan penggunaan produk-produk dalam negeri, yang kualitasnya tak kalah ciamik.

"Hal ini agar industri kita semakin kuat dan produk-produknya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," tutupnya.

Jagad maya di seluruh penjuru dunia, termasuk Indonesia, diramaikan dengan seruan boikot produk-produk Israel.

Bahkan, merek dari negara lain yang disinyalir mendanai Israel juga ikut dalam daftar hitam.

Ini terjadi menyusul gempuran Israel ke Palestina yang dimulai sejak 7 Oktober 2023 lalu. Setidaknya, 8.796 warga Gaza tewas dalam kejahatan kemanusiaan tersebut, di mana sebagian besar korban adalah anak-anak dan perempuan.

Di lain sisi, korban tewas di pihak Israel mencapai 1.400 orang.

[Gambas:Video CNN]

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Trade Expo Indonesia 2023 Cetak Kontrak Dagang Rp77 T di Hari Pertama******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat Trade Expo Indonesia (TEI) ke-38 berhasil mencetak 99 kontrakdagangsenilai US,9 miliar atau setara Rp77,67 triliun (asumsi kurs Rp15.851 per dolar AS) pada hari pertama.

Penandatanganan perjanjian dagang tersebut disaksikan secara langsung oleh Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga di sela gelaran TEI 2023 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Rabu (18/10).

Jerry mengatakan sebanyak 99 kontrak dagang itu ditandatangani antara importir mancanegara dengan pelaku usaha Indonesia.

Lebih rinci, penandatanganan kontrak dagang kali ini melibatkan 18 negara mitra. Adapun lima transaksi terbesar disumbangkan dari India dengan nilai kontrak dagang sebesar US,3 miliar, Belanda US0,71 juta, Jepang US6,90 juta, Malaysia US2,69 juta, dan Amerika Serikat (AS) US0juta.

Kontrak dagang lainnya juga dibukukan dari Australia sebesar US,67 juta, Inggris US juta, Korea Selatan US,20 juta, Arab Saudi US,10 juta, dan Taiwan US,87 juta.

Lalu, Filipina sebesar US,32 juta, Brazil US,20 juta, Spanyol US,80j uta, Afrika Selatan US,37 juta, Jerman US,04 juta, Mesir US3,44 ribu, Hungaria US ribu, dan Bangladesh US ribu.

Lebih lanjut, Jerry mengatakan produk Indonesia yang termasuk dalam kontrak dagang kali ini meliputi produk kelapa sawit, makanan dan minuman, produk kertas, furnitur, panel surya, produk perikanan, batu bara, produk kelapa, personal care, hingga kopi.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para kepala perwakilan RI di luar negeri yang telah memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman tersebut.

Saya juga menyampaikan apresiasi atas antusiasme para eksportir dan mitra dagang yang hadir dan berpartisipasi aktif dalam penandatanganan hari ini," katanya.

Jerry menambahkan sesuai dengan tema TEI ke-38 tahun ini, yaitu 'Sustainable Trade for Global Economic Resilience', kepercayaan dan antusiasme para pengusaha asing terhadap pengusaha RI merupakan momentum untuk mewujudkan perdagangan berkelanjutan.

"Kami berharap para pelaku usaha Indonesia dan para pemangku kepentingan dapat terus menjalin hubungan bisnis yang lebih baik dan erat dengan mitra-mitranya di luar negeri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan Taikoo

Pemerintah Perketat Pengawasan Keluar Masuk Barang Impor******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap sudah mengembalikan pengawasanbarang imporyang semula dilakukan di luar kawasan pabeas (post-border)ke pabean (border).

Langkah ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri dari tekanan arus deras produk impor.

Lihat Juga : Ahok Sebut Rosan Mundur dari Wakomut Pertamina Usai 'Ikut' Prabowo

Pemusnahan dilakukan di Kompleks Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai Simpangan, Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat.

Lihat Juga : ANALISISMempertanyakan BLT-Gratis PPN Rumah Rp2 M Keluar Jelang Pemilu 2024

[Gambas:Video CNN]

Adapun barang impor yang dimusnahkan terdiri dari pakaian bekas yang dilarang untuk impor, beberapa komoditas termasuk besi, elektronik, alat kesehatan, makanan minuman, alat ukur yang tidak memenuhi perizinan, hingga mainan anak elektronik yang tidak punya manual kartu garansi label bahasa Indonesia dan tidak ada SNI-nya.

Langkah-langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo untuk melakukan pengetatan arus masuk barang impor.

Kegiatan pemusnahan tersebut juga merupakan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap barang-barang impor ilegal dan tidak memenuhi standar serta dokumen larangan dan pembatasan.

Selain itu, Zulhas bersama Airlangga, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan pihak Polri juga mengoordinasikan pengetatan arus impor dengan melakukan penguatan regulasi impor melalui e-commerce, mempercepat revisi peraturan mengenai larangan dan pembatasan impor, dan pengaturan peredaran barang dalam negeri.

"Kegiatan ini merupakan bukti nyata perhatian serius pemerintah untuk terus memberikan perlindungan bagi industri dalam negeri dan UMKM dari ancaman barang impor ilegal. Hal ini juga merupakan hasil yang sangat baik dari koordinasi dalam implementasi kebijakan pengetatan impor," kata Airlangga dalam kesempatan yang sama.

Jalan peri berkabut

Bahlil ke TikTok soal Izin E******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengingatkan pengusaha jangan berani mengatur negara, termasuk TikTok.

Ini disampaikan Bahlil saat merinci 5 sektor utama realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di kuartal III 2023.

Pertama,industri logam dasar barang logam, serta bukan mesin dan peralatannya sebesar Rp56,9 triliun. Kedua,sektor pertambangan senilai Rp41,9 triliun.

"Kalau transportasi, gudang, dan telekomunikasi ini barang-barang online. Makanya TikTok ini kalau dia tidak membuat izin untuk e-commerceya kita enggak kasih izin, jangan main-main," katanya dalam Konferensi Pers Realisasi Investasi Kuartal III 2023 di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

"Negara tidak boleh diatur oleh pengusaha karena kedaulatan negara harus kita jaga, tetapi negara juga tidak boleh sewenang-wenang kepada pengusaha. Jadi, jangan gertak-gertak negara, gak boleh," tegas Bahlil.

Lalu, Bahlil diingatkan oleh sang Juru Bicara Tina Talisa bahwa TikTok sudah mengikuti aturan soal social commerce di Indonesia. Bahlil pun menegaskan, jika TikTok belum patuh, maka ia akan membuat perusahaan China itu manut.

Sebelumnya, TikTok Shop resmi tutup pada 4 Oktober 2023 pukul 17.00 WIB. Warga Indonesia sudah tidak bisa lagi bertransaksi langsung di aplikasi media sosial asal China tersebut.

Ini adalah buntut pelarangan TikTok Shop Cs yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, di mana beleid ini resmi diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan TikTok belum mengajukan izin mendirikan e-commercedi Indonesia.

"Oh belum (TikTok mengajukan izin e-commerce), baru kirim surat akan ikuti aturan pemerintah. Jadi, TikTok sudah mengatakan mereka sebagai media sosial itu boleh iklan, promosi boleh. Kalau mau urus e-commerce silakan, kita bantu. Jadi tidak usah khawatir," kata Zulkifli usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara.

[Gambas:Video CNN]

Saat gelombang setan meningkat

Erick Thohir Kejar Realisasi Dua Janji Jokowi******

Menko Marves Ad Interim merangkap Menteri BUMNErick Thohirmenyebut ada 2 dari 11 janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tengah dikejar pelaksanaannya.

Erick menyebut janji tersebut diumbar Jokowi pada awal periode kedua sebagai Kepala Negara. Jokowi merencanakan realisasi janji itu sejak 2020 hingga sebelum lengser pada Oktober 2024 mendatang.

Sedangkan dua janji Jokowi yang belum tuntas adalah:pertama, pembangunan Bandara Baru Sukabumi.

Kedua,konektivitas dengan wilayah perbatasan Timor Leste. Erick mengatakan janji Jokowi ini rencananya direalisasikan dengan cara membuka rute Kupang, Nusa Tenggara Timur ke Dili, Timor Leste.

"Agar dilakukan penjajakan kerja sama dengan Timor Leste, terutama untuk strategi peningkatan permintaan. Permasalahan pembukaan rute Kupang-Dili adalah rendahnya permintaan," tegasnya.

Terlepas dari itu, hari ini, Erick menggantikan Luhut Binsar Panjaitan memimpin rapat koordinasi bersama 7 kementerian di bawah Kemenko Marves. Rapat dilakukan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jakarta Pusat.

Selain membahas janji Jokowi, rakor yang dipimpin Erick mendorong percepatan sejumlah program strategis pemerintah, antara lain pelaksanaan proyek utama pada 6 kelompok pembangunan di kuartal III 2023.

Selain itu, ia menyinggung soal beberapa proyek strategis nasional (PSN) yang mesti mendapatkan perhatian. Ada bandara, pelabuhan, hingga penyelesaian jalan akses serta fasilitasnya.

"Saya harap dapat dilakukan koordinasi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Kementerian BUMN dalam penyelesaianissue-issueproyek strategis nasional (PSN)," tutup Erick.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan Seni Bela Diri Bintang

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]