akun tergacor hari ini

Shihuang Daluo

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

Saham Agensi BTS Terbang Tinggi Usai Akuisisi SM Entertainment******

Hargasaham agensi BTS, HYBE, melesat tinggi di awal pembukaan bursa, Selasa (14/2). Kenaikan serupa dialami Kakao Corp dan SM Entertainment. Penguatan ini terjadi usai HYBE dan Kakao membeli saham SM, yang menaungi idol groupSuper Junior, Red Velvet dan NCT.

Saham HYBE melonjak 4,5 persen, sementara saham Kakao naik 1,56 persen. Di sisi lain, saham SM juga naik 0,95 persen mencapai level tertinggi 119.000 won.

Ketiganya tengah menjadi berita utama setelah Jumat (10/2) lalu HYBE mengumumkan pembelian saham SM Entertainment sebesar 39,8 persen. Sebagai pengendali saham mayoritas, HYBE mengambil alih hak manajemen di SM.

Pengumuman akuisisi HYBE hanya beberapa hari setelah Kakao setuju untuk membeli 9,05 persen saham SM.

HYBE dan SM adalah dua agensi K-pop terbesar saat ini. Para analis melihat pengambilalihan SM akan semakin memperkuat posisi HYBE sebagai pemimpin industri.

"Melalui kesepakatan untuk mengakuisisi 40 persen saham di SM, HYBE akan memiliki artis K-pop dari berbagai generasi, serta memperluas jangkauan artis asing melalui akuisisi Ithaca Holdings dan label hip-hop AS," kata analis eBest Investment & Securities Jina Ahn, dikutip Channel News Asia, Selasa (14/2).

Ia menambahkan akuisisi ini akan menghilangkan kekhawatiran atas perlambatan pertumbuhan laba HYBE lantaran BTS hiatus.

BTS tengah sibuk menggarap proyek individu para anggotanya dan akan comebacksebagai grup pada 2025.

Analis Hana Financial Investment Co. Lee Ki-hoon mengatakan SM dan HYPE seharusnya bisa menghemat biaya besar setelah menggabungkan platform dan label musik mereka.

"Akuisisi sekitar 40 persen saham SM setidaknya memberi HYBE tambahan 1,5 triliun won dalam nilai perusahaan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Valkyrie Ajaib

Distributor Ungkap Alasan Minyakita Langka: Sudah Bayar, Belum Dikirim******

Sejumlah distributor mengungkap alasan kelangkaan minyak goreng Minyakita di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Perum Bulog sebagai salah satu distributor mengaku telah mengajukan pembelian pada pemasok namun belum mendapat pengiriman hingga saat ini.

Bahkan, Bulog mengaku sudah membayar tunai pembelian kepada produsen tetapi hingga sekarang pasokan masih tersendat.

"Kami akan tindak lanjut apakah ada pengaturan atau penahanan pasokan Minyakita ke masyarakat yang dilakukan secara sengaja," tutur kata Kepala KPUU Kanwil V Balikpapan Manaek SM Pasaribu lewat keterangan tertulis, Selasa (14/2).

Menurutnya, jika stok Minyakita merupakan alokasi DMO, maka seharusnya dapat didistribusikan pihak produsen ke daerah secepatnya.

"Pada hari ini untuk sementara Kanwil V memperoleh keterangan dari dua distributor minyak goreng yakni PT Artam Kumala Jaya dan Perum Bulog, sedangkan satu distributor yaitu PT Indomarco Adi Prima tidak hadir," ucap Manaek.

Beberapa minggu terakhir warga Balikpapan mengeluhkan ketersediaan Minyakita cukup terbatas dan harga Minyakita dijual Rp17.500 per kemasan.

Selain soal kelangkaan stok, Manaek mengungkapkan alasan praktiktying merupakan permintaan dari produsen.

Fakta ini ia dapatkan berdasar keterangan dari PT Artam Kumala Jaya yang mengaku ketika membeli Minyakita juga diwajibkan untuk dapat memasarkan atau menjual produk lain juga.

"Karena membeli Minyakita sekaligus juga membeli produk lain, maka pihaknya berusaha juga untuk dapat menjual produk lain yang sudah terbeli tersebut kepada retailer," kata Manaek.

Lebih lanjut, Manaek kini tengah menjadwalkan pemanggilan para produsen pelaku praktiktyingini. Selain itu, ia juga akan menyelesaikan pemanggilan distributor lain yang melakukan praktik serupa.

Sebelumnya, KPPU Balikpapan mengungkapkan pihaknya telah melakukan observasi pasar selama tiga bulan, dari November 2022 hingga Januari 2023.

"Dalam observasi lapangan tersebut, KPPU menemukan keberadaan berbagai pedagang yang telah membeli Minyakita dari distributor dengan syarat harus membeli produk lain dari distributor tersebut," ucap Manaek melalui keterangan tertulis, Jumat (10/2).

Menurutnya, pelanggaran itu ditemukan di Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Ia tidak menutup kemungkinan pelanggaran serupa juga terjadi di daerah lain di Kalimantan.

Setidaknya terdapat dua bentuk penjualan dengan syarat yang ditemukan KPPU. Pertama, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk minyak goreng merk selain Minyakita.

Kedua, membeli Minyakita dalam jumlah tertentu harus disertai dengan membeli produk nonminyak goreng seperti sabun cuci piring.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China

penguasa sungai

Airlangga Klaim Pemerintah Sukses Simpan Devisa Ekspor US M di 2022******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) yang ditahan selama tiga bulan bisa menghasilkan cadangan devisa hingga US miliar dalam setahun.

"Jadi devisa hasil ekspor diwajibkan ditahan tiga bulan di Indonesia, yang ditahan sekitar 30 persen. Dari situ, angka hitungan kami menunjukkan kita bisa menyimpan dalam satu tahun sekitar US sampai US miliar," kata Airlangga dalam webinar Economic Outlook 2023 di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (14/2).

Saat ini pemerintah sedang menggodok aturan terkait kewajiban 30 persen DHE suatu perusahaan ditahan di Indonesia selama tiga bulan.

"Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang memproses insentif sehingga fasilitas penyimpanan valuta asing yang diberikan oleh Indonesia sama dengan Singapura," katanya.

Dengan kebijakan ini, ia berharap perbankan dapat memiliki devisa yang cukup untuk menopang pembayaran utang luar negeri pemerintah yang jatuh tempo pada tahun ini.

"Pemerintah juga perlu mengantisipasi cadangan devisa karena inflasi Amerika Serikat pada tahun ini belum terkendali sehingga ada potensi mereka kembali menaikkan kembali tingkat suku bunga acuan," katanya.

Pada Januari 2023, Bank Indonesia mencatat cadangan devisa mencapai 139,4 miliar dolar AS atau meningkat dibandingkan posisi November 2022 yang sebesar 137,2 miliar dolar AS.

Posisi cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.

[Gambas:Video CNN]

Kacamata VR tingkat dewa

Produksi Minyak Makan Merah Molor Terkendala Penyaluran Dana Sawit******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM)Teten Masdukimengungkap produksi minyak makan merah belum terealisasi sesuai target. Pasalnya, koperasi sawit terkendala penyaluran dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Kami terkendala untuk aturan menyalurkan dana BPDPKS untuk koperasi petani sawit, ada permentan tapi rumit. Jadi sulit untuk dijalankan," ujar Teten dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, seperti dikutip Antara, Selasa (14/2).

Menurut Teten, produksi minyak makan merah yang sebelumnya ditargetkan bakal berproduksi pada Januari 2023 ini belum dapat terealisasi karena membutuhkan satu regulasi penunjang.

"Presiden perintahkan saya udah bikin perpres saja, jadi nanti mau di Maluku, Kalimantan dan akan mengubah struktur industri," paparnya.

Pada kesempatan yang sama, Teten menuturkan proyek percontohan (pilot project) minyak makan merah yang bakal beroperasi di tiga kabupaten di Sumatera Utara yakni Langkat, Asahan dan Deli Serdang serta Kalimantan akan menjadi kekuatan.

Harga minyak makan merah diperkirakan berkisar Rp9.000 per liter dengan mengikuti fluktuasi crude palm oil (CPO)dan tandan buah segar (TBS).

Lebih lanjut, Teten juga memastikan standar nasional Indonesia (SNI) untuk produk minyak makan merah telah terbit. Dalam praktiknya, produksi dikhususkan untuk koperasi, serta tidak diijinkan untuk industri besar.

Proyek percontohan yang didanai BPDPKS sebesar Rp70 triliun ini sebelumnya sempat dikhawatirkan Presiden Joko Widodo tidak dapat terserap oleh pasar. Namun, Malaysia disebut mulai memesan minyak makan merah itu.

[Gambas:Video CNN]