vip mantap slot

Jangkar Loli yang Berubah

Alasan Jokowi Rilis Perppu Ciptaker: Ancaman Resesi hingga Stagflasi******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia menjadi alasan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. 

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun telah menyampaikan mengenai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tersebut kepada Ketua DPR Puan Maharani.

"Pertimbangannya adalah kebutuhan mendesak, pemerintah perlu mempercepat antisipasi terhadap kondisi global, baik yang terkait ekonomi kita menghadapi resesi global, peningkatan inflasi, kemudian ancaman stagflasi," ujarnya dalam konferensi pers virtual, Jumat (30/12).

Penerbitan ini dilakukan karena makin banyak negara berkembang yang menjadi pasien IMF. Diharapkan dengan adanya Perppu ini, Indonesia bisa membuat kebijakan antisipasi sejak dini dan tidak perlu menjadi pasien IMF.

Menurut Airlangga, saat ini sudah lebih dari 30 negara yang mengajukan pinjaman ke IMF. Kondisi ini menandakan bahwa resesi adalah ancaman yang betul-betul nyata.

"Jadi kondisi krisis ini untuk emerging developing country menjadi sangat real, dan juga terkait geopolitik tentang Ukraina-Rusia dan konflik lain juga belum selesai dan pemerintah juga menghadapi, tentu semua negara menghadapi krisis pangan, energi, keuangan dan perubahan iklim," jelasnya.

Airlangga menyebutkan hadirnya perppu ini akan memberikan kepastian bagi investor baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang selama ini memang menunggu kelanjutan dari UU Ciptaker.

Terutama, pemerintah akan melakukan konsolidasi fiskal dengan mengembalikan defisit di bawah 3 persen, maka investasi menjadi hal yang harus.

"Oleh karena itu ini menjadi penting, kepastian hukum untuk diadakan, sehingga tentunya dengan keluarnya Perppu Nomor 2 Tahun 2022 ini diharapkan kepastian hukum bisa terisi dan ini menjadi implementasi dari putusan MK," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Melihat Jumlah Pesangon Korban PHK di Perppu Cipta Kerja******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) mengatur besaran pesangonyang diterima karyawan yang diputus hubungan kerjanya atau di-PHK. Dalam beleid itu, besaran pesangin maksimal 9 kali upah.

Ketentuan besaran pesangon yang diterima karyawan tersebut diatur dalam Pasal 156 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

"Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima," bunyi Pasal tersebut.

b. masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;

c. masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

d. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;

e. masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;

f. masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;

g. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

h. masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

i. masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.

Lihat Juga : Program Kartu Prakerja Lanjut di 2023, Skema Pelatihan Diubah

Selain pesangon, beleid juga mengatur soal pemberian uang penghargaan masa kerja. Dalam ayat (3) Pasal 156 besaran uang masa kerja diberikan sebagai berikut:

a. masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 2 (dua) bulan upah;

b. masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 (sembilan) tahun, 3 (tiga) bulan upah;

c. masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, 4 (empat) bulan upah;

d. masa kerja 12 (dua belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) bulan upah;

e. masa kerja 15 (lima belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 (delapan belas) tahun, 6 (enam) bulan upah;

f. masa kerja 18 (delapan belas) tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;

g. masa kerja 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 (dua puluh empat) tahun, 8 (delapan) bulan upah;

h. masa kerja 24 (dua puluh empat) tahun atau lebih, 10 (sepuluh) bulan upah.

Sedangkan, ayat (4) Pasal 156 mengatur uang penggantian hak yang seharusnya diterima karyawan yang di-PHK sebagai berikut:

a. cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;

b. biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ke tempat pekerja/buruh diterima bekerja;

c. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama.

[Gambas:Video CNN]

Pemerintah resmi menerbitkan Perppu Cipta Kerja pada Jumat (30/12). Penerbitan demi menjawab putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim perppu ini sudah sesuai dengan Putusan MK Nomor 38/PUU7/2009. Menurutnya, Perppu ini telah memenuhi syarat kegentingan yang memaksa.

Kutipan Pemberontak

Partai Buruh Bakal Gugat Pasal JHT di UU PPSK ke MK******

Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menguji materi (judicial review) Pasal yang mengatur Jaminan Hari Tua (JHT) di Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Presiden KSPI Said Iqbal mengungkapkan aturan mengenai JHT ini merupakan pasal susupan yang tidak pernah dibicarakan dengan serikat pekerja.

"(Kami) akan ajukanjudicial reviewterhadap UU PPSK terkait pasal JHT," ujar Said dalam konferensi pers virtual, Kamis (29/12).

"Akun JHT (utama) lebih besar dari tambahan. Ini akal-akalan, yang boleh diambil hanya yang iuran tambahan. Misal akun tambahan (hanya) 30 persen, maka sama saja JHT saat PHK hanya boleh diambil 30 persen. Sudah lah hentikan kelicikan ini," kata Said.

Ia pun menjabarkan bahwa ini bukan kali pertama pemerintah mencoba mengubah skema JHT, salah satunya melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No 4/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.

Namun, Permenaker ini mendapat penolakan hingga akhirnya dicabut dan dikembalikan kepada skema awal.

"Kemarin kan sudah dicoba bahwa JHT hanya boleh diambil masa pensiun, semua warga, netizen protes, akhirnya presiden mendengar dan nggak jadi yang menyatakan JHT diambil waktu pensiun," ujar Said.

"Sudah lah hentikan kelicikan ini. Ini kami akan ajukan JR (judicial review), kita akan lawan bersama rakyat," tegasnya.

UU PPSK telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Paripurna, Kamis (15/12). Pengesahan dilakukan langsung oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dan disaksikan oleh anggota dewan serta pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan hamil

200 Turis China Datangi Bali Meski Covid di Negeri Tirai Bambu Naik******

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Bali Anggiat Napitupulu mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerapkan pengetatan kedatangan bagi wisatawan asal Chinameskipun covid di Negeri Tirai Bambu tersebut tengah melonjak. 

Pihaknya menunggu kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait pengetatan kedatangan tersebut.

"Untuk wisatawan China yang masuk ke Indonesia khususnya ke Bali, kita belum ada treatmentkhusus. Jadi, kita masih perlakuan sama seperti wisatawan mancanegara negara lainnya. Hanya saja sampai sekarang memang penerbangan langsung dari China ke Bali belum ada," kata dia, saat dihubungi Kamis (29/12) malam.

Ia juga menyebutkan wisatawan China yang datang ke Bali mencapai 100 sampai 200 orang per bulan. Mereka biasanya datang ke Bali melewati Singapura lalu ke Bandara Soekarno Hatta. Kemudian mereka menggunakan penerbangan domestik menuju Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.

Atau, kalau tidak melewati Jakarta katanya, wisatawan China itu biasanya langsung dari Singapura ke Bali.

"Wisatawan China ke Bali ada mungkin via Jakarta. Jadi memantaunya kedatangannya di Bandara Soekarno Hatta. Itu juga satu atau dua penerbangannya. Karena di negaranya masih ketat sekali," ujarnya.

Kasus covid di China terus melonjak beberapa waktu belakangan ini setelah pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut melonggarkan kebijakan nol covid mereka.

Akibat lonjakan itu, obat flu dan demam yang sebelumnya dilarang dibeli di China, ludes sehingga membuat stok jadi kosong. Tak hanya itu, antrean juga mengular di klinik kesehatan dan unit gawat darurat. Jenazah juga tak ketinggalan 'antre' untuk dikremasi.

Meski meningkat, pemerintah China tak mau lagi melaporkan perkembangan harian angka kasus infeksi Covid-19 di sana. Tak hanya itu, sejumlah warga China yang sempat terkekang selama kebijakan nol covid malah balas dendam dengan berpelesiran termasuk ke luar negeri.

Demi mengantisipasi penularan covid dari warga China, sejumlah negara seperti Jepang hingga Amerika Serikat (AS) memperketat aturan mereka bagi para wisatawan China.

Mereka mewajibkan wisatawan China melakukan tes covid-19 dan hasilnya negatif sebelum masuk ke negara-negara tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan tanpa Batas

Bisnis Penitipan Hewan Raup Cuan saat Nataru, Omzet Capai Puluhan Juta******

Bisnis penitipan hewanmendapat berkah selama periode Natal dan Tahun Baru (Nataru). Pasalnya, banyak warga yang menitipkan hewan peliharaannya selama liburan di luar kota.

Kementerian Perhubungan menyebutkan potensi pergerakan warga sebesar 16,34 persen dari jumlah penduduk. Artinya, terdapat sekitar 44,7 juta orang yang akan bepergian.

Pemilik Tobbyto Catshop Ninuk menceritakan setidaknya 20 kucing dititipkan kepada dirinya. Meski tak seramai saat lebaran, angka ini meningkat dari hari-hari biasanya.

Selain sebagai penitipan, ia juga menyediakan klinik dan dokter hewan. Saat musim sedang tidak bersahabat, menurutnya, banyak kucing yang datang untuk berobat dan menjalani perawatan.

Klinik dan penitipan hewan yang berdiri sejak 2013 di Tebet Barat, Jakarta Selatan ini pun lebih banyak menerima kucing-kucing yang melakukan rawat inap.

"Ini termasuk rawat inap dan penitipan sekitar 20-an, saya nggak hitung satu-satu, kalau hari biasa juga nggak sepi banget sih. Kucing yang datang ke sini tuh kebanyakan buat perawatan dibanding buat titip inap," tutur Ninuk.

Ia mengaku omzetnya naik cukup signifikan. Jika bukan musim libur, dalam sebulan Ninuk bisa menghasilkan Rp10 juta-Rp15 juta. Namun, ketika sedang libur Nataru, ia bisa meraup hingga Rp20 juta per bulan.

"Kalau lebaran lebih ramai lagi, tapi tahun kemarin itu kan dari pandemi, memang tidak seramai sebelum pandemi. Saya lupa angkanya. Sekitar Rp30-an (juta) ada lah," ucapnya.

Saat ini, menurut Ninuk, kompetisi bisnis petshopdan penitipan hewan makin berkembang setelah pandemi. Sebab, semua orang bisa memasarkan usahanya melalui internet.

Meski demikian, ia tak khawatir. Pasalnya, Ninuk mengaku lebih banyak menerima kucing-kucing hasil rescue.

Dalam perawatan dan masa inap itu, Ninuk akan memisahkan kucing-kucing yang sudah disteril dan belum disteril.

"Jadi kebanyakan yang datang kesini itu kucing-kucing rescue. Jadi banyak dana sosial dari kita sendiri, dengan harusnya di-charge Rp1 juta, kita charge-nya cuma Rp350 ribu atau Rp400 ribu," paparnya.

Peningkatan omzet serupa juga dirasakan pemilik Mimoshi Pet Care Tendy Gunawan. Usaha penitipan yang mulai dibuka pada 2016 ini biasa menghasilkan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan.

Kini, saat libur Nataru, penitipan anjing dan kucing berlokasi di Tebet Timur ini mampu meraup keuntungan hingga Rp10 juta-Rp20 juta.

"Sebulan gitu bulan biasa Rp2 juta-Rp3 juta, kalau musim liburan bisa Rp10 juta-Rp20 juta. Signifikan banget," tutur Tendy.

Ia mengungkapkan peningkatan ini mulai dirasakan sejak pertengahan Desember. Terutama saat Natal hingga 3 Januari sudah penuh.

"Kalaufull-nya sekarang, dari seminggu terakhir sejak Natal. Jadi ada yang Natalan keluar tanggal 28-29 (Desember), terus masuk lagi tahun baruan," ucapnya.

Tendy pun mematok harga Rp80 ribu-Rp150 ribu per malam bergantung dengan ukuran hewan yang dititipkan. Ia mengaku meraup keuntungan jauh lebih banyak saat libur Nataru ketimbang lebaran. Sebab, usahanya lebih banyak menampung anjing.

Meskipun pada hari-hari biasa ia tetap memiliki pelanggan yang biasa menitipkan peliharaannya.

Lebih jauh, Tendy membandingkan libur Nataru tahun ini jauh lebih baik ketimbang masa pandemi 2019-2020. Saat itu, ia mengaku tak ada peliharaan yang dititipkan padanya.

"Kami usaha mulai 2016, baru pas pandemi enggak ada order sama sekali, tahun 2019-2020 itu. Baru 2021 akhir sudah mulai ada. Order tahun ini sudah seramai sebelum pandemi," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran pencuri

Melihat Beda Aturan Upah di Perppu Ciptaker dengan UU Ketenagakerjaan******

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) menuai kontroversi, termasuk dari sisi perhitungan upahpekerja.

Jika dibandingkan dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada 4 unsur yang hilang dalam kebijakan pengupahan tersebut.

Dalam pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan, kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi 11 aspek, yakni upah minimum; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja karena berhalangan; upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya.

Sementara itu, dalam Perppu Cipta Kerja aspek pengupahan tersebut hanya tersisa 7. Upah minimum; struktur dan skala upah; upah kerja lembur; upah tidak masuk kerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan karena alasan tertentu; bentuk dan cara pembayaran upah; hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; dan upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya.

Lebih lanjut, dalam Perppu Cipta Kerja, di antara Pasal 88 dan Pasal 89 disisipkan 6 pasal, yakni Pasal 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, dan 88F.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bahkan bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Senin (2/1).

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Di lain sisi, pasal 88C perppu menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4 Perppu Cipta Kerja.

Kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tersebut menggunakan data yang bersumber dari lembaga berwenang di bidang statistik.

Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang baru diterbitkan Presiden Joko Widodo tersebut.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum. Iqbal mengatakan di dalam perppu, upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua,buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Di lain sisi, Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai Perppu Cipta Kerja adalah bentuk manipulasi pemerintah terhadap publik.

Nining menyebut perppu tersebut seperti baju ganti dari UU 11/2020 Omnibus Law Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Sejumlah pasal yang dipermasalahkan oleh kelompok sipil masih dimuat dalam Perppu tersebut.

"Ini seperti ganti baju saja," kata Nining saat dihubungi.

Nining menilai Perppu Ciptaker dikeluarkan bukan untuk rakyat, melainkan melayani kepentingan golongan tertentu. Menurutnya, jika pemerintah mendengarkan rakyat, seharusnya pasal-pasal bermasalah dalam Omnibus law dihapus dan diperbaiki dalam Perppu.

"Akal-akalan ini," tegas Nining.

[Gambas:Video CNN]